Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    Sukoharjo, Gatra.com – Struktural PAN Sukoharjo berkomitmen memegang kesepakatan untuk membangun koalisi dengan Partai Golkar. Seperti diketahui, mereka menyodorkan Wiwaha Aji Santosa sebagai bakal calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024.

    Mendekati pendaftaran bakal cabup-cawabup, peta persaingan politik masih dinamis. Dinamika politik berpotensi terjadi menjelang masa pendaftaran bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus.

    Namun hingga sekarang, belum ada koalisi partai yang secara resmi mengusung pasangan calon dalam pilkada. Hampir semua partai masih melakukan penjajakan hingga tingkat pusat.

    Sekretaris DPD PAN Sukoharjo, Narno Raharjo, mengatakan, tidak ada perubahan ihwal koalisi yang dibangun dengan Partai Golkar. Poros koalisi PAN-Golkar bisa mengusung pasangan calon lantaran telah mengantongi sembilan kursi di parlemen. Syarat minimal gabungan parpol bisa mengusung pasangan cabup-cawabup minimal sembilan kursi di legislatif.

    “Kami sepakat tetap berkoalisi dengan Partai Golkar dalam Pilkada Sukoharjo. Kami juga tetap mengajukan kader internal partai, yakni Wiwaha Aji Santosa. Bisa menjadi AD 1 atau AD 2,” katanya, Rabu, (3/7/2024).

    Menurut Narno, Wiwaha merupakan salah satu kader potensial PAN Sukoharjo yang memiliki rekam jejak dan segudang pengalaman. Wiwaha pernah maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) dalam Pilkada Sukoharjo 2020.

    Bahkan dalam waktu dekat, Narno bakal berbicara empat mata dengan pengurus parpol lain untuk menawarkan figur Wiwaha.

    “Saya akan bersilaturahmi dengan pengurus PKB, dan Partai NasDem. Penjajakan politik sekaligus menawarkan figur Wiwaha kepada pengurus parpol lain,” ucap dia.

    Anggota DPRD Sukoharjo ini menyinggung soal peluang terbentuknya dua poros koalisi atau hanya satu poros koalisi yang melawan kotak kosong. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi selama dua bulan mendatang.

    “Jika mayoritas parpol yang memiliki kursi di parlemen merapat ke gerbong koalisi poros PDIP maka kemungkinan besar hanya satu pasangan calon sebagai kontestan pilkada. Ini seandainya saja, harapan kami tetap head to head atau dua poros koalisi,” terangnya.

    Sebelumnya, politikus PAN Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa mengatakan masih menunggu instruksi dari partai untuk menentukan apakah dirinya maju atau tidak sebagai bakal cabup-cawabup. Dia tak memungkiri struktural partai mendorong dirinya agar berjuang sebagai kontestas dalam Pilkada Sukoharjo.

    Namun demikian, Wiwaha tidak mempersoalkan jika dirinya urung maju sebagai cabup-cawabup.

    “Tidak maju sebagai pasangan calon bukan berarti kalah. Saya menginginkan agar calon pemimpin masa depan di Sukoharjo bisa merangkul rival politik maupun pendukungnya seusai hajatan pesta demokrasi,” tandasnya.

    556

  • Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo Dulu – Page 3

    Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo Dulu – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mneyatakan perlu menyempurnakan sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilu.

    “Bagaimana menyetopnya, apakah kita semua punya komitmen untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang politik atau termasuknya undang-undang pemilu, dan waktunya itu sekarang,” kata Doli.

    Doli menyebut kedelapan UU adalah UU Pemilu dan UU Pilkada yang hendak disatukan. Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, DPRD tidak termasuk.

     

  • Nelayan dan Pedagang Ikan di Batang Dukung Sudaryono di Pilgub Jateng

    Nelayan dan Pedagang Ikan di Batang Dukung Sudaryono di Pilgub Jateng

    Batang, Gatra.com – Sejumlah nelayan dan pedagang ikan di Pasar Roban Timur, Kabupaten Batang bersatu dan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, maju sebagai Calon Gubernur Jateng.

    Bukan hanya dukungan, nelayan dan para pedagang ikan juga siap memenangkan Sudaryono menjadi Gubernur Jateng pada Pilkada serentak 2024.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami pedagang ikan Pasar Roban Timur siap mendukung dan memenangkan Mas Dar (sapaan akrab Sudaryono) di Pilgub Jateng,” kata para pedagang Pasar Roban Timur, Batang, Rabu (3/7).

    Baca Juga: Sosok Sudaryono di Mata Menantu Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan

    Ketua DPC Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) Kabupaten Batang, Lutfiyati Muflichati yang hadir dalam acara deklarasi ini menyampaikan, dukungan dari pedagang di Pasar Roban Timur ini karena mereka ingin ada perubahan di Jawa Tengah.

    “Mereka melihat sosok Sudaryono mampu membawa Jateng yang maju dan mapan. Untuk itu mereka mendukung dan siap memenangkan Sudaryono di Pilgub Jateng,” katanya.

    Selain itu, mereka juga yakin bila Sudaryono menjadi gubernur maka kesejahteraan para pedagang segera terwujud. Mengingat, saat ini saja, Sudaryono dinilai para pedagang sudah sangat memedulikan nasib mereka.

    “Para pedagang menyampaikan saat ini saja meski belum jadi gubernur Bapak Sudaryono sudah sangat peduli kepada pedagang. Salah satunya melalui APPSI dan Papera,” ujarnya.

    Lutfiyati menegaskan dukungan dari para pedagang ikan ini sangat berarti bagi Sudaryono. Sebab, ini menandakan bahwa Sudaryono sudah menjadi simbol harapan baru bagi kelompok pedagang ikan dan nelayan di Kabupaten Batang.

    Baca Juga: Wonge Mas Dar: Warga Temanggung Cocok dengan Cagub Sudaryono

    “Kami akan merawat dukungan dari para pegadang dan nelayan dengan terus merangkul mereka dalam pembangunan Jateng apabila Sudaryono kelak terpilih sebagai Gubernur Jateng,” tegas Lutfiyati.

    Adapun Sudaryono merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Melalui APPSI Sudaryono memang kerap melakukan sejumlah langkah untuk perbaikan dan kesejahteraan para pedagang pasar. Sementara di Papera Sudaryono merupakan Ketua Dewan Pembina.

    Sebagai informasi, dukungan terhadap Sudaryono untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng diketahui terus mengalir. Bahkan, hampir semua pedagang pasar sudah memberikan dukungan kepada Sudaryono untuk maju di Pilgub Jateng.

    60

  • Setelah Relawan, Giliran Struktural Partai Gerindra Dukung Sudaryono Menangkan Pilgub Jateng

    Setelah Relawan, Giliran Struktural Partai Gerindra Dukung Sudaryono Menangkan Pilgub Jateng

    Karanganyar, Gatra.com – Struktural Partai Gerindra dari Dapil IV dan V Jawa Tengah menyatakan siap bergerak memenangkan Sudaryono di Pilgub Jawa Tengah 2024. Para kader partai bakal berkolaborasi dengan relawan, guna menaikkan popularitas dan elektabilitas Ketua DPD Gerindra Jateng itu.

    Para kader menyatakan hal itu bersamaan dengan acara tasyakuran presiden dan wakil presiden terpilih pasangan Prabowo-Gibran yang digelar Tani Merdeka, Papera, Sedulur Mas Dar dan struktural Gerindra dari Dapil IV dan V Jateng.

    “Kami struktural partai Gerindra dapil 4 dan 5 Karanganyar deklarasi mengusung bapak Sudaryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029,” papar Wawan Pramono anggota DPRD Karanganyar terpilih, Sabtu malam (6/7).

    Wawan yang juga ketua Relawan Sedulur Mas Dar Jawa Tengah ini menegaskan telah membentuk organisasi relawannya hampir merata di Jawa Tengah. Organisasi ini pioner melakukan deklarasi dukungan untuk Sudaryono menuju kursi Gubernur Jateng 2024-2029.

    “Kita maksimalkan ribuan posko yang sudah terbentuk sebelumnya untuk mengenalkan sosok Daryono. Dan pastinya kita siap all out memenangkan Mas Dar,” tandas Wawan.

    Sudaryono menurut Wawan, selain visioner, juga politisi Gerindra yang mumpuni. Seorang pengusaha muda yang sukses dan menjadi contoh positif bagi para generasi muda. Sehingga, masyarakat Jawa Tengah diminta tak ragu memilihnya.

    Menurutnya di berbagai survei, elektabilitas Sudaryono menduduki peringkat teratas dari para bakal calon gubernur (cagub) yang beredar masyarakat. Sehingga muncul berbagai isu di masyarakat termasuk kabar Sudaryono menarik diri di pencalonan Gubernur Jawa Tengah karena tawaran menjadi Wakil Menteri (Wamen) di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Tidak benar jika Mas Dar menarik diri di bursa Pemilihan Gubernur Jateng. Mas Dar masih gaspol rem blong pokoknya,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra, Adhe Eliana mengatakan setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Partai Gerindra siap memenangkan Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono sebagai gubernur.

    “Jika presiden Bapak Prabowo, maka gubernur Jawa Tengah adalah Sudaryono. Dan untuk Karanganyar, wakil bupati dari kader internal. Kami siap bertarung,” katanya.

    Dia optimis, Sudaryono akan memenangkan konstestasi Pilgub mendatang, termasuk dengan siapa pun nanti akan dipasangkan bersama Sudaryono.

    Tasyakuran dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Adhe Eliana serta caleg terpilih DPRD Jawa Tengah dari Partai Gerindra, Wagiyo Ahmad Nugroho, dan DPRD Karanganyar Sukarni dan Wawan Pramono.

    156

  • Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    sudah 26 tahun reformasi, … kita sepakat bahwa demokrasi kita harus bergeser dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial

    Jakarta (ANTARA) – “Pengalaman adalah guru terbaik,” merupakan pepatah yang semestinya selalu dimaknai dalam aktivitas demokrasi yang paling konkret dilakukan masyarakat di Indonesia, yakni dalam pemilihan umum.

    Tak terasa negara Indonesia yang sepakat untuk menerapkan sistem demokrasi ini tak lama lagi menginjak usia 80 tahun. Selama itu pula, sistem pemilu terus berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi politik.

    Walaupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru digelar lima kali sejak tahun 2004, pesta demokrasi di negeri ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1955 dengan adanya pemilu legislatif.

    Dahulu, pemilu legislatif merupakan gerbang awal untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan untuk menentukan sosok pemimpin bangsa.

    Dari beragam pengalaman yang muncul selama perjalanannya, sistem pemilu akhirnya diganti dengan sistem pemilihan secara langsung. Kini, rakyat pun bisa secara langsung memilih calon eksekutif maupun legislatif dengan mencoblos kertas berisi foto beserta nama kandidat.

    Namun seperti pepatah di awal, sistem pemilu terkini yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menyisakan kompleksitas, berdasarkan penilaian sejumlah pihak. Maka ide untuk transformasi kian berkembang, agar sistem pemilu selalu bisa disempurnakan.

    Kini, DPR RI melalui Badan Legislasi sedang menyerap masukan dari berbagai kalangan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Salah satu aspirasi yang kerap menjadi pembahasan hangat adalah untuk merevisi sistem pemilu dengan memasukkan RUU Pemilu dalam Prolegnas.

    Keserentakan

    Pemilu 2019 merupakan sejarah bagi Indonesia karena menjadi pesta demokrasi yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Dengan begitu, ada lima surat suara yang musti dicoblos oleh masyarakat di dalam bilik suara. Setelah membuka lipatan dan melipat kembali lima surat suara, tentunya mereka pun memasukkan satu per satu surat suara ke dalam lima kotak yang berbeda.

    Adanya sistem pemilu serentak merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan secara serentak dengan lima kotak.

    Pertimbangannya, MK mendorong agar pemilu serentak itu menciptakan efektivitas terhadap sistem presidensial, serta mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bertemu Diah Warih, Partai Gelora Solo isyaratkan dukung Teguh-Gage?

    Bertemu Diah Warih, Partai Gelora Solo isyaratkan dukung Teguh-Gage?

    Sumber foto: ME Sudiono/elshinta.com.

    Bertemu Diah Warih, Partai Gelora Solo isyaratkan dukung Teguh-Gage?
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 13:34 WIB

    Elshinta.com – Teka-teki arah dukungan Partai Gelora kemana mulai terjawab. Usai secara resmi melepaskan dukungan dari pasangan Respati-Astrid, kini Partai Gelora dikabarkan mendekat ke Paslon Teguh Bambang Gage. 

    Sinyalemen ini disampaikan Ketum Ormas G-Nesia Diah Warih Anjari yang ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024). Diwa sapaan Diah Warih Anjari mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pengurus Partai Gelora Solo. Perihal pertemuan itu diinisiasi oleh salah satu pengurus parpol yang juga anggota Ormas G-Nesia. 

    “Jadi anggota (Ormas G-Nesia) kita yang juga kader Partai Gelora curhat soal kondisi partai dan perhelatan pilkada Solo. Akhirnya setelah dijembatani pengurus Partai Gelora datang ke sekretariat kantor G-Nesia dan menyampaikan beberapa hal itu,” ungkap Diwa seperti dilaporkan Reporter Elshinta, ME Sudiono, Kamis (31/10).

    Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah arah dukungan Partai Gelora selepas mundur dari dukungan ke Respati-Astrid. Diwa menanyakan  secara langsung sikap politik partai non-parlementer itu tentang kemana arah dukungan Partai Gelora. Apakah tidak bersikap/netral atau mendukung paslon lain dalam Pilkada Solo ?

    “Saya langsung tanya arah dukungannya dan secara lisan disampaikan dukungan Partai Gelora Solo mengarah ke pasangan selain Respati-Astrid,” ungkap pengusaha muda ini. 

    Tangan Terbuka

    Diwa yang juga dikenal pegiat sosial menyatakan, pihaknya sejak awal menyatakan dukungan ke pasangan yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Solo.

     Apabila ada pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan kepada Paslon 01 Teguh-Bambang Gage ini maka akan diterima dengan tangan terbuka. 

    “Saat pertemuan dengan Pak Rudy (Ketua DPC PDI Perjuangan-red) juga disampaikan hal yang sama, bahwa Teguh-Gage siap menerima dukungan dari siapa saja,” tegas sosok yang juga dikenal Mbake Solo ini.

    Terpisah, Ketua DPD Partai Gelora Surakarta Sumarno saat dikonfirmasi membenarkan terkait pertemuan dirinya dan pengurus DPD Partai Gelora dengan Ketum Ormas G-Nesia. 

    “Iya betul kami bertemu,” kata Sumarno.

    Lebih lanjut Sumarno mengatakan, pertemuan itu juga membahas dukungan Partai Gelora dalam Pilkada Solo. 

    “Iya kami juga membahas arah dukungan untuk Pilkada 2024,” katanya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah Undang-Undang Politik dengan metode omnibus law. Dia menyebut harus melapor dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah itu, lanjut dia, biasanya akan dilakukan rapat antar kementerian lembaga terkait mengenai kepastian apakah UU tersebut perlu direvisi atau tidak.

    Hal tersebut diungkapkannya kala selesai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Kami Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem politik, tapi dari pemerintah saya selaku Mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihaknya masih akan mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik ini perlu disatukan sebagai paket melalui omnibus law atau sekadar direvisi per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak. Di mana, kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi dan itu nanti akan kita sampaikan hasil dari pemerintah ini kepada DPR di rapat berikutnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan alur pelaporan atau penyampaian kepada presiden, nantinya akan melalui Menko Polhukam terlebih dahulu.

    “Tapi ada dua menko ini, Menko Polkam dan Menko Kumham. Ditambah dengan biasanya Kemensetneg. Kita rapat dulu kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli, dari ahli ahli tata negara, pemerhati khusus politik,” tandasnya.

    Sebelumnya, di dalam rapat Tito menanggapi rencana DPR untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU) terkait politik dengan metode omnibus law. Tito menyebut, kementeriannya memang sedang meninjau kembali perihal sistem demokrasi, kepemiluan, serta Pilkada.

    “Kami mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada. Apakah mungkin termasuk ide dari DPR, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law,” katanya.

    Sebagai informasi, terdapat delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law, di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

    Selanjutnya ada UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut adanya investor dari Vietnam yang ingin menanamkan modalnya pada industri sapi perah. 

    “Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia,” ujar Amran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Namun, Amran masih enggan mengungkap siapa calon investor dimaksud. Dia menyebut investor dari Vietnam itu akan membuka industri sapi perah di Indonesia, namun tergantung dengan lahan yang akan disiapkan di dalam negeri. 

    Rencananya, kata dia, lahan yang akan disiapkan berada di Poso, Sulawesi Tengah. Luasnya mencapai sekitar 12.000 hektare. 

    Pada pertemuannya dengan Prabowo siang ini, Amran juga ditemani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 

    “Kalau di Sulsel ada kurang lebih 20.000 sampai 30.000 hektare. Kalteng mungkin 50.000,” ucapnya. 

    Adapun, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga memastikan investasi sudah masuk untuk sapi perah dan susu. Pemerintah disebut membereskan perizinan dan peraturan untuk investasi dimaksud. 

    “Maksudnya kalau sapinya belum masuk. Tapi kan aturannya kita bereskan, perizinannya kita bereskan, kita permudah lah baik luar maupun dalam negeri, koperasi, perorangan dan seterusnya untuk mendatangkan sapi hidup dengan investasi mereka sendiri,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu. 

    Dilansir dari situs resmi Ditjen PKH Kementan, Mentan Amran Sulaiman pada September 2024 lalu telah membawa calon investor dari Vietnam untuk meninjau lahan di Poso guna pembangunan peternakan, dairy cattle serta produksi susu. 

    “Ini [investor] merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga-sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkap Amran, dikutip dari siaran pers. 

  • RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah akan mendatangkan 2 juta ekor sapi impor atau dari luar negeri untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan mulai pada 2 Januari 2025. 

    Meski demikian, Sudaryono tidak secara spesifik mengungkap kapan sapi impor itu akan didatangkan. Dia hanya menyebut sesegera mungkin dalam kurun waktu tiga bulan pertama. 

    “Mungkin dalam tiga bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Sudaryono meluruskan bahwa bukan pemerintah yang melakukan impor dimaksud. Dia mengatakan pemerintah hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mengurangi impor daging dan susu. 

    Terkait dengan perusahaannya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menyebut sudah ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi impor itu ke Indonesia. 

    “Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” ucapnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. TNI nantinya akan dilibatkan sebagai mitra operasional. 

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program MBG bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden Prabowo. 

    “Jadi [2 Januari 2025],” ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

  • Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya harus melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal opsi merevisi sejumlah undang-undang bidang politik melalui metode omnibus law. Tito mengaku laporan ke Presiden Prabowo dilakukan setelah dirinya bertemu dengan kementerian koordinator, kementerian/lembaga terkait serta elemen masyarakat lainnya.

    “Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik. Saya selaku mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada bapak presiden,” ujar Tito di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Tito mengatakan pihaknya nanti akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini sudah terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, Tito akan menemui mensesneg untuk mengkaji opsi revisi undang-undang bidang politik melalui omnibus law.

    “Kita rapat dahulu. Kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli tata negara, pemerhati khusus politik, setelah itu opsinya iya atau tidak, seperti apa kita minta rapat terbatas,” tandas Tito.

    Menurut Tito, hasil kajian tersebut akan memastikan apakah memilih opsi revisi undang-undang politik dengan metode omnibus law atau tidak. Tito menilai pemerintah masih membuka opsi-opsi lain, seperti revisi terbatas terkait undang-undang politik.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Hal tersebut bertujuan menyempurnakan sistem politik Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilu. 

    Dalam revisi melalui metode omnibus law tersebut akan ada delapan UU yang akan disatukan, yakni, pertama UU Pemilu dan UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, tidak termasuk DPRD.

    Kelima, UU Pemda. Keenam, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau UU Pemilu Legislatif (Pileg). Ketujuh, UU Pemerintahan Desa. Kedelapan, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.