Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Bambang Pacul Dicopot sebagai Ketua PDIP Jateng, Gara-gara Apa?

    Bambang Pacul Dicopot sebagai Ketua PDIP Jateng, Gara-gara Apa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng). Itu dikonfirmasi Bendahara DPD PDI Perjuangan Jateng, Agustina Wilujeng Pramestuti.

    Meski begitu, Ia mengungkapkan menyebutkan penggantian Ketua DPD PDIP Jateng adalah amanat kongres. Karena Bambang Pacul terpilih sebagai pengurus DPP.

    “Betul, dan itu adalah hasil dari kongres bahwa semua pengurus DPP yang hari ini terpilih menjadi DPP memang dilepaskan (jabatan, red.) ketua DPD-nya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Ia juga membenarkan bahwa mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jateng menggantikan Bambang Pacul.

    Tidak hanya Bambang Pacul, kata dia, tetapi ada sejumlah ketua DPD PDIP yang diganti karena sudah terpilih menjadi pengurus di DPP PDIP pada kongres ke-6 partai berlambang banteng itu pada awal Agustus lalu.

    “Ada empat (ketua DPD, red.) ya. Kalau yang saya tahu dari hasil informasi tadi malam itu ada Sulut, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah. Ya, yang sudah jadi (pengurus, red.) DPP harus melepaskan diri,” katanya.

    Saat ditanya soal sosok FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Agustina menegaskan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian.

    “Bukan kapasitas saya untuk menilai. Tapi saya kenal beliau sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta,” kata Agustina yang juga Wali Kota Semarang itu.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Rudyatmo sebagai pelaksana tugas bersifat sementara, sebab kepengurusan definitif akan ditentukan melalui konferensi daerah (konferda) yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.

  • 7 Profil AKBP Dody Surya: Kapolres Kukar Dicopot Usai Berseteru dengan Anggota DPD RI Regional

    7 Profil AKBP Dody Surya: Kapolres Kukar Dicopot Usai Berseteru dengan Anggota DPD RI Regional

    Profil AKBP Dody Surya: Kapolres Kukar Dicopot Usai Berseteru dengan Anggota DPD RI
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Sosok AKBP Dody Surya Putra tengah menjadi sorotan publik usai dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar).
    Pencopotan ini berkaitan dengan perseteruan antara dirinya dan anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual.
    Konflik yang mencuat di tengah masyarakat ini berujung pada proses mutasi jabatan, pemeriksaan pelanggaran disiplin dan etika profesi, serta penggantian jabatan strategis oleh Polda Kaltim.
    Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) adalah pangkat di jajaran Perwira Menengah (Pamen) Polri, berada di atas Komisaris Polisi dan di bawah Komisaris Besar Polisi.
    Lambangnya berupa dua bunga melati emas, dan pangkat ini setara dengan Letnan Kolonel (Letkol) di TNI.
    AKBP Dody Surya Putra lahir di Tapanuli Utara pada tahun 1983. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Bhayangkara dan melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Balikpapan.
    Polda Kaltim secara resmi menyampaikan bahwa AKBP Dody Surya tengah menjalani proses disiplin dan etika profesi, setelah meninggalkan wilayah tugas tanpa izin dan terlibat konflik dengan pejabat negara.
    “Saat ini yang bersangkutan masih dalam proses disiplin karena meninggalkan wilayah tanpa izin pimpinan yang berwenang. Selain itu, juga tengah diproses terkait perkara pelanggaran etika profesi kepolisian,” kata Kombes Yuliyanto Kabid Humas Polda Kaltim, Kamis (21/8/2025)
    Masalah memuncak setelah Henock Sumual, senator DPD RI sekaligus tokoh masyarakat adat Dayak, melaporkan sikap intimidatif dari AKBP Dody Surya saat menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan kriminalisasi oleh perusahaan di wilayah Jahab, Tenggarong.
    Melalui media sosial, Henock menyebut bahwa saat menghubungi Kapolres Kukar via WhatsApp, ia mendapat respons keras dan diminta tidak ikut campur urusan hukum.
    Bahkan, Henock mengaku diancam akan di-PAW (Pergantian Antar Waktu).
    “Saya hanya menyampaikan laporan masyarakat. Tapi respons beliau (AKBP Dody) sangat keras. Ini bukan cara seorang pemimpin,” ujar Henock dalam unggahan media sosialnya.
    Polda Kaltim telah menunjuk AKBP Khairul Basyar sebagai pengganti Kapolres Kukar. Sebelumnya, Khairul menjabat Kapolres Berau, yang kini diisi oleh AKBP Ridho Tri Putranto.
    “Rotasi jabatan itu dari Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, digantikan oleh AKBP Khairul Basyar. Sedangkan Kapolres Berau kini dijabat AKBP Ridho Tri Putranto,” terang Yuliyanto.
    Pencopotan dari jabatan Kapolres memiliki dampak besar terhadap posisi strategis dalam institusi Polri:
    Mutasi ke Baharkam Polri bukan rotasi rutin, melainkan sebagai bentuk penanganan atas pelanggaran disiplin dan etik.
    Statusnya kini administratif, tanpa lagi memiliki kewenangan komando operasional.
    Jika terbukti bersalah, AKBP Dody berpotensi mendapatkan sanksi berat seperti penundaan promosi, penempatan non-struktural, bahkan pemecatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bendahara PDIP Jateng sebut penggantian Bambang Pacul amanat kongres

    Bendahara PDIP Jateng sebut penggantian Bambang Pacul amanat kongres

    “Betul, dan itu adalah hasil dari kongres bahwa semua pengurus DPP yang hari ini terpilih menjadi DPP memang dilepaskan (jabatan, red.) ketua DPD-nya,”

    Semarang (ANTARA) – Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan bahwa penggantian Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jateng adalah amanat kongres.

    “Betul, dan itu adalah hasil dari kongres bahwa semua pengurus DPP yang hari ini terpilih menjadi DPP memang dilepaskan (jabatan, red.) ketua DPD-nya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Ia juga membenarkan bahwa mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jateng menggantikan Bambang Pacul.

    Tidak hanya Bambang Pacul, kata dia, tetapi ada sejumlah ketua DPD PDIP yang diganti karena sudah terpilih menjadi pengurus di DPP PDIP pada kongres ke-6 partai berlambang banteng itu pada awal Agustus lalu.

    “Ada empat (ketua DPD, red.) ya. Kalau yang saya tahu dari hasil informasi tadi malam itu ada Sulut, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah. Ya, yang sudah jadi (pengurus, red.) DPP harus melepaskan diri,” katanya.

    Saat ditanya soal sosok FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Agustina menegaskan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian

    “Bukan kapasitas saya untuk menilai. Tapi saya kenal beliau sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta,” kata Agustina yang juga Wali Kota Semarang itu.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Rudyatmo sebagai pelaksana tugas bersifat sementara, sebab kepengurusan definitif akan ditentukan melalui konferensi daerah (konferda) yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.

    Sebelum konferda dilaksanakan, seluruh DPD provinsi di Indonesia harus terlebih dahulu melalui proses pendaftaran ulang sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh DPP.

    “Mekanisme pergantian dilakukan melalui pendaftaran ulang di seluruh provinsi, dan itu langsung dipimpin oleh DPP PDIP,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

    “Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

    Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

    “Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

    Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

    “Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

    Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

    Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

    “Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

    Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

    “Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Bank BUMN Buka Suara soal Penghapusan Tantiem

    Bos Bank BUMN Buka Suara soal Penghapusan Tantiem

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapus. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, ia tak segan meminta jajaran komisaris BUMN mundur jika tidak sepaham tentang penghapusan tantiem. Karena menurutnya, tantiem hanya akal-akalan semata komisaris BUMN untuk meraup keuntungan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, hanya menjawab singkat. Menurutnya, tantiem menjadi tugas para pemegang saham.

    “Tantiem tugasnya pemegang saham, bukan kita,” kata Hery kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Adapun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Komisi VI turut menyoroti isu tantiem tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menekankan kebijakan tantiem tidak menurunkan kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, Himbara menyumbang dividen yang besar terhadap negara.

    “Dengan kemarin ada statement ada tantiem, ini kan cukup membikin wadidaw-wadidaw baik di seluruh insan BUMN. Nah saya mencoba melihat data capaian dividen yang diberikan oleh Himbara kepada negara, baik dari BRI di Rp 25,7 triliun, kemudian Mandiri Rp 17,1 triliun, BNI Rp 6,2 triliun, BTN Rp 420 miliar,” jelasnya dalam RPD bersama Himbara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Yang kami khawatirkan itu, dengan adanya gejolak atau statement yang seperti itu, ini jangan kemudian ini menurunkan performa daripada performa Himbara. Karena target capaian dividen yang diharapkan di tahun 2025 ini untuk kemudian bisa direalisasikan di 2026 itu kami harapkan tetap bisa meningkat. Jangan kemudian ini menurunkan motivasi daripada seluruh teman-teman di Himbara,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, memastikan komisaris BUMN tidak lagi mendapat tantiem. Rosan menyebut, Danantara juga sudah memangkas jajaran komisaris. Untuk struktur komisaris di perbankan BUMN misalnya, ia menyebut telah melakukan pemangkasan menjadi 5-6 dari sebelumnya berjumlah belasan.

    “Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan dan juga untuk direksi-komisaris, perhitungan tantiemnya hanya didasarkan, hanya dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem komisaris dan direksi BUMN dihapus. Ia menegaskan, direksi dan komisaris yang tidak setuju bisa mengundurkan diri jika tidak setuju dengan keputusannya.

    Pasalnya, Prabowo menyebut ada komisaris yang hanya mengikuti rapat sebulan sekali, tetapi menerima tantiem puluhan miliar. Ia juga menilai, tantiem hanya akal-akalan semata. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Tonton juga video “Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T” di sini:

    (kil/kil)

  • Ini Alasan DPP PDIP Copot Bambang Pacul dari Jabatan Plt Ketua DPD Jateng – Page 3

    Ini Alasan DPP PDIP Copot Bambang Pacul dari Jabatan Plt Ketua DPD Jateng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kabar penunjukan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau akrab disapa FX Rudy sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dibenarkan langsung oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Jabatan tersebut sebelumnya diemban Bambang Pacul, meski dirinya juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.

    “Iya benar (posisinya sebagai Plt DPD PDIP Jateng digantikan FX Rudy),” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, tak ada lagi yang disampaikan oleh Bambang Pacul soal dirinya tak lagi diminta menjaga ‘kandang banteng’ di Jateng tersebut.

    Sementara, di kesempatan terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, disebut Bambang Pacul melanggar aturan organisasi terkait larangan rangkap jabatan.

    Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Tahun 2025 serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025, beber Andreas, ditegaskan kader partai yang telah ditetapkan sebagai pengurus DPP PDIP, tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada struktur kepengurusan di tingkat lain.

    “Anggota partai, Kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai, tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” jelas dia saat dikonfirmasi.

     

     

  • Rangkap Jabatan jadi Alasan Megawati Copot Bambang Pacul

    Rangkap Jabatan jadi Alasan Megawati Copot Bambang Pacul

    GELORA.CO -Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mencopot jabatan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto.

    Posisi Bambang Pacul digantikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

    Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas Hugo Pareira menerangkan pertimbangan mencopot Bambang Pacul telah dijelaskan dalam Surat DPP No.16 Tahun 2025 tentang Instruksi Pelaksanaan PLT.

    Ia menambahkan pencopotan jabatan Pacul sudah sesuai dengan AD/ART Partai mengenai rangkap jabatan. 

    Bambang Pacul menjadi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Bappilu.

    “Bahwa berdasarkan AD/ART 2025 dan Peraturan Partai No. 1 / 2025, bahwa dalam rangka konsolidasi struktural untuk pelaksanaan konferensi daerah, konferensi cabang partai, yang berbunyi ; anggota partai, Kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai, tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” ucap Andreas ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Ia mengatakan aturan tersebut berlaku kepada seluruh kader banteng yang dianggap merangkap jabatan dalam struktur organisasi partai.

    “Ini berlaku bukan hanya bagi Pak Bambang Wuryanto tetapi juga bagi Ibu Esty Wijayanti yang masih merangkap PLT Ketua DPD Bengkulu, juga ibu Sadarestu yang juga merangkap menjadi PLT ketua DPC Kabupaten Jombang,” tutupnya

  • DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Hal itu disampaikannya untuk merespons penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan jangan sampai penurunan anggaran pusat ke daerah ditutup dengan cara instan, seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani rakyat kecil.

    “Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak, melainkan bisa dengan cara mengoptimalkan BUMD, memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Menurut dia, jika pemerintah daerah hendak menyesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) maka langkah tersebut harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” katanya.

    Dia pun menyoroti kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone, di mana

    “Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.

    Dia menambahkan pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang selama ini memang masih sangat bergantung pada TKD.

    “Di wilayah seperti itu, sektor jasa dan sumber PAD lain belum berkembang. Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, menerima penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    Penugasan ini menyusul Bambang Wuryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini ditugaskan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Legislatif dalam kepengurusan DPP PDI-P periode 2025-2030.
    Rudy menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas tersebut.
    “Jadi mau Plt atau apapun,
    wong
    saya ini kader partai, petugas partai. Kalau saya diperintah Ketua Umum, apapun risikonya, apapun tugasnya, ya saya lakukan semaksimal mungkin, sesuai harapan beliau untuk hasil kongres,” ungkap Rudy saat ditemui di kediamannya pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Meskipun kabar mengenai penugasannya sudah beredar, Rudy mengaku belum menerima surat resmi dari DPP mengenai penugasan tersebut.
    “Kabar itu teman-teman sudah dengar. Namun secara penugasan berupa surat, belum saya terima,” jelasnya.
    Dia menegaskan akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik, tanpa menyakiti pihak lain.
    “Paling tidak, ditunjuk sebagai Plt pun ya tetap akan saya laksanakan dengan baik,” sambung mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Rudy juga menyampaikan rencananya untuk segera mensosialisasikan pemilihan Ketua DPD, Ketua DPC, dan Ketua PAC.
    “Jadi ada Konferda, Konfercab, dan Muscab. Ini Desember harus selesai. Baru nanti Januari sampai Juni itu ranting, anak ranting di seluruh Jawa Tengah harus selesai,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2025-2030 yang belum dilantik pada Kongres ke-6 di Bali, awal Agustus 2025.
    Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8/2025) siang.
    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDI-P, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Megawati melantik pengurus DPP PDI-P yang sebelumnya tidak hadir di kongres.
    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDI-P yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDI-P di Bali,” ujarnya.
    Nama-nama yang baru dilantik termasuk Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.
    Selain itu, Andreas Eddy Susetyo dilantik sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM, dan Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P periode 2025–2030.
    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan,” kata Adian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025), untuk membahas permasalahan hutan dan tambang ilagal. (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet)

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa (19/8) malam.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di media sosialnya, Rabu, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam itu membahas topik mengenai penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” katanya.

    Dikatakan Teddy, langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8), yang menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan atau kekuasaan. Ia menekankan, negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

    Teddy mengatakan, Presiden ingin memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sehingga langkah penertiban dapat dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

    Dalam pidato kenegaraannya, Kepala Negara meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah.

    Ia juga mengingatkan kader partai, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal. Presiden menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk elite partai maupun aparat.

    Ia bahkan memperingatkan oknum jenderal TNI-Polri yang terbukti melindungi tambang ilegal bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas nama rakyat.

    Sumber : Antara