Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSI Surabaya Shobikin berkomentar terkait isu partainya terkena virus korupsi. Dia bahkan membuat pengandaian yang terlalu berani dengan menyebut nabi masih memiliki dosa.

    “Ya, nabi aja masih ada dosanya kan gitu ya, tidak lepas dari salah,” ujar Shobikin kepada beritajatim.com, Rabu (3/4/2024).

    Pernyataan tersebut menanggapi kabar yang menyebut pengurus PSI Surabaya diduga terjerat korupsi bantuan politik (banpol). Kasus ini telah dilaporkan dan sedang ditangani Polda Jatim.

    Shobikin menyebut virus korupsi bisa menyelinap dimana saja, kapanpun dan kepada siapapun. Tak hanya pada PSI. Karena itu, pihaknya akan menata ulang partai sebaik mungkin. Sehingga virus korupsi di internal partai berlambang mawar ini dapat diamputasi.

    “Nah, artinya kemudian yang bisa kita lakukan bagaimana menata organisasi sebaik mungkin sehingga kemudian virus itu tidak berkembang biak kalau bisa diamputasi sejak dini sehingga tidak menjalar kesana kemari,” kata dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024).

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol. “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/suf]

  • PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik. Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan. Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia.

    Di kesempatan yang sama, Abdul Ghoni selaku Plt Sekretaris DPD PSI Surabaya menambahkan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi partai, pihaknya berkomitmen bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

    Dia juga memastikan, bahwa masalah ini tidak akan mengganggu maupun mempengaruhi kinerja partai.

    “Adanya Plt ini dalam rangka juga meneruskan dan konsen pada wilayah hukum proses itu sendiri. Jadi kita tidak dalam rangka menyudutkan atau segala macam,” tandasnya.

    Pihaknya juga menampik adanya tudingan bahwa kepengurusan sementara DPD PSI Surabaya yang baru ditunjuk oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep ini, bertujuan untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat menyelewengkan dana Banpol.

    “Yang jelas kita bertiga (Plt Ketua, Plt Sekretaris dan Plt Bendahara) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kaderisasi dan fungsi-fungsi keorganisasian partai politik di Kota Surabaya,” tutupnya. [uci/beq]

  • PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    Jakarta (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

    “Intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya KPU,” ujar Gayus Lumbuun, Selasa (2/4/2024).

    Gayus yang juga mantan Hakim Agung mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy’ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

    “Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,” kata Gayus.

    Anggota Tim PDI Erna Ratnaningsih mengatakan KPU masih memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    “Dalam hal ini ketika KPU menerima pendaftaran, KPU masih menggunakan peraturan yang lama, PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut,” kata Erna.

    Menurut dia, KPU menerima pendaftaran para capres-cawapres pada 27 Oktober 2023 tanpa mengubah PKPU Nomor 19.

    Adapun, persyaratan capres-cawapres berdasarkan PKPU Nomor 19 belum disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

    Erna mengatakan KPU baru menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 per 3 November pada tahun yang sama atau lebih dari sepekan setelah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

    “Jadi, KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian merubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024. Artinya mekanisme atau proses pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres itu, itu dilakukan melanggar hukum atau cacat hukum,” kata dia.

    “Kami dari Tim Perjuangan Proses Hukum Pemilu, dalam hal ini melihat bahwa praktik-praktik seperti ini, ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari karena nanti tahun ini kita juga akan melaksanakan pilkada atau pilgub,” ujarnya.

    Setidaknya, tim PDI memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat KPU ke PTUN pada Selasa ini.

    Tim PDI meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya.

    “Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024,” kata Erna.

    Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Dalam pokok permohonan, kami meminta bahwa majelis hakim nanti akan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Nomor 360, keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya,” kata Erna.

    “Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya serta yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024,” kata dia. [hen/but]

  • Didukung Partai Gelora Jember, Ini Respons Gus Fawait dan Anang Hermansyah

    Didukung Partai Gelora Jember, Ini Respons Gus Fawait dan Anang Hermansyah

    Jember (beritajatim.com) – Deklarasi dukungan dari Partai Gelora Indonesia dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur tahun ini mendapat respons positif dari Muhammad Fawait dan Anang Hermansyah.

    “Saya merasa mendapat surprise. Saya bahagia, jujur saja sebagai anak muda di Jember, Partai Gelora menyusul Partai Garuda memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk memperbaiki Jember ke depan,” kata Fawait, dalam sambungan telepon di hadapan kader dan pengurus Partai Gelora yang berkumpul di Kafe Sensasi, Jember, Minggu (31/3/2024) malam.

    Menurut Fawait, tidak mudah bagi sebuah partai memberikan kepercayaan kepada anak muda. “Ini mungkin iklimnya berawal dari pemilihan presiden dengan tampilnya Mas Gibran yang pada akhirnya menjadi wakil presiden,” katanya.

    Fawait menyebut Partai Gelora hebat, karena berani memberi kepercayaan kepada anak muda. “Saya bahagia dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Partai Gelora kepada kami, seorang pemuda yang lahir dan tinggal di Jember,” katanya.

    “Kepercayaan publik tentu sebuah harapan besar. Sebagai kader partai, saya pasti akan menyampaikan kepada pimpinan partai kami di Jakarta. Kami akan laporkan kepada Ketua Umum dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Fawait.

    Fawait berharap koalisi yang dibangun di level nasional bisa berlanjut hingga daerah. “Tapi bagi seorang santri, tidak elok minta jabatan, kecuali diminta. Insyaallah kepercayaan ini akan kami pegang sebaik mungkin dan langsung akan kami sampaikan kepada DPP Partai Gerindra. Tapi pada prinsipnya saya sami’na wa atho’na kepada ketua umum kami. Apapun perintahnya, kami akan menunggu arahan beliau,” katanya.

    Sementara itu, Anang Hermansyah melalui tayangan video yang diputar di hadapan kader dan pengurus Gelora Jember, berterima kasih atas dukungan itu. “Apapun yang dilakukan teman-teman Gelora saya mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya,” katanya.

    Dukungan untuk Fawait dan Anang bukannya tanpa alasan. “Kira ingin Jember maju dengan cepat. Dengan potensi Jember yang luar biasa ini, harapan kita Jember bisa melebihi kabupaten sekitarnya. Tapi Jember masih jauh. Maka syarat mutlaknya: kita harus mengubah diri,” kata Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Mardiyono [wir]

  • Said: PDIP Siap Jadi Garda Depan Bela Anak Yatim

    Said: PDIP Siap Jadi Garda Depan Bela Anak Yatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pas di hari ke-20 bulan Ramadhan 1445 H, DPD PDIP (Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan)  Jawa Timur menggelar peringatan Nuzulul Qur’an di halaman kantor DPD Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Minggu (31/3/2024) malam.

    Di acara yang digelar rutin tiap tahun itu juga dilakukan pemberian santunan, bingkisan Lebaran, dan buka puasa bersama anak yatim dan para janda. Juga ada pembagian bingkisan Lebaran bagi Satgas Cakrabuana PDIP Jatim.

    Kegiatan tersebut dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an, lalu dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 250 anak yatim dan janda yang hadir.

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah mengungkapkan, gelaran acara tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus kepedulian partai terhadap anak-anak yatim.

    Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semua bisa ikut merasakan kegembiraan dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1445 H.

    Terutama untuk anak-anak yatim, “Kami ajak mereka bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini,” kata Said.

    “Ini kesempatan bersama mereka di bulan Ramadan. Ini hak anak yatim dan para janda,” sambungnya.

    Menurut Said, sebagaimana teladan Rasulullah Muhammad SAW, PDI Perjuangan tak akan melupakan rakyat kecil. Terlebih di bulan suci ini, ada hak-hak anak yatim yang harus diperhatikan.

    “Jangan pernah ada anak yatim yang rendah diri. PDI Perjuangan akan terdepan membela anak yatim. Saya tidak ikhlas kalau ada anak yatim yang tidak terurus,” tuturnya.

    Said juga menegaskan, semboyan PDI Perjuangan sebagai partainya wong cilik bukan hanya slogan. Melainkan, juga sebuah komitmen yang akan terus mereka pegang untuk bersama dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    “Kami adalah partai nasionalis, tapi kami juga partai wong cilik, dan ini tidak akan hilang dari kami,” tegas politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

    “Maka, ini komitmen kami, seluruh pengurus partai. Kami akan selalu memperhatikan, di manapun titiknya, untuk bersama wong cilik, khususnya anak yatim dan ibu-ibu janda,” imbuh dia.

    Said menambahkan, kepedulian Partai kepada anak yatim dan kalangan dhuafa ini tak hanya di momen jelang Lebaran. Tapi juga di momen peringatan hari besar Islam dan hari keagamaan lainnya, serta pada hari-hari besar nasional seperti Hari lahir Pancasila.

    Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI Perjuangan Jatim, H Marhaen Djumadi mengatakan, di momen Ramadhan ini, PDIP Jatim menggelar kegiatan yang intinya meningkatkan religiusitas para kader Banteng.

    Berbagai kegiatan keagamaan, seperti buka puasa bersama, Salat Tarawih berjamaah dilanjutkan tadarus Al-Qur’an rutin dilakukan tiap malam.

    Di Ramadhan kali ini, kegiatan keagamaan tersebut dimulai 14 Maret hingga 6 April 2024 mendatang di Aula Megawati Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Acara tersebut diikuti kalangan santri bersama pengurus Bamusi PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Partai Gelora Dukung Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Partai Gelora Dukung Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi mendukung pasangan politisi Partai Gerindra Muhammad Fawait dan artis Anang Hermansyah, dalam pemilihan kepala daerah, November 2024.

    Dukungan itu dideklarasikan di Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Mardiyono, di Kafe Sensasi, Kabupaten Jember, Minggu (31/3/2024) malam. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember Rio Christiawan yang lebih dulu resmi mendukung Fawait – Anang juga hadir.

    Tulus menyadari, Gelora tidak memiliki wakil di DPRD Jember. “Kami belajar dalam pemilu kemarin. Tapi kami ingin mengambil peran politik. Pilkada ini harus kita gelorakan. Calon yang didukung Gelora harus memimpin Jember,” katanya dalam pidato sambutan.

    Dukungan untuk Fawait dan Anang bukannya tanpa alasan. “Kira ingin Jember maju dengan cepat. Dengan potensi Jember yang luar biasa ini, harapan kita Jember bisa melebihi kabupaten sekitarnya. Tapi Jember masih jauh. Maka syarat mutlaknya: kita harus mengubah diri,” kata Tulus.

    Menurut Tulus, diperlukan pemimpin-pemimpin muda untuk Jember agar pemerintahan berjalan lebih agresif. “Gus Fawait ini sosok anak muda yang memiliki jiwa sosial tinggi. Adabnya sangat tinggi, dan ini sangat dibutuhkan untuk Jember ke depan. Obyek pembangunan kita ini adalah pembinaan generasi yang akan bergelombang menumbuhkan Jember maju dengan pesat,” katanya.

    Tulus mengaku sudah mengenal Fawait sejak 2019. “Saat itu Bang Fachri Hamzah (Wakil Ketua Umum Gelora) datang ke Jember disambut Gus Fawait. Saat itu kepala daerah tidak menyambut. Yang menyambut Gus Fawait dan dibawa ke Pondok Pesantren Alqodiri,” katanya.

    Sementara itu sosok Anang, menurut Tulus, dibutuhkan untuk memberikan perhatian terhadap sektor kesenian dan kebudayaan di Jember. “Generasi muda belum dibina secara intensif, sehingga potensi ini sangat eman. Kalau generasi muda dibina terus, potensi itu akan muncul dengan sendirinya menjadi gelombang besar sehingga Jember sangat disegani kabupaten lain,” katanya.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Fawait – Anang, di Hotel Aston, Sabtu (23/3/2024). “Keduanya adalah sosok yang mampu karena sudah punya modal sosial. Keduanya juga putra asli daerah Jember yang selama ini sudah kita ketahui kapasitas masing-masing,” kata Ketua DPC Partai Garuda Jember Rio Christiawan saat itu. [wir]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah meminta semua pihak agar menunggu dengan sabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Capres terpilih Prabowo Subianto yang rencananya direalisasikan, setelah sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Kita bersabar karena kita menunggu proses MK seperti apa. Jangan buru-buru,” tegasnya kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

    Said menerangkan, hubungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra tidak ada masalah. Sehingga, pertemuan antara kedua ketua umum partai politik ini sangat cair.

    “Ibu Mega sebagai pemenang pileg, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres. Insya Allah jauh sebelum pertemuan itu nantinya akan didahului pertemuan oleh Mbak Puan Maharani nanti setelah keputusan MK,” pungkasnya didampingi Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Soal Pilgub, Ketua PDIP Jatim Temui Khofifah dan 2 Parpol

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim (Jawa Timur), MH Said Abdullah menegaskan, perkembangan terakhir sikap politik dari partainya terkait Pilgub Jatim 2024. PDIP mengaku sudah menemui mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan dua partai politik, Gerindra serta PAN.

    “Kalau terkait pilgub Jawa Timur kami akan realistis. Kami sudah berbicara dengan kawan-kawan parpol Gerindra, PAN, jadi total dua partai. Kami juga sudah bertemu berdua dengan Mbakyu Khofifah Indar Parawansa di suatu tempat. Kami saling berbagi, sharing information bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah ke depan,” tegasnya kepada wartawan di kantornya, Minggu (32/3/2024) malam.

    Ia jyga menegaskan jika pihaknya memiliki respek besar kepada Khofifah Indar Parawansa.

    “Karena kami, jujur saja punya respek besar ke Mbakyu Khofifah dan bagaimana Mbakyu Khofifah memandang kami. Jadi, tingkatannya pada itu,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah PDIP berpeluang besar mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Said menjawab baru melakukan penjajakan.

    “Kami tidak bicara peluang, baru penjajakan, sejauh mana pandangan Mbakyu Khofifah ke PDIP, begitupun sebaliknya. PDIP mengajak Mbakyu Khofifah 5 tahun ke depan seperti apa,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jombang belum melakukan penjaringan di tingkat internal untuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) yang digelar November mendatang.

    Meski demikian, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot menegaskan bahwa ketika tidak ada kader internal yang mumpuni, bisa jadi pihaknya mengusung kader eksternal atau dari luar.

    “Kita terbuka saja. Kalau memang di internal tidak ada kader mumpuni, bisa jadi kita usung kader eksternal atau dari luar. Alhamdulillah selama Pilbup Jombang yang didukung demkorat selalu menang,” ujar Gus Sentot saat sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024).

    Gus Sentot mengungkapkan bahwa Partai Demokrat masih mengalir. Apalagi saat ini ada keputusan MK (Mahkamah Konstiusi) bahwa anggota dewan yang maju Pilbup harus mundur. Selain itu, lanjutnya, sesuai isntruksi Ketum Partai Demokrat AHY, untuk mempertahankan komitmen KIM (Koalisi Indonesia Maju), setiap daerah harus melihat apakah ada calon dari Partai Gerindra yang di atas Partai Demokrat.

    Oleh sebab itu, saat ini Partai Demokrat melakukan komunikasi intensif dengan Partai Gerindra Jombang. “Sebenarnya kita melakukan komunikasi dengan semua partai. Tapi yang paling intensif dengan Partai Gerindra,” ujarnya.

    Gus Sentot berharap, koalisi yang dibangun demokrat di Jombang, selaras dengan koalisi di tingkat pusat dan provinsi. Yakni KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sesai dengan harapan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, agar menciptakan situasi di Jatim yang kondusif dan linear.

    “Isunya seperti itu. Koalisinya linear dengan pusat. Jadi tarungnya lebih enak. Mulai Pilpres, Pilgub hingga Pilbup. Semisal di Jatim Bu Khofifah-Mas Emil didukung Gerindra dan Demokrat, demikian juga di Pilkada (Jombang),” ujar Gus Sentot.

    Partai Demokrat Jombang tidak bisa mengusung Cabup/Cawabup dalam Pilkada 2024. Pasalnya, hasil Pileg (Pemilu Legislatif) 2024, partai berlambang bintang mercy meraup enam kursi. Demokrat kurang empat kursi untuk bisa mengusung calon secara mandiri.

    Capaian fantastis justru ditunjukkan oleh Partai Gerindra Jombang. Partai ini perolehan suara meningkat 100 persen jika dibanding pemilu 2019. Pada pemilu 2019 Partai Gerindra Jombang meraup empat kursi, namun untuk pemilu tahun ini mendapatkan delapan kursi.

    Namun lagi-lagi, partai besutan Prabowo Subianto ini juga belum bisa mengusung cabup secara mandiri. Masih dibutuhkan dua kursi lagi. Sedangkan figur dari Partai Gerindra yang santer adalah Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi.

    Gambar Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang ini bertebaran di sejumlah titik strategis. Tentu saja, gambar itu menggunakan identitas Ketua AKD Jombang. Warsubi mengenakan baju batik dan berpeci hitam.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad membernarkan bahwa saat ini sedang digagas koalisi di Jombang. Karena Partai Gerindra kurang dua kursi untuk bisa mengusung calon sendiri. Sadad hanya berharap Gerindra Jombang menjadi pioner atau kapten dalam koalisi di tingkat lokal itu.

    “Kolisinya tidak harus linear dengan pusat. Semuanya berjalan dinamis. Tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah baik dengan Golkar dan Demokrat, itu oke saja. Kalau dinamika lokal tidak mungkin ditempuh ya tidak usah dipaksakan,” ujar Gus Sadad ketika ditemui di tempat yang sama. [suf]

  • Guyub Rukun, Gus Hans Sahur Bareng Sahabat Nahdliyin Jombang

    Guyub Rukun, Gus Hans Sahur Bareng Sahabat Nahdliyin Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana guyub rukun terlihat dalam sahur bareng sahabat nahdliyin yang digelar di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024). Sekitar 150 orang hadir dalam acara itu.

    Adalah KH Zahrul Azhar Asumta atau karib disapa Gus Hans bertindak sebagai tuan rumah. Gus Hans membuka acara dengan joke-joke segar. Membeber latar belakang acara serius tapi santai itu. Gus Hans kemudian memperkenalkan salah satu tokoh yang hadir dalam kegiatan itu, Yakni Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadar.

    Nampak pula, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang Syarif Hidayatulloh atau Gus Sentot yang juga dari PP Darul Ulum. Dalam sahur bersama itu, seluruh hadirin menikmati sajian yang disuguhkan. Aneka menu terhidang.

    Suasana semakin klop ketika Gus Hans melempar kuis untuk hadirin. Bagi yang beruntung mendapatkan hadiah mulai sarung hingga smartphone. Tentu saja, forum sahur bareng ini semakin dinamis. “Acara ini untuk mencairkan ketegangan setelah Pemilu kemarian,” ujar Gus Hans.

    Kepada seluruh yang hadir, Gus Hans mengungkapkan pentingnya membangun ekonomi bagi umat. “Lima tahun lalu kita juga menggelar acara seperti ini. Mari kita hilangkan sekat-sekat politik. Untuk menuju satu titik, kita butuh banyak warna,” ujar Gus Hans.

    Gus Hans juga mengatakan bahwa sahur bareng tersebut menjadi pintu gerbang rekonsiliasi. Karena roda ekonomi harus tetap berjalan. Sosial kemasyarakat juga harus kembali ke jalan. Tanpa sekat-sekat seperti kemarin. “Mari kembali ke kehidupan nyata,” ujarnya.

    Mereka yang hadir dalam sahur bersama, lanjut Gus Hans, dari berbagai latar belakang politik. Meski semua merupakan aktivis nahdliyin. Ada pendukung capres 01, 02 dan 03. Juga dari beragam partai politik.

    “Saya ingin satu, yakni rekonsiliasi. Karena politik kita adalah politik rekonsiliasi. Lima tahun lalu, pasca Pilgub kita juga menggelar acara serupa. Rumah saya ini saya jadikan rumah rekonsiliasi,” pungkas putra dari KH Asad Umar ini.

    Sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mengapresiasi acara sahur bersama yang diinisiasi oleh Gus Hans. Menurutnya, hal itu cara Gus Hans untuk membangun keakraban. “Ini bagian dari gerakan non elektoral politik. Sangat bagus. Karena mengesampingkan aspek formalitas,” katanya.

    Sadad juga mengungkapkan bahwa sahur bersama digelar secara natural. Nah, yang lebih istimewa lagi, acara tersebut tidak digagas oleh orang yang memiliki wewenang kekuasaan. Tapi orang yang memiliki akses dan figur kuat.

    “Tentu ini sangat positif. Kalau dikemas dengan efektif, maka jauh lebih strategis dibanding yang digagas pemerintah. Saya sangat senang. Forum ini dibangun melalui keakraban,” ujar Gus Sadad, panggilan akrab Anwar Sadad. [suf]