Kementrian Lembaga: DPD

  • Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Agustus 2025

    Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI Nasional 13 Agustus 2025

    Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menyampaikan undangan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi kediaman Wapres ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta pada Rabu (13/08/2025).
    Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, undangan diterima dengan penuh perhatian oleh Try Sutrisno yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.
    Kehadiran Gibran tersebut menarik perhatian karena Try Sutrisno termasuk dalam Jenderal (Purn) yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya adalah usul pergantian Wapres.
    Dari foto yang dibagikan Setwapres RI, Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan istri, Tuti Try Sutrisno, serta putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno.
    Gibran terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam. Sedangkan Try Sutrisno memakai seragam cokelat khas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
    Kemudian, dari salah satu foto yang diterima, ada momen saat Gibran dan Try Sutrisno saling berjabat tangan.
    Pertemuan tersebut pun digelar dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
    Dari keterangan resmi Setwapres RI, keduanya juga berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
    Pada kesempatan itu, Try Sutrisno juga memberikan wejangan kepada Gibran terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
    Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.
    Adapun kehadiran Wapres Gibran di kediaman Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
    Selain itu, kunjungan ini disebut menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.
    Untuk diketahui, upacara peringatan detik-detik proklamasi atau HUT ke-80 RI bakal digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Upacara tersebut bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.
    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR RI untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
    Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
    impeachment
    ) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
    Menurut dia, surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 2 Juni 2025.
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi pada 3 Juni 2025.
    Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
    Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahas usulan tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025 namun bersifat situasional.

    “Sudah ada namun rekayasa lalin dilakukan hanya bersifat situasional saja. Untuk pengamanan kamseltibcar lantas sudah kami persiapkan,” kata Kabag Bina Operasional (Binopsnal) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Robby menjelaskan, rekayasa lalu lintas diterapkan pada saat kedatangan rombongan konvoi VVIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden ketika hendak menuju gedung DPR/MPR RI.

    “Rekayasa lalin akan dilakukan hanya pada saat kedatangan rangkaian kendaraan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden mendekati gedung MPR/DPR RI,” katanya.

    Selain itu juga rute dan pintu masuk tamu undangan dan tamu negara yang hadir juga telah dipersiapkan.

    Adapun rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diawali dengan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI.

    Kemudian penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok dan institusi di Istana Negara juga pada 13 Agustus 2025.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Di hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita IKN Lelang 24 Proyek Senilai Rp 18,47 T, Gedung DPR hingga MA

    Otorita IKN Lelang 24 Proyek Senilai Rp 18,47 T, Gedung DPR hingga MA

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melelang sebanyak 24 proyek pembangunan, pengawasan dan manajemen senilai Rp 18,47 triliun sebagai bagian dari pembangunan Nusantara Tahap II. Proyek-proyek yang dilelang mayoritas merupakan bagian dari infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif.

    Dikutip dari Sistem Informasi Pengadaan Nasional INAPROC, Rabu (13/8/2025), informasi lelang proyek-proyek tersebut mulai unggah sejak 31 Juli 2025. Waktu dibukanya lelang beragam, di mana pembukaannya mulai pada bulan Agustus ini. Sedangkan pengumuman lelang dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada akhir Oktober 2025.

    Dari 24 proyek pembangunan dan pengawasan tersebut, proyek dengan nilai lelang paling tinggi ialah konstruksi gedung dan kawasan DPR II senilai Rp 2,2 triliun. Sedangkan nilai terendahnya ialah untuk untuk supervisi pembangunan embung KIPP 1C senilai Rp 14,5 miliar.

    Dalam periode lelang kali ini, setidaknya terdapat 13 proyek pembangunan senilai Rp 18,13 triliun. Sementara sisanya sekitar Rp 340 miliar merupakan proyek pengawasan dan manajemen.

    Ketigabelas proyek tersebut terdiri atas tujuh pembangunan gedung senilai Rp 13,1 triliun, tiga paket jalan kawasan kompleks senilai Rp 4,08 triliun, dua pembangunan embung senilai Rp 595 miliar, dan satu proyek pembangunan kolam retensi Rp 355 miliar.

    Secara keseluruhan, proyek pembangunan hingga manajemen yang dilelangkan di kawasan yudikatif sendiri nilainya mencapai sekitar Rp 5,3 triliun. Sedangkan total anggaran kawasan legislatif yang dilelang bulan ini mencapai sekitar Rp 10,94 triliun.

    Setidaknya ada tiga paket pekerjaan pembangunan di kawasan yudikatif senilai Rp 5,2 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Masjid IKN, dan Plaza Keadilan senilai Rp 3,3 triliun. Lalu ada juga satu pembangunan jalan senilai Rp 1,9 triliun.

    Sedangkan untuk kawasan legislatif, setidaknya ada enam paket pekerjaan pembangunan senilai Rp 10,78 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan lima gedung yakni gedung DPR I, DPR II, DPD, Sidang Paripurna, dan MPR senilai Rp 9,8 triliun. Lalu ada juga pembangunan jalan kawasan kompleks senilai Rp 982,1 miliar.

    (acd/acd)

  • Ketua DPD RI: Kekuatan militer wujudkan Astacita Presiden Prabowo

    Ketua DPD RI: Kekuatan militer wujudkan Astacita Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan DPD RI akan terus mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

    “Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Astacita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele,” kata Sultan Najamudin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Sultan Najamudin usai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.

    Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi.

    “Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.

    Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru.

    “Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah,” kata Sultan.

    Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera dan hal ini harus menjadi cacatan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang Kodam-nya baru didirikan.

    “Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar,” kata mantan Wagub Bengkulu 2013–2015 ini.

    Selain itu, ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden yang menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah bisa ditaklukkan.

    Menurut Sultan, semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah.

    “Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara,” jelasnya.

    Sultan menyoroti beberapa momen penting dalam acara tersebut, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di daerah Kodam baru, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.

    Empat tokoh militer mendapat Jenderal Kehormatan, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, almarhum Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah.

    “Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam upacara tersebut menegaskan bahwa pertahanan Indonesia mencakup seluruh wilayah, dari kampung hingga gunung. Presiden juga melantik sejumlah panglima baru dan meresmikan satuan-satuan pertahanan baru di tiga matra.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4
                    
                        Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung
                        Regional

    4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional

    Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Tiga mantan kader PDIP yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  
    Ketiga mantan anggota DPRD Solo ini juga dikenal publik sebagai figur berpengalaman di legislatif.
    Dua di antaranya bahkan sempat mengikuti penjaringan terbuka bakal calon wakil wali kota Solo dari PDIP untuk Pilkada 2024 lalu.
    Kepastian bergabungnya mereka dikonfirmasi oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo.
    “Iya benar, kita ketambahan tiga anggota baru yang merupakan tokoh Solo. Mas Ginda, Pak Wawanto, dan Mbak Dyah, semuanya mantan anggota DPRD Solo yang sudah lama berkiprah memajukan kota ini lewat kursi wakil rakyat,” kata Yoga seperti dikutip dari
    Tribun Solo
    , Minggu (10/8/2025).
    Menurut Antonius Yoga, bergabungnya tiga tokoh tersebut akan memperkuat posisi PSI di Kota Bengawan, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
    “Tentu ini sangat membanggakan. Kami mendapat tiga petarung yang siap memajukan PSI di Kota Solo. Pengalaman dan jaringan mereka akan memperkuat barisan kami,” ujarnya.
    Yoga menyebut proses pendaftaran ketiga tokoh dilakukan dalam waktu berbeda. Ginda mendaftar sebelum Kongres PSI di Solo pertengahan Juli, sementara Dyah dan Wawanto mendaftar melalui website resmi PSI pada Jumat (8/8/2025) sore.
    “Mungkin ini efek kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka,” jelasnya.
    Meskipun sudah mendaftar, kelengkapan administratif seperti surat pengunduran diri dari partai sebelumnya masih ditunggu oleh PSI.
    “Kami tidak ingin ke depan muncul gesekan antarpartai di Solo. Maka, kami minta kelengkapan administrasi, termasuk surat pengunduran diri, bisa segera dikirimkan ke DPC PSI,” ucap Yoga.
    Terkait alasan mereka bergabung ke PSI, Yoga mengaku tidak mengetahui secara rinci.
    Namun ia menilai ada kesamaan visi dan semangat perubahan.
    “PSI ini kan partai kader muda, mungkin mereka lebih cocok ketika ngobrol soal isu-isu itu. Ada semangat yang sama untuk mendorong politik yang bersih dan progresif,” tambahnya.
    Ketiganya pun berpeluang masuk dalam jajaran pengurus PSI baik di tingkat DPD maupun DPW.
    “Kami berencana memasukkan mereka dalam struktur ke depan, baik di DPW maupun di DPD. Tapi tentu saja melalui mekanisme yang berlaku. Saat ini tim formatur sudah terbentuk, jadi kalau ada pergantian atau pembentukan struktur, kami sudah siap. Tinggal menunggu petunjuk dari DPP,” tutur Yoga.
    Ia menyatakan optimisme bahwa kehadiran tiga tokoh ini akan meningkatkan daya tarik PSI di mata warga Solo.
    “Kami optimistis, dengan tambahan tiga tokoh ini, PSI akan semakin didengar dan dilirik masyarakat Solo,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hanya Gibran dan Titiek yang Tak Pakai Seragam Loreng Militer

    Hanya Gibran dan Titiek yang Tak Pakai Seragam Loreng Militer

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi, 10 Agustus 2025. 

    Selain jajaran menteri Kabinet Merah Putih, acara juga dihadiri pimpinan MPR, DPR dan DPD. Seluruh tamu menggunakan pakaian loreng lengkap dengan baret ala militer seperti saat retreat di Akmil Magelang.

    Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Mengenakan pakaian safari khasnya serta peci dan kacamata hitam, Prabowo langsung menyalami satu per satu tamu undangan.

    Penampilan berbeda terlihat saat Prabowo menyalami Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Keduanya sama-sama tidak menggunakan seragam loreng. Gibran mengenakan baju safari berwarna cokelat muda, sementara Titiek berkebaya biru.

    Prabowo menyampaikan penggunaan seragam tersebut menjadi simbol kesiapan para tokoh nasional untuk terlibat langsung dan mempertaruhkan diri bersama seluruh rakyat Indonesia dalam sistem pertahanan negara.

    “Di belakang saya, banyak tokoh yang memakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat dan mempertaruhkan diri bersama seluruh rakyat Indonesia, karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta,” ujar Prabowo dalam arahannya saat upacara

  • Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
    ” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
    Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
    “Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
    Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
    Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap jajaran baru TNI yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 semakin membawa soliditas internal dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional.

    “Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Jawa Barat, Minggu.

    Puan mengingatkan TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap, namun tetap mengedepankan semangat perdamaian di tengah situasi global yang semakin banyak diliputi konflik.

    Ketua DPR menekankan kekuatan TNI bukan hanya ditentukan oleh alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan juga ditentukan oleh dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI.

    “Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan, sebagaimana tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    “Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.

    Puan menyampaikan pula apresiasi dan harapan kepada para pejabat tinggi TNI yang baru saja dilantik.

    “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Wakil Panglima TNI, para pangdam, serta pimpinan komando utama yang hari ini menerima mandat baru,” katanya.

    “Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah,” imbuhnya.

    Adapun saat di lokasi, Puan yang mengenakan seragam loreng duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo dan sejajar dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

    Dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tshun 2025, Presiden Prabowo melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita, yang semula Wakil Kepala Staf TNI AD, sebagai Wakil Panglima TNI.

    Kemudian, Presiden mengukuhkan dan melantik Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD; Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut; Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara; dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU.

    Presiden Prabowo juga melantik organisasi baru TNI, yaitu enam komando daerah militer (kodam) baru, yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau); Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi); Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu); Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan).

    Lalu, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) yang merupakan transformasi dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), kemudian Komando Daerah Angkatan Udara, Komando Operasi Udara, penambahan tiga grup baru Kopassus, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, Brigade Infanteri Marinir TNI AL, Resimen Komando Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU, Batalyon Infanteri Marinir TNI AL, dan Batalyon Komando Kopasgat TNI AU.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Wapres Gibran tiba terlebih dahulu pukul 08.53 WIB. Selang beberapa menit, Prabowo tiba di lokasi upacara pada pukul 08.55 WIB.

    Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Prabowo dan Gibran kompak mengenakan baju safari bewarna cokelat muda.

    Sementara itu, para pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri Kabinet Merah Putih mengenakan baju loreng TNI. Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan dengan menaiki mobil Maung bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.

     

  • Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Pelantikan dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Jenderal Tandyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD). Dia mengisi jabatan Wakil Panglima TNI yang kosong selama 25 tahun.

    Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada Jenderal Tandyo. Dia lalu menyalami Jenderal Tandyo Budi.

    Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.