Kementrian Lembaga: DPD

  • Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan, Rabu (8/10/2025).

    Acara yang mengusung tema “Menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera” ini dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tokoh organisasi, termasuk Anies Baswedan yang hadir memberi pesan moral bagi pengurus baru.

    Anies Baswedan mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap rendah hati dalam perjuangan sosial dan politik.

    “Dalam komunikasi politik, jadilah rendah hati, andhap asor. Dengarkan rakyat, jangan banyak bicara, jangan merasa tahu,” kata Anies.

    Mantan Calon Presiden 2024 itu juga mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bersatu dan fokus pada kerja besar menuju perubahan mendasar.

    “Kita kecil-kecil, tapi kalau bersatu seperti sapu lidi, bisa membersihkan yang kotor di negeri ini,” ucapnya.

    Anies menegaskan, perubahan sejati lahir dari nilai dan keyakinan yang dihidupi oleh setiap anggota.

    “Kita butuh internalisasi nilai dan keyakinan yang menyatu dengan diri kita. Dari situlah perubahan akan lahir,” tegasnya.

    Melalui kegiatan ini, Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang bekerja bagi kesejahteraan rakyat, dengan nilai dasar andhap asor sebagai panduan langkah ke depan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Siti Nur Markesi, menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan sejahtera.

    “Alhamdulillah, 35 kabupaten dan kota hadir dalam acara dialog kebangsaan ini. Harapan kami, kegiatan ini bisa membangun sinergi dan kebersamaan dalam memperbaiki Indonesia,” kuncinya. (Pram/fajar)

  • Dasco Unggah Momen Pimpinan MPR-DPR-DPD di Istana, Puan Diapit Prabowo-Gibran

    Dasco Unggah Momen Pimpinan MPR-DPR-DPD di Istana, Puan Diapit Prabowo-Gibran

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto yang memuat momen di sela acara pelantikan Duta Besar dan Wakil Duta Besar di Istana Negara, Jakarta. Dalam foto itu, terlihat berjejer para pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Foto itu diunggah Dasco lewat akun Instagram pribadinya seperti dilihat, Rabu (8/10/2025). Dasco tampak berdiri paling kiri di samping Wakil Presiden Gibran.

    “Bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sela-sela pelantikan di Istana Negara, 8 Oktober 2025,” tulis Dasco.

    Di foto itu juga terlihat Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia berdiri di antara Prabowo dan Gibran.

    Ketua MPR Ahmad Muzani juga berada dalam foto tersebut. Dia berdiri di antara Prabowo dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Prabowo juga melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Di acara yang sama, Prabowo juga melantik Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua.

    (ygs/idn)

  • Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua.
    Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
    Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu.
    “Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo baru saja melantik 10 orang sebagai Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, terdiri dari 1 ketua dan 9 anggota.
    Velix Vernando Wanggai dilantik sebagai ketua, sedangkan 9 anggotanya adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
    Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden.
    Sementara itu, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
    Kemudian, anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI mengusulkan semua lembaga tinggi yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat pada momen Sidang Tahunan MPR RI, yang biasanya digelar menjelang HUT RI.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menjelaskan lembaga tinggi itu, yakni DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, laporan kinerja dari lembaga itu biasanya hanya disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya.

    “Jadi, bukan melaporkan kepada MPR RI karena kedudukannya sama, tapi melaporkan kepada masyarakat melalui forum MPR RI,” kata Taufik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal itu diusulkan agar sesuai seperti yang dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI ketika awal-awal era reformasi. Kini laporan kinerja lembaga-lembaga itu hanya disebutkan dalam beberapa paragraf pidato Presiden.

    “Sehingga kita bisa mendapatkan satu sidang tahunan yang lebih optimal dibandingkan hanya satu kali, kemudian mendengarkan laporan kinerja ini yang diwakili oleh Presiden,” kata Taufik.

    Untuk itu, tambah Taufik, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan.

    Selain itu, dia mengatakan K3 MPR RI juga membahas terkait kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh para pejabat.

    Menurut dia, semua lembaga negara wajib melaksanakan amanah untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan konstitusi.

    “Dan apabila kemudian keluar dari maksud dari konstitusi atau dari perintah konstitusi, maka di situ ada pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demokrat Jatim Dorong Kader Kediri Bentuk Struktur hingga Anak Ranting Hadapi Pemilu 2029

    Demokrat Jatim Dorong Kader Kediri Bentuk Struktur hingga Anak Ranting Hadapi Pemilu 2029

    Kediri (beritajatim.com) – DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan pendidikan politik bagi kader di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kota dan Kabupaten Kediri dengan tujuan mensosialisasikan AD/ART hasil Kongres 2025 serta memperkuat kesiapan struktur partai menjelang Pemilu 2029.

    Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Mugianto, menegaskan bahwa pembenahan struktur organisasi merupakan langkah mendasar dalam memenangkan pemilu. Ia meminta seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota segera melengkapi kepengurusan hingga ke tingkat anak ranting.

    “Pertama benahi struktur dulu, lengkapi mulai dari tingkat DPC kemudian PAC, ranting, dan anak ranting. Kira-kira di Kabupaten maupun Kota Kediri sampai terbentuk anak ranting atau belum? Saya tidak mau tahu, Kota dan Kabupaten akhir tahun ini harus terbentuk jajaran struktur kalau kita mau menang tahun 2029,” tegas Mugianto di hadapan ratusan kader Demokrat.

    Menurutnya, kemenangan partai sangat bergantung pada kesiapan struktur yang kuat dan menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa pembentukan anak ranting harus disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa agar basis dukungan partai lebih solid.

    “Jadi mohon pasca pertemuan ini panjenengan sudah mulai melirik calon ranting yang PAC-nya belum ada rantingnya. Kemudian kalau sudah ada rantingnya harus melirik calon-calon anak ranting. Kalimat bahasa calon-calon saksi itu jadikan mereka anak ranting. Kalau mereka sudah masuk di Partai Demokrat dan sudah ber-KTA nanti pasti ada pendidikan atau pembekalan saksi-saksi ataupun pembekalan anak-anak ranting,” bebernya.

    Mugianto juga menekankan pentingnya soliditas antar kader dan pengurus di Kediri agar memiliki arah dan visi yang sama dalam membesarkan partai. Ia menilai, hanya dengan kesatuan langkah, Partai Demokrat dapat menyiapkan kader-kader potensial yang mampu tampil di tingkat nasional maupun regional.

    “Kita punya tokoh yang bisa kita kirim untuk memimpin negeri ini baik di tingkat nasional maupun regional. Kita harus menyatukan visi untuk membesarkan partai kalau pingin tokoh-tokoh kita bisa menjadi tokoh nasional dan tokoh regional Jawa Timur,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pendidikan politik seperti ini penting untuk menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri kader agar berani memperjuangkan visi serta cita-cita partai menjelang Pemilu 2029.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Ashari, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut forum pendidikan politik menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat dan konsolidasi kader di daerah.

    “Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi pelecut semangat bagi kita semua untuk menuju Pemilu 2029 yang bisa membanggakan. Terima kasih atas terselenggaranya pendidikan politik di daerah kami. Mudah-mudahan acara terus berlanjut di tahun selanjutnya yang akan menjadi semangat buat kami di daerah untuk menata masa depan yang lebih baik,” kata Ashari. [nm/beq]

  • Silaturahmi Hangat DPP IPI ke Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Kontribusi Pesantren

    Silaturahmi Hangat DPP IPI ke Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Kontribusi Pesantren

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana penuh keakraban tampak di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, pada Senin (6/10/2025). Rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) melakukan kunjungan silaturahmi ke pesantren yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan dakwah terbesar di Kediri itu.

    Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IPI KH KMT Abdul Muhaimin dan Sekretaris Jenderal DPP IPI Dr. Muhammad Hermansyah, M.T. Kedatangan mereka disambut oleh KH Sunarto, selaku Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, bersama para pengurus pesantren, Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi, dan Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto beserta jajaran pengurus LDII Kota Kediri.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum pelaksanaan, jajaran IPI melakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk memperkuat hubungan dan menyerap aspirasi guna menyukseskan agenda nasional tersebut.

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, pada Senin (6/10/2025).

    Setelah prosesi penyambutan di Wisma Tentram Pondok Pesantren Wali Barokah, rombongan diajak berkeliling pesantren. Mereka meninjau aktivitas santri sekaligus melihat proses produksi Al Qomar Bakery, salah satu unit usaha produktif yang dikelola pesantren.

    Dalam kesempatan itu, KH KMT Abdul Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat peran pesantren dalam pembangunan bangsa.

    “Kita perlu menyapa atau bersilaturahmi ke Ponpes Wali Barokah. Kita bisa mengenal dan mengkonsolidasikan sesuai jargon LDII untuk bangsa. Mestinya bukan hanya untuk kalangan sendiri, tetapi untuk semua bangsa yang ada. Baik yang muslim, atau yang non sekalian,” ujarnya.

    Ia menilai bahwa pesantren memiliki kontribusi panjang bagi bangsa, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

    “Sebetulnya pesantren sudah mendarma bhaktikan untuk bangsa ini cukup panjang, sejak sebelum kemerdekaan dan konsep pendidikan pesantren itu konsep pendidikan paling lengkap, karena ada tiga aspek yang berjalan simultan, ada transfer of knowledge, transfer of value, transfer of spirituality, hanya saja penghargaan atau apresiasi negara terhadap pesantren itu sangat minim dan terlambat,” tutur KH Muhaimin.

    Ia juga menyinggung pentingnya negara memberikan penghargaan nyata kepada pesantren, bukan sekadar simbolik atau politis.

    “Jadi kita minta negara tidak hanya omon-omong, terkait dengan RUU pesantren yang sudah disahkan, mestinya bukan hanya penghargaan politis, tetapi juga mengharapkan di bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan lebih baik, karena saya sedih ketika pesantren hanya dimobilisasi pada elektoral momen saja,” tegasnya.

    Lebih lanjut, KH Muhaimin berharap lembaga seperti IPI dapat diajak berdialog oleh pemerintah untuk merancang kontribusi pesantren yang lebih konkret.

    “Mestinya ini menyangkut dua pihak, bagaimana negara mengajak lembaga-lembaga semacam IPI diajak ngomong. Artinya pesantren jangan hanya dijadikan obyek, apalagi obyek-obyek temporal, tapi mari kita diajak ngomong konsep besar bagaimana kontribusi pesantren, lalu sejauh mana pesantren bisa memberikan poin-poin untuk perbaikan bangsa ini yang sekarang tidak baik-baik saja,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, KH Moch Amrodji Konawi, selaku Ketua DPW LDII Jawa Timur, mengaku bersyukur atas kunjungan tersebut. “Kami sangat bersyukur sekali bisa menemui tamu istimewa dari DPP IPI langsung Pak Ketum dan Sekjen hadir di sini. Pak Hermansyah dan Kiai Muhaimin,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa LDII selalu membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak, baik antarormas Islam maupun lintas agama.

    “LDII Jatim, sebagaimana Pak Kiai sampaikan Tagline LDII untuk Bangsa, artinya kami sangat terbuka sekali dengan siapapun dengan ormas apapun. Jangankan dengan sesama ormas Islam, kami juga sering komunikasi dan silaturahmi baik dengan agama lain. Karena bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang besar dan majemuk, perlu dijaga satu sama lainnya untuk penguatan NKRI kita,” ungkapnya.

    KH Amrodji juga menambahkan bahwa LDII berkomitmen menjalankan prinsip Profesional dan Religius dalam setiap kegiatan.

    “Profesional itu kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur yang ditentukan, dan religius itu kita berharap nilai-nilai keagamaan sesuatu yang kita utamakan,” ujarnya.

    Ia pun menyambut baik peluang kerja sama dengan IPI, terutama di bidang pelatihan dan pemberdayaan ekonomi umat.

    “Saya kira dari IPI komunikasi kerja sama terutama terkait dengan urusan keekonomian. Bahwa ada berbagai macam pelatihan, dan pendidikan yang akan kita tindak lanjuti. Utamanya dari IPI itu masalah ekonomi yang dibicarakan. Kalau urusan ibadah itu sudah selesai,” kata KH Amrodji. [nm/but]

     

  • PDI Perjuangan: Proses PAW Agus Black di DPRD Jatim Tunggu Keputusan DPP

    PDI Perjuangan: Proses PAW Agus Black di DPRD Jatim Tunggu Keputusan DPP

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pengisian kursi DPRD Jawa Timur pasca-mundurnya Agus Black Hoe Budianto dipastikan tidak serta-merta mengacu pada perolehan suara terbanyak berikutnya.

    PDI Perjuangan Jatim menegaskan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) akan sepenuhnya mengikuti aturan internal partai dan keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi “Kanang” Sulistyono, menegaskan bahwa nama pengganti Agus Black Hoe masih menunggu keputusan resmi dari DPP. Menurutnya, meskipun ada calon dengan suara terbanyak berikutnya dalam Pemilu 2024, hal itu tidak otomatis menjadi dasar penetapan PAW.

    “Belum tentu suara terbanyak berikutnya, nanti kami mengusulkan, dan DPP yang akan menetapkan,” kata Budi Kanang di kantor DPD PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

    Dalam Pemilu 2024, Agus Black Hoe terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan. Dari hasil rekapitulasi KPU, suara terbanyak ketiga diraih Diana AV Sasa dengan 44.759 suara, sementara Bambang Juwono menempati posisi keempat dengan 37.216 suara.

    Meski demikian, nama-nama tersebut belum tentu otomatis menggantikan Agus Black Hoe. PDIP akan mengajukan sejumlah opsi terlebih dahulu sebelum DPP menetapkan siapa yang akan duduk sebagai legislator baru di DPRD Jatim. (asg/ted)

  • Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono memberikan pernyataan kepada media terkait dua kadernya yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Jatim. Yakni, Anggota Komis A Hasanuddin dan Anggota Komis D Agus Black Hoe.

    “Kalau dua-duanya sudah mengundurkan diri, pasti langkah selanjutnya adalah pergantian antar waktu (PAW). Ini kami proses ke DPP. Siapa yang menggantikan keduanya di DPRD Jatim, nantinya akan dirapatkan dulu DPD dan diusulkan ke DPP,” kata Budi kepada wartawan di kantor PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

    Menurut Kanang, untuk Agus Black Hoe ketika dipanggil DPD mengaku merasa tidak nyaman dengan dugaan kasus narkoba yang menjeratnya, baik itu di limgkungan masyarakat dan keluarga.

    “Buat saya tidak masalah, kalau itu lebih baik menyelamatkan hubungan sosial ke masyarakat, keluarga dan partai. Partai tidak akan melindungi orang-orang bersalah. Kita selamatkan partai. Keputusan Mas Agus untuk mundur kita support. Kami tegaskan sampai saat ini partai belum menerima hasil tes urine yang menyatakan bersangkutan positif narkoba,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, Hasanuddin secara sportif mengajukan pengunduran diri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah pokmas APBD Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Mas Hasan sudah lama mendapatkan status tersangka. Beliau sportif, membuat surat pengunduran diri bahkan sebelum dilantik. Namun, asas praduga tak bersalah tetap kami junjung. Ketika beliau resmi ditahan KPK, barulah surat pengunduran dirinya kami teruskan ke DPP,” ujarnya.

    Sementara itu, Agus Black Hoe mundur setelah namanya disebut-sebut dalam dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Meskipun belum ada bukti otentik terkait keterlibatan Agus, PDIP menilai langkah pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kasus Mas Black ini memang sempat membuat gaduh. Kami belum menerima bukti resmi bahwa dia positif pengguna narkoba. Tapi karena merasa tidak nyaman, apalagi sudah berdampak ke keluarga, Mas Agus Black memilih mundur dengan sukarela,” jelas Kanang.

    Mantan Bupati Ngawi ini menambahkan, PDIP Jatim sudah meluncurkan surat pengunduran diri keduanya ke DPP. Proses PAW tengah disiapkan dan segera diumumkan setelah mendapat persetujuan dari DPP. [tok/beq]

  • 5
                    
                        Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
                        Nasional

    5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Alasannya karena Jokowi masih dalam proses pemulihan terkait alergi kulit yang diidapnya.
    “Saat ini beliau masih proses pemulihan,” kata ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Selama proses pemulihan ini, Jokowi tidak disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung.
    “Dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas,” ujar Syarif lagi.
    Sebagaimana diketahui, HUT ke-80 TNI turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Sejumlah tokoh lainnya juga hadir termasuk para mantan presiden dan wapres yang pernah menjabat.
    Mereka turut duduk di mimbar kehormatan bersama Prabowo dan Gibran.
    Beberapa di antaranya yang hadir juga disapa Prabowo saat pidato yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin,” ucap Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Jokowi terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembukaan PORNAS XVII, Ketua KORPRI DPD RI: Perkuat Fondasi Birokrasi

    Pembukaan PORNAS XVII, Ketua KORPRI DPD RI: Perkuat Fondasi Birokrasi

    Jakarta

    Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Oni Choiruddin, menilai Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI menjadi momentum penting untuk membangun semangat aparatur sipil negara (ASN) yang sehat, produktif, dan berintegritas.

    Hal tersebut disampaikan pada pembukaan PORNAS XVII KORPRI di Stadion Jakabaring, Palembang, hari ini. Menurutnya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sarana menumbuhkan nilai sportivitas, sinergi, serta kolaborasi dalam mendukung kinerja kelembagaan DPD RI.

    “Olahraga mengajarkan disiplin, kerja sama, dan ketangguhan, ini nilai-nilai yang sama pentingnya dalam birokrasi. ASN yang sehat jasmani dan rohani akan mampu bekerja dengan lebih produktif, berintegritas, dan solid sebagai support system bagi DPD RI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan sportivitas yang tumbuh dalam ajang PORNAS mencerminkan karakter ASN yang profesional dan siap berkolaborasi lintas unit kerja. Kegiatan ini bukan hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat rasa persaudaraan di antara ASN dari berbagai instansi.

    “ASN Setjen DPD RI harus menjadi contoh birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Semangat yang sama seperti dalam olahraga tim, yaitu saling mendukung, saling menguatkan, dan berjuang bersama untuk hasil terbaik. Itulah yang harus tercermin dalam kinerja sehari-hari,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Oni menegaskan bahwa pembinaan jasmani dan mental ASN tidak bisa dipisahkan dari misi kelembagaan. Ia menilai ASN Setjen DPD RI memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi dan pelayanan yang menopang kinerja DPD RI baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Niqman Zahir dan Wakil Ketua KORPRI Setjen DPD RI seperti Nana Sutisna, Mahyu Darma, serta Fitriani.

    (prf/ega)