Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Begini Nasib Empat Polisi Usai Insiden Salah Tangkap Ketua DPD NasDem Sumut

    Begini Nasib Empat Polisi Usai Insiden Salah Tangkap Ketua DPD NasDem Sumut

    Liputan6.com, Jakarta Bidang Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan penempatan khusus (Patsus) terhadap empat personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan, usai insiden salah tangkap terhadap Ketua DPD NasDem Sumut Iskandar ST di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang.

    “Iya, di Patsus di Polda Sumut,” kata Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Sumut AKBP Siti Rohani Tampubolon saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/10/2025).

    Terkait insiden diduga salah tangkap terhadap Iskandar ST di Bandara Kualanamu pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 19.25 WIB, Bidang Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap empat personel Satreskrim Polrestabes Medan tersebut.

    “Kami sedang memproses empat anggota itu. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Bidang Propam Polda Sumut,” sebut Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan.

    Diungkapkan Ferry, empat personel Satreskrim Polrestabes Medan yang diperiksa berstatus penyidik pembantu, tidak ada perwira.

    Propam Polda Sumut mendalami ada atau tidak kelelaian atau kesalahan dalam prosedur dari anggota tersebut, yang mengakibatkan perbuatan tidak menyenangkan masyarakat seperti itu.

    “Semua penyidik pembantu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan saat kejadian itu berada di Polrestabes Medan. Surat tugas diteken Kasat Reskrim,” Ferry mengungkapkan.

    Jika ada indikasi kesalahan prosedur dalam insiden tersebut, Polda Sumut akan memproses empat personel Satreskrim Polrestabes Medan sesuai dengan prosedur yang ada.

    Usai kejadian tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sudah berkomunikasi dengan Iskandar ST.

    “Kapolrestabes Medan sudah berlangsung bertelepon bersangkutan (Iskandar ST),” sebut Kabid Humas Polda Sumut.

    Dikatakan Ferry, insiden tersebut berawal saat Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyidikan dan pengembangan kasus scamming dan judi online.

    “Iya, itu benar, saat itu terjadi dari Polrestabes Medan tengah melakukan penanganan kasus scaming dan judi online,” ujarnya.

    Pada malam itu, empat personel Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pengecekan dan pengembangan kasus tersebut, dengan terduga tersangka berinisial I dan akan melarikan diri dari wilayah Sumut.

    “Hasil profiling anggota, ditemukan dengan insial yang sama di manifest untuk pesawat (Pesawat Garuda Indonesia). Jadi anggota kami melakukan pengejeran informasi ke Bandara Kualanamu,” Ferry menjelaskan.

    Lalu, personel Satreskrim Polrestabes Medan berkordinasi dengan otoritas Bandara Kualanamu, yakni Avsec untuk melakukan verifikasi insial I yang bersangkutan.

    “Setelah dilakukan pengecekan insial yang kami cari, tidak identik dengan ada di manifest,” terang perwira polisi melati tiga itu.

    Ferry menegaskan, petugas kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan mendatangi Bandara Kualanamu untuk melakukan pengecekan, bukan penangkapan terhadap Iskandar ST.

    “Surat yang dibawa petugas adalah surat tugas. Bukan surat penangkapan,” Ferry kembali menerangkan.

    Atas kejadian ini, Ferry mewakili Polda Sumut meminta maaf kepada Iskandar ST, atas ketidaknyaman dirinya saat melakukan penerbangan tersebut.

    “Bersangkutan (Iskandar ST) tersinggung dan kurang berkenan, kami dari pihak Polda Sumut meminta maaf,” tandasnya.

  • Keponakan Jokowi Jadi Komisaris Persis Solo, Ini Profilnya

    Keponakan Jokowi Jadi Komisaris Persis Solo, Ini Profilnya

    Liputan6.com, Jakarta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan Adityo Rimbo Galih Samudro sebagai komisaris baru klub sepak bola Persis Solo. Adityo merupakan keponakan Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Ginda Ferachtriawan juga ditunjuk sebagai Direktur baru Persis Solo.

    Penetapan itu berlangsung dalam RUPS Luar Biasa di Hotel Alila Solo, Jumat (17/10/2025). Dalam rapat tersebut hadir dua pemegang saham utama PT Persis Solo Saestu, yakni putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho.

    Menurut Ginda Ferachtriawan, perubahan struktur ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan efektivitas manajemen klub. Ia berharap kehadirannya bersama Adityo yang merupakan putra dari adik kandung Jokowi, Idayati dengan mendiang Hari Mulyono itu dapat membawa semangat baru di tubuh Laskar Sambernyawa.

    “Manajemen baru telah diputuskan oleh pemegang saham. Perubahan direksi ini merupakan langkah untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja manajemen sebelumnya,” kata Ginda di Solo.

    Dia menambahkan bahwa Kaesang dan Kevin kini memiliki kesibukan tinggi di luar kota, sehingga manajemen baru diharapkan mampu lebih fokus mengatur waktu dan menyamakan visi dengan seluruh pihak, termasuk Asosiasi Kota (Askot) PSSI Solo.

    “Tidak ada perubahan kepemilikan saham dalam struktur klub. Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho tetap berstatus sebagai pemilik Persis Solo,” ujarnya.

    Ginda menuturkan bahwa dia bertugas sebagai perpanjangan tangan dari para pemilik untuk memastikan roda manajemen berjalan optimal. Sebagai direktur baru yang memiliki pengalaman di dunia usaha serta pernah menjadi Panitia Pelaksana Stadion Manahan, Ginda menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat komunikasi internal.

    “Langkah pertama kami adalah komunikasi dengan stakeholder, mulai dari manajemen, tim, hingga suporter. Kita akan evaluasi hal-hal yang kurang untuk diperbaiki dan yang sudah baik kita lanjutkan,” ucapnya.

    Ia menuturkan bahwa hingga kini belum ada target spesifik dari pemilik klub, namun dia siap bekerja keras untuk membawa Persis ke arah yang lebih baik.

    “Kalau nanti ada target dari owner, kita siap jalankan dan berusaha yang terbaik. Bagi saya ini bukan sekadar soal kemenangan, tapi soal kebersamaan,” tutur Ginda.

    Sementara itu, Kaesang Pangarep menilai pergantian direksi ini merupakan bagian dari penyegaran yang diperlukan oleh klub.

    “Persis butuh penyegaran, dan sekarang ada darah-darah baru yang siap memajukan klub,” ujar Kaesang.

    Menanggapi pertanyaan soal keterlibatannya ke depan, Kaesang pun menjawab dengan diplomatis. “Kita lihat nanti, semua bisa terjadi,” ucapnya.

    Senada, Kevin Nugroho juga menyambut positif penunjukan Ginda. Ia menilai Ginda memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, sehingga diyakini mampu merepresentasikan manajemen dengan efektif.

    “Komunikasinya bagus dengan semua stakeholder, jadi harusnya bisa mewakili manajemen dengan baik. Targetnya semampunya dulu, kalau bisa lebih baik dari sebelumnya ya bagus. Kita optimistis dengan darah baru ini Persis bisa berprestasi lebih baik,” katanya.

    Adityo lahir di Surakarta pada tanggal 27 Maret 1995. Pada tahun lalu, dia mengakhiri masa lajang, dengan menikahi putri mendiang mantan Ketua DPD Golkar Solo, Hardono yang bernama Aisyah Nooratisya.

    Adityo merupakan putra dari adik kandung Presiden Jokowi, Idayati dengan mendiang suaminya Hari Mulyono yang telah meninggal dunia pada 2018 lalu. Kemudian, Idayati menikah dengan Anwar Usman pada 26 Mei 2022 yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua MK.

  • NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    Kediri (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan struktur organisasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, hingga DPRT Partai NasDem Kabupaten Kediri di Kantor DPD NasDem setempat, Sabtu (18/10/2025).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin, dalam rangka memperkuat struktur kepengurusan di tingkat daerah serta memantapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.

    Lita Mahfud Arifin menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan seluruh struktur partai di Kabupaten Kediri berjalan optimal.

    “Kami hadir melakukan pengecekan struktur partai dari 26 DPC dan 344 DPRT. Harapan kami, pembentukan struktur ini selesai maksimal pada akhir 2025, sehingga pertengahan 2026 seluruh desa sudah memiliki kepengurusan DPRT yang aktif,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Lita juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-14 Partai NasDem yang difokuskan pada kegiatan sosial. Ia menyebut, Partai NasDem melaksanakan donor darah serentak di seluruh Indonesia, mulai dari DPP hingga DPRT.

    “Kami ingin hadir nyata di tengah masyarakat. Kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah melibatkan lebih dari 3.000 pendonor dan terus berlangsung di berbagai daerah,” ujarnya.

    Selain kegiatan donor darah, Partai NasDem juga menggelar bantuan sosial ke sejumlah panti asuhan, panti disabilitas, dan panti sosial lainnya. Lita menegaskan bahwa peringatan HUT tahun ini diisi dengan kegiatan sosial, bukan seremoni mewah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda melalui program “Remaja Bernegara” yang akan digelar secara berjenjang di seluruh Jawa Timur, guna menumbuhkan minat politik di kalangan milenial dan Gen Z.

    Mengenai target politik, Lita menyampaikan optimisme bahwa NasDem mampu memperluas perolehan kursi di Kabupaten Kediri.

    “Saat ini NasDem memiliki empat kursi DPRD Kabupaten Kediri. Kami menargetkan seluruh enam dapil terisi pada Pemilu 2029. Dukungan berupa beasiswa aspirasi dari Komisi X DPR RI juga kami arahkan untuk memperkuat dapil yang masih kosong,” tambahnya.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW NasDem Jatim, Asnawi, mengingatkan agar DPD NasDem Kediri memperkuat infrastruktur pemenangan dan berhati-hati menghadapi Pemilu 2029.

    “Perolehan kursi di 2024 masih stagnan di empat kursi. Maka perlu sinergi antara DPC dan DPD agar suara partai bisa terkonsolidasi dan terkonversi menjadi kursi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan DPW. “Kami diinstruksikan agar seluruh enam dapil terisi. Dari empat kursi saat ini, kami targetkan minimal enam kursi di 2029,” tegas Lutfi.

    Anggota DPRD Kabupaten Kediri kawakan ini juga mengakui adanya evaluasi dari hasil Pemilu sebelumnya. “Pada 2014 kami dapat lima kursi, tapi sebagian di kursi terakhir. Tahun 2019 suara partai naik jadi 84 ribu, namun hanya empat kursi. Di 2024 suara turun jadi 69 ribu, tapi kursi tetap empat. Ini jadi bahan evaluasi kami agar dapil-dapil gemuk bisa naik jadi dua kursi,” paparnya.

    Terkait tantangan ke depan, Lutfi menyebut kemungkinan perubahan undang-undang pemilu menjadi faktor yang harus diantisipasi.

    “Apapun perubahan sistemnya, kami siap. Dengan kunjungan Ibu Ketua ini, kami akan memperkuat lagi struktur agar enam dapil di Kabupaten Kediri terisi penuh pada Pemilu 2029,” ujarnya menutup. [nm/ian]

  • Koster laporkan ke DPP kader PDIP tembus 230 ribu se-Bali

    Koster laporkan ke DPP kader PDIP tembus 230 ribu se-Bali

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster melaporkan capaiannya dalam konferensi daerah bahwa hingga saat ini keanggotaan mereka di Bali mencapai 230 ribu orang.

    “Realisasi kartu anggota juga berjalan dengan cukup baik, total anggota itu mencapai 230 ribu se-Bali, nanti ke depan harus ditingkatkan mencapai 500 ribu,” kata Koster di Denpasar, Sabtu.

    Dalam konferda yang juga akan menentukan Ketua DPD PDIP Bali baru itu dihadiri jajaran DPP PDIP yaitu Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Darmadi Durianto.

    Selama lima tahun lebih dipimpinnya, Wayan Koster memastikan bahwa di Bali partai moncong putih dari tingkat DPD hingga anak ranting terbentuk kuat dan kokoh.

    “Begitu juga sistem dan manajemen partai berjalan dengan sangat baik, struktur partai di Bali ini sudah sangat kuat, kemudian status kantor DPD PDIP Bali lahan seluas 10 are sekarang sudah menjadi milik DPD nilai belinya adalah Rp5,5 milyar, uangnya diperoleh dari gotong royong eksekutif dan legislatif PDIP,” ujarnya.

    Menurut politisi yang merupakan Gubernur Bali itu, kader partai merupakan tulang punggung jalannya organisasi, dituntut untuk memahami program dan tugas-tugas kepartaian di tengah masyarakat sehingga mereka diberikan pendidikan politik.

    “Pendidikan politik DPD, DPC, PAC sampai ke ranting dengan menggunakan dana partai, juga dilakukan sosialisasi haluan pembangunan Bali masa depan, dilakukan pelatihan transformasi digital dan sosialisasi monitoring perjuangan partai sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi partai semakin adaptif,” kata Wayan Koster.

    Politisi asal Buleleng itu merasa keberhasilan dalam mengelola sumber daya partai juga tercermin dari berhasilnya kader PDIP di Bali menempati posisi-posisi strategis berkat budaya kaderisasi, kekuatan organisasi, dan disiplin.

    “Maka kita berhasil menempatkan sejumlah kader di posisi eksekutif maupun legislatif, menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD se-Bali, ini perjuangan semua kecuali Kabupaten Karangasem di Pilkada 2024, kita di Bali sekarang cukup kokoh,” ujarnya.

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan bahwa untuk bisa memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029 bergantung pada kader yang mengurus organisasi di tingkat terbawah.

    Oleh karena itu DPP mendorong DPD PDIP Bali sebagai DPD pertama yang memulai menggelar konferda dan konfercab agar memilih kader-kader terbaik.

    “Supaya mereka yang masuk kepengurusan bukan hanya namanya saja tapi betul-betul aktif turun ke bawah karena yang memenangkan PDIP adalah rakyat, rakyat melihat kinerja kita, rekrut orang-orang terbaik kita harus membuka diri,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengusulkan terbentuknya Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke pimpinan DPRD Jatim.

    “Kami telah mengusulkan pansus evaluasi kinerja BUMD. Usulan itu telah disampaikan saat Pandangan Umum Fraksi Golkar pada Paripurna R-APBD 2026,” kaya Yudha kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).

    Yudha yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim mendorong BUMD Jawa Timur untuk menaikkan PAD Jatim.

    “Tahun 2025, setoran PAD dari sektor BUMD ditarget Rp470 miliar. Tahun depan ditarget Rp480 miliar. Jangan kalah dengan kontribusi BUMD di Jawa Tengah. Jawa Timur harusnya juga sanggup meningkatkan PAD melalui BUMD. Provinsi Jateng dengan komposisi BUMD yang hampir sama dengan Jatim saja sudah Rp700 miliar, setoran PAD-nya dari BUMD,” ujar Yudha.

    Dia memberikan contoh BUMD PT PWU Jatim. PWU dinilai memiliki aset yang banyak, tetapi ada anak usahanya (PT Kasa Husada Wira Jatim) yang masih kesulitan membayar gaji karyawannya sudah hampir 2 tahun.

    Selain itu, pihaknya juga berkomentar terkait besaran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Timur, yang berkurang Rp2,815 triliun menjadi Rp8,8 triliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp11,4 trilliun.

    “Belum ada orang yang memikirkan terobosan atau inovatif untuk mengatasi pemotongan dana TKD itu. Fraksi Golkar mengajak pemprov untuk meminta kepada pusat memberikan cukai baru, Cukai SKM3. Ini bisa menambah PAD Jawa Timur. Kami hitung bagi hasil cukai dari pemerintah pusat bisa naik mencapai Rp 1,5 triliun,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DMI Jakpus Silaturahmi Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Pengelolaan Masjid

    DMI Jakpus Silaturahmi Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Pengelolaan Masjid

    Kediri (beritajatim.com) – Rombongan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat melakukan kunjungan silaturahim ke Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jawa Timur, pada Jumat (17/10/2025). Pertemuan yang berlangsung di Perpustakaan Ponpes Wali Barokah itu disambut langsung oleh Ketua Ponpes KH Sunarto bersama pengurus DPD LDII Kota Kediri.

    Ketua DMI Jakarta Pusat, KH Syawaludin Hidayat, mengatakan bahwa kunjungan ke Kediri merupakan bagian dari rangkaian silaturahim dan berbagi pengalaman antar-daerah.

    “Alhamdulillah, kami bertemu dengan tokoh-tokoh di sini, termasuk Ketua DMI Kota Kediri Kanjeng Gus Abu Bakar dan KH Sunarto dari Pondok Wali Barokah. Kami datang untuk saling berbagi pengalaman. Apa yang baik dari Kediri akan kami bawa ke Jakarta, dan sebaliknya,” ujarnya.

    Menurut KH Syawaludin, setelah berkunjung ke Kediri, rombongan DMI Jakarta Pusat berencana melanjutkan perjalanan ke Jombang untuk berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari upaya memperkuat persatuan umat dan mewujudkan visi DMI untuk “memakmurkan dan dimakmurkan masjid”.

    Sementara itu, KH Sunarto menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik silaturahim tersebut sebagai ajang pertukaran wawasan dalam pengelolaan masjid.

    “Masjid menjadi syarat utama proses belajar-mengajar di pesantren ini. Karena itu, kami ingin berbagi praktik pengelolaan masjid dari aspek kebersihan, pendidikan, dan dakwah,” jelasnya.

    KH Sunarto juga mengakui adanya perbedaan sumber daya antara Kota Kediri dan Jakarta Pusat, terutama dalam hal kesejahteraan pengurus masjid. “Kami mendapat banyak inspirasi dari DMI Jakarta Pusat, terutama dalam kesejahteraan imam, muadzin, dan marbot. Kediri mungkin kecil, tapi semangat memakmurkan masjid tetap besar,” katanya.

    Ketua DMI Kota Kediri, KH Abu Bakar Abdul Jalil (Gus Abu), turut menyampaikan sambutan hangat. “Selamat datang di Kota Kediri, kota tahu takwa. Tahunya saja takwa, apalagi orangnya,” ujarnya berseloroh.

    Ia menegaskan bahwa silaturahim ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antar-pengurus masjid dan lembaga keagamaan.

    Kunjungan DMI Jakarta Pusat ke Ponpes Wali Barokah Kediri ini menjadi simbol nyata kerja sama antardaerah dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semangat ukhuwah islamiyah semakin kokoh, baik di Kediri maupun di Jakarta. [nm/aje]

  • 854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025 Megapolitan 17 Oktober 2025

    854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025 Megapolitan 17 Oktober 2025

    854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 854 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi yang digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Jumat (17/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan, ratusan personel tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
    “Pam demonstrasi wilayah Jakpus: 854 personel (Polda, Polres dan Polsek jajaran),” ujar Ruslan, Jumat.
    Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan di dua titik aksi yang berlangsung hari ini. Pertama, aksi dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) bersama beberapa elemen massa di kawasan Gambir, tepatnya di sekitar Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar).
    Sementara itu, aksi kedua digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI) di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI), Jakarta Pusat.
    Menurut Ruslan, petugas memantau situasi di lapangan dan melakukan pengaturan lalu lintas bila diperlukan.
    “Situasional. Apabila massa cukup banyak maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki mengatakan, aksi pertama digelar oleh massa dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
    Aksi tersebut berlangsung di kawasan Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), Kecamatan Gambir.
    Sementara itu, aksi kedua digelar oleh massa dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI) di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jakarta Pusat.
    “Untuk pengamanan dua aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat, kami menurunkan sebanyak 854 personel gabunganyang terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran,” ujar Ruslan, Jumat (17/10/2025).
    Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan langkah pengalihan arus lalu lintas bila diperlukan.
    “Situasional. Apabila massa cukup banyak, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,”

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

    Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI Abdul Kholik, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya meminta masukan dari para pakar dan ahli di Unissula, serta masyarakat umum terkait agenda prioritas prolegnas.

    Hal tersebut disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) Studi Empirik Tindak Lanjut Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Usulan DPD RI.

    Ia menyebutkan bahwa RUU usulan DPD yang masuk Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 berjumlah 78 RUU dari total 198 RUU.

    Rinciannya, 11 RUU usulan DPD, 59 RUU usulan DPR/DPD, dua RUU usulan DPD/pemerintah, enam RUU usulan DPR/DPD/pemerintah, 72 RUU usulan DPR, 26 RUU usulan pemerintah, dan 22 RUU usulan DPR/pemerintah.

    Pada Prolegnas 2025, kata dia, ada empat RUU yang diinisiasi DPD, yakni RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,” kata anggota DPD asal Jawa Tengah itu.

    Sedangkan untuk Prolegnas 2026, ia menjelaskan ada tiga RUU inisiasi DPD yang sedang dalam proses penyusunan, yakni RUU tentang Pemerintahan Aceh, RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan RUU tentang Bahasa Daerah.

    “Yang tiga (RUU, red.) dalam proses penyusunan dan akan segera kam juga selesaikan. Dalam proses itu kami minta masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi,” kata Kholik.

    Selain Unissula, kata dia, DPD juga meminta masukan kepada para pakar dan akademisi di sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Riau.

    Sementara itu, Dekan FH Unissula Prof Jawade Hafidz menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD terhadap Unissula sebagai salah satu tempat untuk melakukan pembahasan RUU prolegnas.

    “Kami berterima kasih karena FH Unissula terpilih sebagai salah satu tempat melakukan FGD Prolegnas peraturan perundangan undangan. Mempercayakan kami sebagai mitra,” katanya.

    Ia juga berharap peran DPD sebagai lembaga legislatif semakin diperkuat, mengingat selama ini kewenangannya kurang maksimal dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR.

    “Mengapa kewenangan DPD hanya bisa mengusulkan RUU kepada DPR. Yang mengolah dan membahas DPR, DPD baru dilibatkan lagi saat pleno,” pungkasnya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan Provinsi Jawa Timur untuk mampu menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp20 triliun dari total yang dianggarkan pemerintah Rp130 triliun.

    “KUR Perumahan Rp130 triliun, masa tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap,” katanya dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis.

    Maruarar mengatakan KUR Perumahan adalah program penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus memperkuat UMKM dan meningkatkan perekonomian nasional.

    Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini yang merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.

    Dari total plafon tersebut, sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor atau supply side dengan batas maksimal pinjaman atau plafon sebesar Rp20 miliar per kontraktor.

    Sementara sebesar Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.

    Target perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini pun merupakan target yang melonjak drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.

    “BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis, PBG (persetujuan bangunan gedung) gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Maruarar mengatakan Jawa Timur harus mampu menyerap setidaknya 15 persen dari total pagu anggaran lantaran provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.

    Saat ini, kata dia, Jatim masih berada pada posisi keempat dalam penyerapan KUR Perumahan dan tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.

    Menurutnya, dorongan penyerapan KUR Perumahan akan mampu menggerakkan ekonomi secara luas lantaran satu proyek rumah subsidi bisa menyerap sedikitnya lima tenaga kerja.

    Adanya target pembangunan 350 ribu rumah bersubsidi pada tahun ini maka nantinya akan berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.

    “Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, ada sopir truk pengangkut material, serta industri semen, keramik, dan cat yang juga terdongkrak,” katanya.

    Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Mochamad Ilyas menuturkan program pemerintah mengenai KUR Perumahan membawa angin segar bagi pengembang daerah karena selama ini kesulitan mengakses perbankan.

    “Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving,” ujar Ilyas.

    Ilyas menyebutkan dari total anggota DPD REI Jatim sekitar 600 anggota terdapat lebih dari 170 pengembang yang menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.

    Ia menjelaskan selama ini banyak pengembang kecil dan menengah memilih meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) padahal memiliki bunga lebih tinggi karena proses kredit di bank umum terlalu panjang.

    Melalui KUR Perumahan, lanjut Ilyas, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka serta adanya bunga kredit disubsidi pemerintah hingga 5 persen semakin meringankan para pengembang.

    “Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.