Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menyampaikan undangan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi kediaman Wapres ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta pada Rabu (13/08/2025).
Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, undangan diterima dengan penuh perhatian oleh Try Sutrisno yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.
Kehadiran Gibran tersebut menarik perhatian karena Try Sutrisno termasuk dalam Jenderal (Purn) yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya adalah usul pergantian Wapres.
Dari foto yang dibagikan Setwapres RI, Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan istri, Tuti Try Sutrisno, serta putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno.
Gibran terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam. Sedangkan Try Sutrisno memakai seragam cokelat khas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Kemudian, dari salah satu foto yang diterima, ada momen saat Gibran dan Try Sutrisno saling berjabat tangan.
Pertemuan tersebut pun digelar dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
Dari keterangan resmi Setwapres RI, keduanya juga berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Pada kesempatan itu, Try Sutrisno juga memberikan wejangan kepada Gibran terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.
Adapun kehadiran Wapres Gibran di kediaman Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
Selain itu, kunjungan ini disebut menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.
Untuk diketahui, upacara peringatan detik-detik proklamasi atau HUT ke-80 RI bakal digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2025.
Upacara tersebut bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.
Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR RI untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
impeachment
) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
Menurut dia, surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 2 Juni 2025.
“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi pada 3 Juni 2025.
Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahas usulan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPD
-
/data/photo/2025/08/13/689c116c5194f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI Nasional 13 Agustus 2025
-

Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025 namun bersifat situasional.
“Sudah ada namun rekayasa lalin dilakukan hanya bersifat situasional saja. Untuk pengamanan kamseltibcar lantas sudah kami persiapkan,” kata Kabag Bina Operasional (Binopsnal) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Robby menjelaskan, rekayasa lalu lintas diterapkan pada saat kedatangan rombongan konvoi VVIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden ketika hendak menuju gedung DPR/MPR RI.
“Rekayasa lalin akan dilakukan hanya pada saat kedatangan rangkaian kendaraan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden mendekati gedung MPR/DPR RI,” katanya.
Selain itu juga rute dan pintu masuk tamu undangan dan tamu negara yang hadir juga telah dipersiapkan.
Adapun rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diawali dengan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI.
Kemudian penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok dan institusi di Istana Negara juga pada 13 Agustus 2025.
Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.
Di hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Otorita IKN Lelang 24 Proyek Senilai Rp 18,47 T, Gedung DPR hingga MA
Jakarta –
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melelang sebanyak 24 proyek pembangunan, pengawasan dan manajemen senilai Rp 18,47 triliun sebagai bagian dari pembangunan Nusantara Tahap II. Proyek-proyek yang dilelang mayoritas merupakan bagian dari infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif.
Dikutip dari Sistem Informasi Pengadaan Nasional INAPROC, Rabu (13/8/2025), informasi lelang proyek-proyek tersebut mulai unggah sejak 31 Juli 2025. Waktu dibukanya lelang beragam, di mana pembukaannya mulai pada bulan Agustus ini. Sedangkan pengumuman lelang dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada akhir Oktober 2025.
Dari 24 proyek pembangunan dan pengawasan tersebut, proyek dengan nilai lelang paling tinggi ialah konstruksi gedung dan kawasan DPR II senilai Rp 2,2 triliun. Sedangkan nilai terendahnya ialah untuk untuk supervisi pembangunan embung KIPP 1C senilai Rp 14,5 miliar.
Dalam periode lelang kali ini, setidaknya terdapat 13 proyek pembangunan senilai Rp 18,13 triliun. Sementara sisanya sekitar Rp 340 miliar merupakan proyek pengawasan dan manajemen.
Ketigabelas proyek tersebut terdiri atas tujuh pembangunan gedung senilai Rp 13,1 triliun, tiga paket jalan kawasan kompleks senilai Rp 4,08 triliun, dua pembangunan embung senilai Rp 595 miliar, dan satu proyek pembangunan kolam retensi Rp 355 miliar.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan hingga manajemen yang dilelangkan di kawasan yudikatif sendiri nilainya mencapai sekitar Rp 5,3 triliun. Sedangkan total anggaran kawasan legislatif yang dilelang bulan ini mencapai sekitar Rp 10,94 triliun.
Setidaknya ada tiga paket pekerjaan pembangunan di kawasan yudikatif senilai Rp 5,2 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Masjid IKN, dan Plaza Keadilan senilai Rp 3,3 triliun. Lalu ada juga satu pembangunan jalan senilai Rp 1,9 triliun.
Sedangkan untuk kawasan legislatif, setidaknya ada enam paket pekerjaan pembangunan senilai Rp 10,78 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan lima gedung yakni gedung DPR I, DPR II, DPD, Sidang Paripurna, dan MPR senilai Rp 9,8 triliun. Lalu ada juga pembangunan jalan kawasan kompleks senilai Rp 982,1 miliar.
(acd/acd)
-
/data/photo/2025/07/16/687782b1e91cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional
Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung
Penulis
KOMPAS.com –
Tiga mantan kader PDIP yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketiga mantan anggota DPRD Solo ini juga dikenal publik sebagai figur berpengalaman di legislatif.
Dua di antaranya bahkan sempat mengikuti penjaringan terbuka bakal calon wakil wali kota Solo dari PDIP untuk Pilkada 2024 lalu.
Kepastian bergabungnya mereka dikonfirmasi oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo.
“Iya benar, kita ketambahan tiga anggota baru yang merupakan tokoh Solo. Mas Ginda, Pak Wawanto, dan Mbak Dyah, semuanya mantan anggota DPRD Solo yang sudah lama berkiprah memajukan kota ini lewat kursi wakil rakyat,” kata Yoga seperti dikutip dari
Tribun Solo
, Minggu (10/8/2025).
Menurut Antonius Yoga, bergabungnya tiga tokoh tersebut akan memperkuat posisi PSI di Kota Bengawan, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
“Tentu ini sangat membanggakan. Kami mendapat tiga petarung yang siap memajukan PSI di Kota Solo. Pengalaman dan jaringan mereka akan memperkuat barisan kami,” ujarnya.
Yoga menyebut proses pendaftaran ketiga tokoh dilakukan dalam waktu berbeda. Ginda mendaftar sebelum Kongres PSI di Solo pertengahan Juli, sementara Dyah dan Wawanto mendaftar melalui website resmi PSI pada Jumat (8/8/2025) sore.
“Mungkin ini efek kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka,” jelasnya.
Meskipun sudah mendaftar, kelengkapan administratif seperti surat pengunduran diri dari partai sebelumnya masih ditunggu oleh PSI.
“Kami tidak ingin ke depan muncul gesekan antarpartai di Solo. Maka, kami minta kelengkapan administrasi, termasuk surat pengunduran diri, bisa segera dikirimkan ke DPC PSI,” ucap Yoga.
Terkait alasan mereka bergabung ke PSI, Yoga mengaku tidak mengetahui secara rinci.
Namun ia menilai ada kesamaan visi dan semangat perubahan.
“PSI ini kan partai kader muda, mungkin mereka lebih cocok ketika ngobrol soal isu-isu itu. Ada semangat yang sama untuk mendorong politik yang bersih dan progresif,” tambahnya.
Ketiganya pun berpeluang masuk dalam jajaran pengurus PSI baik di tingkat DPD maupun DPW.
“Kami berencana memasukkan mereka dalam struktur ke depan, baik di DPW maupun di DPD. Tapi tentu saja melalui mekanisme yang berlaku. Saat ini tim formatur sudah terbentuk, jadi kalau ada pergantian atau pembentukan struktur, kami sudah siap. Tinggal menunggu petunjuk dari DPP,” tutur Yoga.
Ia menyatakan optimisme bahwa kehadiran tiga tokoh ini akan meningkatkan daya tarik PSI di mata warga Solo.
“Kami optimistis, dengan tambahan tiga tokoh ini, PSI akan semakin didengar dan dilirik masyarakat Solo,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.


/data/photo/2025/08/10/68985eadb3acf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310960/original/030028200_1754805196-WhatsApp_Image_2025-08-10_at_12.44.13_4d03fe16.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310780/original/080581600_1754792962-Screenshot_20250810_091604_YouTube.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)