Kementrian Lembaga: DPD

  • Bukber dengan PSI Surabaya, Eri  Gandeng Lagi Armuji di Pilwali?

    Bukber dengan PSI Surabaya, Eri Gandeng Lagi Armuji di Pilwali?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi serta Armuji mendatangi buka bersama yang diselenggarakan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya di restoran Suzana, Dinoyo, Sabtu (30/03/2024).

    Dalam acara itu, Eri menyiratkan akan berpasangan kembali dengan Armuji untuk Pilwali Surabaya 2024.

    “Insya Allah (akan kembali bersama), kita kan ada chemistry,” kata Eri Cahyadi saat ditanya kemungkinan maju bersama dengan Armuji.

    Di hadapan awak media, Walikota Surabaya itu mengatakan jika PSI dan pasangan Eri-Armuji memiliki kesamaan dalam ide dan gagasan tentang kota Surabaya.

    Ia mencontohkan, selama masa kepemimpinannya PSI telang menyumbang gagasan dan ide serta berkolaborasi sehingga permasalahan seperti stunting hingga kemiskinan bisa turun.

    “Kita dari awal 2020 sudah memiliki cara pandang yang sama, cara berpikir yang sama. Ya semoga kita bisa berjuang bersama ya di pertarungan selanjutnya,” imbuh Eri.

    Sementara itu, Ketua DPD PSI Surabaya Erick Komala mengatakan, Eri-Armuji adalah calon paling kuat saat ini di Pilwali Surabaya 2024. PSI juga menggelar ‘karpet merah’ untuk melanjutkan kerjasama politik yang sudah dibangun sejak tahun 2020.

    “Beliau berdua orang terbaik di Surabaya. Kami berharap bisa melanjutkan kerjasama politik ini. Yang pasti kami menunggu juga calon-calon terbaik untuk kemudian bisa dibicarakan. Tapi sejauh ini Pak Eri dan Pak Armuji adalah pasangan yang paling pas,” kata Erick. [ang/beq]

  • Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Gresik (beritajatim.com) – Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik masih beberapa bulan lagi. Namun, sejumlah nama mulai muncul di permukaan. Salah satunya alumni S2 Universitas Airlangga (Unair) dr Titin Ekowati yang juga Dirut Rumah Sakit Wates Husada (RSWH) Balongpanggang.

    Selain menahkodai RSWW, ibu muda ini juga tercatat sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gresik bidang hukum serta
    aktif di beberapa kegiatan sosial, termasuk dalam kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Condrodipo

    “Iya ada beberapa parpol yang sudah mendekati. Termasuk PKB,” tuturnya, Minggu (30/03/2024).

    Meski demikian dr Titin sapaan akrabnya belum tertarik terjun ke dunia politik. Selain itu, keluarganya juga belum memberikan restu untuk bertarung menjadi pejabat publik. Ditambah lagi pertimbangan anak-anak ada yang masih kecil butuh perhatian lebih.

    “Saya konsentrasi saja untuk mengurus rumah sakit,” kata koordinator Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) wilayah Gresik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, secara terpisah Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim kepada awak media mengaku parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di Gresik sudah melakukan komunikasi politik jelang Pilkada 2024. Tetapi, belum ada nama yang mengerucut siapa yang akan diusung diajang Pilkada nanti.

    “Komunikasi sudah berjalan tapi masih dalam tahap inventarisasi siapa yang berpotensial diusung di Pilkada Gresik,” ujarnya.

    Ahmad Nurhamin mengatakan, menjelang Pilkada akan ada kejutan siapa nama yang diusung oleh partainya.

    “Kalau bupati petahana berpasangan dengan dr Asluchul Alif sudah kami prediksi dan itu bukan kejutan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan safari politik ke PKS. Selain silaturahmi, Eri juga melakukan komunikasi politik soal Pilwali 2024.

    Eri mengatakan safari politiknya ini tak hanya membahas soal pilkada, melainkan sinergi kekuatan Pemerintah Daerah sengan kader partai di DPRD Surabaya.

    “Selama ini PKS betul-betul bersinergi dengan Pemkot untuk memajukan Surabaya. Kami berharap sinergi tetap terjalan untuk kepentingan ummat jauh lebih besar dari pada pribadi kita masing-masing,” kata Eri, saat berbuka puasa bersama dengan jajaran kader PKS, di Hotel Palm Park Surabaya, Jumat (29/3/2024).

    Eri menyebut bahwa dia hanya membahas soal visi-misi yang sama untuk Kota Surabaya. Salah satunya dengan membangun Kampung Madani dengan akidah agama yang dikuatkan.

    “Ternyata apa yang saya sampaikan sama semua dengan dewan syariat pusat. Saya minta doa beliau agar Surabaya bisa wujudkan Kampung Madani,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Surabaya itu juga menyampaikan dirinya dengan PKS 100 persen punya visi-misi yang sama.

    “Kampung Madani tersambung, ini itu tersambung,, Alhamdulillah berarti semuanya bisa sama dan tujuannya untuk ummat. Ketika memiliki tujuan yang sama, dasar niatan yang sama, semoga perjuangan kita bisa bersama,” bebernya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah nanti bakal berkoalisi dengan PKS? Eri pun tak menampik jika partai PKS mau berkoalisi dengannya.

    “Kalau koalisi semuamya, makhluk bisa saling melengkapi, saling memberikan informasi, arahan dan ketemu titik itu. Tidak bisa sendiri,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPD PKS Surabaya, Johari Mustawan menyebut bahwa partainya sangat terbuka untuk berkoalisi mengusung kandidat Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) di Pilkada Surabaya, termasuk Eri Cahyadi.

    “Termasuk dengan Pak Eri (koalisi Pilwali) dengan siapapun kita terbuka selama kita punya tujuan yang sama, membuat Surabaya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, berkeadilan bagi semua warga Surabaya,” terangnya.

    Johari menambahkan bahwa nama Eri Cahaydi masuk dalam radar PKS. Sebab mempunya visi-mis yang sama dan terlebih lagi sosok Wali Kota Surabaya itu tipekal yang merangkul semua pihak.

    Meski begitu, Eri Cahyadi belum tentu masuk bursa Pilwali dari PKS lantaran harus mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Meskipun, secara umum mempunyai visi-misi yang sama.

    “Tidak ada sebuah keraguan, tetap kita dalam masalah politik ada komunikasi-komunikasi yang lebih pak Wali ini bisa menaungi semua golongan masyarakat,” pungkas dia. [asg/but]

  • KNPI Kota Kediri dan OKP Bagi Takjil serta Santuni Anak Yatim

    KNPI Kota Kediri dan OKP Bagi Takjil serta Santuni Anak Yatim

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Kediri mengisi bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah dengan berbagi takjil dan menyantuni anak yatim. Selain berharap keberkahan, bakti sosial ini juga untuk mempererat soliditas antar pengurus dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

    “Pada agenda buka bersama hari ini kita mengundang seluruh OKP di bawah naungan KNPI. Untuk mensolidkan seluruh OKP dan meningkatkan silaturahmi serta koordinasi,” terang Ketua DPD KNPI Kota Kediri Munjidul Ibad, pada Jumat sore (29/2024).

    Menurut Mas Ibad, panggilan akrab Ketua DPD KNPI Kota Kediri ini, silaturahmi sangat penting karena salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dengan santunan terhadap anak yatim dan kaum duafa yang sangat dianjurkan, terutama pada bulan puasa.

    DPD KNPI Kota Kediri dan OKP berbagi takjil

    “Sesuai hadis Nabi, agar diperpanjang usia dan diluaskan rezeki itu dengan silaturahmi. Seperti antar pengurus DPD KNPI dengan seluruh OKP saat ini. Sedangkan santunan anak yatim dan dhuafa sangat baik. Secara agama sudah jelas, barang siapa yang ingin didekatkan dengan surga, maka harus suka dengan anak yatim,” tuturnya.

    Agenda berbagi takjil tersebut berlangsung di depan Kantor KNPI Kota Kediri. Para pengurus dan OKP membagikan takjil kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa mereka. Sedangkan acara santunan dilaksanakan di dalam kantor KNPI. Rangkaian Safari Ramadhan ini pun ditutup dengan buka bersama dan sholat magrib berjamaah. [nm/but]

  • KPK: 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Belum Lapor Harta Kekayaan

    KPK: 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Belum Lapor Harta Kekayaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Jelang berakhirnya penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2023 pada 31 Maret 2024, ternyata banyak penyelenggara negara/wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan pelaporannya. Di antaranya enam menteri dan tiga wakil menteri kabinet Presiden Joko Widodo pwr Kamis (28/4/2024) kemarin.

    “Data menunjukkan masih ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya dalam rentang waktu yang sama,” ujar Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini.

    Selain itu, lanjut Isnaini, pada tingkat Gubernur, masih ada 4 Gubernur dan 5 Pj Gubernur yang belum lapor. Sayangnya, Isnaini tidak mengungkap nama-nama menteri, wakil menteri, juga para gunernur dan pejabat gubernur yang dimaksud.

    “(Padahal) skor tertinggi untuk tingkat kepatuhan LHKPN diraih jajaran Eksekutif dengan skor 94,49%,” ujarnya.

    Hal ini berbeda dengan legislatif di tingkat pusat masih rendah tingkat pelaporannya. Legislatif pusat yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, jadi posisi sampai tadi siang itu baru sekitar 29,55% yang baru lapor.

    Perlu diketahui, pada periode 2022, tingkat penyampaian LHKPN per 31 Desember 2023 sendiri mencapai 98,90% dari 371.096 Wajib LHKPN. Berdasarkan jumlah tersebut Wajib LHKPN yang sudah patuh secara lengkap melengkapi Surat Kuasa mencapai 95.88% (meningkat 0.41% pada periode yang sama di tahun lalu dengan capaian 95,47%).

    “Sekarang ini ada 407.366 wajib lapor LHKPN di tahun periodik 2023. Jumlah itu naik 371 dari tahun sebelumnya. Dari (407.366) yang sudah lapor itu sekitar 92,18% atau sebanyak 375.495 itu penyelenggara negara,” kata Isnaini.

    Dia menegaskan, LHKPN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya secara terbuka. Masyarakat juga bisa turut serta mengawasi fluktuatif kekayaan PN/WL ini.

    “Jika dirasa ada yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada KPK dengan menyertakan bukti terkait,” ujar Isnaini. [hen/but]

  • Baru 29,5 % Anggota DPR dan DPD yang Lapor Harta Kekayaan

    Baru 29,5 % Anggota DPR dan DPD yang Lapor Harta Kekayaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR dan DPD masih rendah dalam kepatuhan melaporkan harta kekayaan. Menurut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini, hingga Kamis (28/3/1024) baru 29,55% yang baru menyerahkan LHKPN.

    “Legislatif pusat ini ya terdiri dari MPR, DPR, DPD, jadi posisi sampai tadi siang itu baru sekitar 29,55% yang baru lapor,” kata Isnaini.

    Menurutnya, pelaporan LHKPN periodik tahun 2023 menjelang batas akhir pelaporan yakni pada 31 Maret 2024. “Mungkin ini karena kesibukan para anggota legislatif itu dalam pemilu kemarin jadi belum sempat melaporkan LHKPN-nya,” ujar Isnaini.

    Kemudian terkait kewajiban pelaporan LHKPN bagi para Anggota Legislatif yang baru terpilih dalam Pemilu 2024 lalu, Isnaini menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 yang salah satu poinnya mewajibkan para calon legislatif terpilih baik dari DPR, DPRD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk melaporkan LHKPN ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KPK.

    “Jika laporan sudah sesuai ketentuan, kita akan memberikan tanda terima pada para calon legislatif. Tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih untuk diusulkan namanya ke Presiden atau ke Menteri Dalam Negeri. Artinya, jika mereka tidak mendapat tanda terima dari KPK, mereka tidak diusulkan menjadi calon legislatif terpilih,” kata Isnaini. [hen/aje]

  • Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Kediri Tintus Radityo Kusumo masuk dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kediri tahun 2024. Namanya tembus dalam 10 besar bakal calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com.

    Dari total 7.068 suara, Tintus mendapatkan 89 suara atau sekitar 3 persen. Dia berada satu level dibawah pengusaha perhotelan ternama Kediri Adi Suwono yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Kediri.

    Tintus menanggapi secara diplomatis hasil polling tersebut. Menurutnya, setiap orang memiliki keinginan menjadi kepala daerah, termasuk dirinya. Tapi harus bisa mengukur kemampuan diri.

    “Saya serahkan ke masyarakat semua itu,” jawab Tintus disela agenda HIPMI Kota Kediri berbagi takjil dan buka bersama (bukber) beberapa hari lalu.

    Tintus mengaku, hanya sebatas keinginan dan belum memiliki wacana lebih serius untuk mengikuti bursa Pilkada Kediri, baik di kota maupun Kabupaten Kediri. Selain itu, belum ada satu pun partai politik yang berkomunikasi denganya.

    “Kalau keinginan ada. Pasti setiap orang ingin menjadi kepala daerah, itu ada. Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita masing-masing,” ucapnya diplomatis.

    Namun, atas nama Ketua HIPMI Kota Kediri, Tintus sebenarnya tidak ingin hanya menjadi pendukung atau sekedar penonton dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Dia merasa bangga apabila ada diantara keluarga besar HIPMI Kota Kediri bisa menjadi kepala daerah di daerahnya sendiri.

    Sekedar diketahui, polling tentang Bakal Calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com ini dibuat sejak 17 Februari 2024 pukul 17.09 WIB lalu. Polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima 7.68 suara.

    Ada ketentuan bagi peserta polling yaitu, tidak diperkenankan melakukan pemilihan berulang kali. Pemeriksaan duplikasi berdasarkan pada alamat IP pemilih. Pihak situs tidak mentoleransi setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. [nm/aje]

  • Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jatim saat ini sedang fokus menggodok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur yang diproyeksikan untuk tahun 2025-2045.

    RPJPD Jatim ini sebagai upaya untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Instruksi No. 1/2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD Tahun 2024-2045.

    Untuk itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJPD Jatim 2025-2045, Dr Sri Untari Bisowarno,M.AP., menjelaskan, bahwa visi RPJPD tersebut akan diselaraskan dengan visi pemerintah pusat perihal Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.

    “Visi RPJPD Jatim akan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yakni sama-sama memuat konsep maju dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar visi nasional dan visi daerah soal Indonesia Emas 2045 tidak berseberangan,” ujar Sri Untari kepada media usai kunjungan di Kantor Bappenas.

    Perempuan yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini menambahkan, bahwa RPJPD Jatim mengandung 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

    “Semua RPJPD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota harus mengandung angka 5, 8, 17, dan 45 sebagai perwujudan dari simbol pancasila, yang lahir pada 17 Agustus 1945. Selain itu konteks kata maju dan berkelanjutan itu juga harus ada dalam setiap elemen RPJPD,” tambahnya.

    Sementara itu, rancangan awal RPJPD Jatim turut memuat arah pembangunan Provinsi Jawa Timur yang telah dielaborasi dengan arah kebijakan per tahapan pembangunan 2025-2045.

    “Arah pembangunan Jatim akan berfokus terhadap aspek transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah pembangunan ini demi membentuk lingkungan dan SDM Jatim yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan,” jelasnya.

    Karenanya, agar proses pembahasan dan proyeksi penyusunan RPJPD ini lancar dan sesuai target, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan konsultasi dan sharing.

    “Kita bekerjasama dengan Bappenas untuk membentuk RPJPD ini, mengingat RPJPD harus ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan persamaan pandangan dengan pusat untuk bisa dikombinasikan, sehingga kita memutuskan konsultasi langsung dengan Bappenas,” pungkas Untari. [tok/suf]

  • Asperapi Jawa Timur Berbagi 2.036 Takjil dan 50 Paket Sembako

    Asperapi Jawa Timur Berbagi 2.036 Takjil dan 50 Paket Sembako

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Asperapi Jawa Timur (Jatim) merayakan Ramadhan 1445 H/2024 M dengan kegiatan rutin tahun membagikan takjil. Tahun ini, ada 2.036 takjil serta 50 paket sembako yang dibagikan ke masyarakat.

    Ketua DPD Asperapi Jawa Timur, Yusuf Karim Ungsi mengatakan bagi takjil ini sudah berlangsung sejak 2018. Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial.

    “Rutin, sejak tahun 2018, dalam rangka tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dilakukan setiap bulan Ramadhan,” kata Yusuf, Kamis 28 Maret 2024.

    Meski begitu, Yusuf menerangkan ada yang berbeda dalam kegiatan bagi takjil Ramadhan tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya takjil dibagi di jalan, maka tahun ini didistribusikan ke 26 masjid dan 4 titik jalan di Kota Surabaya.

    “Selanjutnya pada hari ini dilakukan distribusi ke 26 masjid dan 4 titik jalan di wilayah Kota Surabaya, sedangkan sembako akan didistribusikan ke beberapa panti asuhan yatim piatu,” imbuh Yusuf.

    Penyerahan donasi takjil ke pengurus masjid di Kota Surabaya oleh DPD Asperapi Jatim.

    Ketua Panitia Bagi Takjil dan Sembako, Amir Alkatiri, menyampaikan sebelum pembagian, pihaknya menggalang donasi lebih dulu. Sasarannya adalah para anggota Asperapi Jawa Timur.

    “Penggalangan donasi yang telah dibuka kepada para anggota DPD Asperapi Jawa Timur sejak tanggal 18 Maret 2024 hingga 25 Maret 2024. Dari penggalangan tersebut telah terkumpul donasi senilai Rp38 juta,” ujar Amir.

    Amir pun menyampaikan terima kasih kepada para donatur, pengurus DPD Asperapi Jawa Timur, dan panitia yang sudah membantu kelancaran program rutin tahunan ini.

    “Semoga apa yang kita lakukan di Bulan Suci Ramadhan ini tercatat sebagai amalan baik, menjadi amal jariyah, serta menjadi pemberat timbangan amal di Yaumul Mizan,” harap Amir. [beq]