Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Reses legislator Jakarta jadi sarana untuk gali kebutuhan masyarakat

    Reses legislator Jakarta jadi sarana untuk gali kebutuhan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengungkapkan, reses atau serap aspirasi masyarakat merupakan sarana utama bagi anggota Dewan dalam menjembatani dan menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

    “Karena tanpa kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini, kami tidak akan tahu secara nyata persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, reses bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi representasi wakil rakyat, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah provinsi (pemprov) benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta dari tingkat paling dasar.

    Legislator yang biasa disapa Bang Kent ini mengatakan, banyak persoalan di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan birokrasi, namun muncul dari interaksi langsung saat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini.

    Mulai dari persoalan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan hingga keluhan sosial seperti banjir atau ketimpangan bantuan sosial.

    Kadang yang terlihat baik di dalam laporan resmi belum tentu sama dengan yang di lapangan. “Kegiatan reses ini bisa memberi kami data dan suara yang autentik dan akurat untuk diperjuangkan di rapat-rapat resmi kedewanan,” ujarnya.

    Selain itu, kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, kegiatan reses ini bisa menjadi indikator kedekatan anggota dewan dengan konstituen. Dengan hadir langsung di tengah masyarakat sehingga bisa membuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa meningkat.

    Karena itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh hasil reses setiap anggota DPRD DKI Jakarta. Karena hasil reses merupakan bagian dari indikator aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan dan di libatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

    Menurut Kent, kegiatan reses telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 108 (huruf i, j dan k).

    Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa hasil reses merupakan salah satu sumber data aspirasi masyarakat yang wajib diperhatikan dan disinkronkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musrenbang.

    “Jadi SKPD secara hukum dan fungsional berkewajiban untuk mengkaji, mengakomodasi, menindaklanjuti dan merealisasikan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat yang telah diformalkan oleh setiap anggota Dewan,” katanya.

    Kent menambahkan, pelaksanaan reses ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan wujud nyata dari demokrasi partisipatif.

    Untuk itu, dukungan penuh dari seluruh SKPD terhadap hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bisa menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat yang diserap oleh wakil rakyat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata.

    “Bagi saya kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini adalah momen strategis untuk menguatkan legitimasi politik, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

    Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

    “Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

    Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegas Prabowo.

    (kil/kil)

  • PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo Nasional 17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo Nasional 17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan bersikap kritis konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “PKS akan terus menjadi koalisi yang kritis konstruktif,” ujar Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Hal ini disampaikan Muzzammil merespons pernyataan Prabowo yang meminta para pihak untuk tidak berhenti mengkritik dan memberikan koreksi kepada pemerintah.
    Muzzammil mengatakan, sikap PKS ini adalah untuk memastikan adanya check and balance dalam manajemen pemerintahan.
    “(Sikap kritis konstruktif) demi menghidupkan check and balances, meluruskan berbagai hal yang menyimpang, mendukung hal-hal yang baik yang telah dijalankan pemerintah,” kata dia.
    Menurut Muzzammil, kritik ini dibutuhkan untuk mensukseskan program Prabowo.
    Terlebih, suksesnya program-program pemerintah juga berdampak bagi masyarakat Indonesia.
    “Karena kesuksesan Presiden Prabowo adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia, untuk itulah kita bersikap kritis konstruktif, di pusat maupun daerah,” kata Muzzammil lagi.
    Diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Subianto menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan, meski terkadang terasa menyesakkan.
    Presiden menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak masalah, asalkan semua tetap memiliki tujuan yang sama.
    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” ucap dia.
    Presiden juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berlaku bagi pihak luar pemerintah, tetapi juga untuk anggota koalisi.
    “Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Novita Hardini mengingatkan semua pihak terkait agar pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8), harus menjadi kompas atau pedoman arah, sehingga tidak sekadar retorika.

    “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial, dalam lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dia mencatat ada lima hal penting dari pidato Presiden beberapa hari lalu, seperti terkait demokrasi dan nomokrasi yang harus berjalan beriringan.

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya.

    Kedua, kedaulatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ke depannya harus diterjemahkan menjadi pemerataan.

    “Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak pendapatan negara semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku UMKM, termasuk industri kreatif,” ujarnya.

    Ketiga, tambang ilegal. Dia mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.

    “Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan, serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

    Keempat, efisiensi berkeadilan. Ia memandang langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari potensi penyelewengan merupakan capaian positif. Akan tetapi, efisiensi tersebut harus adil, sehingga tidak melahirkan ketimpangan baru.

    Kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru baik, tetapi literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap perlu diperhatikan.

    “Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Ini lah wajah baru demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

    Megawati rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

    Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dalam wawancara cegat dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Megawati rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 Agustus 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT Ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu, menjelaskan Megawati memperingati HUT RI di Sekolah Partai PDIP karena ingin merayakan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas PDIP.

    Di sisi lain, dia mengatakan Megawati akan menjadi inspektur upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP, sedangkan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito sebagai komandan upacara.

    “Rencananya Ibu Megawati dijadwalkan tiba di lokasi sebelum pukul 09.00 WIB, dan upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB,” ujar Hasto.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo menjelaskan para peserta upacara terdiri dari pengurus inti DPD dan PDC PDIP DKI Jakarta, ketua, sekretaris dan bendahara badan atau sayap yang berada dalam naungan PDIP maupun satgas PDIP.

    “Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP juga akan hadir, sementara terkait pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih, PDIP bekerja sama dengan Purna Paskibraka,” ujar Adhi.

    Ia menjelaskan bagi kader PDIP di seluruh tanah air yang ingin menyaksikan peringatan HUT RI di Sekolah Partai PDIP dapat menyaksikan melalui siaran langsung media sosial partai.

    “Partai juga mengundang warga sekitar Lenteng Agung untuk ikut menyaksikan dan berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 ini,” katanya.

    Menurut dia, setelah upacara 17 Agustus akan dilanjutkan dengan sejumlah perlombaan khas 17-an, seperti lomba balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, dan sebagainya. Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

    Sumber : Antara

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.

  • Kegiatan Reses Bukan Formalitas, Tapi Harus Direalisasikan!

    Kegiatan Reses Bukan Formalitas, Tapi Harus Direalisasikan!

    Jakarta –

    Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan kegiatan reses, yakni masa di mana para anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

    Kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat tersebut bukanlah hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi representasi wakil rakyat, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemerintah Provinsi (Pemprov), benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta dari tingkat paling dasar.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menegaskan, kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat merupakan sarana utama bagi Anggota Dewan dalam menjembatani dan menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

    “Kegiatan Reses atau Serap Aspirasi Masyarakat adalah waktu di mana kami selaku Anggota Dewan mendengar langsung suara aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing. Ini penting. Karena tanpa kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini, kami tidak akan tahu secara nyata persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak persoalan di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan birokrasi, namun muncul dari interaksi langsung saat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini. Mulai dari persoalan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga keluhan sosial seperti banjir atau ketimpangan bantuan sosial.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth Pada Saat Merealisasikan Aspirasi Masyarakat yang Disampaikan di Acara Reses yang Diadakannya. Foto: Foto. Dok: DPRD DKI.

    “Hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bukan hanya kami tampung, tapi harus ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah. Ini adalah wujud dari fungsi pengawasan dan penganggaran yang kami jalankan,” ketusnya.

    Oleh karena itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh hasil reses atau serap aspirasi masyarakat setiap Anggota DPRD DKI Jakarta, karena hasil reses merupakan bagian dari indikator aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan dan di libatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

    Menurut Kent, kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat setiap Anggota Dewan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 108 (huruf i, j, dan k), setiap Anggota DPRD Provinsi berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

    Dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa hasil reses merupakan salah satu sumber data aspirasi masyarakat yang wajib diperhatikan dan disinkronkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Musrenbang.

    “Jadi SKPD secara hukum dan fungsional berkewajiban untuk mengkaji, mengakomodasi,menindaklanjuti dan merealisasikan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat yang telah diformalkan oleh setiap Anggota Dewan. Dan SKPD wajib mensupport sebagai bentuk kolaborasi antara legislatif, dan eksekutif dalam membangun daerah berbasis aspirasi rakyat. Saya berharap bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta bisa semakin relevan dengan kebutuhan riil warga jakarta,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kata Kent, pelaksanaan reses atau serap aspirasi masyarakat setiap anggota dewan ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan wujud nyata dari demokrasi partisipatif. Di sisi lain, dukungan penuh dari seluruh SKPD terhadap hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bisa menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat yang diserap oleh wakil rakyat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata.

    “Bagi saya kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini adalah momen strategis untuk menguatkan legitimasi politik, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat. Karena pada akhirnya, pembangunan Jakarta yang maju dan berkeadilan hanya dapat terwujud bila suara rakyat benar-benar di libatkan menjadi bagian dari keputusan pemerintah,” tuturnya.

    (mpr/ega)

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/aa.

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan.

    Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.

    Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.

    Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.

    Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.

    Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.

    Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

    Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.

     

    Amunisi Triliunan Rupiah

    Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini.

    Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.

    Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.

    Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.

    Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.

    Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.

    Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.

     

    Harga Sebuah Visi

    Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.

    Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.

    Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?

    Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.

    Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.

    Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.

    Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.

    Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.

    Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.

    Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.

    Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.

    Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati.

    Sumber : Antara