Kementrian Lembaga: DPD

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR – Perwakilan Partai NasDem dan PKB tak terlihat dalam kampanye akbar pamungkas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

    Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, acara kampanye akbar bertajuk ‘Satu1n Jakarta’ ini sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

    Hanya saja, Ridwan Kamil dan Suswono tampak baru tiba di lokasi sekira pukul 16.00 WIB.

    Keduanya pun tampak duduk berjejer di panggung didampingi perwakilan dari partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Mereka yang hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini seperti politikus senior Golkar Agung Laksono, Sekretaris Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

    Kemudian dari PKS terlihat Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid hingga Ketua DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Terlihat pula Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan eks politikus PDIP yang sekarang merapat ke Gerindra Maruarar Sirait.

    Selain Ara, tampak juga perwakilan Gerindra yang hadir seperti Immanuel Ebenezer, Silfester Matutina, hingga Ricky Tamba.

    Satu per satu perwakilan partai pendukung pun diberi kesempatan untuk berorasi di depan relawan dan simpatisan yang hadir di Lapangan Banteng.

    Namun, tak ada perwakilan NasDem dan PKB yang menyampaikan orasi.

    Bahkan, bendera kedua partai tersebut nyaris tak terlihat di sekitar lokasi acara.

    Hal ini berbeda dibandingkan bendera parpol lain, seperti Golkar, Gerindra, Gelora, dan PSI yang banyak ditemui.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 8
                    
                        Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono
                        Megapolitan

    8 Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono Megapolitan

    Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tidak ada yang menghadiri kampanye akbar cagub cawagub nomor urut 1 DKI Jakarta
    Ridwan Kamil-Suswono
    di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024). 
    Dari pengamatan
    Kompas.com
    , kehadiran ketum-ketum parpol
    KIM plus
    diwakili anggota elite partai masing-masing.
    RK-Suswono duduk di kursi di atas panggung. Di sekeliling mereka, ada sejumlah anggota elite partai. Mulai dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI.
    Mereka yang hadir, di antaranya ada politisi senior Golkar Agung Laksono, Sekjen Golkar Sarmuji, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono, dan Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie. 
    Masing-masing perwakilan partai gabungan
    KIM Plus
    menyampaikan orasi politik di atas panggung sebagai bentuk dukungan mereka untuk Ridwan Kamil-Suswono.
    Namun, hingga penutupan akhir orasi sebelum RK-Suswono sambutan, tidak ada perwakilan Nasdem, dan PKB yang berorasi di hadapan pendukung.
    Selain ketum KIM Plus yang tidak tampak keberadaannya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga berhalangan hadir.
    Ketua Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria mengatakan, Jokowi batal hadir karena menghadiri kegiatan kampanye di Jawa Tengah.
    Sementara SBY yang sebelumnya berkemungkinan hadir di kampanye akbar RIDO, juga kini berhalangan karena sedang berobat di luar negeri. 
    Sementara Presiden Prabowo Subianto yang disebut mendukung RIDO, juga tidak tampak kehadirannya di lokasi. Prabowo sedang melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Negara di luar negeri.
    “Beliau sekarang berada di Dubai dalam kunjungan kenegaraan dan menyampaikan salam kepada seluruh warga Jakarta,” imbuh Riza di Lapangan Banteng.
    Kampanye akbar ini merupakan kampanye terakhir bagi tiga paslon, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Rano, sebelum memasuki masa tenang yang dimulai besok hingga tiga hari ke depan.
    Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Pengambilan suara akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.

    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.

    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.

    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.

    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.

    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.

    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.

    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..

    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.

    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.

    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.

    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.

    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.

    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.
     
    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.
     
    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.
    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.
     
    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.
     
    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.
     
    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.
     
    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..
     
    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.
     
    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.
     
    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.
     
    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.
     
    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.
     
    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI Nasional 23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPD RI
    Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja DPD RI.
    Ia menekankan pentingnya sikap kritis dan konstruktif dari awak media dalam memberikan masukan agar DPD RI dapat bekerja secara optimal dalam memperjuangkan
    aspirasi masyarakat
    dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
    “Media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai pada masyarakat di seluruh penjuru negeri,” ujar
    GKR Hemas
    dalam forum Silaturahim DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di kawasan Ngampilan, Yogyakarta, Jumat (23/11/2024).
    GKR Hemas menjelaskan bahwa DPD RI periode 2024-2029 memiliki struktur kepemimpinan dan anggota yang siap bekerja secara progresif untuk mendorong berbagai aspirasi dari daerah.
    Oleh karena itu, sinergi antara DPD RI dan awak media sangat dibutuhkan agar kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.
    “Saya berharap, kami semua dari pimpinan DPD beserta seluruh anggota DPD ingin sekali bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
    Ia menambahkan, DPD RI pada periode ini harus menunjukkan kemampuan yang lebih besar dari anggota dan pimpinan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
    “Karena, DPD RI memang harus pada periode ini punya kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh anggota DPD RI dan juga oleh pimpinan DPD RI untuk bekerja lebih banyak lagi,” paparnya.
    “Khususnya, untuk kami-kami ini yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” tambahnya,
    GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI tidak dapat bekerja sendiri.
    Media massa, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hasil kinerja serta membantu DPD RI dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.
    “Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah, namun kami tidak dapat bekerja sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaman dan Serikat Peci Merah siap ramaikan Kampanye Akbar Pramono-Rano di GBK

    Jaman dan Serikat Peci Merah siap ramaikan Kampanye Akbar Pramono-Rano di GBK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jaman dan Serikat Peci Merah siap ramaikan Kampanye Akbar Pramono-Rano di GBK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 22:05 WIB

    Elshinta.com – Esok kampanye akbar digelar calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Kampanye digelar di Stadion Madya, kompleks GBK, Senayan, Jakarta. 

    Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jakarta Raya dan Serikat Peci Merah (SPM), siap menyukseskan kampanye terakhir tersebut. Ribuan orang akan dihadirkan masing-masing organisasi. 

    “Kami Jaman dan akan ikut menyukseskan kampanye akbar Mas Pram dan Bang Doel tanggal 23 November 2024 di Stadion Madya GBK, ribuan anggota Jaman akan hadir. Sekitar seribu untuk Jaman,” kata Bendahara DPD Jaman DKI Jakarta, Jenny Toding Bua, kepada wartawan, Jumat (22/11) 

    Jaman lantas mengajak warga Jakarta untuk ikut memilih Pramono-Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. “Karena bagi Jaman Mas Pram dan Bang Doel yang layak memimpin warga Jakarta untuk saat ini,” ucapnya. 

    Sementara itu, Serikat Peci Merah (SPM), juga akan hadiri kampanye akbar Pramono-Rano. Mereka akan mengerahkan seribuan anggotanya. 
    “Kita akan hadir pakai peci besok, sesuai dengan nama kita,” tandas Sekjen Serikat Peci Merah, Ridwan. 

    Lebih lanjut, apabila Pramono-Rano dipercaya rakyat untuk menjabat gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, pihaknya akan menjadi jembatan bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan maupun di daerah-daerah kumuh. Khususnya mereka yang selama ini belum terjangkau bantuan sosial (bansos), KJP dan lainnya.

    “Jangan sampai hilang (bantuan-bantuan itu), kalau bisa kita tingkatkan,” ungkap Ridwan. 

    Adapun dukungan Jaman dan SPM diberikan kepada Pramono-Rano, lantaran mereka sejalan dengan visi paslon nomor urut 3 itu yakni “Jakarta yang Menyejahterakan Warganya”. Dukungan dilandasi oleh harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang ampuh, dalam mengatasi berbagai persoalan di Jakarta. 

    Seperti persoalan kesejahteraan warga, kemacetan, polusi udara, banjir, hunian kumuh, serta adanya lokasi yang jadi kantong kemiskinan kota. 

    Lebih lanjut, setelah ini pihaknya juga akan mengawasi penggunaan bantuan sosial (bansos), utamanya menjelang hari pencoblosan Pilkada Jakarta pada 27 November 2024. 

    Menurut Jaman dan SPM, bansos adalah bentuk tanggung jawab negara, bukan alat politik di dalam kontestasi pemilu. 

    “Bansos hak rakyat, bukan alat politik. Distribusi bansos harus benar dan tepat sasaran, sesuai fungsinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tandas Jenny. 

    Pemberian bansos semasa Pilkada, kata dia, dapat mempengaruhi pemilih. Hal itu, menurutnya mencederai demokrasi. Pihaknya pun mendukung keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang pemberian bansos semasa Pilkada 2024. 

    Jaman dan SPM turut mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak apabila ada pelanggaran terkait pembagian bansos semasa Pilkada. 

    “Kami berharap KPU menindak tegas pelanggaran, mendorong KPU dan lembaga terkait pantau ketat distribusi bansos dan mengambil langkah hukum,” tandas Ridwan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bukan Revisi, Aturan Tax Amnesty Jilid III Akan Beda Jauh dengan Jilid I dan II

    Bukan Revisi, Aturan Tax Amnesty Jilid III Akan Beda Jauh dengan Jilid I dan II

    Bisnis.com, JAKARTA — RUU tentang Pengampunan Pajak yang masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025 bukanlah revisi dari aturan lama. Akibatnya, ketentuan tax amnesty jilid III kemungkinan besar akan berbeda jauh dari tax amnesty jilid I maupun jilid II.

    Usulan RUU Tax Amnesty pertama kali muncul dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah dan DPD pada Senin (18/11/2024). Ketika itu, RUU Tax Amnesty ditulis sebagai usulan dari Baleg DPR.

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan beleid dengan nomenklatur RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Artinya, Baleg DPR ingin merevisi UU Tax Amnesty yang lama.

    Kendati demikian, Bob mengungkap bahwa Komisi XI DPR bersurat kepada Baleg DPR untuk ‘mengambil alih’ usulan RUU Tax Amnesty tersebut. Dalam usulan Komisi XI, ternyata nomenklaturnya diganti menjadi RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

    Oleh sebab itu, Komisi XI bukan ingin merevisi UU Tax Amnesty yang lama melainkan membuat beleid baru dari nol sehingga akan terjadi banyak perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tax amnesty jilid III nantinya.

    “Kalau sudah sampai 50% perubahan di setiap Undang-Undang itu, ya sudah judulnya bukan revisi tapi ya judul baru,” jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (22/11/2024).

    Di samping itu, politisi Partai Gerindra tersebut paham betul muncul sejumlah kritik atas wacana penerapan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.

    Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mengeksekusi berbagai program unggulan seperti makan bergizi gratis hingga renovasi dan pembangunan sekolah-sekolah.

    Menurutnya, program tax amnesty bisa menjadi salah satu cara untuk meraih dana segar jumbo secara instan bagi pemerintah. Bagaimanapun, para konglomerat akan membayar uang tebusan atas pengungkapan atau deklarasi harta yang selama ini tidak dipajaki.

    “Intinya itu pemerintah butuh duit. Untuk ngolah-ngolah semua ini kan enggak mungkin dengan selalu pinjam-pinjam,” jelas Bob.

    Sebagai informasi, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah sebenarnya sudah pernah dua kali mengeluarkan kebijakan tax amnesty.

    Pertama, tax amnesty jilid I pada 18 Juli 2016—31 Maret 2017. Program tersebut dijalankan berdasarkan UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, yakni UU yang ingin direvisi oleh DPR.

    Tax amnesty jilid I diperuntukkan untuk seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Tarifnya pun berbeda-beda tergantung waktu pelaporan dan repatriasi harta, mulai dari 2% hingga 10%.

    Kedua, tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari—30 Juni 2022. Dasar hukumnya berdasarkan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.03/2021.

    Peruntukan tax amnesty jilid II/PPS dibagi menjadi dua. Kebijakan I, untuk wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty jilid I tetapi masih memiliki harta yang belum dilaporkan; Kebijakan II, untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta yang diperoleh pada 2016—2020 tetapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2020.

    Sedangkan tarifnya lebih tinggi dibanding tax amnesty jilid I. Kebijakan I, 6%—11% tergantung pada repatriasi atau investasi; Kebijakan II, 12%—18% tergantung lokasi harta (dalam atau luar negeri) dan pengalihan ke investasi dalam negeri.

    Belakangan, muncul wacana tax amnesty Jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kendati demikian, belum jelas arah RUU Tax Amnesty yang baru tersebut.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty masih akan sangat panjang. Setelah disahkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, pimpinan DPR masih akan menentukan RUU Tax Amnesty nantinya akan menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen.

    Jika menjadi inisiatif DPR maka naskah akademik dan draf RUU Tax Amnesty akan disusun oleh Komisi XI. Sebaliknya, jika menjadi inisiatif pemerintah maka naskah akademik dan draf RUU Tax Amnesty akan disusun oleh Kementerian Keuangan.

    Oleh sebab itu, Misbakhun mengaku belum bisa menjelaskan substansi yang akan dibahas dalam RUU Tax Amnesty. Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa nantinya akan ada tax amnesty jilid III apabila beleid tersebut selesai dibahas.

    “Sektor apa saja yang akan dicakup di dalam tax amnesty itu, tax amnesty itu meliputi perlindungan apa saja, ya nanti kita bicarakan sama pemerintah,” ujar Misbhakun di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Bisnisgrafik Tax Amnesty: Mengampuni ‘Pendosa’ Pajak. / Bisnis-M. Imron GhozaliPerbesar

  • Calon Bupati Biak yang juga Ketua DPD PDIP Papua Ditangkap Polisi Kasus Pelecehan Seksual Sesama Jenis

    Calon Bupati Biak yang juga Ketua DPD PDIP Papua Ditangkap Polisi Kasus Pelecehan Seksual Sesama Jenis

    Jayapura, Beritasatu.com – Ketua DPD PDIP Papua sekaligus calon bupati Kabupaten Biak (HAN) resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sesama jenis oleh penyidik Satreskrim Polres Biak Numfor.

    Seusai menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Biak Numfor dan dijadikan tersangka, HAN kemudian diamankan dan diterbangkan ke Jayapura. Kemudian dibawa untuk menjalani penahanan di Mapolda Papua.

    Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan HAN ditangkap anggota Polres Biak di kediamannya pada Jumat pagi pukul 05.30 WIT. “Pagi tadi diamankan di rumahnya tanpa perlawanan, kemudian kami bawa ke Jayapura,” ujarnya.

    HAN diperiksa dan dijadikan tersangka atas laporan polisi nomor LP/B/425/XI/2024/SPKT/Polres Biak Numfor/Polda Papua/9 Nov 2024.

    Ahmad menegaskan penetapan tersangka terhadap calon bupati Biak itu berdasarkan alat bukti dan keterangan delapan saksi. “Korban pelecehan seksual berjenis kelamin laki-laki, masih berusia 18 tahun, dan baru lulus dari bangku sekolah,” ungkapnya.

    Ahmad menambahkan, korban dan terduga pelaku sudah saling kenal dan sering berkomunikasi. “Korban mengaku sering diberikan bantuan untuk mendukung kegiatan OSIS sekolah semasa korban masih bersekolah,” jelasnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Biak Iptu Tantu Usman menjelaskan keluarga korban mendesak kepolisian agar bertindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku kepada HAN.

    “Mereka sempat menggelar aksi demo di Mapolres Biak beberapa waktu lalu dan mendesak kami agar segera bertindak tegas dan tidak tebang pilih atas kasus ini,” jelasnya.

    Menurut Tantu, kejadian pelecehan seksual dilakukan ketua DPD PDIP Papua itu di kediamannya pada Sabtu (9/11/2024) pagi. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut pada malam harinya.

    “Berdasarkan keterangan kejadian terjadi pada pagi hari di kediaman terduga pelaku HAN (calon bupati Biak), sedangkan korban dan pihak keluarga datang melapor pada malam hari,” ujarnya.

  • Penyandang Disabilitas Minta Pemprov DKI Jakarta Tambah Sekolah Inklusi

    Penyandang Disabilitas Minta Pemprov DKI Jakarta Tambah Sekolah Inklusi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Penyandang disabilitas meminta Pemprov DKI Jakarta menambah sekolah inklusi tingkat SD, SMP, dan SMA untuk memudahkan akses pendidikan.

    Pasalnya hingga kini belum semua wilayah di Jakarta memiliki sekolah inklusi, sehingga para penyandang disabilitas harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bersekolah.

    Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPD DKI Jakarta, Ajad Sudrajad berharap seluruh sekolah di Jakarta menjadi tempat pendidikan inklusi yang dapat menerima penyandang disabilitas.

    “Kita butuhkan adalah semua sekolah yang mau menerima disabilitas. Bukan hanya menerima saja, SDM (guru) dan sarana yang bisa menangani disabilitas,” kata Ajad, Jumat (22/11/2024).

    Menurut Pertuni DPD DKI Jakarta bila seluruh sekolah menerapkan sistem inklusi, maka para anak-anak penyandang disabilitas tidak akan lagi kesulitan mencari sekolah.

    Anak-anak penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan kelurahan atau kecamatan sesuai domisili, tidak harus menempuh perjalanan jauh.

    “Selama ini pemerintah masih menunjuk sekolah-sekolah yang inklusi, jadi belum mencerminkan sekolah yang inklusi. Kita sekolah inklusi ini bukan hanya di sekolah tertentu,” ujarnya.

    Ajad menuturkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    Di antaranya pada Pasal 10 yang mengatur disabilitas berhak mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan, di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan inklusi dah khusus.

    lihat foto
    Sinta Handiyana (40), wanita yang ditemukan tewas tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru pada Selasa (29/10/2024) lalu sempat mengunggah postingan di akun TikToknya. Postingan tersebut diketahui diunggah pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Sudah diatur di UU Nomor 08 Tahun 2016. Semua disabilitas punya hak untuk mendapatkan pendidikan, ketika dia memiliki hak pastinya juga harus difasilitasi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kejati Banten Pastikan Pemeriksaan Wawan dan Fahmi Hakim Bebas dari Kepentingan Politik

    Kejati Banten Pastikan Pemeriksaan Wawan dan Fahmi Hakim Bebas dari Kepentingan Politik

    Liputan6.com, Serang – Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, dipastikan mangkir dari pemanggilan Kejati Banten, untuk dimintai keterangan terkait alih fungsi Situ Ranca Gede yang diduga nilai kerugiannya mencapai Rp1 triliun. Nama lain yang ikut mangkir dari pemeriksaan Kejati Banten yakni Dadang Priyatna dan Petri Ramos. 

    “Aset situ Ranca Gede dan lahan Sport Center yang saat ini terkonfirmasi tidak hadir, karena sudah ada izin yaitu Fahmi Hakim, Dadang Apriyatna dan Petri Ramos, sudah ada surat izinnya kepada penyidik dan minta diagendakan untuk penjadwalan ulang,” ujar Plh Asintel Kejati Banten, Aditya Rakatama, Jumat, (22/11/2024).

    Sedangkan untuk Tubagus (Tb) Chaeri Wardhana alias Wawan, suami dari Airin Rachmi Diany, Kejati Banten belum mendapat kabar apakah akan datang atau tidak. Meski begitu, Kejati Banten tetap menunggu kedatangan TCW untuk diperiksa oleh penyidik kejaksaan. “Yang lainnya sampai saat ini belum ada kabar, belum ada surat izin dan lain-lain juga belum ada, kehadiran yang bersangkutan juga belum bisa kita lihat sampai saat ini, tentu saja ditunggu sampai setelah Jumatan atau sampai hari ini kita tunggu saksi yang belum ada keterangannya,” terangnya.