Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Jalal Abdul Nasir, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.              

    Menurut Haji Jalal, pidato Presiden Prabowo kali ini memuat pesan-pesan kebangsaan yang kuat, berpijak pada konstitusi, dan menyentuh isu-isu fundamental bagi masa depan bangsa, mulai dari penguatan kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga komitmen pada pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

    “Presiden menggarisbawahi pentingnya kembali pada amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini adalah pesan penting di tengah tantangan global dan domestik, bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak,” ungkap Haji Jalal. Minggu (17/08).

    Penguatan Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

    Haji Jalal menilai, pesan Presiden terkait kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara optimal, meningkatkan produksi dalam negeri, dan memperkuat cadangan pangan strategis.

    “PKS sepakat bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Langkah konkret perlu diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, termasuk dukungan bagi petani dan nelayan,” ujar Haji Jalal.

    Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Haji Jalal menyambut baik komitmen ini, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan dari parlemen, lembaga penegak hukum, dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan janji tersebut dapat diimplementasikan.

    “Pemerintahan bersih bukan hanya jargon, tetapi harus menjadi budaya kerja di semua level birokrasi. Kita harus memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

    Pemulihan Roadmap Konstitusional dan Kebersamaan Nasional

    Haji Jalal juga mengapresiasi ajakan Presiden untuk memulihkan dan memperkuat roadmap konstitusional, serta membangun semangat kebersamaan lintas partai, lembaga, dan kelompok masyarakat.

    “Pesan persatuan yang disampaikan Presiden sangat tepat. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil mulai dari krisis iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Semua itu hanya bisa kita hadapi jika kita bersatu dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat,” jelasnya.

    Harapan untuk Implementasi Nyata
    Menutup pernyataannya, Haji Jalal berharap pidato kenegaraan Presiden Prabowo bukan hanya menjadi rangkaian kata yang indah, tetapi juga menjadi panduan nyata dalam kebijakan pemerintah ke depan.

    “Semangat dan visi yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, anggaran yang berpihak, dan aksi nyata di lapangan. Parlemen siap mengawal, mengkritisi secara konstruktif, dan bersinergi demi kemajuan Indonesia,” pungkas Haji Jalal dalam keterangan yang diterima Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (19/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Formappi: Kalau Punya Sense of Crisis, DPR Pasti Pilih Rumah Dinas daripada Tunjangan Tambahan Nasional 19 Agustus 2025

    Formappi: Kalau Punya Sense of Crisis, DPR Pasti Pilih Rumah Dinas daripada Tunjangan Tambahan Nasional 19 Agustus 2025

    Formappi: Kalau Punya Sense of Crisis, DPR Pasti Pilih Rumah Dinas daripada Tunjangan Tambahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keputusan DPR RI menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, menunjukkan bahwa anggota dewan tidak memiliki
    sense of crisis
    .
    Sebab, kebijakan tersebut justru dikeluarkan di tengah kondisi keuangan negara yang memburuk dan kesulitan ekonomi masyarakat.
    “Kalau DPR punya
    sense of crisis
    , memilih prihatin dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang masih bagus akan menjadi pilihan. Sehingga uang tunjangan Rp 50 juta per orang itu diperuntukkan bagi rakyat saja,” ujar Lucius saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (19/8/2025).
    Lucius menilai dasar perhitungan tunjangan tersebut tidak jelas dan lebih mencerminkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan rakyat.
    “Soal tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan itu sih, dasar perhitungannya enggak jelas. Dari mana memperoleh angka Rp 50 juta itu, kalau sebenarnya yang digunakan adalah
    common sense
    saja,” kata Lucius.
    Dia berpandangan bahwa penambahan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per orang setiap bulannya, sama saja dengan mengambil alokasi anggaran yang seharusnya lebih bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
    Oleh karena itu, lanjut Lucius, seharusnya anggota DPR memilih sikap prihatin, dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang sebetulnya masih layak ketimbang meminta tambahan tunjangan.
    “Yang tampak jelas, tidak ada
    sense of crisis
    dalam pertimbangan angka pengganti rumah dinas itu. Anggota DPR justru memilih memastikan uang untuk diri mereka sendiri ketimbang memikirkan bagaimana rakyat bisa bertahan di tengah gebrakan efisiensi pemerintah,” kata Lucius.
    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar membantah bahwa gaji anggota DPR mencapai Rp 100 juta per bulan.
    Indra menekankan bahwa tunjangan perumahan yang diterima anggota DPR berbeda dengan gaji.
    “Salah itu kalau gaji Rp 100 juta. Cek saja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujar Indra kepada Kompas.com, Senin (18/8/2025).
    Indra memaparkan bahwa gaji anggota DPR masih berlandaskan Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
    Menurutnya, gaji pokok anggota DPR masih mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000.
    Untuk nominal tunjangan perumahan yang diterima anggota DPR, Indra membenarkan bahwa angkanya mencapai Rp 50 juta per bulan.
    “Iya betul,” ucapnya.
    Dengan demikian, kata Indra, gaji anggota DPR tidak mencapai setengah dari Rp 100 juta, seperti yang diberitakan.
    “Iya, di luar tunjangan perumahan itu enggak sampai setengahnya,” imbuh Indra.
    Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan bahwa pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan kepada para anggota DPR jauh lebih efisien.
    Said lantas membandingkan dengan biaya perawatan rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, yang bisa mencapai angka ratusan miliar per tahun.
    “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA (Rumah Jabatan Anggota). Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede,” ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
    “Lebih efisien, tunjangan perumahan. RJA kita kembalikan ke negara, biar negara yang merawat atau bagi eselon-eselon di pemerintahan yang belum dapat perumahan,” sambungnya.
    Ia kemudian menyinggung DPD yang justru sudah mendapat tunjangan perumahan lebih dulu ketimbang DPR.
    “DPD itu tunjangan perumahannya sudah duluan dapat. Jangan salah. Justru sejak awal, karena memang RJA itu sudah tidak punya daya dukung terhadap kerja-kerja DPR. Maka DPR kemudian mengambil tunjangan perumahan. RJA sudah kosong, dikembalikan kepada Setneg (Sekretariat Negara),” jelas Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Tahap II bakal dimulai pada September 2025.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa konstruksi tersebut bakal dipercepat lantaran 100 Sekolah Rakyat tersebut dibidik rampung pada Juni 2026, atau tepat sebulan sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.

    “Kita mulai [konstruksi] September 2025 mulai tahap kedua,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).

    Sementara itu, mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 anggaran pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahun Depan ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun. Di mana, alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen.

    Sebagai informasi, pada 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

    Konstruksi Sekolah Rakyat tahap I telah rampung dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp1,76 triliun untuk belanja operasional Kementerian Sosial (Kemensos) dan sebesar Rp1,19 triliun untuk belanja fisik Kementerian PU.

    Kemudian, konstruksi tahap II dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun dengan perincian sebanyak Rp20 triliun dialokasikan kepada Kementerian PU untuk pembangunan 200 SR. Sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dialihkan kepada Kemensos.

    “Target kita itu 2026 Juni selesai semua 200 sekolah karena masuk sekolah kan Juli,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

  • Kata Kader Nasdem Tanggapi Isu Rusdi Masse akan Umumkan Mengundurkan Diri Besok

    Kata Kader Nasdem Tanggapi Isu Rusdi Masse akan Umumkan Mengundurkan Diri Besok

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Desas-desus bahwa Ketua Nasdem Sulawesi Selatan Rusdi Masse (RMS) mengundurkan diri dari Nasdem kian menyeruak.

    Berdasarkan informasi yang diterima, Anggota DPR RI itu disebut-sebut akan mengumumkan pengunduran dirinya besok, Rabu 20 Agustus 2025.

    “Besok pengumuman (mundur dari Nasdem),” kata sumber HARIAN.FAJAR.CO.ID, Selasa (19/8/2025).

    Isu ini kemudian dibantah pihak Nasdem Sulsel. Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulsel, Mustaqim Musma memastikan kabar tersebut tidak benar.

    “Tidak betul,” jawabnya singkat.

    Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bone Fraksi Nasdem, Andi Muh Salam mengaku belum bisa memastikan benar tidaknya kabar tersebut. Pihaknya belum menerima kabar terkait mundurnya RMS.

    “Kami belum menerima kabar itu. Belum bisa kami pastikan. Kami baru mau klarifikasi ke DPD terkait kabar ini,” tuturnya.

    RMS telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak 2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kendali RMS mencatatkan rekor gemilang. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel. (*)

  • Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar

    Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar

    Pekerja menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan gawai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/8/2025). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai All Time High (ATH) ke level 8.000 dalam perdagangan intraday saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr

    Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak mendatar pada perdagangan Selasa (19/08), dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat global. Sentimen utama akan berasal dari pelaku pasar yang mencermati pertemuan para bank sentral dunia dalam Simposium Jackson Hole di Amerika Serikat (AS) tanggal 21-23 Agustus 2025.

    “Diperkirakan IHSG berpeluang menutup ‘gap down’ di level 7.800,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati pertemuan para bank sentral dunia dalam Simposium Jackson Hole di AS tanggal 21-23 Agustus 2025, yang mana Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan akan berpidato pada Jumat (22/08). Pelaku pasar berharap mendapatkan indikasi arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya dari pidato Jerome Powell tersebut.

    Selain itu, pelaku pasar akan mencermati The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (21/08), data sektor perumahan, serta data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang akan dirilis di AS, Euro Area, Inggris, Jepang, Australia dan India. Di sisi lain, pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (15/08), tidak menghasilkan kesepakatan gencatan senjata atau kesepakatan formal untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Trump menggambarkan bahwa pertemuan sangat produktif, namun tidak menjelaskan detailnya, di mana dirinya cenderung menekan Ukraina untuk menerima kesepakatan. Selain itu, Trump juga melakukan pertemuan dengan Ukraina dan Uni Eropa pada Senin (18/8). Ia mengatakan negosiasi untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan saat kedua negara masih berperang, dan membatalkan seruannya sebelumnya untuk gencatan senjata.

    Trump telah menyarankan agar Ukraina secara resmi menyerahkan wilayah Krimea kepada Rusia untuk mencapai perdamaian.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Rabu (20/8), yang diperkirakan akan mempertahankan BI Rate pada level 5,25 persen. Pada perdagangan Senin (18/08), bursa saham Eropa ditutup variatif, di antaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,25 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,21 persen, indeks DAX Jerman naik 0,18 persen, serta indeks CAC Prancis turun 0,50 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup variatif pada perdagangan Senin (18/08), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 33,93 poin atau 0,08 persen ditutup di level 44.912,19, indeks S&P 500 melemah 0,64 persen ke level 6.449,91, indeks Nasdaq Composite menguat 1,69 poin atau 0,03 persen dan ditutup di level 23.713,02.

    Sumber : Antara

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (18/8). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Tokoh olahraga dan Partai NasDem IGK Manila tutup usia

    Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurut dia, jenazah IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Surya Paloh pimpin prosesi penghormatan terakhir IGK Manila

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

    “Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,” kata Surya Paloh.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

    Anggaran Pendidikan 2026

    Sementara itu, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan RAPBN 2026 sebanyak Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan.

    Penerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut antara lain untuk siswa/mahasiswa sebanyak Rp401,5 triliun. Perinciannya untuk program bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp17,2 triliun yang ditujukan kepada 1,2 juta mahasiswa.

    Program Indonesia Pintar (PIP) anggarannya mencapai Rp15,6 triliun pada 2026 yang ditujukan untuk 21,1 juta siswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp25 triliun kepada 4.000 mahasiswa.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp335 triliun untuk 89,9 juta orang dan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sementara itu, untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp178,7 triliun. Perinciannya adalah program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.

    Kemudian, program Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS sebesar Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.

    Serta program Tunjangan Profesi Guru PNS, Tunjangan Profesi Dosen PNS, serta Gaji Pendidik lainnya sebesar Rp82,9 triliun.

    Terakhir, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus mencapai Rp150,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp24,9 triliun dialokasikan untuk SR.

    Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan Rp64,3 triliun yang disalurkan kepada 53,6 juta siswa. Selanjutnya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) memperoleh Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.

    Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah yang mencakup 850 madrasah serta 11.686 sekolah. Sementara itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapat alokasi Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga terkait.

    Adapun pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi akan memperoleh anggaran sebesar Rp3 triliun.

  • 4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden RI pertama yang membacakan teks proklamasi secara langsung saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2025).
    Hal ini menjadi salah satu detail kecil yang membuat upacara HUT RI berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
    Adapun pembacaan teks proklamasi berlangsung usai suara sirene dan dentuman meriam hampa sebanyak 17 kali diperdengarkan sebagai bentuk peringatan detik-detik proklamasi.
    Kepala Negara yang menjadi inspektur upacara lalu berdiri dengan sikap tegap membacakan teks proklamasi.
    Teks proklamasi ini sebelumnya dikirab dari cawan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka bersamaan dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan.
    Pembacaan teks proklamasi yang pertama kali oleh Presiden ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang turut hadir dalam upacara tersebut.
    “Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” jelas Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
    Saat itu, Dasco juga menjelaskan baju adat yang dikenakan Presiden.
    Dalam upacara pengibaran bendera, Prabowo terlihat memakai beskap Melayu berwarna kuning muda.
    Sementara dalam upacara penurunan bendera, Kepala Negara kembali terlihat mengenakan beskap warna biru dongker, dilengkapi dengan hiasan kepala Tanjak Melayu.
    “(Beskap) Melayu,” kata Dasco singkat.
    Kembali ke soal teks proklamasi, pembacaannya bukan hal baru.
    Upacara kenegaraan menyambut detik-detik proklamasi selalu dilengkapi dengan pembacaan teks proklamasi.
    Namun biasanya, teks proklamasi ini dibacakan oleh orang yang berbeda-beda.
    Bukan presiden, yang membacakan bisa saja perwakilan dari DPR RI, MPR RI, maupun DPD RI secara bergiliran setiap tahun.
    Di tahun 2024, saat upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Sedangkan di tahun 2023, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) RI kala itu, Bambang Soesatyo.
    Pada tahun 2022, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
    Berikut ini pembaca teks proklamasi dari tahun ke tahun, mulai tahun 2004:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.