Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.

    “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

    Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra DKI gelar doa bersama untuk keselamatan bangsa

    Gerindra DKI gelar doa bersama untuk keselamatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa pada momentum perayaan HUT Ke-80 RI yang digelar di Lapangan Bola Cendrawasih, Jakarta Barat, Sabtu (30/8).

    “Gerindra percaya bahwa kekuatan bangsa ini lahir dari doa rakyatnya dan terjaga melalui solidaritas sesama,” kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu.

    Ariza menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas perjuangan para pahlawan bangsa.

    Untuk itu, kata dia, warga Jakarta harus menjadi contoh dalam menjaga harmoni sosial. Bagi warga Jakarta tugas masyarakat membangun kota Jakarta, membangun warga agar menjadi warga yang mementingkan kerukunan, kedamaian, kebersamaan, keakraban, saling gotong royong, saling memaafkan, saling membantu.

    “Kenapa kita perlu merayakan? Merayakan dalam arti bersyukur kepada Allah. 80 tahun bangsa Indonesia telah merdeka atas perjuangan para pahlawan kita. Kita yang merdeka punya kewajiban mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan acara ini menjadi momentum silaturahmi dengan masyarakat, meski semula direncanakan dengan konsep perlombaan.

    Namun, kata dia, konsep diubah karena melihat situasi dan kondisi unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta.

    “Kami ingin melaksanakan kegiatan perayaan seperti pada umumnya, tapi mengingat situasi di Jakarta yang memang sedang tidak kondusif, kami langsung putar haluan untuk mengadakan doa bersama,” katanya.

    Rany mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi sesama anak bangsa.

    Ia juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat disampaikan dengan cara yang baik tanpa merusak fasilitas umum.

    “Jangan mengekspresikan diri dengan emosi, juga merusak aset, karena kita juga yang rugi, kita juga yang menjadi susah nantinya. Yang pasti kalau kita bersatu, kita damai, apapun aspirasinya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

    Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan. 

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

    Sebelum wanti-wanti Zulhas ini diterbitkan, sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. 

    Misalnya saja kader PAN sendiri yakni Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR ikut berjoget seusai pidato kenegaraan presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI.

  • Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Golkar Pacitan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada Minggu, 31 Agustus 2025, untuk memilih Ketua DPD Golkar Pacitan periode 2025–2030. Sehari sebelumnya, Sabtu (30/8/2025), pendaftaran calon ketua resmi dibuka.

    Ketua DPD Golkar Pacitan, Gagarin, menyebut Musda kali ini akan menentukan penggantinya. Ia mengungkap ada 12 nama kader yang dinilai memenuhi syarat, meski belum semuanya dipastikan mendaftar.

    “Untuk calon kemungkinan ada satu, dua, atau tiga. Kalau empat tidak mungkin,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPD Golkar Pacitan, Sabtu (29/8/2025).

    Gagarin menegaskan kursi ketua hanya diperuntukkan bagi kader internal. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, calon ketua haruslah kader minimal lima tahun dan pernah menjabat sebagai pengurus. Selain itu, masa jabatan ketua maksimal dua periode.

    “Dari luar kader tidak bisa. Semua calon harus kader dan pernah menjadi pengurus minimal lima tahun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Gagarin telah menyatakan mundur dari kepengurusan DPD Golkar Pacitan. Keputusan tersebut memunculkan spekulasi politik, termasuk kabar dirinya akan bergabung dengan Partai Demokrat.

    “Saya pastikan resign dari kepengurusan DPD Golkar bukan sebagai jembatan. Soal isu Demokrat, saya belum bisa menjawab,” kata Wakil Bupati Pacitan tersebut. [tri/beq]

  • Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Jawa Timur, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh semua calon yang memiliki tekad membesarkan partai.

    Dia menekankan bahwa dukungan tidak diberikan pada individu tertentu, melainkan pada semangat kebersamaan.

    “Bagi saya, siapapun yang berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang siap menangis dan tertawa bersama rakyat, itulah yang akan saya dukung penuh. Usulan nama-nama calon pun, saya serahkan sepenuhnya kepada PAC,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/8/2025).

    Eri juga menegaskan kesiapannya untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang nantinya diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPC. Baginya, keputusan dari pusat adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Siapapun yang nanti diberi mandat oleh DPP, mari kita songsong dengan semangat gotong royong, karena tujuan kita satu: bekerja untuk kesejahteraan rakyat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi.

    Lebih jauh, Eri mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas partai. Dia menilai Konfercab bukan hanya forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum memperkuat barisan.

    “PDI Perjuangan adalah rumah besar rakyat. Mari kita jaga bersama-sama agar tetap kokoh, solid, dan mampu terus menjadi partai pelopor,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Update Situasi Demo di DPR Pukul 21.30 WIB: Massa dan Polisi Bertahan Nasional 29 Agustus 2025

    Update Situasi Demo di DPR Pukul 21.30 WIB: Massa dan Polisi Bertahan Nasional 29 Agustus 2025

    Update Situasi Demo di DPR Pukul 21.30 WIB: Massa dan Polisi Bertahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Unjuk rasa di Kompleks Gedung DPR RI masih terus berlangsung hingga pukul 21.30 WIB, Senin (29/8/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, massa aksi dan aparat kepolisian masih sama-sama bertahan.
    Massa masih memadati Jl Jenderal Gatot Subroto. Massa juga ada di ujung pagar sisi kiri dari gerbang utama.
    Aparat polisi dan TNI menghalau massa di sekitar gerbang utama.
    Petasan dan molotov menyala dan jatuh di barisan polisi. Api membakar beberapa benda di jalanan.
    Polisi bertahan, tanpa bergerak maju dan menghalau ke kerumunan massa. Polisi menembakkan gas air mata.
    Massa berlarian, asap dari gas air mata menguar.
    Setelah asap mereda, massa mendekat ke arah Gedung DPR. Peristiwa seperti ini terus berulang.
    Aparat bertahan di balik tameng besi berwarna hitam dengan pakaian kuyup setelah diguyur hujan berjam-jam sore tadi.
    Hingga menjelang pukul 22.00 WIB, situasi tampak masih belum mereda.
    Demonstrasi di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI ini sudah berlangsung sejak siang tadi.
    Mereka mulai memadati depan Gedung DPR RI pada pukul 15.00 WIB.
    Demonstrasi ini digelar usai terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojek online (ojol) di Jl Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat, pada suasana demonstrasi 28 Agustus kemarin.
    Pengemudi ojol itu bernama Affan Kurniawan dan telah meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asintel Kaskostrad Temui Pengunjuk Rasa, Massa di Depan Mako Brimob Kwitang Membubarkan Diri

    Asintel Kaskostrad Temui Pengunjuk Rasa, Massa di Depan Mako Brimob Kwitang Membubarkan Diri

    JAKARTA – Massa pengunjuk rasa di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat membubarkan diri, setelah menyampaikan aspirasinya dengan mediasi TNI.

    Asintel Kaskostrad Brigjen TNI Muhammad Nas bersama Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kompol Anton Asar dan Perwira Menengah Marinir terlihat berdialog dengan perwakilan massa yang didominasi pengemudi ojek online.

    Setelah negosiasi, massa kemudian membubarkan diri ke arah Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah massa juga masih terlihat berkerumun tidak jauh dari Mako Brimob Kwitang

    Asintel KasKostrad Brigjen TNI Muhammad Nas mengungkapkan, massa menyampaikan aspirasi terkait tewasnya seorang pengemudi ojol Kamis malam.

    “Pada intinya masyarakat menyampaikan tuntutan yang pertama, agar proses yang diduga oknum pelaku penabrakan hingga meninggal dibuka secara transparan dan proses hukumnya disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya Brigjen TNI Muhammad Nas didampingi Dandenma Mako Kormar Letkol Marinir Fauzi Safii kepada wartawan di lokasi, dikutip dari YouTube KompasTV, Jumat 29 Agustus.

    “Kedua, apabila ada warga atau pendemo yang masih ditahan, minta dilepaskan. Sampai saat ini saya belum tahu, habis ini saya tanya komandan brimob,” tambahnya

    “Intinya apa yang disampaikan masyarakat kita, warga kita semua sudah didengarkan pimpinan kita akan ditindaklanjuti pastinya,” tandas Brigjen TNI Nas.

    Ia menambahkan, pihaknya meminta massa membubarkan diri, “nanti perwakilan yang datang ke sini, jadi enggak semua lagi.”

    “Soal pengamaman, kalau sudah begini (kondusif) tidak ada pengamanan lagi. kita pengamanan 24 jam 7 hari,” ujarnya.

    “Inshaaallah (aman),” ujar Asintel Kaskostrad.

    “Kuncinya satu, teman-teman sepakat dengan apa yang kita sampaikan tadi semua aman,” katanya.

    Ditanya apakah nanti siang tidak ada massa lagi? “Inshaa Allah tidak ada, tadi mereka sudah bilang,” ujarnya, serata menambahkan “mudah-mudahan enggak (bergeser ke tempat lain).”

    “Kita akan tetap bersama rakyat, kita akan menampung keinginan rakyat untuk diteruskan ke pimpinan kita,” pungkasnya.

    Diketahui, massa dari berbagai kalangan sejak Kamis malam menyambangi Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat untuk meminta transparansi usai seorang pengemudi ojol tewas karena terlindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu terjadi setelah terjadi bentrokan demonstrasi di depan gedung MPR/DPR/DPD RI yang kemudian meluas ke sejumlah wilayah.

    Pasukan gabungan dari Kostrad dan Marinir yang didatangkan ke lokasi berhasil meredam dan menenangkan pengunjuk rasa. Usai massa membubarkan diri, petugas kebersihan bersama prajurit TNI dan pengemudi ojol membersihkan jalanan di sekitar Mako Brimob Kwitang.

  • DPR HUT ke-80 pada Hari Ini, Ini Sejarah Terbentuknya Parlemen di RI Nasional 29 Agustus 2025

    DPR HUT ke-80 pada Hari Ini, Ini Sejarah Terbentuknya Parlemen di RI Nasional 29 Agustus 2025

    DPR HUT ke-80 pada Hari Ini, Ini Sejarah Terbentuknya Parlemen di RI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasuki usia ke-80 tahun yang diperingatkan setiap 29 Agustus.
    Pada usia yang ke-80 tahun, DPR saat ini tengah menjadi sorotan publik karena berbagai tunjangan besar yang mereka terima.
    Salah satunya adalah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang diterima oleh setiap anggota DPR.
    Selain tunjangan, pernyataan kontroversial sejumlah legislator juga tengah dikritik, karena dianggap tidak mencerminkan sosok yang mewakili rakyat.
    Hal tersebut membuat sejumlah kelompok masyarakat geram dan menggelar aksi di sekitaran Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).
    Massa yang menggelar demonstrasi datang dari beragam kalangan, seperti mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online.
    Jauh sebelum kontroversinya pada belakangan ini, ada baiknya kembali ke belakang untuk melihat sejarah terbentuknya DPR yang diperingatkan setiap 29 Agustus.
    DPR memiliki tugas sebagai lembaga pengawasan atas kebijakan yang dibuat pemerintah dan sejumlah lembaga negara lainnya. Selain itu, DPR juga berfungsi sebagai lembaga legislasi dan anggaran.
    Awal mula terbentuknya DPR sebetulnya sudah ada cikal bakalnya sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya sejak 1916.
    Saat itu, pemerintahan Belanda di Indonesia membentuk parlemen bernama Volksraad. Namun berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat
    Volksraad
    tidak diakui lagi.
    Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
    ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa.


    Maka mulai saat itu, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.
    Sistem semacam parlemen baru pun mulai dibentuk pada era kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan pada 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang.
    Komite Nasional Indonesia Pusat ini diakui sebagai cikal bakal lembaga parlemen di Indonesia. Tanggal ini pula yang dijadikan sebagai hari lahir DPR.
    Kala itu KNIP ini diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Wakil Ketuanya yang terdiri dari Sutardjo Kartohadikusumo, J. Latuharhary, dan Adam Malik.
    Dalam masa awal ini, KNIP telah mengadakan sidang di Solo pada 1946, Malang pada 1947, dan Yogyakarta pada 1949.
    Tidak sampai di situ, KNIP mengalami sejumlah perubahan pada 15 Februari 1950. Mulai dari DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.
    Kemudian berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada 16 Agustus 1950-26 Maret 1956. Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) pada 26 Juni 1960-15 November 1965.
    Hingga akhirnya menjadi DPR lewat hasil pemilihan umum (pemilu) kedua di Indonesia pada DPR 28 Oktober 1971.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kriminal Kemarin, Kapolri minta maaf hingga 7 polisi diamankan

    Kriminal Kemarin, Kapolri minta maaf hingga 7 polisi diamankan

    Irjen Polisi Abdul Karim memastikan penanganan kasus kendaraan taktis (rantis) yang menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas dilakukan secara transparan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan kriminal dan keamanan terjadi di Jakarta pada Kamis (28/8), mulai dari Kapolri minta maaf hingga pengamanan tujuh polisi soal rantis tabrak ojol.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Kapolri minta maaf secara langsung kepada keluarga ojol yang tewas

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta maaf secara langsung kepada keluarga pengemudi ojek online (ojol) yang tewas tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob, saat mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jumat dini hari.

    Baca di sini

    2. Massa aksi demo di DPR bentrok dengan aparat pengamanan

    Ratusan massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, mulai bentrok dengan aparat keamanan.

    Baca di sini

    3. Anak sekolah dimobilisasi oleh alumninya untuk ikut aksi di DPR

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pihak Kepolisian untuk mengusut mobilisator atau pihak yang mengerahkan anak sekolah untuk mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Baca di sini

    4. Polri pastikan tangani kasus rantis tabrak ojol secara transparan

    Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Polisi Abdul Karim memastikan penanganan kasus kendaraan taktis (rantis) yang menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas dilakukan secara transparan.

    Baca di sini

    5. Propam Polri amankan tujuh anggota terkait insiden rantis tabrak ojol

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, saat ini sedang memeriksa tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya terkait insiden kendaraan taktis (rantis) yang menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol).

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.