Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ribka Tjiptaning menegaskan PDIP berkomitmen memberikan respons cepat dan terstruktur terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa hal itu sesuai instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan kepada seluruh kader.

    “Semua sudah instruksi secara tertulis, bahkan Ibu menginstruksikan harus fokus kepada khususnya yang Sumatera,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin,

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa koordinasi bantuan telah dilakukan melalui struktur partai di daerah.

    “Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi, teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri misalnya bidang kesehatan saya sudah kontak di Sumatera Utara, misalnya Mawar. Di Sumatera Barat, Deno… Mereka sudah menjalani,” jelasnya.

    Meskipun instruksi telah berjalan, Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan dan tim relawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik yang serius.

    “Cuma kan akses jalan susah. Satu. Terus BBM sulit, karena SPBU-SPBU susah kan… kita pantau terus,” kata Ribka.

    Ia mencontohkan sulitnya akses ke beberapa daerah terdampak di Sumut seperti Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Ribka menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang telah dikerahkan sampai kepada para korban musibah.

    “Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.

    Terkait penyebab bencana banjir, Ribka Tjiptaning menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan concern lama dari Ketua Umum Megawati.

    “Iyalah, itu kan karena itu… makanya itu sudah Ibu Ketum ‘Merawat Pertiwi’ bolak-balik ngomong bahwa itu hutan jangan digunduli, harus menanam hutan dari dulu kan. Tapi kan dicuekin aja,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa Reboisasi dan Penghijauan adalah program yang secara konsisten menjadi keputusan dan tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PDIP di semua tingkatan, mulai dari Pusat hingga tingkat PAC.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Surut, PSI Binjai Fokus Pemulihan Rumah Warga

    Banjir Surut, PSI Binjai Fokus Pemulihan Rumah Warga

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai, Hasanul Jihadi atau Jiji mengatakan, penanganan pascabanjir di wilayahnya kini memasuki fase pemulihan. Sejak akhir pekan, tim PSI bersama warga dan pemerintah daerah melakukan pembersihan massal di permukiman yang terdampak banjir.

    “Kami dari hari Sabtu dan Minggu membersihkan warga, banjir sudah surut beda dengan Langkat dan Medan yang masih banjir. Kita sudah menutup dapur umum. Semalam kita gotong royong massal dan pemda, kolaborasi membersihkan warga,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Dia menyebutkan, sebagian besar aktivitas masyarakat di Binjai Sumatra Utara sudah kembali normal. Namun, PSI tetap mengoperasikan sejumlah titik posko kecil untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang.

    “Kita saat ini masih ada 5 posko kecil, untuk membantu warga yang mungkin rumahnya hancur. Karena kita ketahui masih banyak rumah semi permanen milik warga. Dan akibat banjir kemarin, rumah warga hancur, sekarang warga masih ada yang mengungsi,” ujarnya.

    Sejak hari pertama banjir, Jiji mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan relawan PSI berjalan cepat. PSI mendirikan dapur umum di titik terdampak untuk memenuhi kebutuhan makan warga.

     

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum PDIP Megawati Teguhkan Politik Merawat Pertiwi di Tengah Bencana yang Melanda Sumatra

    Ketum PDIP Megawati Teguhkan Politik Merawat Pertiwi di Tengah Bencana yang Melanda Sumatra

    ​Hasto menegaskan bahwa merawat pertiwi bukanlah sekadar slogan musiman, melainkan telah menjadi kultur partai sejak zaman Bung Karno (BK) dan kepemimpinan Megawati.

    ​“Gerakan merawat bumi ini adalah manifestasi rasa cinta tanah air. Dengan merawat bumi, kita menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dan filosofi Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku),” jelasnya.

    Tat Twam Asi menekankan keterikatan manusia dengan alam dan sesama.

    ​Dalam menghadapi musibah seperti banjir di Sumatra, Megawati telah menginstruksikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP harus berdiri di depan, bergotong royong membantu rakyat yang menjadi korban.

    “Ambil contoh di Sumut: Rapidin Simbolon, Sofyan Tan, dan kader lain langsung turun ke bawah, memastikan bantuan dan pertolongan sampai kepada korban,” ungkap dia.

    Ditegaskan Hasto, gerakan grassroots PDIP berfungsi saat bencana datang.

    ​Dalam konteks Jambi, Hasto memberikan pesan khusus untuk menjaga sungai kebanggaan provinsi, Sungai Batanghari, yang telah mengukir sejarah peradaban masyarakat Jambi, Nusantara, dan dunia.

     

    Sementara, ​Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, menegaskan kesiapan jajarannya menjalankan komando partai, termasuk seruan Merawat Pertiwi.

    ​“Kami di DPD PDIP Jambi berkomitmen penuh pada garis perjuangan partai dan disiplin organisasi,” tegas Edi.

  • Dampak Banjir di Sumatera Butuh Intervensi Penuh Pemerintah Pusat

    Dampak Banjir di Sumatera Butuh Intervensi Penuh Pemerintah Pusat

    Dengan pertimbangan 4 indikator peristiwa dan dampak, lanjutnya, DPD RI mengusulkan penetapan status bencana di sumatera menjadi bencana nasional dengan beberapa pertimbangan, tingginya angka korban dan orang hilang, sebaran kejadian bencana yang luas dan lintas batas, dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur.

    “Ini bukan hanya bencana alam tetapi bencana ekologis, yang mana kejadian bencananya tidak murni karena peristiwa alam saja, tetapi karena ada campur tangan manusia”, tegasnya.

    “Kita sudah harus mulai melihat bencana dengan lebih clear, agar dapat meng-address penyebabnya serta memitigasi peningkatannya.”

    “Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga Cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”, terangnya.

    Sehingga dampak dari bencana banjir ini, tambahnya, telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat.

  • Gerakan Penghijauan, Tanam 350 Bibit Pohon di Kawasan Tumpak Ragi Ponorogo

    Gerakan Penghijauan, Tanam 350 Bibit Pohon di Kawasan Tumpak Ragi Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya pemulihan ruang hijau kembali dilakukan di kawasan Gunung Tumpak Ragi, Desa Galak, Kecamatan Slahung, Ponorogo. Anggota Koramil Tipe B 0802/10 Slahung, turun langsung bersama berbagai unsur untuk menanam ratusan bibit pohon di petak 110 Dusun Maron.

    Aksi penghijauan ini melibatkan beragam elemen, mulai Komnas PPLH DPD Ponorogo, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, BKPH Ponorogo Selatan, Pemerintah Desa Galak, Komunitas Hijau Lestari Ponorogo hingga PBI (Pelestari Burung Indonesia) Cabang Ponorogo.

    Peltu Teguh Setyono, Bati Tuud Koramil Tipe B 0802/10 Slahung, dalam laporan kegiatannya kepada komando atas menegaskan bahwa penanaman dilakukan untuk mengembalikan kualitas hutan di kawasan tersebut.

    “Tujuan penanaman pohon yang berada di Gunung Tumpak Ragi Desa Galak Kecamatan Slahung adalah dalam rangka pemulihan kualitas hutan agar semakin hijau,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Kegiatan ini, menurutnya juga untuk memperkuat keseimbangan alam. Yakni menjaga ekosistem hutan, agar pohon-pohon itu nantinya bisa menyerap air.

    “Kegiatan ini juga sekaligus menjaga ekosistem hutan serta agar hutan terus bisa menyerap serta menyimpan air yang lebih baik. Sehingga bisa terus memenuhi kebutuhan air khususnya bagi lingkungan Desa Galak dan sekitarnya,” lanjut Teguh.

    Sebanyak 350 bibit pohon ditanam pada kegiatan ini. Di antaranya 100 bibit trembesi, 100 bibit asem, 50 bibit beringin, 50 bibit alpukat, dan 50 bibit nangka. Seluruhnya ditanam di area yang dinilai membutuhkan pemulihan vegetasi agar fungsi ekologis hutan kembali optimal.

    Aksi bersama ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menjaga daya dukung lingkungan. Selain itu, sekaligus menguatkan kembali peran hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat di lereng Slahung. (end/but)

  • Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah situs bersejarah rumah masa muda Presiden pertama RI Soekarno atau yang terkenal dengan Istana Gebang di Kota Blitar, bakal makin cantik. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil inisiatif melakukan renovasi terhadap situs cagar budaya tersebut.

    Langkah pemugaran ini bukan sembarang proyek. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menegaskan bahwa renovasi ini telah mengantongi restu langsung dari putri Bung Karno sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Desainnya sudah kita sampaikan ke ibu Megawati dan ibu (Megawati) setuju maka jalan hari ini, sebelum 1 Desember harus sudah ada peletakan batu pertama maka hari ini dilakukan peletakan batu pertama,” ucap pria yang akrab disapa Kanang pada Minggu (30/11/2025).

    Uniknya, ada syarat khusus yang diutarakann oleh Megawati dalam proyek ini yakni haram menyentuh uang negara. Kanang mengungkapkan, Megawati memberikan instruksi tegas agar renovasi rumah masa muda sang Proklamator itu harus murni tanpa harus menggunakan uang negara.

    Instruksi ini menjadi tantangan prestisius yang langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. Menurut Kanang, pihak DPD Jatim langsung mengambil alih (take over) seluruh pembiayaan perbaikan Istana Gebang sebagai wujud penghormatan kepada Sang Proklamator tanpa bergantung pada pihak eksternal.

    “Saya diskusi dengan pak Said bagaimana kalau kita kolaborasi dengan BUMN tapi ibu tidak menghendaki, sudah lah DPD saja yang bangun tidak usah kemana-mana, nah ini menjadi tantangan pak Said tidak boleh ditantang kalau ditantang langsung diiyain,” bebernya.

    Sentuhan Baru: Patung Bung Karno Membaca Buku

    Patung Bung Karno

    Tak hanya soal dana, Megawati juga memberikan atensi detail terhadap desain renovasi. Setelah melalui proses konsultasi desain, Megawati meminta adanya penggantian patung Bung Karno yang menjadi ikon di halaman depan Istana Gebang.

    Megawati menghendaki sosok ayahnya ditampilkan dalam sisi intelektual yang lebih menonjol, serupa dengan patung Bung Karno yang berdiri di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    “Ibu (Megawati) menghendaki patung seperti Lemhannas, saat Bung Karno duduk membaca buku di kursi, karena filosofinya Bung Karno adalah guru bangsa bukan hanya sekedar proklamator, tapi selamanya Bung Karno menjadi guru bangsa,” jelas mantan Bupati Ngawi tersebut.

    Lantai Granit dan Target 6 Bulan

    Selain penggantian patung, perubahan signifikan juga akan dilakukan pada bagian lantai area luar. Paving blok yang saat ini terpasang akan diganti dengan batu granit.

    Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan estetika Istana Gebang dengan kompleks Makam Bung Karno (MBK) yang sudah lebih dulu menggunakan material serupa. Proyek yang memadukan pelestarian sejarah dan estetika modern ini ditargetkan tidak memakan waktu lama.

    “Perbaikan ini diperkirakan selesai dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan,” pungkas Kanang. [owi/suf]

  • Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

    “Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.

    Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

    Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

    Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

    “Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.

    Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

    Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]

  • Munas Khusus IKAL bentuk tim formatur guna akhiri kevakuman organisasi

    Munas Khusus IKAL bentuk tim formatur guna akhiri kevakuman organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Nasional Khusus Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Tahun 2025 membentuk tim formatur yang beranggotakan 11 orang untuk mengakhiri kevakuman kepemimpinan organisasi yang berlangsung sejak 5 Oktober 2025.

    “Kami ingin IKAL maju, dan ketua umum terpilih harus mampu membesarkan IKAL,” kata pimpinan sidang pada Munas Khusus IKAL Tahun 2025 Amran Aminullah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan 11 orang tim formatur terdiri atas dirinya sebagai ketua, Nieta Hidayani sebagai sekretaris, kemudian Sukri Palutturi, I Nyoman Sudyana, Bondan Tiara Sofyan, Rajab Ritonga, Abdul Rahman Sabara, Galumbang Sitinjak, Sri Puryono, Nuning, dan Jan Maringka sebagai anggota.

    “Kami bersyukur mendapat dukungan teman-teman dari DPD-DPD dan DPA-DPA. Kevakuman kepengurusan harus kita akhiri. Terus terang, kami telah bertemu Bapak Agum Gumelar, tetapi beliau tidak memberi respons apa-apa dan keputusan yang jelas,” katanya.

    Ia mengatakan tim formatur selanjutnya bertugas untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily untuk menemukan solusi atas kevakuman yang terjadi, termasuk melanjutkan munas yang tertunda.

    Amran menjelaskan kevakuman kepengurusan terjadi akibat kegagalan pemilihan Ketua Umum DPP IKAL periode 2025–2030 yang diselenggarakan pada 23 Agustus 2025.

    Pada saat itu, pimpinan sidang sementara pada Munas V IKAL memutuskan menunda pelaksanaan Munas V IKAL hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

    Keputusan itu telah diterima seluruh peserta munas dan menyatakan keputusan pimpinan sidang sementara adalah sah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.