Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Haikal Ajak Teman Salat di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo, Ternyata Sudah Meninggal

    Haikal Ajak Teman Salat di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo, Ternyata Sudah Meninggal

    Jakarta –

    Di bawah reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, suara lirih Syahlendra Haical (13) atau Haikal sempat mengajak temannya untuk salat berjemaah Isya. Namun, pada Subuh esoknya, teman Haikal sudah meninggal dunia.

    Dilansir detikJatim, korban selamat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo menuturkan pengalamannya selama dua hari terjebak di reruntuhan. Cerita itu ia sampaikan saat dijenguk Senator DPD RI asal Jatim, Lia Istifhama, Kamis (2/10).

    Meski tubuhnya terjepit dan hanya bisa berbaring di bawah puing beton, Haikal tetap menunaikan salat. Bahkan, ia sempat mengajak temannya di bawah reruntuhan untuk salat berjemaah saat waktu Isya tiba.

    Ajakan itu muncul setelah ia mendengar suara seseorang mengimami, meski tak tahu siapa orang tersebut. Namun, saat Subuh tiba, sahutan dari temannya tak lagi terdengar.

    Saat itulah Haikal sadar, temannya sudah meninggal dunia. Ia pun bertahan dalam kondisi lemah bersama jasad sahabatnya.

    (rdp/idh)

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul polemik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, yang viral di media sosial.

    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua DPD NasDem, Lutfi Mahmudiono, menegaskan perlunya langkah cepat Pemkab untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sehingga mereka dapat akses untuk yang tidak terjadi seperti di daerah-daerah lain gitu terkait dengan MBG,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.

    “Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita ya untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” lanjutnya.

    Menurut Lutfi, efektivitas Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab juga harus ditingkatkan agar pelaksanaan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait dengan kekurangan-kekurangan di sekolah terkait MBG di Kabupaten Kediri, mungkin dari mekanisme pengawasan dari Pemkab sendiri dan dinas terkait yang seharusnya memastikan SOP,” tegasnya.

    Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran SOP, Lutfi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap manajemen dapur MBG.

    “Kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di SPPG atau dapur-dapur,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra. Ia menilai program MBG merupakan terobosan penting, namun pelaksanaannya tidak boleh longgar dalam hal standar dan SOP.

    “Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian untuk masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun untuk standar kualitas makanan,” ujar Reval.

    Reval menegaskan bahwa kualitas makanan dan standar kerja harus diperhatikan ketat karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

    “Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak control atau pengawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh menjadi sorotan setelah beredar video berdurasi 17 detik di TikTok yang menampilkan keluhan terkait sistem kerja. Video tersebut menimbulkan persepsi adanya praktik kerja otoriter di dapur MBG.

    Namun, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan video yang viral bukan berasal dari keluhan karyawan. “Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPGnya,” ucapnya singkat. [nm/beq]

  • Senator Dedi Iskandar Harap Dana Transfer ke Daerah Tetap Dimaksimalkan

    Senator Dedi Iskandar Harap Dana Transfer ke Daerah Tetap Dimaksimalkan

    Jakarta –

    Pada momentum peringatan HUT ke-21 DPD RI, Senator DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara secara khusus menyoroti kebijakan pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah.

    Menurut Dedi, daerah tahun ini sedikit mengalami guncangan karena pusat mengurangi dana transfer ke daerah.

    “DPD RI sebagai representasi daerah harus terus mengawal dan mengingatkan pemerintah bahwa transfer ke daerah itu adalah hak daerah. Pemerintah pusat harus memberikan alokasi dana yang cukup dan berkeadilan bagi seluruh daerah,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Hal itu ia katakan usai Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema ‘Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Berdaya’ pada Selasa (30/9).

    Dedi mengingatkan jangan sampai daerah yang selama ini sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini justru tergopoh-gopoh mengurus anggaran belanjanya di daerah.

    “Urusan penggajian atau belanja rutin bisa terselesaikan, tetapi kalau belanja pembangunannya tidak jalan maka daerah yang tertinggal akan makin tertinggal dan daerah yang sudah mulai beranjak maju akan mundur ke belakang lagi,” ujarnya.

    “Meskipun pemerintah punya program baru, tidak boleh mengurangi yang sudah ada sebelumnya,” katanya.

    Sebab, kata dia, kalau daerah maju maka negara akan maju. Kalau daerah mundur, artinya Indonesia juga akan mengalami kemunduran.

    “Kalau itu terganggu, saya kira proses target pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2025 akan mengalami gangguan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dedi mengatakan DPD RI pada tanggal 1 Oktober 2025 genap berusia 21 tahun. Artinya DPD sudah menjalani tugas sebagai sebuah institusi yang cukup panjang dan cukup dewasa.

    “Tentu banyak sekali catatan yang sudah ditorehkan, banyak keberhasilan sekaligus juga tentu ada pekerja rumah yang belum diselesaikan,” tuturnya.

    Secara khusus, Dedi menekankan pada kolaborasi terkait berbagai hal strategis yang menghubungkan DPD RI dengan eksekutif atau lembaga negara lainnya.

    Dia juga menyatakan mendukung langkah Pimpinan DPD untuk meneruskan langkah produktif sebagai wakil daerah menjalankan tugas dan fungsinya lebih maksimal.

    Kedua, lanjut Dedi, harapan DPD RI sebagai lembaga yang dihasilkan dari produk reformasi tentu harus punya peran yang lebih besar dan signifikan dalam hal legislasi.

    “Dalam konteks sebagai sebuah lembaga parlemen, harapan reformasi terhadap DPD RI adalah penyeimbang bagi legislasi kita,” tegasnya.

    Selain itu, Dedi mengakui meskipun sampai hari ini sesuai UUD NRI Tahun 1945, kewenangan DPD baru sampai pada tahap mengusulkan RUU terkait daerah, namun bukan berarti DPD tidak melakukan tugas pokok fungsinya secara maksimal.

    Dedi juga mengatakan peran dan kerja-kerja para senator di berbagai daerah cukup mendapatkan tempat dihati masyarakat, walaupun kewenangan yang dimiliki belum sama dengan yang dimiliki oleh DPR.

    “Pada ulang tahun ke-21 ini, DPD RI harus makin mengokohkan posisi dan keberadaan DPD RI yang diisi 152 orang Senator dari 38 provinsi. Mereka adalah wakil-wakil masyarakat daerah yang punya kemampuan, integritas dan kapasitas tidak perlu diragukan,” ujarnya.

    “Perjuangan mereka di level nasional juga membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah dalam berbagai hal terutama soal dana bagi hasil daerah,” pungkas Dedi.

    Sebagai informasi, dialog dalam rangka Peringatan HUT ke-21 DPD RI tahun 2025 ini digelar oleh Setjen DPD RI bekerja sama dengan Green Democracy Intitute.

    (ega/ega)

  • Aksi Prabowo Bak Dirigen saat Paduan Suara Panglima hingga Kapolri

    Aksi Prabowo Bak Dirigen saat Paduan Suara Panglima hingga Kapolri

    Jakarta –

    Momen Presiden Prabowo Subianto menggerakkan tangan bak dirigen menarik perhatian. Momen itu terjadi usai upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

    Setelah memimpin upacara pada Rabu (1/10/2025), Prabowo menyalami para tamu. Dia kemudian meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk naik ke atas panggung.

    Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya menyusul naik ke atas panggung. Mereka lalu bernyanyi bersama paduan suara.

    Prabowo yang berada di depan panggung tampak menggerakkan tangan bak dirigen. Fadli, Agus, Sigit, dan Teddy menyanyikan lagu ‘Bangun Pemudi Pemuda’ hingga ‘Garuda Pancasila’.

    Prabowo Beri Semangat Paduan Suara

    Prabowo beberapa kali terlihat menunjuk ke arah anggota paduan suara untuk memberi semangat. Ini merupakan kali pertama Prabowo memimpin perdana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai presiden.

    Upacara dimulai pukul 08.00 WIB. Terlihat hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai. Para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wamenkomdigi sekaligus Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/fas)

  • Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Sebelum upacara dimulai, Mendagri tampak berbincang hangat dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan para menteri di Kabinet Merah Putih.
    Pelaksanaan upacara kali ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sejak dilantik sebagai kepala negara.
    Turut hadir bersama Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Wamendagri Ribka Haluk. Mereka dengan khidmat mengikuti jalannya upacara yang juga dihadiri jajaran Menteri/Kepala Lembaga Negara Kabinet Merah Putih serta tamu undangan lainnya.
    Prosesi upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny bertindak sebagai Komandan Upacara.
    Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila,” ucap Presiden Prabowo.
    Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai.
    Kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Rangkaian upacara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan tamu undangan meninjau sumur Lubang Buaya, lokasi bersejarah yang menjadi simbol perjuangan sekaligus pengingat atas pengorbanan para pahlawan revolusi.
    Di tempat tersebut, Presiden juga sempat memanjatkan doa bagi para pahlawan revolusi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD PKS Gresik dan Demokrat Jalin Komunikasi Persiapan Pemilu 2029

    DPD PKS Gresik dan Demokrat Jalin Komunikasi Persiapan Pemilu 2029

    Gresik (beritajatim.com) – Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar empat tahun lagi, dua partai politik di Gresik mulai melakukan langkah awal. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gresik dan DPC Partai Demokrat Gresik menjalin komunikasi politik sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.

    Sebagai bentuk keseriusan, jajaran PKS Gresik melakukan silaturahmi ke kantor Partai Demokrat. Tujuan pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat hubungan, tetapi juga sebagai upaya belajar dari pengalaman politik Demokrat, terutama dari kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kami ingin belajar banyak dengan DPC Demokrat Gresik seperti yang dicontohkan oleh Presiden SBY,” ujar Ketua DPD PKS Gresik, Muchlisin, Rabu (1/10/2025).

    Muchlisin menegaskan, komunikasi politik ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada silaturahmi lanjutan dan komunikasi yang lebih intens antarpartai. “Pengalaman DPD Demokrat tidak diragukan lagi memwarnai panggung politik agar Gresik lebih baik lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Gresik, Samwil, menyambut baik kunjungan PKS. Ia menilai, PKS memiliki sistem kaderisasi yang solid sehingga menjadi nilai lebih dalam membangun kerja sama politik.

    “Kami sangat terkesan dengan PKS, terutama dengan sistem kaderisasinya yang kuat. Bahkan, kami menilai silaturahmi ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilaksanakan partai lain ke Demokrat Gresik,” kata Samwil.

    Sebagai catatan, pada Pileg 2024, PKS belum berhasil menempatkan kadernya di legislatif Gresik. Sementara itu, Demokrat meraih tiga kursi, meski jumlah tersebut menurun dibanding Pileg 2019 yang mencapai empat kursi. [dny/but]

  • Mensos dan Wamensos Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya – Page 3

    Mensos dan Wamensos Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025).

    Upacara berlangsung khidmat di mana Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara memimpin peserta untuk mengheningkan cipta  mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. 

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden 

    Upacara turut dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang membacakan Naskah Pancasila, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai membacakan Pembukaan UUD 1945, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani Naskah Ikrar, serta seluruh unsur dari Kementerian dan Lembaga kenegaraan termasuk TNI-Polri. 

    Sementara itu di tempat berbeda,  seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Sosial RI juga menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor yang ada di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Pelaksanaan upacara ini menjadi bentuk penghormatan dan peneguhan komitmen aparatur sipil Kementerian Sosial untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam bekerja melayani masyarakat.

    Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, yang menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong di tengah dinamika bangsa. Peringatan ini menjadi momen penting untuk kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa yang kokoh menghadapi berbagai tantangan.

  • Sambangi Ponpes Al-Khoziny, Lita Machfud Arifin Janji Perjuangkan Pendidikan Santri Korban Terdampak

    Sambangi Ponpes Al-Khoziny, Lita Machfud Arifin Janji Perjuangkan Pendidikan Santri Korban Terdampak

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI Komisi X, Lita Machfud Arifin, menyampaikan duka mendalam atas musibah ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Setelah mendapat kabar melalui pemberitaan saat kunjungan ke DPD NasDem Mojokerto, ia langsung menuju lokasi pada Selasa (30/9/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Lita hadir bersama Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, dan Sekretaris DPD, Mahenda Abdillah Kamil. Rombongan menyerahkan santunan kepada pengasuh pesantren KH R. Abdus Salam Mujib serta memberikan dukungan moral dan logistik bagi keluarga santri dan relawan yang berada di lokasi.

    “Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny. Semoga para korban yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Musibah ini adalah duka kita bersama,” ujar Lita dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10/2025).

    Lita menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus hadir mendampingi masyarakat dalam situasi sulit. Menurutnya, perhatian utama harus diberikan kepada santri yang terdampak agar masa depan pendidikannya tetap terjamin.

    “Partai NasDem akan terus hadir untuk mendampingi masyarakat dalam situasi sulit. Khususnya, memastikan anak-anak korban tidak kehilangan masa depan pendidikannya,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, musibah ini menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak. Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, ia memastikan komitmennya untuk memperjuangkan akses pendidikan bagi santri yang terdampak.

    “Musibah ini sangat mengguncang hati kita semua. Saya ingin memastikan bahwa anak-anak yang terdampak tidak kehilangan masa depannya. Negara harus hadir, dan saya pastikan pendidikan mereka akan tetap terjamin,” tegas Lita.

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Lita menyatakan akan memperjuangkan beasiswa bagi santri terdampak melalui berbagai program pemerintah. Dukungan tersebut mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.

    “Pesantren adalah benteng pendidikan moral bangsa. Perhatian pemerintah terhadap keselamatan infrastruktur dan keberlangsungan pendidikan di pesantren harus benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya.

    Menurut Lita, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, perhatian terhadap keselamatan sarana dan keberlangsungan pendidikan di pesantren tidak boleh diabaikan.

    “NasDem hadir bersama rakyat, bukan hanya dalam suka, tapi juga di saat duka. Saya berharap seluruh pihak bergotong royong membantu pemulihan pesantren Al-Khoziny, agar para santri dapat kembali belajar dengan tenang dan aman,” pungkasnya. [asg/beq]