Kementrian Lembaga: DPD

  • Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Langkah Vinanda Prameswati dalam maju Pilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri tampaknya berjalan mulus. Setelah Partai Golkar, Ketua Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu dapat dipastikan memperoleh dukungan dari Partai Demokrat.

    Hari ini, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga itu memenuhi undangan DPC Partai Demokrat Kota Kediri untuk mengikuti penjaringan sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Kediri 2024. Bersama tim, Vinanda menyerahkan berkas pendaftaran.

    Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari mengatakan, penjaringan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagaimana petunjuk DPP Partai Demokrat tentang ketentuan Pilkada 2024. Tetapi, Partai Demokrat sudah hampir pasti bersama Mbak Vinanda di Pilwali Kediri 2024.

    “Mulai dari ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bahkan, melalui perwakilan keluarga sudah bertemu langsung dengan Ketum Mas AHY. Sehingga hampir pasti Partai Demokrat Kota Kediri akan bersama Mbak Vinanda untuk Pilkada 2024,” tegas Ashari di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Kediri, pada Kamis (25/4/2024).

    Masih kata pria yang akrab disapa pak Raden ini, tahapan penjaringan sebagai pintu masuk bagi siapapun bakal calon. Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Tetapi, dengan segala kapasitasnya, Mbak Vinanda sudah intens komunikasi dengan petinggi partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

    “Yang saya sampaikan tadi. Mbak Vinanda dengan segala kapasitasnya sudah melambung tinggi sampai pimpinan kami di pusat. Sehingga mohon maaf, bukannya kami menutup diri dari lainnya. Kalau ada yang mendaftar ke Partai Demokrat, kelihatannya kesempatan bagi mereka sangat kecil,” tegas anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Pilwali Kediri 2024, diakui penghobi motor trail ini, menjadi momentum yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Partai Demokrat yang berhadap adanya perubahan di Kota Kediri. Dia menilai ada semangat bersama untuk menjadikan Kota Kediri lebih maju.

    “Kami butuh sosok calon pemimpin atau calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang itu. Allah mempertemukan kami dengan Mbak Vinanda dengan keluarganya dan akhirnya berkomunikasi bertekad untuk bersama-sama 2024-2029 memimpin Kota Kediri,” tandasnya.

    Kehadiran Vinanda di Kantor DPC Partai Demokrat, akui Ashari bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga datang bersama para Relawan Suket Teki Nusantara untuk bersilaturahmi.

    Jika Vinanda dapat dukungan Partai Demokrat dengan jumlah dua kursi DPRD Kota Kediri, maka dirinya sudah bisa memenuhi syarat untuk maju Bacawalkot Kediri. Sebab, Partai Golkar memiliki 5 kursi dan syarat bacalon maju dari jalur partai politik harus mengantongi sedikitnya 6 kursi dari partai pengusung.

    Di tempat yang sama Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan sekaligus dukungan dari Partai Demokrat. “Dukungan dan visi misi Partai Demokrat sangat bagus. Tentunya kita bisa bersama-sama mewujudkan Kediri maju,” tuturnya.

    Perlu untuk diketahui, malam sebelumnya Vinanda sowan ke rumah Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil. Dia minta doa dan restu kepada tokoh agama ternama yang akrab disapa Gus Ab itu untuk maju dalam Pilwali Kediri.

    Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri itu, Vinanda adalah sosok orang Jawa yang ‘njawani’. Gus Ab menilai perempuan pegiat sosial tersebut memiliki karakter sebagai warga Kediri yang bisa membawa nama baik daerahnya.

    “Keinginan seseorang, siapapun itu, kalau ada usaha ikhtiar lahir dan batin. Semuanya saja, niat itu akan dikabulkan,” tutur Gus Ab memberi nasehat. [nm/ian]

  • Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah figur mulai ramai dan menjadi perbincangan publik untuk menjadi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Pamekasan, November 2024 mendatang.

    Bahkan dari beberapa figur juga tampak serius dengan memasang berbagai sarana sosialisasi, mulai dari promosi melalui jejaring media sosial (medsos) hingga sarana banner beragam ukuran yang dipajang di sejumlah ruas jalan di wilayah Pamekasan.

    Hanya saja upaya mereka tentunya harus dibarengi dengan rangkaian komunikasi, khususnya dengan partai politik (parpol) untuk mengusung mereka pada pelaksanaan pesta rakyat.

    Sebab mereka tidak mungkin dapat mencalonkan diri, baik sebagai bacabup maupun bacawabup tanpa dukungan parpol. Kecuali berangkat melalui jalur independen yang tentunya membutuhkan berbagai rangkaian persyaratan.

    Terlebih sejauh tidak ada satupun parpol di Pamekasan, mencukupi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni 9 kursi legislatif. Hal itu berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, perolehan kursi parpol terbanyak maksimal hanya 7 kursi.

    Dari beberapa parpol di Pamekasan, hanya terdapat 3 parpol yang mendapatkan masing-masing sebanyak 7 kursi legislatif, yakni Demokrat, PKB dan PPP.

    Sementara PBB mendapatkan sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN.

    Kondisi tersebut tentunya mengharuskan parpol menjalin koalisi antar sesama parpol guna memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni sebanyak 9 kursi.

    Sejauh ini masih terdapat dua parpol di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk melakukan seleksi bacabup maupun bacawabup untuk Pilkada Serentak 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

    “Untuk saat ini, kami yakin semua parpol masih dalam tahap penjajakan sebelum memutuskan siapa yang akan diusung pada pilkada mendatang. Termasuk koalisi antar parpol juga demikian,” kata Nadi Mulyadi, Kamis (25/4/2024).

    Bahkan ia menilai jika figur yang sudah ambil start dan mulai mempromosikan diri dengan beragam atribut kampanye. “Jadi saat ini masih proses penjajakan, baik untuk figur yang mau diusung maupun progres koalisi antar parpol. Sebab banyaknya baliho justru belum tentu mendapatkan rekom partai,” jelasnya.

    “Namun yang pasti kalau PDI Perjuangan, tentu kami tetap tegak lurus dengan DPD (Jatim) dan DPP terkait siapa nantinya yang akan dapat rekomendasi baik sebagai Bacabup maupun Bacawabup,” pungkasnya. [pin/but]

  • Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah Ketua DPC dan DPD partai politik siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Para petinggi partai politik ini telah menyatakan kesiapannya jika diperintah oleh ketua umum.

    Berikut beberapa Ketua DPC dan DPD Partai Politik yang menyatakan kesiapannya untuk ikut kontestasi Pilwali Kota Blitar bulan Oktober mendatang.

    1. Heri Romadhon

    Ketua DPD PAN Kota Blitar ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Wali Kota andaikan diberi perintah oleh sang ketua umum. Heri Romadhon bukan nama asing bagi warga Kota Blitar.

    Politikus kawakan ini, bahkan membuat PAN bisa kembali mendapatkan kursi DPRD Kota Blitar setelah 20 tahun berpuasa. Strategi dan pengalaman politik Heri Romadhon tentu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk maju di Pilwali 2024 mendatang.

    “Prinsip sebagai kader ketika masyarakat menginginkan dan ada mandat dari partai saya siap-siap saja,” kata Hari Romadhon.

    Meski begitu untuk mengusung calon Wali Kota, PAN harus berkoalisi karena hanya mendapatkan 3 kurai DPRD di Pileg kemarin. PAN Kota Blitar dituntut untuk berkoalisi dengan partai agar bisa memenuhi batas minimal pencalonan yakni 5 kursi.

    2. Agus Zunaidi

    Ketua DPC PPP Kota Blitar ini juga menyatakan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Wali Kota Mendatang. Agus Zunaidi menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Sebagai Ketua DPC, Agus Zunaidi mengaku siap jika ditunjuk oleh Ketua Umumnya maju sebagai Wali Kota. Namun Agus Zunaidi juga menyadari bahwa untuk maju sebagai Wali Kota, PPP harus berkoalisi dengan partai lain agar batas minimal kursi terpenuhi.

    PPP Kota Blitar sendiri mendapat 3 kursi di DPRD Kota Blitar pada Pileg lalu. Artinya jika ingin mencalonkan Agus Zunaidi maka PPP wajib berkoalisi dengan partai lain untuk menambah kekurangan 2 kursi.

    “Ya tentunya kita proporsional ya kalau nanti yang gabung dengan kita itu 2 kursi ya berarti Wali Kota Kita, kalau sama-sama 3 nya nanti tinggal komunikasi bagaimana,” kata Agus Zunaidi.

    3. Syahrul Alim

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar memang disebut-sebut siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota. Namun Syahrul Alim masih menunggu keputusan pusat.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/but]

  • Ketua PAN Sumenep Daftar Bacawabup ke PDIP

    Ketua PAN Sumenep Daftar Bacawabup ke PDIP

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep, Faisal Muhlis, resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) ke PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada Sumenep 2024.

    Faisal Muhlis menyerahkan berkas pendaftaran ke DPC PDIP Sumenep didampingi sejunlah pengurus DPD PAN Sumenep. Di DPC PDIP, Faisal Muhlis ditemui oleh Ketua Desk Pilkada DPC PDIP, Zainal Arifin.

    “Mas Faisal ini merupakan pendaftar ketiga untuk bacawabup PDIP, setelah kemarin Bu Fitri dan Pak Ji Herman dari PKB juga mendaftar kesini sebagai bacawabup,” katanya.

    Ia menjelaskan, untuk penentuan cabup dan cawabup yang akan diberangkatkan PDIP Sumenep, sepenuhnya kewenangan DPP. DPC hanya sebatas menerima berkas pendaftaran untuk kemudian dikirimkan ke DPP.

    “Seandainya DPC ini diberi kewenangan sedikit saja untuk ikut menentukan siapa figur yang akan diusung PDI Perjuangan, saya pasti memilih mas Faisal sebagai bacawabup. Saya ini 10 tahun kenal dekat dengan Mas Faisal. Rekam jejaknya bagus. Tapi sekali lagi, DPC tidak punya kewenangan untuk menentukan. Itu mutlak kewenangan DPP,” tandasnya.

    Sementara Faisal Muhlis mengaku mendaftar sebagai bacawabup PDIP telah seizin DPW dan DPP PAN. Pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPW dan DPP, terkait pencalonannya sebagai Bacawabup PDIP.

    Proses pendaftaran Ketua DPD PAN sebagai bacawabup PDIP (foto: Temmy/ beritajatim)

    “Saya mendaftar sebagai bacawabup ke PDI Perjuangan sudah mendapat ‘restu’ DPW dan DPP. Ibaratnya tinggal menunggu rekomendasi tertulis saja dari DPP. PAN Sumenep tetap satu suara untuk pencalonan di Pilkada 2024,” tegasnya.

    Ia memaklumi bahwa penentuan apakah ‘lamarannya’ ke PDIP diterima atau tidak, sangat bergantung pada keputusan DPP PDI Perjuangan.

    “Yang jelas saya tidak mendaftar ke partai lain. DPD PAN hanya mengajukan satu ‘lamaran’, yakni menjadi cawabup PDI Perjuangan,” ucapnya. [tem/beq]

  • 3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana duet Khofifah Indar Parawansa-Achmad Fauzi Wongsojudo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 kian mengemuka.

    Hal ini menyusul rencana digelarnya pertemuan antara ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad dan Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji. Pertemuan tersebut disinyalir untuk membahas peta politik Jawa Timur menyambut Pilgub 2024.

    Ketika ditanya kabar itu, Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku belum mendengar desas-desus wacana tersebut. Apalagi soal rencana permuan tiga pimpinan partai PDIP, Gerindra dan Golkar.

    “Itu isu dari mana sumbernya? Stop dulu ya urusan Pilgub,” kata Fauzi sambil keheranan usai menghadiri acara kepemudaan di Surabaya, Rabu (24/4/2024) malam.

    Pri yang akrab disapa Cak Fauzi itu enggan menjawab spekulasi politik yang berkembang di Jatim tersebut.

    ‘”Mungkin teman-teman bisa tanya ke yang mau maju saja, jangan ke saya. Kok saya terus di tanyain,” canda bupati di ujung pulau Madura itu.

    Sekadar diketahui, hasil analisis direktur ARCI Baihaki Siraitj menyebutkan bahwa duet Khofifah-Cak Fauzi memang cukup realisitis dalam memimpin Jatim.

    Fauzi dinilai sebagai sosok teknokrat yang bisa membantu Khofifah untuk memajukan Jawa Timur.

    “Saya kira keduanya kalau bersanding menjadi pasangan yang saling melengkapi dalam memajukan Jawa Timur,” kata Baihaki Sirajt ketika dikonfirmasi beberapa waktu yanh lalu.

    Baihaki mengatakan, Fauzi memiliki modal sosial cukup kuat, yakni dukungan masyarakat Madura dan pesisir utara Jatim.

    Selain itu, Baihaki menilai Fauzi punya kinerja cemerlang karena berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sumenep.

    “Saya kira modal yang dimiliki cukup melengkapi. Kalau duet Khofifah-Fauzi memimpin, Jatim akan semakin bergerak kencang,” tambahnya.

    Seperti diketahui, hasil survei ARCI menyatakan Achmad Fauzi Wongsojudo yang memiliki elektabilitas 8,1 persen. Pria yang akrab disapa Cak Fauzi ini lahir dan besar di Sumenep, Madura, pada 21 Mei 1979.

    Selain sebagai Cagub, Cak Fauzi juga berpotensi maju sebagai Cawagub Jatim. Data dari lembaga survey ARCI, pada survei terbaru pada maret 2024, elektabilitas Achmad Fauzi mencapai 19,2 persen.

    Sementara itu, berdasarkan hasil survei Top of Mind bakal calon Gubernur di Pilkada Jatim 2024 yang digelar lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), nama Khofifah Indar Parawansa elektabilitasnya mencapai 41,5 persen.

    Khofifah menjadi nama terkuat, khususnya dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur. [tok/aje]

  • Genderang Pilkada Gresik, Ketua DPC Gerindra Asluchul Alif Daftar Bupati Partai Demokrat

    Genderang Pilkada Gresik, Ketua DPC Gerindra Asluchul Alif Daftar Bupati Partai Demokrat

    Gresik (beritajatim.com) – Genderang pertarungan kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gresik tahun 2024 telah dimulai. Ketua DPC Gerindra dr Asluchul Alif mendaftarkan diri pada penjaringan calon bupati dari Partai Demokrat. Dirinya calon pertama yang mendaftar di partai yang dirikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Gresik dr Asluchul Alif mengaku dirinya bersyukur bisa menjadi pendaftar pertama pada penjaringan yang dilakukan Partai Demokrat. “Kami dengan teman-teman Partai Demokrat sangat dekat karena satu koalisi pada Pilpres kemarin,” tuturnya, Rabu (24/4/2024).

    Dirinya berharap melalui pendaftaran ini bisa mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. “Semoga kerjasama yang kemarin terjalin bisa dilanjutkan di Pilkada 2024,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Ketua DPC Gerindra Gresik juga mendaklarasikan diri maju pada Pilkada Gresik 2024. “Partai Demokrat menjadi partai yang pertama membuka penjaringan maka saya disini sekaligus mendeklarasikan diri maju sebagai calon Bupati Gresik,” kata Alif.

    Ia menambahkan, tekadnya maju pada Pilkada 2024 semakin kuat setelah mendapat dorongan dari masyarakat, dan kader Partai Gerindra. “Semoga saya bisa membawa Gresik lebih maju jika diberikan amanah memimpin,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Supriyanto mengatakan, pihaknya mengaku sangat merasa terhormat dr Asluchul Alif menjadi pendaftar pertama penjaringan calon bupati. “Kerjasama yang terbangun pada Pemilu 2024 menjadi inspirasi kami untuk bisa memenangkan Pilkada Gresik 2024,” katanya.

    Sesuai arahan DPD dan DPP Partai Gerindra, koalisi Pilpres kemarin diharapkan bisa linier hingga Pilkada. “Kami sudah dapat arahan, agar bangunan koalisi pilpres bisa dilanjutkan hingga Pilkada serentak,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Sambut Menteri AHY, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong

    Sambut Menteri AHY, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong

    Surabaya (beritajatim.com) – Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono ikut menyambut kedatangan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di ruangan VIP Bandara Juanda Surabaya, Jumat (19/4/2024).

    AHY yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya adalah menyerahkan sertifikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan di Surabaya.

    Momen pertemuan dokter Agung dan AHY di ruangan VIP bandara Juanda itu terlihat cukup hangat. Setelah berbincang sejenak, putra kelahiran Banyuwangi tersebut terlihat memberikan cinderamata berupa batik tulis prada dengan motif Burung Hong dan kawung.

    Seperti diketahui, Burung Hong berasal dari mitologi China dan melambangkan kebahagiaan serta keberuntungan. Burung Hong sering digambarkan dengan detail yang indah dan warna-warna cerah, seperti merah, kuning, dan hijau. Ini melambangkan keagungan, kebijaksanaan, dan kekuatan. “Semoga Mas Menteri AHY selalu diberikan keberkahan dan keberuntungan di setiap langkahnya,” katanya.

    Sementara itu, dalam agenda kunkernya di Jatim, AHY melakukan serah terima 10 sertipikat bidang tanah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya, 5 sertipikat bidang Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Ngawi dan satu sertipikat bidang tanah di Gereja Katolik Mater Dei Kota Madiun.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengapresiasi gerak cepat menteri AHY dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat lahan rumah ibadah di Jatim.

    Menurut dia, kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan, agar seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tenang. “Kami sebagai kader Demokrat bangga dan mengapresiasi kinerja mas AHY dan jajarannya yang secara cepat menyelesaikan legalitas tanah,” katanya.

    Alumnus Fakultas Kedokteran Unair Surabaya itu mengatakan, kehadiran AHY yang turun langsung ke masyarakat dan mengecek pengurusan sertifikat tanah menujukkan komitmen dan dedikasinya kepada rakyat. “Masyarakat sangat terbantu dengan kemudahan pengurusan sertifikat,” pungkasnya. (tok/kun)

  • PDIP Awali Pendaftaran Bakal Cabup dan Cawabup di Jember

    PDIP Awali Pendaftaran Bakal Cabup dan Cawabup di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengawali pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada Senin (22/4/2024) pekan depan.

    “Kami menekankan bahwa proses penjaringan ini tanpa mahar, sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada putra-putri terbaik untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin Jember;” kata Ketua Tim Penjaringan Edi Cahyo Purnomo, Sabtu (20/4/2024).

    Pengambilan formulir dijadwalkan pada 22 April – 6 Mei 2024. Pengembalian formulir dan dokumen dijadwalkan pada 7 Mei – 16 Mei 2024. Sementara pengumuman dijadwalkan pada 27 Mei 2024.

    Semua proses administratif ini diselenggarakan di kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Supriyadi Nomor 54, Baratan, Kabupaten Jember, pada pukul 10.00 – 16.00 WIB.

    “Penjarigan ini bersifat terbuka yang artinya bisa dan boleh diikuti oleh siapapun, baik untuk anggota, kader, struktur internal PDI Perjuangan, maupun Warga Negara Indonesia di luar anggota PDI Perjuangan yang memiliki visi misi yang sama dan sejalan dengan kami,” kata Edi.

    Para bakal calon harus mengisi formulir, termasuk rekam jejak bakal calon dalam melakukan pembelaan kepada rakyat selama ini.

    “Begitu juga dengan visi misi bakal calon serta harus bersedia mengikuti seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan,” kata Edi.

    Berkas bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah diserahkan selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Berkas itu diserahkan ke DPD dan DPP Partai untuk disaring, dan kemudian bakal calon akan mengikuti fit and proper test.

    “Proses verifikasi dan validasi ini sebagai upaya kami untuk mendapatkan bakal calon yang tidak ‘bermasalah’ secara Undang-Undang,” kata Edi. [wir/beq]

  • Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Hans atau Zahrul Azhar Asumta ditunjuk oleh DPP Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Bahkan, pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul’Ulum Jombang ini sudah diundang ke DPP untuk mendapat pengarah soal itu.

    Dalam pertemuan itu, selain Gus Hans, bakal calon kepala daerah se-Indonesia yang akan diusung Partai Golkar juga dihadirkan. Termasuk menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

    “Benar, saya ditugasi oleh DPP (Golkar) untuk maju Pilkada Jombang. Pada 6 April kemarin diundang ke Jakarta untuk mendapat arahan dari Pak Airlangga Hartarta. Termasuk Mas Bobby juga hadir dalam forum itu,” ujar Gus Hans ketika dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

    Gus Hans mengungjapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya bakal calon yang diundang oleh DPP Partai Golkar. Tentu saja, Ketua Umum Jaga Nusantara (Jaringan Gawagis Nusantara) ini kaget. Karena selama ini dirinya tidak pernah berpikir untuk maju Pilkada.

    Meski demikian. pihaknya menilai Golkar adalah partai yang realistis. Artinya, partai berlambang pohon beringin ini sudah mengukur dan melakukan survei untuk menentukan calon yang bakal diusung.

    Oleh sebab itu, sebagai kader Golkar, Gus Hans menyikapi tugas itu secara bijaksana. Di antaranya akan komunikasi dengan dua pihak, yaitu DPD dan DPP Partai Golkar. Sedangkan untuk komunikasi lintas partai Gus Hans belum melakukannya.

    Pasalnya, dalam Pemilu legislatif kemarin, Golkar Jombang hanya mengoleksi lima kursi. Sehingga untuk mengusung calon dan Pilkada harus membangun koalisi. “Koalisi Pilpres kemarin sangat realistis untuk ditindaklanjuti di daerah,” ujarnya.

    Gus Hans sendiri sepertinya merespon tugas yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Karena dalam seminggu terakhir ini, baliho tokoh muda ini mulai muncul di sejumlah titik. Di antaranya, baliho dengan tema ucapan selama Hari Raya Idulfitri 1445 H yang berdiri di Jl Sukarno-Hatta Jombang.

    Meski begitu, Gus Hans mengaku belum melakukan komunikasi dengan partai partai lain. Ia mengaku butuh penyesuaian diri karena keputusan tersebut juga baru diketahuinya belum lama ini. “Kalau memasang baliho sudah,” ujarnya.

    Lantas apa arahan dari DPP Partai Golkar saat Gus Hans menghadiri undangan di Jakarta? “Normatif saja. Kami diminta bekerja untuk masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini. [suf]