Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Ideologis, Bersih, dan Penuh Energi Baru

    Ideologis, Bersih, dan Penuh Energi Baru

    GELORA.CO – Banda Aceh,  — Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, Mahfudz Y Loethan, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keputusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mengangkat  Sugiono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.

    Mahfudz, yang juga menjabat sebagai Sekretaris PD Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria), sayap Partai Gerindra, menilai Sugiono sebagai figur yang tepat untuk mengisi posisi strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa Sugiono adalah sosok ideologis yang teguh memegang prinsip dan tidak pernah terjebak dalam arus pragmatisme politik.

    “ Sugiono adalah kader ideologis yang sejak awal berdiri tegak menjaga nilai perjuangan partai. Di tengah godaan pragmatisme, beliau justru tampil sebagai simbol keteguhan dan integritas,” ujar Mahfudz di Banda Aceh, Jum’at  (1/8/2025).

    Menurut Mahfudz, kehadiran Sugiono menandai lahirnya energi baru di tubuh partai. Ia menyebut penunjukan ini sebagai “duet keren” antara Ketua Umum Prabowo Subianto yang sarat pengalaman dan Sugiono yang membawa semangat segar dan profesionalisme birokrasi.

     “Ini duet keren antara tokoh tua dan muda. Kombinasi antara kebijaksanaan dan ketegasan Pak Prabowo dengan kesegaran dan komitmen ideologis Pak Sugiono. Duet ini akan membawa Gerindra makin tinggi terbang di udara,” ungkap Mahfudz dengan penuh keyakinan.

    Ia juga menyampaikan kebanggaan masyarakat Aceh atas posisi strategis yang kini diemban Sugiono, mengingat sang Sekjen adalah putra kelahiran Aceh.

     “Sebagai anak Aceh, tentu kita bangga. Ini membuktikan bahwa putra-putri Aceh punya kontribusi nyata dan diakui di level nasional. Penunjukan Pak Sugiono adalah kebanggaan kolektif bagi rakyat Aceh,” kata Mahfudz.

    Lebih jauh, Mahfudz optimistis kehadiran Sugiono akan membawa pembaruan organisasi yang lebih dinamis, terbuka, dan relevan, terutama dalam menyambut aspirasi generasi muda.

     “Gerindra akan tampil lebih fresh dan muda, tapi tetap kokoh dalam ideologi dan perjuangan rakyat. Ini sinyal kuat bahwa partai ini siap menyongsong masa depan dengan semangat yang adaptif tapi tetap berprinsip,” ujarnya.

    Menutup pernyataannya, Mahfudz menegaskan keyakinannya bahwa dengan kombinasi kepemimpinan yang solid ini, Partai Gerindra akan memenangkan kepercayaan rakyat secara luas dalam Pemilu mendatang.

    “Kami yakin, dengan energi baru ini, Gerindra akan menjadi partai pemenang di Indonesia pada pemilu yang akan datang,” tutup Mahfudz.

    Seperti diketahui, hari ini Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra periode 2025–2030 menggantikan posisi Ahmad Muzani. Prosesi pergantian berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). []

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, MANGUPURA – Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. 

    Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng. 

    “Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025). 

    Megawati juga sudah diambil sumpahnya sebagai Ketua Umum oleh peserta Kongres. Komarudin menyebut untuk pengumuman susunan pengurus tergantung pada Megawati sebagai pemegang mandat Kongres. 

    “Tergantung Ibu kapan mau menyusun kabinetnya,” kata Komarudin.

    Agenda Kongres selanjutnya yakni sidang Komisi yang juga akan membahas arah politik PDIP di 2029. Menurut sumber Bisnis, Kongres juga akan menentukan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Komarudin menyebut dalam agenda resmi, Kongres PDIP akan berlangsung selama tiga hari. Jika melihat dinamika, Kongres PDIP bisa selesai lebih cepat. 

    Sebagai informasi, Megawati memimpin PDIP sejak tahun 1993 saat terpilih di Kongres Medan, saat itu partai bernama PDI. Mega yang saat itu berseberangan dengan Orde Baru, berhasil memenangkan pemilihan. Orde Baru menggoyang kepemimpinan Mega melalui peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996.

    Akan tetapi peristiwa tersebut semakin memperkuat posisi Megawati, bahkan saat Sidang Istimewa MPR 1999, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Gus Dur.

    Kepemimpinan Mega di PDIP tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun di usianya yang sudah 78 tahun, belum ada sosok yang dianggap bisa menggantikan putri Bung Karno tersebut. 

  • Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 

    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.

    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta

    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta

    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta

    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)

    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025

    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 
     
    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.
     
    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta
     
    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta
     
    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

     
    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota
     
    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)
     
    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025
     
    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Megawati Soekarnoputri Kembali Ditetapkan Ketua Umum Periode 2025-2030, Hasto Kristiyanto Tak Masuk Bursa Sekjen

    Megawati Soekarnoputri Kembali Ditetapkan Ketua Umum Periode 2025-2030, Hasto Kristiyanto Tak Masuk Bursa Sekjen

    FAJAR.CO.ID, NUSA DUA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai pimpinan puncak partai pada Kongres ke-VI PDIP di Bali, Jumat (1/8).

    Elite PDIP menyebut, penetapan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pada kongres kali ini hanya bersifat pengukuhan. Pasalnya, pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, kader PDIP memang sudah menginginkannya kembali menjadi Ketua Umum.

    Diketahui, Kongres ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Sebelum digelar kongres, PDIP mengawali kegiatan dengan bimbingan teknis (bimtek) terhadap anggota legislatif PDIP se-Indonesia.

    Adapun kongres PDIP inidigelar secara tertutup, Jumat (1/8) sejak pukul 15.00 WITA. Forum penting ini resmi menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

    Kongres ini hanya dihadiri Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh pengurus DPP PDIP.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun dilansir dari jpnn.

    Komarudin Watubun mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai.

    Oleh karena itu, sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati. “Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” tutur Komarudin Watubun.

    Kongres kini hanya akan memilih Ketua Harian DPP PDIP dan Sekjen.

  • Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar belakangan ini beredar melalui media daring. Sayangnya, tidak jelas siapa tokoh yang menyuarakan Munaslub tersebut.

    Tidak heran, isu Munaslub Partai Golkar itu dinilai sekadar sebagai upaya menggoyahkan soliditas partai yang kini dinilai sudah terbangun dengan sangat kokoh.

    Selain itu, wacana Munaslub yang muncul itu sebagai bagian dari upaya framing yang berujuan mendiskreditkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Dia menyebut, pemberitaan mengenai Munaslub Partai Golkar yang belakangan muncul di media daring, tidak memiliki dasar dan tidak memenuhi unsur jurnalistik yang layak.

    “Sebagai syarat jadi berita saja ini tidak memenuhi syarat, apalagi mau membahas munaslub, maka perlu diabaikan,” tegas Abdul Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).

    Selain itu, Abdul Rahman mengungkap jika dalam berita yang beredar itu, kutipan komentar yang muncul juga tidak jelas sumbernya. “Ini tidak lebih dari olahan pihak-pihak yang tidak senang melihat Golkar semakin solid dan terlibat aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan,” lanjutnya.

    Abdul Rahman menekankan bahwa saat ini Partai Golkar justru tengah fokus menjalankan agenda konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh DPD Provinsi.

    Konsolidasi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kerja partai dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan di semua tingkatan.

  • Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanannya terkait pemberian amnesti kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang terlibat kasus hukum.

    “Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemberian amnesti tersebut bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

    Bang Kent sapaan akrabnya, menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

    Kent mengatakan, bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

    “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau,” ujarnya.

    Menurut dia, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.

    Ia menilai, Presiden Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

    “Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa,” ucap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent juga menyebut bahwa Hasto Kristiyanto, meski dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional.

    Ia menyatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu berharap langkah Prabowo dapat menjadi awal dari era baru perpolitikan nasional yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi dialog serta nilai-nilai kebangsaan.

    “Semoga ini menjadi penanda bagi politik Indonesia yang lebih dewasa dan penuh semangat kebangsaan,” kata dia.

    Kent juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian dalam membela prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.

    Dia percaya langkah dan sikap yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari perjuangan menjaga keutuhan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat.

    Adapun Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun di sela-sela kongres tersebut.

    Dia mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai. Sehingga dari sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati.

    “Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” kata dia.

    Adapun kongres tersebut digelar secara tertutup sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo, hingga para elit PDIP lainnya pun hadir di lokasi. 

    Sumber : Antara

  • PDIP Gelar Kongres VI Hari Ini di Bali – Page 3

    PDIP Gelar Kongres VI Hari Ini di Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Kongres ke-VI Partai di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025). Berdasarkan informasi yang diterima, tema kongres kali ini yakni: ‘Satyam Eva Jayate, Berderap Dalam Satu Barisan’.

    Sebelumnya diketahui partai berlambang banteng bermoncong putih itu menggelar Bimtek bagi anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur. Isu Kongres pun menyeruak usai gelaran tersebut.

    Berdasarkan pantuan di salah satu hotel di kawasan Benoa, sejumlah kader PDIP terlihat tampak mengenakan seragam partai berwarna merah terlihat mulai bersiap diduga menuju arena Kongres.

    Kartu peserta Kongres ke-VI PDIP terlihat digantungkan di leher mereka. Diketahui, peserta Kongres merupakan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP seluruh Indonesia.

    Sementara di salah satu sudut hotel, terlihat tulisan yang ditunjukan kepada seluruh kader PDIP yang menjadi peserta Kongres. Adapun, informasi itu bertuliskan ‘Mohon Id Card dan KTA Disiapkan’. Tak hanya itu, ada informasi lain yang berisi ‘Dilarang Membawa HP saat Acara’.

    Pengumuman itu juga meminta kepada seluruh peserta Kongres berangkat ke arena acara pada pukul 09.00 WITA.

     

  • PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai MPR tidak perlu ikut turun tangan menyikapi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
    pemisahan pemilu
    serentak nasional dan pemilu serentak lokal.
    Menurut Mulyanto, keterlibatan MPR dalam menafsirkan
    putusan MK
    justru dapat menimbulkan persoalan baru, yakni potensi terjadinya dualisme tafsir antarlembaga tinggi negara, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakpastian hukum.
    “MPR RI tidak perlu turun gunung terkait perkara ini. Biarkan DPR dan Pemerintah membahas soal ini dalam kapasitas sebagai pembentuk UU,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
    “Kita khawatir kalau MPR ikut membahas masalah ini maka dapat menimbulkan masalah baru, yakni dualitas tafsir antarlembaga tinggi negara, yakni antara MK dengan MPR RI, yang dapat berkembang dan memicu ketidakpastian hukum,” tambahnya.
    Mulyanto menegaskan bahwa secara konstitusional, kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 secara otoritatif berada di tangan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
    Karena itu, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Hal tersebut dapat juga dipandang sebagai intervensi politik (MPR RI) terhadap kekuasaan kehakiman (MK), dan ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, yang sangat kita jaga,” tegas anggota DPR periode 2019-2024 itu.
    Putusan MK
    Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebelumnya menuai polemik karena mengubah format pemilu serentak menjadi dua bagian: pemilu nasional (presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD).
    Sebagian pihak menilai MK telah bertindak sebagai
    positive legislator
    karena dinilai membentuk norma baru, bukan sekadar menguji konstitusionalitas undang-undang.
    Mulyanto menyarankan agar pembahasan teknis terhadap dampak putusan tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

    Apalagi, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Pilkada telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    “Pimpinan lembaga tinggi perlu menghayati betul soal ini dan membahas serta mencari solusinya secara teknis di tingkat pembentuk UU, yakni DPR RI dan Pemerintah,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemilu bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi secara keseluruhan.
    Karena itu, menurutnya, dibutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyusun aturan main politik ke depan.
    “Jangan sampai demokrasi kita jalan di tempat, karena pemilu yang ruwet dengan politik uang dan menghasilkan pemimpin yang cenderung populis serta menomorduakan kompetensi,” ujar dia.
    “Hampir tiga puluh tahun Reformasi, namun masih dirasakan di sana-sini ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi kita. Kita membutuhkan banyak negarawan dalam pembentukan UU ini,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.