Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Ketua DPD Terima Aspirasi dari Guru-Pelajar NU Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Ketua DPD Terima Aspirasi dari Guru-Pelajar NU Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Jakarta –

    Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengaku menerima aspirasi dari Persatuan Guru Nahdhlatul Ulama (Pergunu) dan Ikatan Pelajar NU (IPNU) Wilayah Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sultan mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

    “Kita ingin baik para pengajar dan pelajar NU mendapatkan perhatian dalam terutama pada infrastruktur lembaga pendidikan juga kesejahteraan guru dan dosennya,” kata Sultan kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

    Sultan menerangkan kualitas pendidikan sangat diperlukan saat ini. Dia menyebut pendidikan yang berkualitas dapat mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045.

    “Dengan pendidikan berkualitas dan kolaborasi pemerintah dan ormas insyaallah kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sultan juga berbicara NU mempunyai peran besar terhadap program yang tengah dijalankan pemerintah. Sultan mengatakan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia mempunyai peran dalam mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga sekolah rakyat.

    (whn/whn)

  • Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara Denpasar 29 Juli 2025

    Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara Denpasar 29 Juli 2025

    Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali,
    Wayan Koster
    , angkat bicara soal Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , bakal datang ke Bali.
    Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum dapat memastikan Megawati hadir dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P di Bali yang berlangsung 30 Juli hingga 1 Agustus 2025.
    Koster menjelaskan bahwa acara Bimtek ini diikuti lebih dari 3.000 legislator fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia dan akan melibatkan pemateri dari
    Kementerian Dalam Negeri
    serta Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P.
    “Belum tahu saya (tentang kehadiran Megawati). Yang ada dari Kementerian Dalam Negeri dan DPP,” ujar Koster saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
    Ia menambahkan bahwa tujuan kegiatan Bimtek ini adalah untuk memberikan arahan kepada anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
    Koster juga mengonfirmasi bahwa dirinya akan menjadi pemateri dalam acara tersebut dengan materi “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125”.
    Koster memastikan bahwa kegiatan Bimtek ini tidak akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kongres VI PDI-P.
    “Enggak (ada dilanjutkan kongres), Bimtek saja. Bimtek besok, pendaftaran hari ini,” tegasnya.
    Sebelumnya, diberitakan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak dapat hadir untuk melayat ekonom senior, Kwik Kian Gie, yang wafat pada Senin (28/7/2025).
    Megawati disebut telah berada di Bali untuk menghadiri agenda partai yang telah dijadwalkan sebelumnya.
    Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Yasonna Laoly, saat ditemui di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, setelah melayat almarhum Kwik pada Selasa (29/7/2025).
    “Maka kami mohon maaf, Ibu kebetulan sudah sampai di Bali karena ada agenda partai yang penting, maka kami bertiga dengan Pak Ronny mewakili DPP Partai untuk hadir di sini,” kata Yasonna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    JAKARTA – Pengemudi Toyota Camry, DH, yang menabrak pengendara skuter listrik di kawasan Senayan, jadi tersangka dan ditahan polisi, Senin, 18 November. Penahanan  berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan delapan orang saksi. Padahal beberapa hari sebelumnya, meski berstatus tersangka sejak 14 November, dia hanya dikenai wajib lapor.

    Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua korban meninggal dunia. Mereka adalah Ammar Nawar (18) dan Wisnu Chandra Gunawan (18). Sementara, satu korban lainnya mengalami luka-luka atas nama Bagus.

    Sosok tersangka tak dirilis polisi. Polisi hanya menyebut tersangka dengan inisial DH. Padahal, biasanya ketika ada pengungkapan sebuah kasus, polisi akan menggelar konferensi pers dan memajang pelaku serta barang bukti kejahatan.

    Media sosial merujuk pelaku DH ini sebagai Dhanni Hariyona, anak anggota DPD RI daerah pemilhan Sumatera Barat. Emma Yohana. Informasi ini menguat setelah keluarga korban bertemu dengan keluarga pelaku.

    Polisi masih belum bisa dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Kesepakatan mereka, hanya inisial dari tersangka yang selalu disampaikan ke publik. Penyidiknya pun tak mau menjelaskan secara mendetail dan menyerahkannya ke Humas Polda Metro Jaya. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam posisi kekosongan kekuasaan karena Kombes Argo Yuwono dipromosikan jadi Karo Penmas DivHumas Polri dan naik jadi Irjen.

    “Silakan ditanyakan ke Kabidhumas, pemberitaaan di-handle (tangani) oleh Bidhumas,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar kepada VOI, Selasa, 19 November.

    Tim VOI lalu bertanya kepada kakak Wisnu, Jelita lewat pesan singkat tentang keluarga pelaku yang menurut kabar media sosial tadi adalah ‘orang besar’ alias pejabat. Jawaban Jelita, “jujur saya tidak tahu soal itu (keluarga pelaku).”

    Namun, ketika VOI menyodorkan foto Emma Yohana yang didapat dari jejaring internet, Jelita mengiyakannya kalau itu adalah keluarga Dhanni. 

    Kata Jelita, sosok di foto itu adalah orang yang datang ke RS Mintohardjo, Jakarta Pusat, saat Wisnu dirawat setelah kecelakaan itu terjadi. Perempuan itu, kata jelita, juga datang ke pemakaman Wisnu pada 10 November,

    “Lalu, dua hari yang lalu, tepat waktu tujuh harian Wisnu itu, keluarga pelaku juga datang ke rumah,” kata dia yang menegaskan sosok perempuan tadi tak hadir, hanya keluarganya yang lain.

    Siang tadi, keluarga korban bertemu dengan pelaku Dhanni. Pertemuan dilakukan di kantor Subdit Bin Gakkum di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. 

    Saat bertemu keluarga pelaku, Dhanni menggunakan kos hitam serta celana jeans. Tak banyak kata yang terucap dari mulut pria itu. Hanya kalimat permohonan maaf yang terus dilontarkan.

    “Dia cuma minta maaf sama saya dan keluarga. Di sana (dalam pertemuan) tidak membahas hal yang lain,” kata Jelita.

    Jelita sempat berpikir, apakah DH benar-benar ditahan polisi atau hanya sekadar formalitas hingga akhirnya dipertemukan. Namun, keraguan itu luntur ketika salah seorang penyidik menyebut jika Dhanni akan dibawa ke ruangan tahanan kembali. 

    “Ada penyidik yang bilang kalau mau dibawa kembali ke ruangan,” katanya.

    Dia juga sempat bertanya kepada polisi yang turut hadir dalam pertemuan ini, Fahri Siregar. Jelita ingin tahu soal kejelasan ada tidaknya unsur tabrak lari dalam kasus ini. Dijawab Fahri, semuanya masih dalam pemeriksaan.

  • Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Jakarta –

    Indonesia kembali berduka. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mengenang sosok Kwik sebagai mentor dan nasionalis sejati.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga lewat akun media sosialnya, Selasa (29/7/2025).

    Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, terutama di bidang ekonomi dan politik nasional. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap menjadi suara kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing.

    Mengutip dari situs, Kwikkiangie.ac.id, Kwik Kian Gie, lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.

    Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963. Banyak ekonom Indonesia dan pernah menduduk posisi tinggi dalam politik nasional merupakan jebolan perguruan tinggi ini. Termasuk di antaranya Wakil Presiden RI yang pertama Mohammad Hatta, dan beberapa mantan menteri seperti Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro dan Arifin Siregar.

    Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mengetahui apa yang dikehendaki dalam hidup. Dalam wawancara dengan salah satu media massa, ia menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak.

    Perwujudan yang konkret ialah kalau beliau berhasil ikut serta dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pendidikan. Pada tahun 1954 beliau mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada tahun 1955. Pada tahun 1968 Kwik Kian Gie menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang.

    Pada tahun 1982 bersama-sama dengan Prof. Panglaykim mendirikan sekolah MBA yang pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetiya Mulya. Kemudian, pada tahun 1987, KKG bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) yang kini telah bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).

    Sekembalinya di tanah air, beliau menggeluti dunia bisnis, sambil menulis di berbagai media massa tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Kariernya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Di setiap posisi yang diemban, Kwik dikenal berani mengambil sikap berbeda jika merasa kebijakan ekonomi pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal yang mutlak. Indonesia, menurutnya, harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Sikap ini menjadikannya berbeda dari banyak ekonom lainnya di era reformasi yang cenderung pro-pasar bebas.

    Meski sempat berada di dalam pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan suara kritisnya. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, ia tetap rutin menulis artikel, buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum diskusi ekonomi dan politik. Di era media sosial, ia masih aktif menyampaikan pandangan melalui berbagai kanal, termasuk kanal YouTube dan wawancara dengan media independen. Kwik kerap mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak.

    Integritas dan keberanian menjadi dua hal yang melekat kuat dalam sosok Kwik Kian Gie. Ia dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tidak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip. Keputusannya untuk mundur dari posisi penting pun sering kali didasari pada ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan yang menurutnya menyimpang.

    Kwik bukan hanya ekonom, tapi penjaga nurani bangsa. Ia menjadi simbol dari akademisi yang berani bersuara dan tidak silau oleh kekuasaan. Banyak generasi muda, termasuk mahasiswa ekonomi dan penggiat kebijakan publik, menjadikannya sebagai panutan dalam hal integritas dan keberpihakan. Gagasannya yang selalu berpijak pada rakyat menjadikan namanya terus diperbincangkan, bahkan di luar masa aktifnya di pemerintahan.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Ekonom Senior Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Ekonom Senior Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik Indonesia. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Sandiaga Uno.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga melalui akun media sosial resminya, Selasa(29/7/2025).

    Kepergian Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok ekonom yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat.

    Kwik Kian Gie lahir di Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Ia dikenal luas sebagai ekonom, akademisi, serta tokoh publik yang bersih dan berintegritas tinggi.

    Ia sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Kwik adalah lulusan ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Gagasannya yang tajam dan keberpihakannya pada rakyat kecil membuatnya dihormati oleh banyak kalangan, baik di dalam maupun luar pemerintahan.

    Sepanjang kariernya, ia dikenal konsisten menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan dan kerap mengkritik campur tangan asing dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan di masa tuanya, Kwik masih aktif menulis, mengajar, dan menyuarakan pendapatnya lewat forum-forum akademik maupun media sosial.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Dasco ungkap partai-partai tengah simulasikan sistem pemilu-pilkada

    Dasco ungkap partai-partai tengah simulasikan sistem pemilu-pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa partai-partai politik tengah melakukan simulasi pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), saat merespons adanya usulan pilkada secara tidak langsung.

    Nantinya, kata dia, seluruh partai politik akan mengumumkan hasilnya dan usulan rancangannya terhadap sistem pemilu.

    “Masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.

    “Sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar memisahkan antara pemilu nasional yang memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, dengan pemilu lokal/daerah yang memilih Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten.

    Selain itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pun mengusulkan agar pilkada menggunakan sistem pemilihan yang tidak langsung, atau kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten

    PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth,. Foto: Istimewa

    PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 28 Juli 2025 – 05:24 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Langkah itu menurutnya bukti Pemprov mendengar aspirasi masyarakat.

    “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur Pramono Anung yang sudah mendengar dan menindaklanjuti permintaan Aspirasi Masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi di wilayah ini. Ini adalah bentuk sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif,”  kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya, memastikan bahwa pembangunan Flyover Latumenten akan segera dimulai. Proyek infrastruktur yang berada di kawasan padat lalu lintas Jakarta Barat itu ditargetkan mulai dikerjakan pada Agustus atau paling lambat September 2025.

    Menurutnya, flyover ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk mengatasi kemacetan kronis di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat terutama di sekitar perlintasan kereta api yang kerap menjadi titik penyumbatan arus kendaraan. Sehingga pembangunan flyover ini sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

     

     

    Bang Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- mengatakan, bahwa pembangunan flyover tersebut merupakan hasil tindak lanjut  saat dirinya berinteraksi dengan konstituen atau kegiatan Reses (Serap Aspirasi Masyarakat) pada tahun 2023.

    “Di wilayah itu sering sekali macet parah. Nah, kita buat kajian, terus kita lakukan investigasi juga. Memang tiap pagi dan sore hari itu, kalau kereta api lewat tiap beberapa detik, selalu tutup palang kereta terus. Nah, akibatnya pengendara mobil dan motor, terutama di depan Rumah Sakit Jiwa itu ya, Grogol itu kan selalu terdampak. Macetnya bisa panjang, bisa mengular sampai ke depan Citraland,” lanjutnya.

    Ia menjelaskan, bahwa usulan pembangunan flyover ini sudah diajukan sejak kegiatan masa reses tahun 2023 lalu. Saat itu, Kent mengaku banyak menerima keluhan dari warga soal kemacetan parah akibat perlintasan kereta yang sering menutup jalan di kawasan Latumenten.

    “Harapan saya supaya pada saat pagi dan sore hari—berangkat kerja dan pulang kerja—itu sudah tidak macet. Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Jadi mereka cukup lewat jalan layang saja, itu sudah cukup,” ungkap Ketua Ikatan Keluarga Alumni PPRA LXII Lemhannas itu.

    Dengan dimulainya proyek Flyover Latumenten pada Agustus atau September 2025, Kent berharap permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah ini bisa segera terurai. Ia juga meminta semua pihak, termasuk Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan jajaran Polres Jakarta Barat, untuk bisa melakukan koordinasi dalam mengatur lalu lintas selama proses konstruksi berlangsung.

    “Saya minta Wali kota Jakarta Barat juga bisa melakukan program rekayasa lalu lintas. Saya harap pembangunan ini bisa berjalan lancar dan bisa cepat selesai. Masyarakat Grogol Petamburan dan sekitarnya sudah menunggu lama. Dan saya optimis, dengan adanya flyover ini, mobilitas warga akan lebih efisien, terutama pada saat jam sibuk,” sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

    Kent pun menyebutkan, bahwa tahap pembangunan kini sudah memasuki tahap sosialisasi kepada warga sekitar. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting sebelum dimulainya proses konstruksi yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus atau September 2025.

    “Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan pembangunan flover ini, dampak sementara yang mungkin timbul, serta manfaat jangka panjang dari keberadaan jalan layang tersebut. Saya bersyukur pembangunan Flyover Latumenten bisa menjadi program prioritas Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dan saya berharap dengan adanya jalan layang ini, Warga Jakarta Barat sudah nggak kemacetan lagi, ini akan sangat menolong sekali,” paparnya.

    Kent pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Flyover Latumenten ini hingga tuntas. Ia berharap proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan memperlancar mobilitas harian warga.

    “Saya akan terus memantau proses pembangunan ini agar bisa berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal dan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi warga sekitar,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Flyover Latumenten, Jakarta Barat ini akan dibangun sepanjang 380 meter, membentang dari sisi selatan sampai ke utara Stasiun Grogol. Pekerjaan ini ditargetkan rampung pada tahun 2027. Pembangunan ini tidak hanya menambah infrastruktur lalu lintas, tetapi juga dirancang sebagai struktur multiguna yang mendukung integrasi antara kendaraan pribadi, transportasi umum, dan akses pejalan kaki.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Jakarta, Beritasatu.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Persidangan IV tahun sidang 2024-2025 fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawasan pertanahan, evaluasi daerah otonomi baru (DOB), evaluasi pemilihan umum (Pemilu), dan pembahasan sepuluh rancangan undang-undang (RUU) usulan pembentukan daerah baru.

    Sepanjang masa persidangan yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025, Komisi II menggelar sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam RDP bersama dengan KPU dan Bawaslu, pada awal pekan Juli lalu, Komisi II menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membagi Pemilu menjadi dua klaster,  yakni Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI), dan klaster Pemilu Lokal (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, dan Pileg DPRD provinsi, kota, kabupaten).

    “Tiba-tiba Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi Mahkamah yang membentuk norma. Padahal, membentuk norma dalam undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Artinya ‘mengambil alih’ tugas konstitusional kami, Presiden, dan DPR dalam membentuk norma,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip laman DPR, Senin (7/7/2025).

    Selain isu Pemilu, Komisi II juga melanjutkan pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB). Panitia Kerja (Panja) DOB melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Beberapa nama daerah calon DOB dari wilayah timur Indonesia kembali dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite I DPD RI.

    Di sektor agraria, Komisi II melalui Panja Pertanahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan mengapresiasi perbaikan kinerja pelayanan pertanahan yang diklaim turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini.

    Sementara itu, dalam bidang legislasi, Komisi II juga menyetujui sepuluh RUU terkait usulan pembentukan kabupaten dan kota baru dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tersebut dilakukan menjelang akhir masa sidang.

    Masa Persidangan IV ditutup pada 24 Juli 2025 dan Komisi II dijadwalkan akan kembali melanjutkan fungsi legislasi dan pengawasan pada awal Masa Persidangan V yang dimulai pada 14 Agustus 2025 mendatang setelah masa reses DPR RI.

  • Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum

    Denpasar (ANTARA) – Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (Periksha) menggambarkan suasana-suasana penembakan nyata yang pernah terjadi di Indonesia dalam inovasi baru yang disampaikan saat asah keterampilan di Bali.

    Ketua Umum DPP Periksha Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Denpasar, Sabtu, mengatakan pembuatan adegan tiga dimensi ini inovasi baru bagi pemilik izin senjata api di Indonesia itu untuk mengingatkan pemilik senjata api terkait langkah mengantisipasi dan merespons setiap ancaman.

    “Kalau yang pertama di Jakarta kita buat seadanya, sekarang luar biasa dengan tiga dimensi, ada mobil Mercy, ada mobil Jeep, ada Harley dan seterusnya, dibuat ini kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di Indonesia,” kata Bamsoet.

    “Seperti misalnya perampokan dengan korban tujuh yang tewas, lalu kemudian perampokan di ATM dan banyak lainnya,” katanya.

    Wakil Ketua Asah Keterampilan Periksha 2025 Hadi Susilo menjelaskan skenario dalam setiap bilik merupakan kejadian kriminalitas yang direkomendasikan Polri untuk dijadikan bahan berlatih.

    Organisasi sengaja membuat latihan senyata mungkin tidak sekadar menggunakan papan, ini demi efektivitas membentuk kesigapan dan keterampilan para pemilik senjata api bela diri, tidak hanya sekadar memiliki senjata untuk arogansi.

    “Misalnya perampokan di dalam rumah sehingga terjadi penyekapan dan tujuh orang anggota keluarga dalam rumah itu meninggal, lalu perampokan selagi di dalam mobil, kita dikepung tiga orang begal, dan skenario saat kita ngambil uang di ATM ditodong pembegal,” ujar Hadi Susilo.

    Sebanyak seratus lebih pemilik senja api dari seluruh Indonesia datang langsung ke Lapangan Tembak Tohpati Denpasar untuk mengasah kemampuan.

    Hadi Susilo mengatakan para peserta datang membawa senjata apinya masing-masing dengan didominasi jenis pistol berpeluru tajam, karet, dan optik.

    Ketua DPD Periksha Bali Made Muliawan Arya menambahkan bahwa ajang yang digelar di Bali ini sekaligus menjadi tempat belajar dan mengumpulkan lagi pemilik-pemilik senjata api untuk diajak bergabung dalam organisasi.

    Dengan bergabung dalam organisasi pemilik izin khusus, maka mereka paham aturan dalam menggunakannya dan menjadi pemilik yang legal.

    “Latihan ini kami gelar untuk mengasah keterampilan, memperkuat rasa tanggung jawab, dan memastikan para pemilik senjata api bisa menggunakannya dengan aman dan sesuai aturan, bukan untuk bergaya koboi di jalanan,” kata Made Muliawan.

    “Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum,” lanjutnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi hidup berbangsa yang harus terus dirawat serta diperkuat agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

    “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) yang diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Sumatera Barat, Sabtu.

    “Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.

    “Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman, dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah, tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menuturkan Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa, di mana banyak nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan.

    “Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah di Sumatera Barat, mulai dari masih terbatasnya investasi strategis; belum optimalnya pengelolaan potensi unggul kawasan wisata, seperti Kawasan Wisata Mandeh; hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari.

    Pria bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu pun menilai revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.

    “Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.

    Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional.

    “Untuk itu, para pemuda, khususnya dari ranah Minang, harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” ucapnya.

    Dia menyoroti pula pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.

    “Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Terakhir, dia menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.

    “Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.