Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengecek dan menandai para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dan berhalangan hadir pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu.

    Sebelum memulai sambutannya, Presiden Prabowo yang juga Dewan Pembina GSN memanggil Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan para ketua umum partai politik, mulai dari Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan para sekjen partai koalisi Indonesia Maju.

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,” kata Prabowo.

    Setelah itu, Presiden Prabowo pun mengecek kehadiran para tokoh nasional, seperti Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Dudung Abdurachman, serta beberapa calon kepala daerah, seperti Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.

    Tidak lupa, Prabowo juga mengenalkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang lantas disambut meriah oleh para undangan yang hadir.

    “Ibu…Siti Hediati Hariyadi. Kok tepuk tangannya paling keras ini heran jadinya. Maksudnya apa?,” tanya Prabowo kepada hadirin dengan raut muka yang datar.

    Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pun langsung berdiri sambil menangkupkan tangannya di depan wajah, seraya mengucapkan terima kasih pada Prabowo.

    Prabowo juga menyebutkan banyak menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Namun, karena GSN disebutnya sebagai acara sosial, ia tidak ingin mengarah pada jabatan politis.

    Presiden pun menyebutkan satu per satu menteri tanpa jabatannya, melainkan gelar pendidikan yang diperoleh. Saat tiba giliran Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Prabowo pun berkelakar seolah tengah mencari pulpen dari kantongnya. Ia pun memberi gestur seakan menandai Menpora Dito yang berhalangan hadir.

    Selain Menteri Dito, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga berhalangan hadir, namun Prabowo telah mengetahui bahwa Amran sedang berada di luar kota.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendukung agar riset dan aplikasi tanaman obat-obatan herbal dalam mencegah dan mengatasi tumor dan kanker.

    Diharapkan dengan upaya tersebut, seluruh rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN) di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.

    “Acara ini sejalan arahan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Adapun, Hasto hadir bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning. Kegiatan itu dilaksanakan secara hybrid, dengan hadirnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, ratusan perwakilan pengurus DPC dan DPD PDIP dari seluruh Indonesia serta beberapa anggota DPR RI, salah satunya Tubagus Hasanuddin.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekadar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” lanjut Hasto.

    Megawati, kata Hasto juga secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” ujar Hasto.

    Ketika acara dimulai, Indonesia Raya dinyanyikan tiga stanza. Hal itu menjadi pembahasan oleh Hasto di dalam sambutan. Menurutnya, komitmen Ketua Umum Megawati dan PDIP itu dilatari oleh berbagai amanat yang dimaknai dari lagu kebangsaan tersebut.

    Misalnya, Hasto mengutip lirik di stanza kedua yang menyebut “Indonesia tanah muda dan kaya”. Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp400 ribu, tetapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” ucap Hasto.

    Hasto mengatakan DPP PDIP turut mendoakan bagi para penderita kanker untuk terus berjuang dan membangun semangat untuk sembuh. Ia pun bercerita pengalamannya mengalami COVID-19. Baginya, semangat untuk tetap hidup dan sembuh akan sangat banyak membantu proses penyembuhan.

    Ia melanjutkan bahwa DPP PDIP akan segera memerintahkan kepada kader-nya yang duduk sebagai kepala daerah maupun di legislatif, untuk aktif terlibat, yakni dalam kampanye sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah dan mengobati kanker.

    “Semoga rakyat Indonesia bisa mencegah dini kanker. Yang sedang menderita, kami beri spirit bahwa bisa disembuhkan dengan kombinasi obat, spirit juang, dan hidup bahagia, sehingga manusia Indonesia sempurna dapat dilakukan,” kata Hasto.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan kegiatan seminar tersebut dilakukan pasca-deklarasi Forum Kedaulatan Kesehatan. Forum tersebut sudah bergerak mengadvokasi rakyat yang kesulitan ke dokter atau rakyat yang ke rumah sakit, namun tak dilayani dengan baik.

    “Ini perwujudan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bu Mega selalu bilang menolong orang, jangan melihat latar belakangnya, termasuk perbedaan politik. Siapa pun, kalau perlu ditolong, segera ditolong,” tutur Ribka.

    Menurut Ribka, acara seminar tersebut berawal dari permintaan dari YBKN untuk PDIP terlibat mengampanyekan pengobatan kanker lewat tanaman herbal. PDIP menilai langkah tersebut penting mengingat berdasar data, 135 per 100 ribu penduduk Indonesia menderita kanker.

    “Kita itu nomor delapan se-Asia Tenggara. Menghabiskan anggaran untuk kanker saja itu Rp3,5 triliun hanya untuk mengatasi kanker. Padahal, banyak penyakit harus diatasi. Maka kita mendorong kerja sama yayasan dengan PDIP agar membantu sembuhnya pasien kanker,” ujar Ribka.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ngadu ke DPD RI, Roy Suryo & Dokter Tifa Buktikan Akun Fufufafa adalah Milik Gibran, Desak Segera Dimakzulkan

    Ngadu ke DPD RI, Roy Suryo & Dokter Tifa Buktikan Akun Fufufafa adalah Milik Gibran, Desak Segera Dimakzulkan

    GELORA.CO – Roy Suryo bersama Dokter Tifa dan sejumlah aktivis perubahan, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

    Kedatangan Roy Suryo dan aktivis perubahan ke Gedung DPD RI ini, adalah untuk mendesak memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. 

    Desakan ini disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan, buntut dari terungkapnya pemilik akun Fufufafa yang ternyata adalah Gibran. 

    Momen Roy Suryo bersama aktivis perubahan yang datang ke DPD RI, diunggah oleh akun Instagram @medsos_rame, pada Jumat, 1 November 2024.

    Dari video berdurasi 40 detik tersebut, Roy Suryo yang didampingi Dokter Tifa mengatakan, bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    Menurut Roy Suryo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah mengonfirmasi bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. 

    “Dan itu sudah dibuat di media, bahkan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan. Namun anak ini bohong, dan bilang tidak,” ungkap Roy.

    Dalam kesempatan tersebut, Roy Suryo juga menyinggung Kaesang Pangarep yang pernah mengungkapkan sosok pemilik akun Fufufafa. 

    “Tapi lucunya, adeknya Kaesang Pangarep pernah bilang bahwa akun Fufufafa itu miliknya Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang cukup lama,” sebutnya. 

    Unggahan momen Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Gedung DPD RI ini, mendapatkan beragam komentar dari warganet. Ada yang setuju, dan ada pula yang tidak. 

    Ada netizen yang menyebut, bahwa kisruh mengenai pemilik akun Fufufafa ini sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali, karena perkara lain banyak yang lebih penting. 

    “Perkara kek gitu aja ribet,, akun apaan sii memprovokasi? Penistaan agama? Sara? Isinya apa?,” tanya netizen. 

    “Urusin judol aja roy…..temen2 gua smpe jual rumh cmn buat judol, lu msih sibuk ngurusin fufufafa,” saran salah satu netizen. 

    “Bukan sibuk bantu berantas Judol malah repot ama fufufafa,” timpal netizen lainnya. 

    “Apalagi lah ROY ROY bikin gaduh numpang pansos, Indonesia udah baik baik saja, Kayak kalian ini mesti nya di pindah aja ke Negara mana kek. Yg Sok penting Padahal enggak penting,” lanjut yang lainnya.

  • Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    GELORA.CO –  Eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menjadi sorotan setelah 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Budi Ari yang juga bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online selalu berbicara soal tindak tanduk para bos judi online. 

    Setelah Budi Ari tak menjabat lagi sebagai Menkominfo dan digantikan oleh Meutya Hafid terkuak bahwa 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Bahkan mereka menerima uang puluhan juta setiap memverifikasi situs-situ judi online. 

    Budi Ari menjadi sorotan apakah terlibat menerima dana dari bos judi online? 

    Polda Metro Jaya telah berhasil membongkar siasat licik pegawai Kominfo dalam membina 1.000 situs judi online. 

    Polda Metro Jaya menggeledah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atau yang dulu Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

    Padahal, para pegawai Kementerian Komdigi itu diberi tugas untuk mengecek dan memblokir situs judi online yang kian meresahkan di masyarakat.

    Kini, polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024)..

    Diduga ada pejabat Kementerian Komdigi yang terlibat dalam “kongkalikong” situs judi online ini.

    Untuk melancarkan bisnis haramnya itu, para oknum Komdigi ini menyewa ruko untuk dijadikan kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia, Jawa Barat.

    Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau dia sudah kenal sama mereka (pemilik/pengelola situs judi online), mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Polisi sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. “Masih ada yang DPO segala macam,” ujar Kabid Humas.

    Dikutip dari Tribunnews.com, kantor satelit yang dioperasikan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdigi itu terletak di sebuah ruko di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi.

    Kantor satelit yang terdiri dari tiga lantai itu tampak sudah dipasang police line atau garis polisi. 

    Lantai satu tampak kosong, sedangkan lantai dua dan tiga terlihat puluhan komputer berjejer.

    “Iya ini (kantor satelit),” kata Kombes Ade Ary. 

    Namun, Ade Ary enggan memberi penjelasan lebih rinci perihal kasus tersebut. Pihaknya masih melakukan rangkaian pengembangan. 

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra sempat menanyakan langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut.

    “5.000 web (judi online) yang diblokir berapa?” tanya Wira.

    “Tergantung pak setelah didatakan. Tergantung, karena ada yang bisa masuk ada yang enggak,” jawab oknum pegawai Komdigi.

    Wira mendapati jawaban dari 5.000 terdapat 1.000 website yang tidak diblokir atau dengan istilah mereka dibina.

    “Biasanya 4.000 pak, 1.000 sisanya dibina,” kata tersangka.

    “Dibina? Maksudnya?” tanya Wira lagi.

    “Dijagain pak supaya tidak terblokir,” tutur oknum tersebut.

    Dari satu situs judi online yang dibina diketahui uang keuntungan sebesar Rp 8,5 juta.

    “Setiap web itu kurang lebih 8 juta setengah rupiah,” ujar tersangka.

    Artinya total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai Rp 8,5 miliar.

    Pengakuan oknum tersebut, bahwa bisnis ini dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. 

    Sosok Budi Arie Setiadi

    Dilansir dari Kompas.com, Budi menghabiskan masa kecilnya di Jakarta.

    Ia menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Kolose Kanisius di Jakarta Pusat pada 1988.

    Selepas lulus dari bangku SMA pada 1990, Budi berkuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI).

    Selama berkuliah di kampus tersebut, Budi berkiprah sebagai aktivis dan mendapat panggilan sebagai Muni.

    Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip UI pada 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995.

    Selain itu, Budi juga mendirikan dan membina membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI serta aktif di Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI.

    Penah berkarier sebagai jurnalis

    Budi juga terjun ke dunia jurnalistik ketika ia masih mahasiswa, salah satunya menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993–1994.

    Di sisi lain, Budi pernah menjalani profesi sebagai jurnalis di Media Indonesia pada 1994.

    Dua tahun setelahnya, ia bersama koleganya mendirikan Mingguan Ekonomi bernama Kontan.

    Budi menghabiskan waktunya sebagai jurnalis di media tersebut hingga 2001.

    Setelah itu, ia berpindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama.

    Di perusahaan ini, Budi sempat menduduki jabatan sebagai direktur utama pada 2001-2009.

    Budi juga mengemban tugas lain sebagai Pemimpin Umum Tabloid Bangsa pada 2008-2009.

    Kemudian, Budi melanjutkan kariernya sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Daya Mandiri pada 2010-2014 dan Direktur Utama NKR Investama sekaligus Direktur PT Sarana Global Informasi pada 2009-2014.

    Ia juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Mitra Lumina pada 2011-2014.

    Perjalanan politik Budi Arie Setiadi

    Selepas berkecimpung di dunia media dan usaha, Budi memutuskan terjun ke politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 2005-2010.

    Jabatan lain yang pernah diemban Budi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta.

    Pada Agustus 2013, Budi memutuskan mendirikan relawan Pro Jokowi alias Projo.

    Di organisasi relawan tersebut, Budi menduduki posisi sebagai pendiri.

    Budi mendirikan Projo untuk mengusung Jokowi yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    Projo terus mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hingga Pilpres 2019.

    Pada Jumat (25/10/2019), Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendampingi Abdul Halim Iskandar sebagai menteri.

    Budi menduduki jabatan tersebut selama empat tahun.

    Setelahnya, ia mengemban tugas baru sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo.

    Jokowi melantik Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru di Istana, Negara, Jakarta pada Senin (17/7/2023).

  • DPR RI Buka Lowongan Kerja 205 Tenaga Ahli, Simak Syaratnya – Page 3

    DPR RI Buka Lowongan Kerja 205 Tenaga Ahli, Simak Syaratnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengumumkan pembukaan lowongan kerja besar-besaran untuk posisi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2024 – 2029 dengan total formasi sebanyak 205 orang. 

    Rekrutmen ini menjadi peluang bagi para profesional dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman relevan untuk bergabung dan berkontribusi di lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

    Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang jadi wakil suara rakyat dan diisi oleh anggota dari berbagai partai politik yang dipilih lewat pemilu. 

    Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR ini membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) buat mengatur kebijakan dan mewakili aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

    DPR RI membuka lowongan ini untuk ditempatkan di berbagai komisi dan badan yang memiliki fokus keahlian masing-masing. Berikut adalah jurusan-jurusan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan setiap komisi.

    Persyaratan Khusus Berdasarkan Komisi dan Badan DPR RI

    DPR RI membuka lowongan tenaga ahli ini untuk ditempatkan di berbagai komisi dan badan yang memiliki fokus keahlian masing-masing. Berikut adalah jurusan-jurusan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan setiap komisi:

    Komisi I: Ilmu Politik, Hukum, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi, dan bidang-bidang lain terkait pertahanan dan keamanan.
    Komisi II: Ilmu Pemerintahan, Statistik, Kependudukan, Tata Ruang, dan Kearsipan.
    Komisi III: Ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia, Kriminologi, serta bidang komunikasi.
    Komisi IV: Ilmu Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Peternakan, dan Pangan.
    Komisi V: Teknik Sipil, Arsitektur, Geofisika, Transportasi, serta Keantariksaan.
    Komisi VI: Ekonomi, Akuntansi, Bisnis, dan Administrasi Niaga.

  • Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mendukung rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang politik, khususnya undang-undang kepemiluan, dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    “Karena pada dasarnya, banyak aturan di dalamnya yang seharusnya sama seperti pemilihan legislatif semua sama kan di setiap tingkatan,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Lia juga menyoroti kesamaan aturan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan secara lebih terintegrasi.

    Sejak dirinya masih menjadi bagian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berbagai undang-undang pemilu telah diusulkan untuk digabung dalam satu kodifikasi undang-undang.

    Lia juga menyoroti benang merah antara Undang-Undang Partai Politik dengan UU Pemilu. Ia mengatakan banyak aturan di partai politik yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pemilu.

    “Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif,” ucap dia.

    Dengan demikian, ia sepakat terhadap usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    Adapun delapan undang-undang yang akan direvisi dengan metode omnibus law, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Karanganyar, Gatra.com- Ilyas Akbar Almadani, caleg terpilih Partai Golkar pada Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar mengundurkan diri. Ia memilih melaksanakan tugas dari parpolnya untuk mencalonkan bupati daripada mengisi kursi anggota DPRD karanganyar periode 2024-2029.

    Pengunduran diri Ilyas sebagai caleg terpilih diunggahnya di story Whatsapp pada Rabu pagi (3/7). Surat bermaterai bertandatangan dirinya ditujukan ke Ketua DPD II Partai Golkar Karanganyar yang tak lain dirinya sendiri. Surat itu dikirim ke KPU Karanganyar agar ditindaklanjuti segera. Pengunduran dirinya sebagai calon terpilih anggota DPRD Karanganyar periode 2024-2029 merupakan syarat mendaftar calon bupati pada Pilkada di KPU.

    “Surat itu jelas. Saya diberi penugasan partai untuk maju Pilbup sebagai calon bupati. Untuk itu, saya mundur jadi calon anggota terpilih DPRD Karanganyar 2024-2029,” katanya, Rabu (3/7).

    Surat itu komponen KPU untuk mengurus pelantikan anggota DPRD terpilih ke Kemendagri.

    Ketua KPU Karanganyar, Daryono mengaku belum menerima surat dari Ilyas. Meski demikian, hal itu sah-sah saja diusulkan partai. Sebagaimana PDIP memundurkan tiga calon terpilih.

    Jika syarat undur diri ilyas memenuhi ketentuan, ia segera menggelar pleno perubahan SK calon terpilih. Kemudian nama-nama calon terpilih anggota DPRD periode 2024-2029 dikirim ke Kemendagri untuk proses pelantikan.

    Nama-nama itu sudah termasuk pengganti kursi DPRD yang ditinggalkan Ilyas. Sesuai aturan KPU, pengganti Ilyas adalah peraih suara terbanyak di bawahnya dalam dapil yang sama. Ilyas pada Pemilu 2024 meraup 9.321 suara. Dibawahnya sebanyak 4.964 diraup Hj Siti Komsiyah yang tak lain ibundanya sendiri.

    “Proses di Kemendagri untuk pelantikan sudah harus selesai sebelum anggota terpilih dilantik DPRD Karanganyar pada 28 Agustus 2024,” katanya.

    197

  • LKPI: Elektabilitas Elly Lasut dan Jan Maringka Bersaing Ketat

    LKPI: Elektabilitas Elly Lasut dan Jan Maringka Bersaing Ketat

    Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Togu Lubis, mengatakan, elektabilitas Ketua DPD Partai Demokrat, Elly Engelbert Lasut, dan mantan Jamintel Kejagung, Jan Samuel Maringka bersaing ketat di papan atas bursa bakal calon (balon) gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

    Togu dalam keterangan pada Rabu, (3/7), menyampaikan, berdasarkan hasil survei dengan simulasi terbuka yang dilakukan pihaknya, elektabilitas Elly Lasut dan Jan Maringka terpaut tipis. Elly meraih 29,7% dan Jan Maringka 27,9%.

    Setelah Jan Maringka, yakni Christiany Eugenia Paruntu 9,3%, Steven Kandouw 8,1%, Yulius Selvanus Komaling 4,6%, Tatong Bara 3,2%, Vicky Lumentut 2,2%, dan Carlo Tewu 2,1%. Sedangkan agka responden yang tidak memilih cukup tinggi, yakni 12,9% dari 1.590 orang.

    Togu menyampaikan, demikian juga ketika dilakukan simulasi 5 nama dengan pertanyaan tertutup, hasilnya Elly dan Jan Maringka tetap bersaing ketat di urutan atas, yakni masing-masing 32,7% dan 31,8%.

    Sedangkan untuk 3 nama lainnya yang disodorkan sebagai bakal calon gubernur Sulut, yakni Steven Kandouw 15,1%, Yulius Selvanus Komaling 6,7%, dan Christiany Eugenia Paruntu 4,3%. Adapun jumlah responden tidak memilih atau menjawab turun ke angka 9,4%.

    “Namun dalam survei LKPI menemukan bahwa tingkat akseptabilitas atau penerimaan masyarakat sebagai calon gubernur Sulawesi Utara, Jan Samuel Maringka paling tinggi dengan angka 76,7%,” ujarnya.

    Untuk urutan kedua untuk akseptabilitas, kata Togu, yakni Elly Lasut sebesar 68,3%. Selanjutnya Steven Kandouw 58,7%,Yulius Selvanus Komaling 48,9%, dan Christiany Eugenia Paruntu 43,8%.

    Togu menjelaskan, pihaknya melakukan survei pada 20–28 Juni 2024 di 11 kabupaten dan 4 kota di Sulut dengan melibatkan 1.590 warga yang sudah memiliki hak pilih pada pemilu 2024.

    Penarikan sampel sebanyak 1.590 orang tersebut, ujar Togu, menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error +/-2,46% dan tingkat kepercayaan 95%.

    54

  • PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari Koalisi Kebersamaan Kabupaten Karanganyar yang dibentuknya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi yang dibentuk untuk memenangkan Pilbup Karanganyar, Jateng ini dianggap stagnan serta tanpa progres.

    Padahal, PKB tak punya banyak waktu memasangkan kadernya di posisi calon wakil bupati ke parpol mitra koalisi menjelang pendaftaran di KPU.

    Sekretaris DPC PKB Karanganyar, Offi Hartanto, mengatakan, tak lagi mengharapkan hasil menggembirakan dari Koalisi Kebersamaan. Di koalisi ini, PKB tak menemukan pergerakan signifikan untuk mengusung calon bupati-wakil bupati.

    “Kurang dari dua bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Di Koalisi Kebersamaan, dua kader PKB yang maju pada Pilbup tak segera diusung,” kata Offi di DPRD Karanganyar, Rabu, (3/7).

    Khawatir PKB bakal ketinggalan jika terus-terusan berada di Koalisi Kebersamaan, maka parpol ini mengambil sikap tegasnya. Selain hengkang dari koalisi tiga parpol itu, PKB juga blak-blakan bergantung PDI Perjuangan.

    Pada masa penjaringan cabup cawabup di PDI Perjuangan, PKB menandatangani MoU dengan parpol berlambang banteng moncong putih itu untuk nge-gas berasama memenangkan pilbup. Asalkan, satu dari kader PKB dipasangkan dengan calon bupati dari PDI Perjuangan. Dua nama kader PKB yang disodorkan adalah Ketua DPC PKB Sulaiman Rosjid dan Pimpinan Dewan Syuro DPC PKB Toni Hatmoko.

    “Bersama PDI Perjuangan, PKB sudah jelas. Ada MoU yang kita teken bersama. Namun kalau di Koalisi Kebersamaan, enggak ada perkembangan sama sekali,” kata Offi.

    Ia mengatakan, hanya rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang diharapkannya membawa kader PKB memenangkan Pilbup. Ia menyudahi harapan yang sama di kubu Golkar yang notabene sudah memiliki format koalisi bersama Demokrat yang mengusung Ilyas Akbar Almadani (Ketua DPD II Golkar Karanganyar) bersanding dengan cawabup Tri Haryadi (Ketua DPC Demokrat Karanganyar).

    “Ilyas-Tri Haryadi sepertinya sudah enggak bisa diubah. Maka, Toni atau Sulaiman harus bisa maju jadi wakil mendampingi calon bupati dari PDIP,” katanya.

    Ketua Tim Penjaringan Cabup Cawabup PKB, Tiara Puspitasari, mengatakan, belum ada komitmen apapun yang disepakati di Koalisi Kebersamaan. Sehingga, PKB merasa tak perlu pamit secara administratif di koalisi itu.

    “Kita tinggalkan koalisi kebersamaan karena ingin tetap solid dengan PDI Perjuangan. Dulu kita ngikut ke koalisi kebersamaan agar kader kita, yakni Sulaiman Rosjid dan Toni Hatmoko diusung jadi calon. Eh malah enggak,” katanya.

    Ketua Dewan Syuro DPC PKB Karanganyar, Muh Irsyam, mengatakan, mendukung parpol manapun asalkan mampu mengusung Sulaiman Rosjid atau Toni Hatmoko di pencalonan kepala daerah.

    “Siapapun yang bawa (kader) PKB jadi wabup, akan saya bela,” singkatnya.

    151