Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemerintah daerah itu memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat.

    Ia menegaskan keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.

    Saat ini PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.

    Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebut tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.

    Menurut dia, “High Level Meeting” menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.

    Ketua DPD Provinsi Sumbar Muhidi menambahkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.

    Sementara Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.

    Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.

    Selain itu juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar.

    Sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara non blok, sebagaimana yang telah sering dirinya sampaikan di berbagai forum luar negeri.

    “Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan bahwa perang bersifat disruptif dan Indonesia tidak ingin terlibat dengan perang mana pun, serta berupaya menghindari perang.

    “Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara turut menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh forum kerja sama ekonomi dan geopolitik BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Menurutnya, keanggotaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa di panggung dunia.

    “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” ujar Prabowo.

    Setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menjadikan Indonesia sebagai negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara.

    Presiden ke delapan Indonesia itu juga menyoroti komitmen Indonesia untuk menyelesaikan semua masalah, terutama dengan negara-negara tetangga.

    Ia menyoroti upaya dari sejumlah pihak untuk membenturkan Indonesia dengan Malaysia sebagai salah satu upaya menjalankan politik devide at impera atau upaya menguasai suatu kelompok dengan cara memecah belah. Namun, Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mau diadu domba.

    “Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik devide at impera itu selalu ada. Janganlah kita naif janganlah kita terus-menerus mau diadu domba,” ujar Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Belum Tercermin di Kehidupan Rakyat

    Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Belum Tercermin di Kehidupan Rakyat

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

    Ia menilai, persoalan ini muncul akibat ketidakkonsistenan dalam penerapan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian menciptakan distorsi ekonomi serta ketidakmerataan hasil pembangunan.

    “Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja,” tuturnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Prabowo menambahkan, meskipun dalam tujuh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata mencapai sekitar 5 persen, capaian ini belum cukup berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya, rakyat belum memiliki rumah layak huni, guru belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau ketiadaan fasilitas kesehatan di daerahnya,” tambahnya.

    Meski begitu, Prabowo tetap menyuarakan optimisme terhadap kinerja pemerintahannya dalam 299 hari terakhir.

    Ia menyebut bahwa upaya menjalankan UUD secara konsisten mulai menunjukkan hasil yang positif, walaupun harus menghadapi tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan ketegangan ekonomi dunia.

    “Di tengah konflik politik, konflik ekonomi yang terjadi di dunia, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen, dan para pakar yakin ini akan semakin meningkat di saat-saat yang akan mendatang,” tegasnya.

  • Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah telah mengucurkan setengah dari jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    Ketua DPD, Sultan B Najamudin itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

    Mantan wakil Gubernur Bengkulu menilai rancangan APBN 2026 menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Pasalnya, di sektor pendidikan pemerintah menganggarkan lebih dari Rp758 triliun yang merupakan terbesar terbesar dalam sejarah RI. 

    Kendati anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis dari Rp919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun 29,3%, Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    “Pada prinsipnya secara keseluruhanalokasi anggaran belanja negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah, hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga,” jelasnya.

    Dia mencontohkan misalnya anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis, sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif.

  • Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mencapai Rp179,05 triliun pada semester I 2025, seperti yang tertera dalam pemaparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

    Meskipun begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kinerja lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut dapat meningkat pada semester II 2025 hingga tahun mendatang.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi,” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Selain realisasi capex Danantara, ia mengatakan bahwa realisasi serapan APBN 2026 juga diharapkan dapat dipercepat sejak awal tahun agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Nah kemudian harapan berikut tentu APBN (2026) bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan (APBN) tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

    Airlangga menyampaikan realisasi capex Danantara dan belanja APBN 2026 tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi berbagai program unggulan (quick win) Asta Cita.

    Ia mengatakan program-program tersebut termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan akses dan peningkatan fasilitas pendidikan, cek kesehatan gratis, serta industrialisasi dan hilirisasi.

    Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kooperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, bahwa kehadiran Danantara Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan Danantara Indonesia mengelola aset sejumlah lebih dari 1 triliun dolar AS (Rp16,16 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti upaya Indonesia dalam mendukung solusi dua negara bagi Palestina seiring perang genosida oleh Israel yang terus berlanjut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pertamanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Gaza untuk mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan yang sering kali dibatasi oleh Israel.

    “Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” ucapnya.

    Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton logistik untuk masyarakat Palestina yang akan disalurkan melalui airdrop atau diterjunkan langsung dari pesawat Hercules, bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania dan Mesir.

    Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/8), menjelaskan bahwa sebanyak 80 ton bantuan akan disalurkan kepada masyarakat Palestina, tepat pada 17 Agustus 2025, sebagai simbolis HUT ke-80 RI. Selanjutnya, secara bertahap bantuan akan disalurkan hingga mencapai total 800 ton.

    Pengiriman bantuan dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo, dan presiden terlibat langsung dalam melakukan lobi agar dapat memasukkan bantuan ke Palestina.

    “Masuk ke wilayah Palestina sangat sulit. Tapi, atas perintah dan fasilitasi Bapak Presiden, bantuan ini bisa disalurkan,” kata Noor.

    Noor juga menyebutkan TNI Angkatan Udara juga telah memiliki rencana khusus, sehingga penyaluran bantuan melalui airdrop yang sempat diragukan oleh banyak pihak, bukan menjadi sebuah masalah.

    Adapun bantuan kemanusiaan tersebut, terdiri atas mi instan, keju, tuna, biskuit, jus instan, mentega, serta makanan kaleng, dan saus tomat.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peraturan terkait kredit usaha rakyat (KUR) perumahan akan disampaikan kepada publik pada bulan ini.

    Kementerian PKP akan menyampaikan kepada publik terkait dengan peraturan, syarat, bunga, hingga tenor dari program KUR Perumahan.

    “Kita akan bikin konferensi pers lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga. Tunggu saja waktunya tidak lama lagi. Pasti bulan ini, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Menteri Ara saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana senilai Rp130 triliun untuk program KUR perumahan, yang mana telah disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum pernah ada di Indonesia KUR Perumahan, baru sekarang,” ujar Menteri Ara.

    Ia menegaskan program prioritas Kementerian PKP adalah rumah subsidi yang dibiayai melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang targetnya telah dinaikkan dari sebelumnya 220.000 rumah FLPP menjadi sebanyak 350.000 rumah FLPP.

    “Yang pertama itu memang untuk menghadapi backlog adalah rumah subsidi melalui FLPP. Makanya, masuk dalam program dan tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000,” ujar Menteri Ara.

    Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait KUR Perumahan sudah selesai dan siap untuk disinkronkan dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

    Kemudian, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

    “KUR perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini,” ujar Menteri Ara,

    Pada Jumat ini, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

    “DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Astacita untuk Indonesia Emas 2045.

    Terkait kedaulatan pangan, dia menegaskan DPD RI akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah. Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga.

    “DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata dia.

    Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, dia meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

    “Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

    Soal tambang ilegal, dia menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Menurutnya, DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

    “Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata dia

    Terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, menurut dia, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

    “DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

    Dia juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

    “Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.

    Selain itu, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.

    DPD RI, kata dia, akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPD RI siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.

    “Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

    Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

    “Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

    “Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

    Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

    CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

    “Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono mengatakan pendistribusian beras SPHP sangat penting di masa tidak ada panen raya saat ini, sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Di masa sekarang ini, dimana masa sekarang tidak ada panen, ini penting untuk penstabilan harga. Ini kan sebetulnya siklus biasa tahunan, siklusnya selalu ada dan kita harus lebih siap,” ujar Sudaryono.

    Pihaknya memastikan pemerintah siap untuk mencapai target distribusi beras SPHP sebanyak 7.000 ton per hari tersebut, seiring cadangan beras nasional yang memadai.

    “Kenapa kita harus lebih siap. Dan kita siap saat ini karena kita punya cadangan berasnya,” ujar Sudaryono.

    Ia menjelaskan, peningkatan distribusi beras SPHP akan dilakukan secara bertahap, di antaranya awalnya sebanyak 2.000 ton per hari, dan saat ini telah meningkat menjadi 3.000 ton per hari, kemudian akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Target 7.000 per hari ini kan naik terus tiap hari. Mulai dari awalnya 2.000 ton per hari, sekarang sudah 3.000 sekian, terus kita tingkatkan terus,” ujar Sudaryono.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program SPHP secara merata ke seluruh daerah.

    “(Program) SPHP-nya jalan terus. Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabiskan,” ujar Titiek.

    Ia mengatakan sejauh ini hasil pemantauan pihaknya di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menunjukkan penyaluran SPHP telah berjalan.

    Meski demikian, ia menekankan agar Bulog segera mengeluarkan stok-stok lama di gudang agar perputaran pasokan berjalan lancar.

    Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, program pendistribusian beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog secara masif di seluruh wilayah mulai membuahkan hasil positif.

    Harga beras di pasar berangsur turun, yang diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.

    Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, dalam periode 1-14 Agustus 2025, harga GKP terkoreksi di sejumlah wilayah, antara lain: Aceh dari Rp7.750 menjadi Rp6.900 per kilogram, Jambi dari Rp6.867 menjadi Rp6.720/kg; Sumatera Selatan dari Rp6.666 menjadi Rp6.543/kg; Jawa Tengah dari Rp6.814 menjadi Rp6.809/kg; DIY dari Rp6.608 menjadi Rp6.547/kg; Banten dari Rp6.527 menjadi Rp6.500/kg; Kalimantan Selatan dari Rp6.581 menjadi Rp6.533/kg; dan Sulawesi Barat dari Rp6.759 menjadi Rp6.730/kg.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.