Kementrian Lembaga: DPD

  • HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T

    HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T

    Dokumentasi – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin (paling kiri) saat berfoto bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    DPD RI: HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

    Menurut dia, makna kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.

    “Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.

    Dia menuturkan salah satu prioritas yang diusung DPD adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.

    “RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” tuturnya.

    Dalam konteks sinergi pusat-daerah, dia pun menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

    “Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” katanya.

    Di sisi lain, dia menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Democracy. Menurut dia, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan di tengah krisis iklim global saat ini.

    “Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” ucapnya.

    Terakhir, Sultan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mewujudkan kemerdekaan yang bermakna, sesuai dengan tema peringatan HUT Ke-80 RI yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    “Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • HUT ke-80 RI, PAN Jatim Ajak Kader Berjuang Wujudkan Ketahanan Pangan

    HUT ke-80 RI, PAN Jatim Ajak Kader Berjuang Wujudkan Ketahanan Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur (DPW PAN Jatim) Husnul Aqib mengajak seluruh kader PAN menyukseskan program ketahananan pangan yang dicanangkan pemerintah.

    “Kita berkewajiban penuh menyukseskan program-program Presiden Probowo, salah satunya sukses ketahanan pangan. Inilah yang akan membawa kemajuan, membawa kejayaan bangsa Indonesia,” ujar Husnul sebagai pembina upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025.

    Dia mengatakan, salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah tercapainya kedaulatan pangan. Karena itu, Husnul mengajak para kader PAN untuk mengisi kemerdekaan dengan ikut berjuang mewujudkan ketahanan pangan melalui jalur politik.

    “Kita harus terpanggil mengisi kemerdekaan dengan seksama, suka cita, dan keseriusan yang tinggi untuk mewujudkan program-program Presiden Prabowo, terutama program ketahanan pangan, melalui jalur yang kita pilih yaitu jalur partai politik, Partai Amanat Nasional,” ucap dia.

    Upacara peringatan HUT ke-80 RI digelar DPW PAN Jatim di halaman Kantor DPW PAN Jatim, Jalan Darmokali, Surabaya. Sesuai instruksi DPP PAN, upacara yang sama juga digelar oleh 38 DPD PAN se-Jawa Timur.

    Di kantor DPW PAN Jatim, upacara diikuti sekitar 100 kader yang terdiri dari pengurus DPW PAN Jatim, serta perwakilan organisasi sayap partai, BM PAN Jatim dan PUAN Jatim. Selain upacara bendera, DPW PAN Jatim turut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba.

    “Hari ini kami menggelar upacara bendera sebagai cara menghormati perjuangan para pendahulu kita. Sedangkan lomba-lomba kami gelar sebagai simbol mengisi kemerdekaan dengan suka-cita,” jelas Direktur Eksekutif DPW PAN Jatim, Kurnia Setiadi, seusai upacara.

     

    Artis sekaligus putra Venna Melinda, Verrell Bramasta resmi berkecimpung di duna politik setelah mantap bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.

  • DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.

    “Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.

    Dia menuturkan salah satu prioritas yang diusung DPD adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.

    “RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” tuturnya.

    Dalam konteks sinergi pusat-daerah, dia pun menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

    “Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” katanya.

    Di sisi lain, dia menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Democracy.

    Menurut dia, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan di tengah krisis iklim global saat ini.

    “Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” ucapnya.

    Terakhir, Sultan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mewujudkan kemerdekaan yang bermakna, sesuai dengan tema peringatan HUT Ke-80 RI yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    “Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Bakal Sikat 1.000 Tambang Ilegal yang Bikin Negara Rugi Rp 300 T

    ESDM Bakal Sikat 1.000 Tambang Ilegal yang Bikin Negara Rugi Rp 300 T

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menindak lebih dari 1.000-an tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini dilakukan sebagai respon dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

    “Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

    “Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

    Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegas Prabowo.

    (kil/kil)

  • Duduk Perkara Perseteruan Bobby Nasution-GRIB Jaya, Berujung Ancaman Bongkar Skandal ‘Blok Medan’

    Duduk Perkara Perseteruan Bobby Nasution-GRIB Jaya, Berujung Ancaman Bongkar Skandal ‘Blok Medan’

    GELORA.CO – Organisasi Kemasyarakatan Grib Jaya mengancam akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadukan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution 

    Langkah Grib Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan Pemprov.

    Mereka marah atas pembongkaran itu.

    Mereka pun memastikan akan melakukan ‘perlawanan’ dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden

    Bobby Nasution kemudian menanggai rencana Grib Jaya akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dugaan kasus korupsi jalan dan blok medan diusut tuntas.

    Aksi penggerudukan itu karena sebelumnya, tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait merobohkan markas ormas DPD GRIB Jaya Sumut yang diduga menjadi tempat hiburan malam ilegal (Diskotek Marcopolo) dan sarang peredaran narkoba, di Desa Namorubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Kamis (14/8/2025). 

    Bobby Nasution mengatakan, respons dari Grib Jaya merupakan hal yang wajar.

     Dan tidak masalah jika ada aksi tersebut.

    “Ya gak apa-apa, mau gimana lagi (mau di demo ataupun pihak Grib ke KPK),” ucapnya usai Upacara HUT RI ke-80 di Lapangan Astaka, Deliserdang. 

    Duduk perkara

    Seperti diketahui, Ribuan anak buah Hercules Rosario Marshal berencana akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Mereka meminta agar kasus korupsi di Sumut diusut tuntas. 

    Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP GRIB Jaya, Zulfikar, mengatakan, diskotek Marcopo sudah lama tutup.

     Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grib Sumut.

    “Diskotek Marcopolo sudah tutup. Ini hanya Kantor DPD Grib Sumut,”kilah Zulfikar.

    Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan.

    Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

    “Saya minta bangunan yang tak memiliki izin, hari ini dibongkar juga. Jangan tebang pilih, jangan ini yang dihancurkan. Kenapa kami yang diperlakukan seperti ini. Bupati ingin menegakkan peraturan di Deliserdang. Kami dukung pak, tapi adil,”pungkas Zulfikar.

    Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grib Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Ribuan Kader Grib Jaya Siap Demo di KPK, Desak Usut Tuntas Aktor Intelektual Korupsi Sumut hingga Blok Medan,”tulis akun gribjaya_id, Sabtu (16/8/2025).

    Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara.

    Terkait unggahan akun instagram Grib Jaya ini, Tribun-medan.com telah meminta tanggapan kepada Juru Bicara Grib Jaya, Razman Arif Nasution.

    Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon.

    Pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum dibaca. 

    Alasan perobohan bangunan

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Deliserdang, merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat (Ormas) DPD GRIB Sumut. 

    Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan “Markas Besar GRIB Jaya Sumut” tersebut, kini rata dengan tanah. 

    Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PTPN II tersebut.

    Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas GRIB turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah.

    Keberadaan markas DPD GRIB Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama.

    Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan jadi Ketua DPD GRIB Sumut. 

    Ia dilantik pada Juli 2024 lalu, oleh Hercules Marshal Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat Ketua DPP GRIB Jaya.

    Sejak itulah, Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu, sebagai markas GRIB Jaya Sumut.

    Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. 

    Awalnya bangunan itu adalah Diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama jadi Key Garden setelah digerebek petugas kepolisian. 

    Lalu, setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama lagi jadi Marcopolo.

    Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua GRIB Sumut, bangunan itu juga dijadikan Markas Besar GRIB Sumut.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution membeberkan alasan kenapa markas ormas GRIB yang diketuai Samsul Tarigan dirobohkan.

    Bobby mengungkap gedung tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) maupun maupun persetujuan bangunan gedung (PBG).

    Ditambah, banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut.

    “Kami di sini menindaklanjuti keresahan masyarakat, terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang tidak ada legalitasnbya, baik izin bangunan, PBG tidak ada sama sekali,” kata Bobby Nasution, Kamis (14/8/2025).

    Bobby menerangkan, diskotek Marcopolo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam, yang dikeluarkan Pemprov Sumut.

    Ditambah, Bobby menerima laporan dari Kapolda Sumut Irjen Whisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba.

    “Ditambah, informasi dari pak Kapolda ada kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang kita hancurkan ini,” ucap Bobby.

    Perobohan markas GRIB Sumut dan diskotek Marcopolo ini berlangsung pada Kamis (14/8/2025), atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PTPN II.

  • HUT RI momentum jadikan Jakarta sebagai kota global

    HUT RI momentum jadikan Jakarta sebagai kota global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Partai Golkar DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) merupakan momentum untuk terus membangun Golkar dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    “Mari kita jadikan momentum HUT RI ini sebagai perjuangan. Teruslah membangun Golkar dan membangun DKI Jakarta dengan mendukung program-program Pemprov DKI menjadikan Jakarta kota global yang dapat menyejahterakan rakyat,” kata Ashraf Ali.

    Hal itu disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Minggu.

    Upacara tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi sayap dan hasta karya Partai Golkar sebagai wujud persatuan.

    Menurut dia dalam keterangan tertulisnya., perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era moderen ini.

    “Kita meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang dengan darah, kini dengan cara kita melakukan kerja keras, inovasi dan persatuan sebagai bentuk meneruskan perjuangan para pejuang kemerdekaan untuk cinta tanah air,” katanya.

    Dia menegaskan, peringatan kemerdekaan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga pengingat bahwa mengisi kemerdekaan adalah tugas kolektif yang butuh kerja keras dan pengorbanan.

    Ashraf Ali juga bersyukur atas kontribusi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dinilai telah banyak memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Selain itu, kinerja Golkar DKI di bawah kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar juga berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 6 menjadi 10, dan DPR RI dari 1 menjadi 2 kursi.

    Kemenangan pemilihan presiden (pilpres) di wilayah DKI Jakarta juga menjadi bukti kerja keras kader Golkar sebagai pendukung.

    Dia juga bersyukur atas terpilihnya Zaki Iskandar secara aklamasi pada musda untuk kembali memimpin Golkar DKI Jakarta priode 2025-2030.

    Acara diakhiri dengan berbagai lomba yang diikuti oleh ormas dan hasta karya. Seperti tarik tambang, balap karung, panjat pinang, dan balap balon menambah semarak perayaan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reses legislator Jakarta jadi sarana untuk gali kebutuhan masyarakat

    Reses legislator Jakarta jadi sarana untuk gali kebutuhan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengungkapkan, reses atau serap aspirasi masyarakat merupakan sarana utama bagi anggota Dewan dalam menjembatani dan menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

    “Karena tanpa kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini, kami tidak akan tahu secara nyata persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, reses bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi representasi wakil rakyat, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah provinsi (pemprov) benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta dari tingkat paling dasar.

    Legislator yang biasa disapa Bang Kent ini mengatakan, banyak persoalan di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan birokrasi, namun muncul dari interaksi langsung saat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini.

    Mulai dari persoalan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan hingga keluhan sosial seperti banjir atau ketimpangan bantuan sosial.

    Kadang yang terlihat baik di dalam laporan resmi belum tentu sama dengan yang di lapangan. “Kegiatan reses ini bisa memberi kami data dan suara yang autentik dan akurat untuk diperjuangkan di rapat-rapat resmi kedewanan,” ujarnya.

    Selain itu, kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, kegiatan reses ini bisa menjadi indikator kedekatan anggota dewan dengan konstituen. Dengan hadir langsung di tengah masyarakat sehingga bisa membuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa meningkat.

    Karena itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh hasil reses setiap anggota DPRD DKI Jakarta. Karena hasil reses merupakan bagian dari indikator aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan dan di libatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

    Menurut Kent, kegiatan reses telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 108 (huruf i, j dan k).

    Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa hasil reses merupakan salah satu sumber data aspirasi masyarakat yang wajib diperhatikan dan disinkronkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musrenbang.

    “Jadi SKPD secara hukum dan fungsional berkewajiban untuk mengkaji, mengakomodasi, menindaklanjuti dan merealisasikan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat yang telah diformalkan oleh setiap anggota Dewan,” katanya.

    Kent menambahkan, pelaksanaan reses ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan wujud nyata dari demokrasi partisipatif.

    Untuk itu, dukungan penuh dari seluruh SKPD terhadap hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bisa menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat yang diserap oleh wakil rakyat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata.

    “Bagi saya kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini adalah momen strategis untuk menguatkan legitimasi politik, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

    Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

    “Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

    Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegas Prabowo.

    (kil/kil)

  • PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo Nasional 17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan bersikap kritis konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “PKS akan terus menjadi koalisi yang kritis konstruktif,” ujar Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Hal ini disampaikan Muzzammil merespons pernyataan Prabowo yang meminta para pihak untuk tidak berhenti mengkritik dan memberikan koreksi kepada pemerintah.
    Muzzammil mengatakan, sikap PKS ini adalah untuk memastikan adanya check and balance dalam manajemen pemerintahan.
    “(Sikap kritis konstruktif) demi menghidupkan check and balances, meluruskan berbagai hal yang menyimpang, mendukung hal-hal yang baik yang telah dijalankan pemerintah,” kata dia.
    Menurut Muzzammil, kritik ini dibutuhkan untuk mensukseskan program Prabowo.
    Terlebih, suksesnya program-program pemerintah juga berdampak bagi masyarakat Indonesia.
    “Karena kesuksesan Presiden Prabowo adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia, untuk itulah kita bersikap kritis konstruktif, di pusat maupun daerah,” kata Muzzammil lagi.
    Diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Subianto menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan, meski terkadang terasa menyesakkan.
    Presiden menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak masalah, asalkan semua tetap memiliki tujuan yang sama.
    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” ucap dia.
    Presiden juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berlaku bagi pihak luar pemerintah, tetapi juga untuk anggota koalisi.
    “Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.