Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Profil Calon Wali Kota dan Wakil di Pilkada Tangerang Selatan, Siapa Bakal jadi Tangsel 1?

    Profil Calon Wali Kota dan Wakil di Pilkada Tangerang Selatan, Siapa Bakal jadi Tangsel 1?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan telah menetapkan dua pasangan calon yang akan berlaga dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel 2024.

    Kedua pasangan ini akan bertarung di Pilkada Tangsel pada 27 November 2024.

    Kedua paslon tersebut adalah Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, dan Ruhamaben-Shinta Wahyuni Chairuddin.

    Berikut profil lengkap dari calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali kota Tangsel

    1. Benyamin Davnie

    Drs. H. Benyamin Davnie lahir 1 September 1958 adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021.

    Dia juga mantan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode mendampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany yang menjabat sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021.

    Dilansir dari laman ICW, Benyamin Davnie, akrab disapa Bang Ben memulai karirnya dengan menjabat sebagai Staff Pelaksana dan Kasubag Kependudukan kabupaten Tangerang.

    Tahun 1988, Benyamin terpilih sebagai Camat Ciledug Kabupaten Tangerang. Lalu pada tahun 1991, dia menjadi Kepala Bagian Humas Kabupaten Tangerang, selanjutnya  pada tahun 1993 dan 1995, dia terpilih sebagai Camat untuk daerah Cisoka dan Tigaraksa.

    Sepanjang tahun 1998 – 2002, Benyamin Davnie menjabat Kabag Tata Pemerintahan Kab. Tangerang, Kabag. Bina Wilayah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Asisten Daerah Tata Pradja (ASDA 1), Kepala BAPEDA Kabupaten Tangerang.

    Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, dia pernah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Banten 2006 sebagai calon wakil gubernur namun kalah.

    Pendidikan

    SDN 6 Tangerang (1970)
    SMPN 6 Tangerang (1973)
    SMA Negeri 1 Tangerang (1976)
    S1 (sarjana) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang (1982)
    Karier
    Tenaga Kerja Sukarela Pemkab. Tangerang, tahun 1980
    Staf Pelaksana pada Pemkab.Tangerang, tahun 1983
    Kasubag Kependudukan Bagian Pemerintahan Kabupaten Tangerang, tahun 1986
    Camat Ciledug dan Cisoka Kabupaten Tangerang, tahun 1988
    Kepala Bagian Humas Kabupaten Tangerang, tahun 1991
    Camat Cisoka Kabupaten Tangerang, tahun 1993
    Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tahun 1995
    Kabag. Tata Pemerintahaan Kabupaten Tangerang, tahun 1998
    Kabag. Bina Wilayah Kabupaten Tangerang, tahun 1999
    Kabag. Organisasi Kabupaten Tangerang, tahun 2002
    Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, tahun 2003
    Asisten Daerah Tata Pradja (ASDA 1) Kabupaten Tangerang, tahun 2004
    Kepala BAPPEDA Kabupaten Tangerang, tahun 2005
    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, tahun 2011
    Walikota Tangerang Selatan, tahun 2021 – sekarang

    2. Pilar Saga Ichsan

    Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars. adalah politikus asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021.

    Dilansir dari laman resmi ICW, Pilar Saga Ichsan adalah seorang arsitek, pengusaha dan politisi Indonesia. Pilar aktif di Klub Sepak Bola Perserang, Karang Taruna Provinsi Banten, Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Banten. Selain itu, dia juga menjadi pimpinan di organisasi seperti di DPP Mahasiswa Pancasila sebagai Ketua Umum dan di DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) sebagai Ketua Harian.

    Pilar Saga adalah bagian dari keluarga Ratu Atut di Banten. Dia merupakan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Ratu Tatu adalah adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan dua periode Airin. Dengan demikian, Pilar tak lain keponakan Ratu Atut dan Airin. 

    Pada pertarungan Pilkada Tangsel 2020 Pilar Saga maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel mendampingi Benyamin Davnie.

    Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan diusung oleh partai Golkar, dan tahun ini mereka kembali mencalonkan diri menjadi Cagub dan Cawagub.

    Profil

    Nama: H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars.
    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 14 Mei 1991

    Agama: Islam
    Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten

    Pendidikan Terakhir: S2
    Pekerjaan:

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2025

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
    M.Ars
    2016
    2021

    2
    S1
    UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
    S.T
    2008
    2013

    3
    SMA
    SMAN 3 BANDUNG
    –
    2005
    2008

    4
    SMP
    SMPN 5 BANDUNG
    –
    2002
    2005

    5
    SD
    SDN BANJARSAR 05 BANDUNG
    –
    1996
    2002

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
    MONASH COLLEGE MELBOURNE, AUSTRALIA
    2015
    2016

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Australia – indonesia youth association
    Anggota
    2015
    2016

    2
    Osis LIV SMAN 3 Bandung
    Wakil Ketua Divisi III
    2006
    2007

    3
    Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur UNPAR
    Anggota Divisi Kesejahteraan
    2010
    2011

    4
    Klub Sepakbola PERSERANG Banten
    Ketua Umum
    2016
    2024

    5
    DPP Mahasiswa Pancasila
    Ketua Umum
    2016
    2024

    6
    PD Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    7
    Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    8
    FOSBBI Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    9
    PSSI Asprov Banten
    Exco
    2020
    2023

    10
    Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten
    Anggota
    2017
    2024

    11
    Bandung Karate Klub Provinsi Banten
    Ketua Dewan Penasehat
    2019
    2024

    12
    Perhimpunan Pejelajah Alam Jamadagni Bandung
    Ketua MPA
    2019
    2024

    13
    Federasi Arum Jeram Indonesia Kota Serang
    Ketua
    2019
    2024

    14
    PERBAKIN Kota Serang
    Wakil Bendahara
    2017
    2021

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Elemen Masyarakat Jawa Timur mendukung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU-XII/2024 soal netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. Mereka menyebut putusan itu adalah bentuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Nomor 136/PUU-XII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 14 November 2024, mengatur sanksi pidana bagi pejabat daerah, anggota TNI, dan Polri yang terbukti tidak netral dalam pilkada.

    Salah satu deklarator yakni Ketua Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur, Dr.Ir. Daniel Rohi mengatakan, Keputusan MK menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada. 

    “Keputusan ini lahir sebagai respons atas berbagai laporan dan temuan terkait keterlibatan oknum pejabat daerah,ASN dan aparat kepolisian dalam mendukung kandidat tertentu, yang berpotensi  mencederai asas keadilan,integritas demokrasi, dan netralitas pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Dia menilai bahwa keputusan itu menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar demokrasi adalah lembaga Negara yang bermartabat dan berwibawa dalam menjaga tegaknya konstitusi, memastikan keadilan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

    “Kami menilai bahwa keputusan MK sangat relevan dan kontekstual serta mendapatkan momentum yang sangat tepat, sebagai upaya nyata memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Guru Besar Unair Prof. Dr. Hotman Siahaan menegaskan, langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang berkualitas yakni, bersih, transparan, dan berkeadilan.

    “Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka Kami selaku perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil, dengan ini menyatakan sikap dan komitmen mendukung putusan MK tersebut,” tegasnya.

    Dekalarasi diikuti oleh  puluhan orang dari kalangan seperti para guru besar, tokoh agama, akademisi, politisi, aktivis, budayawan dan pimpinan elemen relawan, beberapa tohkoh yang ikut hadir dan memberikan dukungan.

    Diantaranya nampak Prof. Dr. Hotman Siahaan Guru besar emeritus dari FISIP UNAIR,Prof. Dr. Daniel M. Roshid, Prof. Ir. Johan Silas, selaim itu ada aktivis dan pelaku usaha yakni Dr. Alim Basa Tualeka, wartawan senior Dr. Dhiman Abror, tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub), Ketua DPD Hanura Jatim Yunianto Wahyudi, Ronny Mustamu Sekretaris Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur,   serta  beberapa wakil pimpinan elemen relawan seperti Heru Purnomo dan Ibu Megawati

    Deklarasi dukungan dibacakan secara tegas oleh tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub, Surabaya). Beberapa point tuntutan juga disampaikan dalam dukungan tersebut yakni ; 

    1. Mengapresiasi MK sebagai lembaga negara yang responsif,bermartabat dan berintegritas dalam menjaga konstitusi dan memajukan demokrasi yang adil dan berintegritas.

    2. Mendukung sepenuhnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pentingnya netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini menegaskan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan

    3. Mendesak agar seluruh pihak untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan MK sebagai wujud penghormatan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia.

    4. Berkomitmen menjaga integritas demokrasi, dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan ASN dan aparat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.

    5. Mendorong pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi keputusan MK di tingkat pusat hingga daerah.

    6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang damai, jujur, adil, dan bebas dari tekanan atau intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    7. Mendesak adanya tindakan tegas dengan memproses secara hukum dari pihak yang berwewenang, terhadap setiap pelanggaran yang melibatkan ASN dan aparat, guna memastikan netralitas tetap terjaga dan demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

  • DPD minta pemerintah perkuat pengawasan AMDAL dan TJSL usaha tambang

    DPD minta pemerintah perkuat pengawasan AMDAL dan TJSL usaha tambang

    Pemerintah pusat perlu mengawasi secara ketat dan konsekuen pelaksanaan AMDAL setiap perusahaan tambang…

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Graal Taliawo mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan tambang demi menjaga kesejahteraan warga sekitar.

    Selama masa kunjungan pengawasan pada 29 Oktober-17 November lalu, ia menerima banyak keluhan dari masyarakat dari tiga kabupaten di Maluku Utara, yakni Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan, terkait deforestasi akibat meningkatnya aktivitas tambang sehingga memicu munculnya banjir rob.

    “Pemerintah pusat perlu mengawasi secara ketat dan konsekuen pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap perusahaan tambang dan pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi turunan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk setiap perusahaan tambang,” ujar Graal Taliawo, di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan bahwa masyarakat dari 10 desa di Halmahera Timur menolak aktivitas suatu usaha tambang, karena dianggap tidak konsekuen melaksanakan AMDAL dan mengorbankan kehidupan warga.

    Selain itu, terdapat pula persinggungan lahan antara cagar alam dan wilayah masyarakat adat dengan lahan pertambangan di Halmahera Timur.

    “Area hidup masyarakat adat seperti Suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur beririsan dengan lahan pertambangan, sehingga pemerintah pusat bersama DPR dan DPD perlu merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dengan segera,” kata Graal.

    Ia pun meminta pemerintah pusat untuk mengkaji dan mengevaluasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tegas mencabut IUP suatu usaha tambang jika terbukti melanggar peraturan.

    Untuk mengoptimalkan manfaat dari maraknya pembukaan usaha tambang tersebut, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan pusat pelatihan dengan biaya yang terjangkau bagi warga yang berminat bekerja di industri pertambangan, mengingat mata pencaharian utama masyarakat Maluku Utara adalah pertanian dan perikanan.

    Meskipun begitu, Graal mengimbau masyarakat untuk tetap menggiatkan dan tidak meninggalkan sektor pertanian dan perikanan karena dapat menyebabkan produksi pangan menurun.

    Saat ini pun dua sentra produksi beras di Subaim, Halmahera Timur, dan Kao, Halmahera Utara, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras seluruh masyarakat Maluku Utara.

    Padahal tidak hanya pertambangan, sektor pertanian dan perikanan dapat pula menjadi fokus hilirisasi pemerintah sebagai sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis pada pemberdayaan warga melalui komunitas.

    Hal tersebut terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang juga merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Penampakan Awal Mobil Dinas Komeng sebagai Anggota DPD, Masih Belum Final

    Ini Penampakan Awal Mobil Dinas Komeng sebagai Anggota DPD, Masih Belum Final

    Jakarta, Beritasatu.com – Penampakan awal mobil dinas Komeng sebagai anggota DPD mulai sedikit terkuak. Mobil itu tinggal sedikit lagi masuk tahap finalisasi agar bisa dgunakan Komeng dalam menjalankan aktivitasnya sebagai anggota DPD.

    Penampakan awal mobil yang aslinya Daihatsu Gran Max itu diketahui melalui unggahan akun Instagram @autologi. Diketahui Autologi merupakan bengkel modifikasi yang dipercayakan Komeng untuk merombak Daihatsu Gran Max menjadi mobil GMC The A Team.

    “Kita udah kelarin GMC alias Gran Max Custom. Mobil ini dibuat tiga bulan untuk Bang Komeng. Mobil ini untuk DPD. Tapi memang ada beberapa aksesorisnya yang belum selesai,” ujar Yogie Ramadha, Direktur Autologi Artwork Indonesia melalui akun Instagram @autologi yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (21/11/2024).

    Komedian Alfiansyah alias Komeng yang baru dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 memodifikasi Gran Max miliknya menjadi GMC (Gran Max Custom) Vandura Mini Version. – (Instagram Autologi/Komeng/-)

    Ia mengatakan beberapa bagian yang belum selesai adalah bagian gril mobil. Pasalnya di bagian itu Komeng ingin memasang lampu jenis khusus berikut rotator. Begitu juga dengan breket pelat nomor yang akan dibuat khusus.

    Yogie Ramadhan mengatakan dalam waktu dekat mobil tersebut akan selesai. Apalagi hampir seluruh bagian mobil sudah berhasil dibuat.

    Misalnya interior mobil yang berubah total dibanding Daihatsu Gran Max biasa. Begitu juga dengan eksterior mobil yang badannya kini dibuat lebih lebar.

    Begitu juga dengan bagian kaki-kaki mobil yang sudah diganti agar terlihat lebih gagah. Pemasangan ban berukuran besar dibuat makin mencolok dengan velg desain khusus.

    Komedian Alfiansyah alias Komeng yang baru dilantik menjadi anggota DPD memodifikasi mobil Gran Max ala The A Team. – (Instagram/Instagram)

    “Mobil ini sudah full convert dari muka depan hingga bagian lainnya,” jelas Yogie Ramadhan.

    Sebelum diserahkan ke Komeng, Autologi juga telah mencoba mobil dinas tersebut ke jalan. Hal itu dilakukan agar mobil dinas Komeng tersebut benar-benar bisa dikendarai dengan nyaman untuk kegiatan harian.

    “Diuji supaya tahu apakah nyaman dipakai hingga menemukan masalah-masalah yang terjadi akibat modifikasi,” terangnya.

    “Nanti kita lihat bentuk full-nya nanti,” pungkas Yogie Ramadhan. 

  • Sebulan Resmi Dilantik: Prabowo Wajibkan Maung, Gibran Bikin Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Sebulan Resmi Dilantik: Prabowo Wajibkan Maung, Gibran Bikin Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (presidenri.go.id)

    Esposin, JAKARTA — Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2044).

    Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    Promosi
    Dirut BRI Raih Penghargaan The Best CEO Ajang TOP CEO Indonesia Awards 2024

    Sebulan pasca-dilantik sejumlah program dan kebijakan diambil dan dilakukan keduanya. Di awal pasca-pelantikan, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusif yang dikutip pada Senin (28/10/2024) via Bisnis.com.

    “Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo. 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

    “Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI, Polri,” ucap Prabowo. 

    Tak hanya itu, Mantan Menteri Pertahanan itu mengungkapkan bahwa keinginan ini memang sudah dia cita-citakan dari kecil.

    “Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang presiden,” ucap putra ekonom dan mantan menteri Sumitro Djojohadikusumo itu.

    Saat berita ini ditulis, Kamis (21/11/2024), Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, antara lain, Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala Negara berangkat pad Jumat (8/11/2024) dan dijadwalkan pulang kembali ke Tanah Air pada Sabtu (23/11/2024).

    Lapor Mas Wapres

    Sementara, Wapres Gibran membikin layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” yang ddiluncurkan di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengatakan bahwa Wapres Gibran menginginkan adanya laporan berkala terkait aduan warga yang diterima oleh tim Sekretariat Wakil Presiden.

    Menurut Sapto, kanal pengaduan “Lapor Mas Wapres” ini diluncurkan untuk membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan, aduan hingga aspirasi kepada pemerintah.

    Dalam prosesnya, tim Setwapres akan mengumpulkan seluruh pengaduan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut.

    Masyarakat yang sudah mendapat nomor ID atas laporan mereka dapat meninjau progres pengaduan melalui kontak WhatsApp yang sudah tertulis, yakni di nomor 081117042207, atau melalui situs resmi setwapreslapor.go.id.

    PPN 12 Persen

    Selain program dan kebijakan tersebut, sebulan pasca-dilantik, masyarakat riuh akibat pengumuman kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Pengumuman disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Ia menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

    Dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.

    Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap memberatkan masyarakat yang saat ini dihadapkan pada menurunnya daya beli.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky berpendapat pemerintah perlu mencari sumber penerimaan selain dari pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Sikap yang perlu diambil pemerintah yaitu mengeksplore sumber penerimaan lain, selain menaikkan PPN menjadi 12 persen,” kata Riefky, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

    Dia mengamini pemerintah memiliki urgensi meningkatkan penerimaan pada tahun depan, mengingat program-program pemerintahan baru yang kemungkinan bakal menambah nilai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Memang sangat diperlukan penerimaan. Tapi, apakah PPN ini kebijakan yang tepat? Kami rasa tidak. Ada beberapa strategi lain untuk meningkatkan penerimaan tanpa meningkatkan PPN,” kata dia lagi.

    Dalam laporan bertajuk “Indonesia Economic Outlook 2025” yang dirilis awal November lalu, LPEM UI merekomendasikan empat strategi alternatif meningkatkan penerimaan, di antaranya menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    Masih tingginya aktivitas informal di Indonesia membuat serapan PPN kurang optimal dan mendorong kenaikan beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal. Maka, pemerintah disarankan untuk mengatasi isu struktural tersebut.

    Beberapa cara yang dapat dilakukan termasuk memberikan insentif untuk peralihan bisnis informal ke formal, memudahkan birokrasi, serta sosialisasi manfaat dari mendaftarkan kegiatan formal.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • DPP Gerindra Instruksikan Kader Menangkan Seto-Rezki

    DPP Gerindra Instruksikan Kader Menangkan Seto-Rezki

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Kader Partai Gerindra diinstuksikan memenangkan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Makassar Andi Seto Ghadista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi pada pemilihan Wali Kota Makassar pada 27 November 2024. Instruksi memenangkan pasangan Seto-Rezki berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Atas dasar keputusan DPP Gerindra tersebut, DPD Gerindra Sulsel menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Sulsel untuk menyatukan langkah, bergerak bersama mewujudkan kemenangan. Caranya dengan mendata keluarga, sahabat, dan rekan bisnis yang beralamat di Makassar untuk memberikan dukungan.

    Dalam organisasi, instruksi partai sama artinya dengan perintah dari ketua umum. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra. Bisa dipahami, jika diketahui ada kader yang dipandang menyimpang dari instruksi, bukan tidak mungkin akan ada sanksi organisasi.

    Pesan Prabowo Subianto untuk memenangkan pasangan dengan tagline Sehati ini di Makassar juga disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan dalam kampanye akbar di Lapangan Tugu MNEK, Pantai Losari, Makassar, Minggu (17/11/2024). Saat berorasi di panggung kampanye yang dihadiri puluhan ribu kader dan relawan, Azikin berkata, “Saya datang ke sini membawa pesan dari Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan bahwa seluruh kader Gerindra dan relawan harus memenangkan Seto-Rezki di Kota Makassar.”

  • Kunker ke Kota Batu, Ketua MPR Terima Keluhan Peternak Sapi soal Harga Susu Terlalu Rendah – Page 3

    Kunker ke Kota Batu, Ketua MPR Terima Keluhan Peternak Sapi soal Harga Susu Terlalu Rendah – Page 3

    Itu sebabnya Muzani meminta kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Batu yang hadir, Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.

    “Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli Insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” tutup Muzani.

    Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad.

    Kemudian Ketua DPC Kota Malang yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra. Serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Gerindra.

  • Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Malang Raya (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merumuskan penanganan persoalan harga susu sapi yang kini dikeluhkan oleh para peternak.

    Pernyataan itu diutarakan oleh Muzani saat menemui peternak sapi yang ada di wilayah Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.

    “Pemutusan kebijakan tentang keluh kesah yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya itu ranah eksekutif, kalau kami ini ranahnya legislatif. Akan tetapi kami sebagai legislatif, saya sebagai Ketua MPR bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi bapak dan ibu saat ini,” kata Muzani.

    Muzani menyatakan koordinasi ini dikarenakan segala kebijakan tentang penanganan persoalan tersebut menjadi wewenang eksekutif. Selain pemerintah, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Kemudian, pihaknya berharap lembaga eksekutif tersebut bisa menerjunkan anggotanya, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batu untuk menyelesaikan permasalahan itu.

    “Untuk masalah harga susu terlalu rendah nanti Pak Moreno yang selesaikan. Lalu untuk masalah pupuk nanti Pak Anwar Sadad yang menyelesaikan,” ucapnya.

    Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana kerja yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

    Salah satu program konkret yang bisa memberikan insentif terhadap pengentasan angka kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.

    “Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diemban oleh Presiden Prabowo itu sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

    Kebijakan yang diambil menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus berpihak kepada rakyat.

    “Ada yang puluhan tahun sudah tak tertagih. Tujuan utama Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan itu untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia,” kata Muzani.

    Oleh karena itu, Muzani meminta kepada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.

    “Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” ucap dia.

    Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Anwar Sadad. Selain itu, juga ada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024