Kementrian Lembaga: DPD

MK Kembali Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Capres-cawapres Minimal S1 Nasional 29 September 2025

MK Kembali Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Capres-cawapres Minimal S1
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) minimal berpendidikan sarjana atau S-1 dengan nomor perkara 154/PUU-XXIII/2025.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menilai syarat capres-cawapres minimal S-1 dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional.
Hal ini dapat berlaku sepanjang tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; dan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang.
“Menurut Mahkamah, persyaratan yang demikian dapat diatur, sepanjang tidak mengandung unsur diskriminatif,” kata Ridwan.
Demikian juga norma persyaratan calon anggota DPD dan DPR, serta calon kepala daerah.
Ridwan mengatakan UUD 1945 tidak mengatur syarat calon secara detail.
Pendelegasian yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.
Oleh karenanya, persyaratan tersebut menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Untuk diketahui, gugatan ini merupakan kali kedua diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan dua kali pula ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, ia menggugat syarat capres-cawapres minimal berpendidikan S-1 yang juga ditolak MK dengan putusan nomor 87/PUU-XXIII/2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/09/2025 21:15
Ketua DPD Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Bantu Target Prabowo

DPD RI meluncurkan program ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Papua Tengah. Ketua DPD, Sultan B Najamuddin, mengatakan program ini diluncurkan agar Indonesia menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia.

Sultan juga menegaskan program ini dilaksanakan untuk membantu target Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

29/09/2025 14:29
Dukung Ketahanan Pangan, DPD Luncurkan Senator Peduli Pangan di Bengkulu

Bengkulu –

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi meluncurkan Program Senator Peduli Pangan yang di gelar di empat provinsi di Indonesia. Program ini diluncurkan agar Indonesia menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan dapat menjadi bangsa yang kuat.

“Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia,” kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu saat meluncurkan Program Senator Peduli Pangan, di Bengkulu, Sabtu (27/9/2025).

Dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, kata Sultan, DPD RI membuat program yang diluncurkan Sabtu (27/9) yang lalu. Menurut dia program ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh pihak mesti berpartisipasi aktif dalam menyukseskannya.

Sultan menyampaikan di tengah tantangan iklim dan ancaman katastropik, kelaparan akibat konflik geopolitik, Indonesia bersedia menjadi lumbung pangan dunia.

DPD RI pun sebagai lembaga perwakilan daerah berkewajiban untuk mendukung, mengawal, dan memastikan program itu terlaksana dengan tepat sasaran, tepat lokasi, tepat hasil, dan memberi dampak nyata bagi rakyat.

“Dalam semangat itulah, kami menghadirkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini bukan lahir sebagai program dadakan atau insidentil,” kata Sultan.

Jauh sebelumnya yakni pada 2024, jelas Sultan, DPD RI telah menghasilkan keputusan terkait ketahanan pangan, melakukan konsolidasi bersama Anggota DPD RI, kepala daerah, dan DPRD di seluruh Indonesia termasuk mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG).

“DPD RI juga telah memulai gerakan menanam pohon sebagai simbol komitmen kelestarian alam dalam setiap kunjungan kerja ke daerah. Semua langkah ini menunjukkan bahwa DPD bukan sekadar singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, tetapi juga berarti Dekat, Peduli, dan Didengar,” ujar Sultan.

Sultan mengungkapkan, Pada tanggal 1 Oktober mendatang, DPD RI akan memasuki usia ke-21 tahun. Usia ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kedewasaan dan komitmen sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menjaga amanat rakyat.

Dengan mengusung tema ‘Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju’, pemaknaan hari kelahiran DPD tahun ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa keberadaan DPD RI tidak hanya sebagai lembaga penyambung aspirasi, tetapi juga mitra kolaboratif untuk memastikan program-program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

(anl/ega)

29/09/2025 10:32
Video DPD Dukung Komitmen Ketahanan Pangan Prabowo: Hapuskan Mafia

Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu berdaulat di bidang pangan. DPD juga mendukung komitmen berhentikan importasi bahan pangan.

Tamsil menilai impor pangan hanya permainan mafia yang mencari keuntungan.

29/09/2025 08:11
Banyak Kasus Keracunan MBG, DPD Segera Panggil Kepala BGN

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil kepala Badan Gizi Nasional yang dipercaya mengurus program Makan Bergizi Gratis tersebut sesuai dengan kewenangan lembaga DPD RI dalam bidang pengawasan.

Program ini, menurut Sultan, merupakan program baru dan terobosan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja banyak kekurangan dan harus diawasi secara ketat serta dilakukan evaluasi di tiap tahapan secara terus menerus.

Apalagi program ini menyedot anggaran negara yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak.

28/09/2025 20:39
Ketua DPD RI Sultan Resmikan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di 4 Wilayah Indonesia

Lebih lanjut Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan penerapan sistem pertanian terintegrasi dengan sentuhan tekhnologi pertanian atau pertanian Tekno-ekologis dapat menumbuhkan minat Generasi Muda Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam memajukan industry pertanian.

“DPD RI secara kelembagaan telah berkomitmen mendukung dan terlibat langsung sekaligus mengawasi setiap program prioritas pemerintah. Kami sangat menyadari hanya dengan gotong royong dan kesamaan visi, Bangsa ini menjadi kuat Dan Berdaulat,” tutupnya.

Di saat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi kolaborasi Dan dukungan lembaga DPD RI bersama Kementerian Pertanian. Program wasembada pangan president Prabowo merupakan prioritas utama yang telah membuahkan hasil.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan lebih dari Rp 40 T. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah aktif menyiapkan perencanaan pembangunan pertanian yang inovatif di daerahnya,” ujarnya.

“Tahun 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras Dan Jagung. Hal ini karena President memberikan dukungan kebijakan Dan anggaran di sektor Pertanian secara cepat Dan tepat sasaran”, tegasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, wakil Menteri Kehutanan RI, Wakil Gubernur Lemhanas hingga wakil Kepala Bulog dan Wakil Badan Sandi Dan siber Negara. Juga terlibat Wakil Gubernur serta jajaran Forkompimda Bengkulu dan semua bupati dan wali kota se-provinsi Bengkulu.

Selain meresmikan program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Sultan bersama wakil Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan be puluhan hand tractor, bibit jagung dan pupuk kepada 10 Kepala Daerah se Provinsi Bengkulu.

28/09/2025 18:05
DPRD Surabaya: Anggaran P4GN Minim, 24 Kelurahan Masuk Zona Merah Narkoba

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i, mengkritik minimnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Menurut dia, langkah Pemkot belum sejalan dengan ancaman serius peredaran narkoba di Kota Pahlawan.

“Sekarang sudah ada aturan, mestinya Pemkot jangan pelit-pelit menganggarkan APBD untuk P4GN. Apalagi ada 24 kelurahan yang sudah masuk zona merah peredaran narkoba, bagaimana mau diintervensi dengan anggaran kecil? Kalau dibiarkan, kita akan menghadapi lost generation,” tegas Imam saat Bincang Pelajar 2025 di BG Junction, Minggu (28/9/2025).

Imam menyebut Pemkot sudah memiliki payung hukum melalui Perda Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwali Nomor 1 Tahun 2025. Namun, program yang berjalan masih sebatas kampanye berskala kecil dan belum menyentuh akar persoalan peredaran narkoba.

“Yang terjadi selama ini hanya sebatas sosialisasi kecil-kecilan. Padahal, situasi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh intervensi serius,” ujar mantan jurnalis kawakan ini.

Imam juga mengungkap lemahnya pengawasan di dunia hiburan malam yang kerap menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Menurut Imam, penertiban selama ini hanya fokus pada jam buka dan tutup, tanpa menyentuh jaringan distribusi narkoba yang lebih besar.

“Itu hiburan malam di Surabaya kok seperti Las Vegas. Sangat bebas dan tidak tersentuh penertiban,” sindir Wakil Ketua DPD Granat Jawa Timur ini.

Menanggapi hal ini, Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Pol Heru Prasetyo, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba memerlukan sinergi semua pihak. Dia menyebut anggaran kecil atau besar tidak menjadi masalah jika penggunaannya tepat sasaran.

“Bicara anggaran kecil atau besar itu relatif. Yang penting, anggaran yang ada harus dioptimalkan. Kalau Pemkot mau menambah, pastikan itu anggaran yang berdampak, bukan seremonial belaka,” kata Heru.

Heru menambahkan, anggaran yang ada sebaiknya diarahkan untuk memperkuat program rehabilitasi pengguna narkoba. Saat ini, lanjut dia. banyak pengguna yang tidak mampu menyelesaikan program rehabilitasi tiga bulan karena kendala biaya, sehingga berpotensi kembali menyalahgunakan narkoba.

“Masalah narkoba adalah masalah bersama. Kuncinya bukan hanya penindakan, tapi juga ketahanan keluarga, pembinaan remaja, dan program preventif sejak dini,” pungkasnya.[asg/aje]

28/09/2025 17:46
Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur segera bergerak tanggap merespons bencana gempa bumi yang mengguncang Situbondo. Dengan kekuatan magnitudo 5,7, gempa yang terjadi pada 26 September 2025 ini cukup mengkhawatirkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Banyuputih, Desa Sumberanyar.

DPD Demokrat Jatim, atas instruksi langsung dari Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak, segera menyalurkan bantuan darurat untuk korban terdampak. Bantuan sebanyak 300 paket ini diserahkan langsung oleh Bendahara DPD Demokrat Jatim yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, pada Jumat malam (26/9/2025).

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, dr. Agung Mulyono didampingi oleh Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, serta perwakilan dari BPBD Jatim dan Situbondo. Dalam kesempatan tersebut, dr. Agung menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat-saat sulit seperti yang dihadapi korban gempa ini.

“Mas Emil berpesan agar Demokrat selalu hadir di tengah masyarakat pada saat-saat sulit, bukan hanya dengan bantuan logistik, tapi juga ikut memastikan proses pemulihan berjalan cepat,” ungkap dr. Agung Mulyono, Minggu (28/9/2025).

Bantuan darurat yang diserahkan meliputi berbagai kebutuhan dasar, seperti kit anak dan dewasa, selimut, terpal, perlengkapan mandi, serta kebutuhan pokok lainnya. Semua bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga terdampak hingga proses pemulihan dimulai.

Fokus pada Rehabilitasi Rumah Korban

Lebih lanjut, dr. Agung menekankan bahwa Demokrat Jatim tidak hanya fokus pada pemberian bantuan darurat, namun juga pada percepatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal, sejumlah rumah mengalami kerusakan yang cukup signifikan, seperti dinding roboh, genteng bergeser, dan beberapa kerusakan ringan lainnya. Namun, kerusakan tersebut cukup menimbulkan kecemasan bagi warga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Jatim sebagai mitra untuk membantu rehabilitasi rumah warga. Demokrat juga akan memberikan bantuan material bangunan untuk melengkapi penyaluran dari Pemkab, BPBD, maupun Dinas Sosial,” jelas dr. Agung.

Sementara itu, dr. Agung juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

Demokrat Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Situbondo dan BPBD, sehingga kebutuhan warga terdampak pascagempa dapat segera dipenuhi. [tok/suf]

28/09/2025 08:23
DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

“Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,”

Kupang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mencanangkan program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam sambutannya di Kupang, Sabtu mengatakan, program tersebut merupakan wujud dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

“Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pantauan di lokasi, pencanangan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, tokoh masyarakat, serta kelompok tani.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani lokal, dan mitra strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian pangan di NTT.

“Karena kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi semua aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kita pastikan kepentingan rakyat harus berjalan dengan baik,” tambahnya.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah DPD RI menjadikan NTT sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut.

“Ketahanan pangan relevan saat ini. Penanaman jagung ini menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan di NTT,” kata Melki.

Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual jagung dalam bentuk mentah ke luar daerah.

“Kami berharap jagung jangan lagi dijual mentah. Harus diolah dulu sebelum dipasarkan agar petani mendapat keuntungan lebih besar,” tegasnya.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/09/2025 19:09
Mentan Amran dan DPD RI Tanam Jagung Serentak, Dorong Percepatan Swasembada Pangan – Page 3

Menurut Tamsil, kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram adalah tonggak bersejarah.

“Harga ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Petani kini benar-benar merasakan penghargaan atas kerja kerasnya. Di saat yang sama, konsumen tetap terlindungi karena Bulog hadir dengan program pasar murah. Jadi, tidak ada pertentangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Semuanya diatur secara seimbang,” tegasnya.

Tamsil menambahkan, dirinya melihat apresiasi juga datang dari dunia internasional atas capaian pangan Indonesia.

“Bahkan Malaysia, Amerika Serikat, hingga FAO memberikan pengakuan. Artinya, kita tidak hanya berhasil di dalam negeri, tapi juga diperhitungkan di tingkat global. Ini adalah momentum besar yang harus dijaga bersama,” jelasnya.

Karena itu, DPD RI berkomitmen penuh untuk mendukung Kementan dan pemerintah daerah. “Kami akan terus mengawal kebijakan pangan ini dari pusat hingga daerah. Petani harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Dengan sinergi semua pihak, swasembada pangan bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang akan membawa bangsa ini lebih berdaulat dan sejahtera,” pungkas Tamsil.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan berupa benih, alsintan, serta fasilitas pascapanen kepada petani. Bantuan ini diharapkan semakin meningkatkan produksi pangan daerah dan memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global.

27/09/2025 14:58

Kementrian Lembaga: DPD

Fokus pada Rehabilitasi Rumah Korban