Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara untuk sampaikan RAPBN 2026

    Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara untuk sampaikan RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat siang, untuk menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Presiden Prabowo, yang kembali mengenakan setelan jas abu-abunya lengkap dengan dasi biru muda dan kopiah hitam, disambut oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Irjen Pol. Mohammad Iqbal tepat di pelataran gedung. Presiden kemudian memasuki area lobi dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dengan sejumlah pemimpin lembaga legislatif, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, dan jajaran wakil ketua DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam sesi foto yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kemudian, Puan mengantarkan Presiden Prabowo ke ruang tunggu VVIP.

    Di Gedung Nusantara, pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh, serta seluruh anggota DPR RI telah bersiap mengikuti Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Presiden Prabowo, pada Jumat pagi, telah menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

    Dalam acara itu, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I: Pidato Presiden berisi banyak prestasi di tengah tantangan

    Komisi I: Pidato Presiden berisi banyak prestasi di tengah tantangan

    300 hari sudah menjalankan pemerintahan. Tantangan masih besar, namun prestasi juga banyak, dan kami melihat banyak yang masih perlu disempurnakan karena yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah itu banyak sekali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya menggambarkan banyak prestasi yang berhasil ditorehkan dalam hampir satu tahun pemerintahan berjalan, di tengah tantangan besar yang masih menanti bangsa ke depan.

    “Tadi kami catat juga pesan-pesan beliau, 300 hari sudah menjalankan pemerintahan. Tantangan masih besar, namun prestasi juga banyak, dan kami melihat banyak yang masih perlu disempurnakan karena yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah itu banyak sekali,” kata Budisatrio.

    Hal itu disampaikannya saat ditemui setelah usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Budi juga menangkap pesan yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo menggambarkan tekad untuk menghadirkan solusi bagi rakyat melalui program-program yang dicanangkan.

    “Dan beliau mengatakan dalam waktu sesingkat-singkatnya terus beliau akan berjuang keras bersama para timnya di Kabinet Merah Putih untuk mencari solusi dan memberikan jawaban bagi semua kebutuhan rakyat,” ujarnya.

    Baik itu, lanjut dia, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga hilirisasi yang sudah mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat.

    “Diharapkan manfaatnya bisa sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat,” ucapnya.

    Budi menggarisbawahi pula bahwa pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 mengingatkan pula perjuangan para pendiri bangsa dan cita-cita luhurnya dalam meraih kemerdekaan RI, yang dinilainya masih sangat relevan hingga saat ini.

    “Kami tadi catat, kami menerima, kami menangkap pesan beliau untuk tidak lupa sejarah perjuangan bangsa yang panjang, jasa-jasa para Presiden-Presiden Republik Indonesia sebelumnya bersama tim-timnya yang sudah membantu membangun fondasi Indonesia,” tuturnya.

    Untuk itu, dia memandang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya itu patut diapresiasi.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pengalamannya mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali, dengan empat kali mengalami kekalahan, menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan.

    “Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menilai bahwa perjalanan politiknya mencerminkan kuatnya sistem demokrasi di Indonesia.

    Prabowo merasa ditakdirkan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia karena dirinya saat ini memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa.

    Prabowo pun mengucapkan Dirgahayu ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Diketahui, Prabowo telah lima kali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden.

    Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Dirinya kalah suara dari Wiranto.

    Pada Pilpres 2009, Prabowo maju dalam kontestasi pertamanya dengan menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009.

    Prabowo kemudian kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun pilpres akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Pantang putus asa, Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini Prabowo berduet dengan pengusaha muda Sandiaga Uno.

    Namun, perjalanan Prabowo menuju Istana Merdeka kembali kandas setelah kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Kemudian dalam Pilpres kelimanya ini, Prabowo maju sebagai bacapres dengan menggandeng putra pertama Joko Widodo sebagai wakilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

    Hasil Pemilihan Presiden 2024 akan terungkap saat penghitungan suara pada 14-15 Maret 2023 dan rekapitulasi penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara Ancam RI jadi Negara Gagal

    Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara Ancam RI jadi Negara Gagal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatirannya Indonesia bisa terancam menjadi negara gagal apabila kebocoran kekayaan negara tidak segera dihentikan.

    Ia menilai saat ini Indonesia tengah berada dalam kondisi serius yang disebut sebagai net outflow of national wealth atau arus keluar kekayaan nasional.

    “Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth,” tuturnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Ia menegaskan pemerintah saat ini memilih untuk tidak fokus pada pencarian pihak yang harus disalahkan, melainkan mengedepankan pencarian solusi konkret yang bisa segera diterapkan.

    “Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari yang salah, kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini,” lanjutnya.

    Prabowo mengibaratkan bangsa seperti tubuh manusia yang mengalami pendarahan terus-menerus dan jika tidak segera ditangani, tubuh itu bisa kehilangan nyawa.

    Ia menambahkan begitu pula dengan bangsa, jika kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri tanpa pengendalian, maka potensi Indonesia untuk jatuh menjadi negara gagal menjadi nyata.

    Untuk mengatasi hal itu, Prabowo menyatakan dirinya siap mengambil langkah-langkah penting, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak disukai oleh sebagian kalangan.

    Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik generasi saat ini maupun yang akan datang.

    “Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelematkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Ketua DPD Dukung Prabowo Tindak Ribuan Pelaku Tambang Ilegal

    Ketua DPD Dukung Prabowo Tindak Ribuan Pelaku Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak para pelaku tambang ilegal dan pihak yang membekingi. Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendukung langkah Prabowo tersebut.

    “Tentu itu sangat baik dan Presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” kata Sultan usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sultan menegaskan lembaga DPD memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan. Dia mengatakan pihaknya akan mengawasi praktik-praktik pelanggaran seperti yang menjadi atensi Prabowo.

    “Tentu kita melalui perangkat yang ada kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi. Kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” katanya.

    Prabowo sebelumnya menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri jika ada yang terlibat.

    Dia lalu meminta seluruh anggota Dewan memberikan dukungan untuk menindak pelanggar-pelanggar aturan di bidang tambang. Permintaan itu disampaikan Prabowo juga kepada partai-partai politik.

    (fca/rfs)

  • VIDEO: Melihat Gaya Berfoto Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

    VIDEO: Melihat Gaya Berfoto Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sempat berfoto bersama sebelum memasuki ruang sidang.

    Ringkasan

  • Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal

    Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin saat ditemui di depar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Ilham Kausar.

    Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan kondisi arus lalu lintas berjalan normal saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat.

    “Pantauan secara umum arus lalu lintas hari ini normal, seperti biasa. Hanya memang banyaknya undangan yang memasuki ke dalam DPR. Namun saat ini seluruhnya sudah dapat dipastikan mengalir seperti biasa,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di depang Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat.

    Dia juga menyebutkan tidak ada titik kepadatan di kawasan tersebut, kondisinya secara umum tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasa.

    “Seperti halnya Jakarta pada pagi hari, beberapa titik-titik kepadatan biasanya terjadi di keluar masuk perkantoran. Sudirman-Thamrin itu menjadi sumber ataupun titik-titik yang biasa terjadi kepadatan,” ujar Komarudin.

    Terkait pengaturan lalu lintas, dia menuturkan pihaknya tidak memberlakukan penutupan jalan, sama seperti hari biasa.

    “Tidak ada, sementara tidak ada, kalaupun memang penutupan itu hanya sebatas pada akses keluar masuk dari Gedung DPR RI,” ucap Komarudin.

    Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara terkait dukungan dana desa yang digunakan untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar alias tak mampu membayar angsuran dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) telah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

    Menkop Budi Arie menuturkan bahwa penggunaan dana desa telah diputuskan oleh Kementerian Desa. Menurutnya, penggunaan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan Kopdes Merah Putih.

    “Sudah diputuskan oleh Kementerian Desa lewat Permendes. Bagus lah untuk membuat akselerasi percepatan pelayanan,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie meminta agar masyarakat untuk tidak mengarah pada hal skeptis terkait penggunaan dana desa ini. Pasalnya, dia meyakini program Kopdes Merah Putih bisa berjalan optimal, namun tetap dilakukan pengawalan bersama.

    “Enggak [dana desa tidak menjadi utang], jangan dipikir skeptis, jangan. Optimis saja, pasti bisa. Dikawal terus, dikawal terus,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Budi menuturkan sebanyak 81.650 Kopdes Merah Putih telah mengantongi badan hukum. Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir Oktober atau paling lambat tahun ini.

    “Kan program strategis nasional kan, karena apa? Karena program Kopdes adalah program berdampak sosial dengan kelayakan usaha Ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pidato Pak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

    Adapun, Kopdes Merah Putih yang tak mampu membayarkan angsuran ke bank Himbara tidak wajib mengembalikan dukungan pinjaman dana desa ke pemerintah desa.

    “Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Kopdes Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke bank pelat merah.

    “Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

    Setelahnya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

    Kemudian, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

  • Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini berada di tingkat terendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta atau tumbuh 1,78% dari Februari 2024. 

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jumat (15/8/2025). 

    Prabowo meyakini kehadiran BPI Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi. Adapun, saat ini Danantara merupakan lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$1 triliun.

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA [sumber daya alam] dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang. 

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang. 

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Usaha penggilingan padi skala besar harus punya izin dari pemerintah

    Usaha penggilingan padi skala besar harus punya izin dari pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    “Usaha penggilingan-penggilingan padi skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah, kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini,” ujar Prabowo dalam dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan, kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, maka mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    “Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan beras dan penggilingan padi sangat penting bagi hajat hidup banyak orang.

    Kendati demikian, lanjutnya, masih ada segelintir pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas beras dan penggilingan padi sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.