Kementrian Lembaga: DPD

  • 7
                    
                        UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
                        Regional

    7 UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng Regional

    UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ratusan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/12/2025), setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali gagal dilakukan seperti jadwal.
    Gerbang kantor sempat dirobohkan massa sekitar pukul 16.00 WIB sebelum aparat mengamankan situasi.
    Setelah situasi terkendali, gerbang yang sempat roboh langsung dipasang kembali.
    Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng sekaligus Koordinator Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera), Maksuri, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas penundaan penetapan
    UMP
    .
    “Harusnya UMP itu ditetapkan pada bulan November. Tetapi, sampai dengan hari ini UMP dan UMSP belum ditetapkan. Pemerintah itu terkesan selalu mengakal-ngakali kami,” kata Maksuri di sela aksi.
    Ia menilai penundaan dilakukan secara sengaja agar buruh tak punya ruang negosiasi ketika keputusan UMP tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Jateng, katanya, masih menjadi wilayah dengan upah terendah.
    “Kondisinya jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Upah di Jawa Tengah ini adalah upah terendah se-Indonesia Raya. Buruh itu dieksploitasi,” ujarnya.
    Maksuri menyebut penundaan
    penetapan UMP
    terus berulang. Tahun lalu UMP ditetapkan pada 1 Desember, sedangkan tahun ini jadwal kembali mundur.
    “Artinya, kalau misalnya diketok mepet, berarti 1 Januari itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Paling ya nanti tunggu di MK,” katanya.
    Ia menegaskan buruh menuntut kenaikan
    UMP 2026
    sebesar 8,5–10,5 persen agar memenuhi KHL.
    “Kenaikan UMP antara 8,5 – 10,5 persen. Kami minta segera diketuk,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpilih Aklamasi, Didik Haryono Pimpin Golkar Magetan dengan Target 7 Kursi

    Terpilih Aklamasi, Didik Haryono Pimpin Golkar Magetan dengan Target 7 Kursi

    Magetan (beritajatim.com) – Didik Haryono resmi menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Magetan untuk periode mendatang. Keputusan strategis ini lahir dari Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 yang berlangsung di Surabaya, Senin (8/12/2025), di mana seluruh pemegang hak suara secara bulat memberikan dukungan aklamasi.

    Keterpilihan Didik menandai babak baru konsolidasi partai berlambang pohon beringin tersebut di wilayah Magetan. Ia mengonfirmasi langsung hasil forum tertinggi tingkat daerah itu sesaat setelah acara usai.

    “Alhamdulillah, Mas. Hari ini Musda Partai Golkar ke-11 di Surabaya secara bulat memilih saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Magetan,” ujar Didik Haryono, Senin (8/12/2025).

    Dalam perhelatan politik tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, turut memberikan arahan tegas. Ali menitipkan amanah besar kepada Didik untuk meningkatkan performa elektoral partai. Target utamanya adalah mendongkrak perolehan kursi legislatif Golkar di Magetan, dari posisi lima kursi saat ini menjadi tujuh kursi pada Pemilu mendatang.

    Merespons instruksi tersebut, Didik menempatkan penguatan internal sebagai langkah prioritas. Ia berkomitmen untuk merangkul seluruh elemen partai, termasuk kader dan pengurus yang sempat memiliki preferensi dukungan berbeda selama proses pra-Musda.

    “Saya akan segera melakukan konsolidasi, menyusun kepengurusan baru, dan merangkul semua pihak. Teman-teman yang kemarin sempat berbeda pilihan akan kita satukan lagi. Kita bangun kepengurusan yang kompak dan bergerak bersama demi membawa Golkar mencapai target tujuh kursi pada Pemilu mendatang,” tegasnya.

    Transisi kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkokoh soliditas kader di akar rumput serta memanaskan mesin partai lebih awal guna menghadapi persaingan kontestasi elektoral yang kian kompetitif. [fiq/beq]

  • Gerindra Ungkap Alasan Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC

    Gerindra Ungkap Alasan Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan alasan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Sugiono menyampaikan bahwa sikap Mirwan MS bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Seperti diketahui, Mirwan MS dan keluarganya pergi umrah ke Tanah Suci di saat wilayah Aceh dilanda bencana banjir bandang dan longsor.  

    “Karena hal ini terang-terangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ucap Sugiono melalui rilisnya, Senin (8/12/2025).

    Sugiono menegaskan bahwa sikap Mirwan MS yang berangkat umrah saat masyarakat di wilayahnya mengalami kesusahan akibat bencana merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk.

    Terlebih, sebelumnya DPP Gerindra juga telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bahu membahu memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Atas dasar itu, DPP Partai Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan.

    “Saya kira ini merupakan bentuk ini kepemimpinan yang buruk karena di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan yang bersangkutan pergi meninggalkan tempatnya,” ucap Sugiono.

    Sugiono mengatakan proses administrasi pemberhentian sudah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk juga mengenai pengganti Mirwan MS di posisi Ketua DPC Aceh Selatan.

    Selanjutnya, surat keputusan akan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” tandas Sugiono.

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Desember 2025

    Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang Regional 7 Desember 2025

    Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang
    Tim Redaksi
    UNGARAN, KOMPAS.com
    – DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk melakukan aksi di Monas dan Istana Negara di Jakarta.
    Ketua
    PPDI
    Kabupaten Semarang, Kuh Hadianto mengatakan, aksi serentak tersebut akan dilakukan pada Senin (8/12/2025) besok.
    “Hari ini yang berangkat ke Jakarta ada 45 orang, selain dari pengurus tingkat kabupaten juga perwakilan dari 19 kecamatan,” ujar Hadianto di Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Minggu (7/12/2025) sore.
    Menurut Hadianto, ada sejumlah tuntutan utama dari PPDI. Di antaranya terkait
    dana desa
    dan mendorong percepatan dan segera diterbitkannya revisi PP 11 Tahun 2019 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
    “Disitu mengatur pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Termasuk mengatur penghasilan tetap dan tunjangan dari negara yang harus dianggarkan,” katanya.
    “Termasuk juga pembatalan PMK 81/2025. Dana Desa harus dikembalikan utuh karena itu yang sesuai roh UU Desa serta subsidi yang berlandas musyawarah desa,” ujar Hadianto lagi.
    Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi para perangkat desa dan mengabulkan tuntutan yang akan disampaikan.
    Sebelumnya, Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kabupaten Semarang, Siswanto mengatakan, Dana Desa tahap II untuk 38 desa tidak bisa dicairkan.
    Menurut Siswanto, besaran yang seharusnya diterima mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
    Namun, lantaran dana desa tahap dua tidak cair, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes) tidak terpenuhi.
    “Ini yang merasakan dampak langsungnya ya masyarakat, sudah dianggarkan tapi pembangunannya menjadi terhenti,” kata Siswanto di Balai Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat, Semarang pada 2 Desember 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP: Bencana Ekologi Muncul karena Tiadanya Penegakan Hukum yang Adil

    PDIP: Bencana Ekologi Muncul karena Tiadanya Penegakan Hukum yang Adil

    Bandung, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bencana ekologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan hasil dari lemahnya penegakan hukum. 

    “Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat di Bandung, Minggu (7/12/2025).

    Dalam pidatonya, Hasto menekankan urgensi politik lingkungan yang bukan sekadar program, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, ia menilai, tema konferda yang mengangkat semangat merawat bumi relevan dengan kondisi Indonesia.

    “Tema Konferda ‘Sabilulungan Ngarawat Bumi’ sangat tepat karena mengingatkan kita akan makna kehidupan yang harus dimulai dari merawat Pertiwi,” ujar Hasto dikutip dari Antara.

    Di hadapan peserta konferda, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader tidak meninggalkan sejarah perjuangan atau dikenal dengan istilah jasmerah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), sekaligus tetap menjaga spirit ideologis.

    Menurut dia, perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau kita rajin merawat bumi ini, maka keyakinan Bung Karno dan Ibu Mega, alam pun akan mencintai kita,” katanya.

    Hasto pun mengajak seluruh kader PDIP, khususnya di Jabar, menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas. “Rawat pertiwi sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Hasto lanjut mengingatkan kader PDIP untuk menghindari watak political-industrial complex. Dalam hal ini, dia menyinggung kecenderungan aktor politik untuk menjadikan bencana sebagai komoditas elektoral.

    “Kita melakukan koreksi terhadap watak political-industrial complex, di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral, saudara-saudara sekalian. Kasih bantuan saja dicoba dibawa untuk dikonversikan secara elektoral,” ucapnya.

    Ia menilai, kaburnya batas antara kekuatan industri dan politik menjadi tantangan dalam dunia politik saat ini. Padahal, menurut Hasto, “politik ini bukan persoalan elektoral.”

    Dalam kesempatan itu, Hasto turut mengapresiasi dukungan gotong royong kader PDIP Jabar yang telah mengumpulkan donasi senilai Rp 1 miliar untuk korban banjir di wilayah utara Sumatera. “Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati,” tuturnya.

  • Di konferda Jabar, Sekjen PDIP tekankan urgensi politik lingkungan

    Di konferda Jabar, Sekjen PDIP tekankan urgensi politik lingkungan

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat, menekankan urgensi politik lingkungan menyusul bencana ekologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini.

    “Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto dalam pidatonya di Bandung, Jawa Barat, Minggu.

    Diingatkannya, politik lingkungan bukan sekadar program, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, ia menilai, tema konferda yang mengangkat semangat merawat Bumi relevan dengan kondisi Indonesia.

    “Tema Konferda ‘Sabilulungan Ngarawat Bumi’ sangat tepat karena mengingatkan kita akan makna kehidupan yang harus dimulai dari merawat pertiwi,” ujarnya.

    Di hadapan peserta konferda, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader tidak meninggalkan sejarah perjuangan atau dikenal dengan istilah jasmerah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), sekaligus tetap menjaga spirit ideologis.

    Menurut dia, perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau kita rajin merawat bumi ini, maka keyakinan Bung Karno dan Ibu Mega, alam pun akan mencintai kita,” katanya.

    Hasto pun mengajak seluruh kader PDIP, khususnya di Jabar, menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas. “Rawat pertiwi sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Hasto lanjut mengingatkan kader PDIP untuk menghindari watak political-industrial complex. Dalam hal ini, dia menyinggung kecenderungan aktor politik untuk menjadikan bencana sebagai komoditas elektoral.

    “Kita melakukan koreksi terhadap watak political-industrial complex, di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral, saudara-saudara sekalian. Kasih bantuan saja dicoba dibawa untuk dikonversikan secara elektoral,” ucapnya.

    Ia menilai, kaburnya batas antara kekuatan industri dan politik menjadi tantangan dalam dunia politik saat ini. Padahal, menurut Hasto, “politik ini bukan persoalan elektoral.”

    Dalam kesempatan itu, Hasto turut mengapresiasi dukungan gotong royong kader PDIP Jabar yang telah mengumpulkan donasi senilai Rp1 miliar untuk korban banjir di wilayah utara Sumatera. “Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Bandung (ANTARA) – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat yang digelar di Bandung pada Minggu ini menyerukan pentingnya semangat gotong royong dan mengarusutamakan upaya pelestarian alam.

    Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menjelaskan tema konferda kali ini adalah “Sabilulungan Ngarawat Bumi” atau ‘Gotong Royong Merawat Bumi’. Tema ini menjadi komitmen PDIP merawat lingkungan, sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Berbagai bencana yang kita saksikan adalah akibat dari kesewenangan manusia. Karena itu, merawat Bumi Jawa Barat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi kerja kolektif,” kata Ono dalam sambutannya saat pembukaan konferda tersebut.

    Ono tidak luput menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang menimpa sejumlah daerah di wilayah utara Sumatera.

    “Semoga para korban yang meninggal husnul khatimah dan yang masih berada di pengungsian diberikan kekuatan,” tuturnya.

    Di samping itu, Ono menyampaikan bahwa kader PDIP Jawa Barat telah mengumpulkan donasi senilai Rp1 miliar yang akan disalurkan melalui Megawati Institute kepada wilayah terdampak bencana.

    Konferda tersebut, jelas dia, didukung 81 putusan dari KSB DPC di 27 kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, digelar pula konferensi cabang (konfercab) di empat wilayah yang dijadwalkan pada Senin (8/12).

    Ono menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, jajaran DPP PDIP, hingga Forkopimda Jawa Barat yang turut hadir. “Kami mohon arahan bagi kesinambungan perjuangan partai di Jawa Barat,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dalam sambutannya melalui video, mengapresiasi PDIP. Menurut dia, partai berlambang banteng moncong putih itu konsisten mengoreksi kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.

    “Kelahiran PDI Perjuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan kebangsaan kita. PDI Perjuangan menginginkan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Dedi.

    Diakuinya, berbagai persoalan lingkungan muncul akibat pengelolaan sumber daya alam yang merusak. Banjir tidak hanya terjadi di Sumatera, tetapi juga di Jabar, provinsi yang ia pimpin.

    “Itu karena masih adanya kelompok yang mengelola sumber daya alam secara ugal-ugalan, tidak memperhatikan aspek ekologi dan keberlangsungan alam,” ujarnya.

    Ia pun menegaskan perlunya mengembalikan tata kelola lingkungan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda yang menghargai keseimbangan alam.

    Dalam hal ini, Dedi mencontohkan prinsip yang dianut masyarakat Sunda, seperti “gunung kudu awian, lengkong kudu balongan, lebak kudu sawahan” atau ‘gunung harus ditanami bambu, cekungan harus dijadikan kolam, lahan rendah harus dijadikan sawah’.

    Ia berharap pembangunan Jabar ke depan dapat bertumpu pada nilai budaya, pluralisme, serta aspek keadilan. Dedi turut mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konferda PDIP Jawa Barat.

    “Konferda ini adalah proses mewujudkan postur partai yang kokoh, visioner, dan berakar kuat pada kerakyatan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alain Niti Susanto dipercaya jadi Ketua DPD Golkar NTT

    Alain Niti Susanto dipercaya jadi Ketua DPD Golkar NTT

    Kupang, NTT (ANTARA) – Ketua Kosgoro Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alain Niti Susanto, dipercaya untuk memimpin dewan DPD Partai Golkar NTT Periode 2025-2030.

    “Semalam kami bermusyawarah dan sudah disepakati untuk mendorong Pak Alain Niti Susanto, untuk melanjutkan pimpin Golkar NTT,” kata Wakil Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, pada Pembukaan Musyawarah Daerah XI DPD Partai Golkar NTT yang digelar di salah satu hotel di Kupang, NTT, Minggu (7/12/2025).

    Pembukaan Musda XI Golkar NTT ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2024–2029, Muhammad Sarmuji.

    Juga dihadiri sejumlah pengurus Partai Golkar di tingkat pusat dan daerah. Hadir pula sejumlah pengurus partai lain sebagai tamu undangan.

    Melkiades yang akrab disapa Melki juga merupakan ketua DPD Partai Golkar NTT Periode 2020-2025.

    Dengan demikian, Alain akan menggantikan Melki untuk memimpin Golkar NTT hingga lima tahun ke depan. Sementara Melki akan fokus ke jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

    Kepemimpinan Alain akan disahkan dalam Musda XI DPD Partai Golkar NTT ini.

    Di hadapan peserta Musda, Melki berharap Alain dapat membawa kemajuan yang berarti bagi Partai Golkar di NTT, dan juga kemajuan daerah NTT.

    “Pak Alain berasal dari kalangan pengusaha, tentu akan bisa memajukan NTT bukan hanya dari aspek politik, tapi juga ekonomi dan lainnya,” ujar Melki yang masih menjabat gubernur NTT.

    Ia ingin NTT mengalami kemajuan di bidang politik dan ekonomi dan bidang lainnya secara bersamaan.

    “NTT harus bisa bertransformasi agar mandiri secara ekonomi atau tidak bergantung pada daerah lain, ” ujarnya.

    Ia menyontohkan dalam neraca perdagangan NTT barang asal NTT yang dijual keluar hanya Rp8 triliun, sedangkan barang yang dipasok dari luar ke wilayah NTT mencapai Rp59 triliun, sehingga neraca perdagangan NTT mengalami defisit Rp51 triliun.

    Melki juga mencontohkan komoditi pinang yang dipasok dari luar ke wilayah NTT mencapai Rp1 triliun.

    “Banyak yang bisa dihasilkan dari NTT. Partai Golkar bisa terus mendorong untuk NTT bisa hasilkan nilai perdagangan yang terus meningkat,” ujarnya.

    Melki pun menyebut total APBD seluruh daerah yakni provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT mencapai Rp33 hingga Rp55 triliun.

    “Mudah-mudahan Pak Alain bisa bersama partai lain agar bersama-sama membangun NTT. Ada pesan Presiden mulai gunakan produk dalam negeri,” ujarnya di hadapan seribuan orang pengurus Partai Golkar NTT dan tamu undangan.

    Pewarta: Anwar Maga
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Jimbaran, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi adalah amanat konstitusi dan fondasi ekonomi rakyat yang kini diperkuat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ekosistem baru yang memotong rantai pasok, menghadirkan layanan usaha di desa, dan melibatkan jutaan anggota.

    Oleh karena itu, Menkop menekankan, penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keilmuan, pembinaan, dan jejaring intelektual.

    “Hal itu untuk memastikan gerakan ekonomi kerakyatan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Menkop, saat menjadi narasumber dalam acara National Leadership Camp dengan tema “Meneguhkan Peran Cendikiawan Muslim untuk Menwujudkan Indonesia Emas” yang diadakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Bali, Sabtu (6/12/2025).

    Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BRIN sekaligus Ketua Umum ICMI Arif Satria, Anggota DPD Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo, Bendahara Umum ICMI Andi Irman dan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana.

    Menkop mengajak kalangan ICMI untuk mengambil kesempatan dan memanfaatkan momentum ini untuk perkuatan ekonomi kerakyatan ke depan. Tahun depan, bakal ada 80 ribu lebih gerai ritel moderen yang dikelola Kopdes Merah Putih.

    “Maknanya, kita harus bisa memproduksi barang-barang sendiri untuk dijual di ritel-ritel moderen milik Kopdes Merah Putih,” imbuh Menkop.

    Bahkan, bagi Menkop, ini merupakan kesempatan emas dalam mendorong masyarakat koperasi bisa kembali ke sektor produksi.

    “Kembali ke sektor distribusi, industri dan sektor perkreditan,” tegas Menkop.

    Menkop berharap ICMI bisa membangun koperasi atau mendorong pelaku UMKM yang ada di lingkungan keluarga besar ICMI untuk mulai bikin pabrik sabun, pabrik detergen, pabrik shampo, pabrik kecap, pabrik saus, pabrik sambal, dan sebagainya.

    “Apapun pabriknya, juga industri kecil, dan dalam bentuk koperasi, kita akan dukung,” kata Menkop.

    Kemenkop akan mendorong pembentukan industri-industri, produk-produk, hingga pabrik-pabrik, yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat.

    “Tidak usah takut, produk-produk itu akan kami jual di Kopdes Merah Putih,” ucap Menkop.

    Menurut Menkop, bangsa ini harus kembali percaya diri untuk menjadi produsen.

    “Kemenkop akan mendukung 100% sekiranya ada yang berkinginan untuk menjadi produsen, pabrik-pabrik, barang-barang, apalagi dalam bentuk badan usaha koperasi, kami akan biayai,” kata Menkop.

    Dengan begitu, melalui eksistensi Kopdes Merah Putih, Menkop meyakini bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa produsen.

    “Ini menjadi cara kita menuntaskan cita-cita para pendiri republik, pendiri ICMI, hingga tokoh-tokoh ICMI,” ucap Menkop.

    Lebih dari itu, Menkop juga mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mulai membuat dan menciptakan mesin-mesin pasca panen, dryer, alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, cold storage, dan lain sebagainya.

    “Kita punya semangat yang sama dan kami siap untuk kolaborasi,” ujar Menkop.