Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Wakil Ketua Baleg DPR ingin RUU Perampasan Aset masuk prioritas 2026

    Wakil Ketua Baleg DPR ingin RUU Perampasan Aset masuk prioritas 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026.

    Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu, rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.

    RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 ada sebanyak 41 RUU yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga DPD.

    “Perhatikan setiap tahun kita ada rapat lagi, ada prioritasnya lagi setiap tahun kan, mudah-mudahan ini pada tahun 2025 ini selesai semua,” kata Sturman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Pada Rabu ini, Baleg DPR dijadwalkan melaksanakan audiensi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas RUU Perampasan Aset.

    Namun, dia mengatakan bahwa audiensi itu diundur karena PPATK perlu melengkapi data-data yang diperlukan.

    Menurut Sturman, kelengkapan itu memang diperlukan karena isu yang dibahas merupakan isu yang sensitif. Jangan sampai ada pemahaman yang berbeda terhadap hal yang ingin disampaikan dengan yang ditangkap audiens.

    “Mereka akan menyiapkan data atau informasi yang lebih baik lagi supaya informasinya itu tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI lainnya Martin Manurung mengatakan PPATK menyampaikan secara lisan kepada Baleg DPR untuk mengundur jadwal audiensi tersebut demi penyempurnaan materi paparan.

    “Rapat ini ditunda sampai dengan adanya surat dari PPATK setelah mereka siap untuk menyampaikan paparan di tengah pleno Baleg,” kata Martin.

    RUU tentang Perampasan Aset sudah masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. RUU yang memiliki nomenklatur lengkap, yaitu RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, tercatat diusulkan DPR atau pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Pemilih Pilwalkot Bandung 2024 Anjlok, Hanya 64 Persen

    Partisipasi Pemilih Pilwalkot Bandung 2024 Anjlok, Hanya 64 Persen

    JABAR EKSPRES – Angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024 anjlok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung bakal evaluasi.

    KPU Jabar mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam pilwalkot yang baru digelar itu hanya mencapai 64,78 persen. Angkanya lebih rendah dengan beberapa daerah lain di Jabar juga.

    Misalnya KPU Kota Banjar 71,79 persen, KPU Kab Subang 70,34 persen, KPU Kab Pangandaran 78,42 persen, KPU Kab Bandung 72,85 persen. Tapi juga lebih tinggi dibanding beberapa daerah, seperti KPU Kab Sukabumi yang 56,32 persen.

    BACA JUGA: Alhamdulillah Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Pak Sunhaji Penjual Es Teh yang Sempat Diolok Gus Miftah

    Namun, angka partisipasi Pilwalkot Bandung kali ini cukup merosot tajam dibanding beberapa pemilihan umum sebelumnya di Kota Bandung. Misalnya pada Pilwalkot 2018 yang mencapai 76,2 persen.

    Ataupun pemilu 2024 yang digelar Februari lalu. Tercatat partisipasi warga Kota Bandung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden bisa tembus 83,49 persen. Atau pemilihan DPD yang tembus 82,76 persen.

    Berkaitan dengan itu, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengungkapkan, banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunya angka partisipasi itu. “Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing masing bikin kegiatan. Bahkan dengan 83 organisasi di Kota Bandung bikin kegiatan untuk sosialisasi jadi cukup banyak sosialisasi. Ada sekitar 250 kegiatan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Usai Ketemu Penjual Es, Gus Miftah Janjikan Hal ini Untuk Sunhaji

    Anam melanjutkan, perlu juga ada kebijakan kebijakan baru dari KPU RI untuk memformat pelaksanaan pilkada. Misalnya juga terkait penetapan jumlah pemilih di TPS. Itu menjadi kebijakan di tingkat pusat. “Kami tentu akan evaluasi,” jelasnya.(son)

  • Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum Megapolitan 3 Desember 2024

    Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum Megapolitan 3 Desember 2024

    Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bendahara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris mendorong penegakan hukum dalam tudingan surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan Pilkada Jakarta di Pinang Ranti, Jakarta Timur.
    Charles bilang, pihaknya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku jika nantinya tudingan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.
    “Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakkan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum disini jadi silahkan saja,” kata Charles saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
    Pasalnya, Charles menyebut, pihaknya tidak mengetahui adanya pihak dari mereka yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.
    Ketua tim pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong bakal mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.
    Kata Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya untuk membuat terang kejadian.
    “Saya kira, kita sangat
    fair
    ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak mana pun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku,” kata Cak Lontong.
    Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, mengungkap adanya temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur.
    “Tadi di Pinang Ranti. Termasuk ini, kalau teman-teman lihat di video. Bayangkan ya, ini video sangat jelas. Suara tidak sah, tapi dicoblos. Nomor urut? Tiga. Berarti ada kecurangan,” ujar Riza dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.
    Ia menegaskan, dugaan ini perlu diusut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Kami ingin KPU, Bawaslu, dan aparat mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali

    Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali

    Mungkin mereka berpikir bahwa ya tidak ada konsekuensi apa-apa dari pilihan-pilihan yang mereka buat, baik memilih maupun tidak memilih.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi memandang perlu mengkaji ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota serta kepala daerah.

    “Barangkali terkait dengan keserentakan ini perlu dikaji. Kalau dikaji ‘kan bisa kita pahami dengan baik,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa, ketika menanggapi menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ketimbang Pemilu 2024.

    Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa pihak terkait dapat memilih sejumlah pilihan model keserentakan pemilu untuk diterapkan pada penyelenggaraan berikutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Berdasarkan putusan MK tersebut, enam model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
    1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota;
    3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota;
    4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota;
    5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati dan wali kota;
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat dikategorikan normal.

    Namun, anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11), mengatakan bahwa lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.

    Pada hari Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Liputan6.com, Batam – Warga yang tinggal di perbatasan Indonesia seperti di Provinsi Kepulauan Riau sering harus ke luar perbatasan untuk kegiatan. Daerah perbatasan juga menjadi pintu keluar masuk dari luar dan dalam negeri.

    Hal ini menjadi perhatian serius Keimigrasian RI karena rawan terjadi tindak Pidana Penjualan Orang (human trafficking). Masalah lain adalah layanan keimigrasian yang dianggap masih rumit dan mahal.

    Direktur Jendral Intelejen Imigrasi Irjen Pol Anom Wibowo menyebutkan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan ide, inisiatif dari Kantor Imigrasi Khusus Batam. Ide itu yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

    “Salah satu layanan yang diberikan adalah pembuatan paspor elektronik,“ katanya.

    Imigrasi menggandeng Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk menjaring anggota LDII yang memiliki mobilitas lintas batas negara. Kerja sama ditegaskan saat kunjungan Dirjen Imigrasi ke Pondok Pesantren Abdu Dhohir Patam Lestari, Sekupang, Batam.

    “Kami juga mengajak masyarakat, khususnya para santri, santriwati untuk memberikan informasi jika ada hal-hal mencurigakan,” kata Anom.

    Pada bagian lain, menyoroti masih adanya kasus TPPO atau human trafficking. Negara jelas sangat sulit melindungi ketika ada masyarakat yang masuk dan bekerja secara ilegal tanpa dokumen apapun ke negara lain.

    “Mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia, tidak digaji, dianiaya, bahkan diperkosa atau perlakuan lain yang merugikan,” kata Anom.

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Khusus Batam, Hajar Aswad menyebut bahwa program mereka diharapkan bisa menjaga roh kebangsaan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan sejenisnya,” katanya.

    Namun, program ini dilaksanakan dengan batas kuota tertentu. Menurutnya petugas imigrasi juga butuh waktu istirahat.

    “Biasanya kami memprioritaskan jumlah pemohon di atas 50 orang,” katanya.

    Kemudian disampaikan, masyarakat yang hendak memanfaatkan program ini, instansi, komunitas, organisasi masyarakat (ormas), maupun sekolah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Imigrasi Batam. Setelah itu, Kanim Batam akan mengoordinasikan jadwal pelayanan berdasarkan jumlah peserta yang diajukan.

    Hingga saat ini, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Lembaga Adat Melayu, dan LDII adalah contoh pengguna.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Batam K.H Rudi Budy Suhardi mengatakan bahwa inovasi Keimigrasian tersebut sangat membantu.

    “Kami punya banyak da’i-da’i yang sering keluar masuk perbatasan untuk berinteraksi. Apalagi kami punya program pengabdian yang akhirnya menjadi program lintas batas karena menyangkut umat,” katanya.

    Apresiasi diberikan kepada Kantor Imigrasi Khusus Batam atas respon cepat terhadap ajuan LDII Batam dalam pembuatan paspor kolektif.

    “Sejak COVID berakhir, banyak yang tidak membuat paspor. Hari ini kami mengajukan pembuatan paspor untuk 75 orang,” katanya.

  • Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    “Memang Mas Pram dan Bang Doel ini kan kombinasi kader terbaik dari PDI Perjuangan dan yang saya kira paling banyak diterima oleh warga Jakarta. Kami optimistis sejak awal ya, sejak masa pendaftaran pun kami optimistis ini bakal memenangkan pertarungan di Jakarta, karena kami tahu kami melawan kelompok yang kekuatan logistiknya mungkin nggak ada serinya gitu ya,” terang Bonnie kepada detikX pada Rabu, (27/11/2024).

    Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah.”

    Seketika suasana di Kebagusan menjadi sukacita. Kata Bonnie, Ibu (Megawati) bahagia dan penuh pikiran positif.

    “Ibu (Megawati) itu mengajarkan kepada kami agar berpikir positif dan juga melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Karena, menurut dia, itu ketakutan adalah ilusi,” tutur Bonnie.

    Meski dilingkupi perasaan optimisme, kewaspadaan tetap disiagakan. Bonnie menambahkan, perbincangan dengan Megawati juga menyinggung ihwal praktik campur tangan aparat dalam pilkada.

    “(Penggunaan aparat di) DKI tentu saja ada, semua daerah adalah, apalagi kan kami ini kan praktis seperti David and Goliath gitu kan,” ungkap anggota bidang data dan informasi timses Pramono Anung dan Rano Karno tersebut.

    Bonnie tak menyangkal, di tengah suka ria ini, kekhawatiran ke depan cukup dirasakan. Sebab, partai pengusungnya, yang bisa dibilang minoritas, dihadapkan pada kekuatan besar.

    “Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah,” tandas Bonnie.

    Oleh sebab itu, untuk mengamankan hasil real count, penguatan saksi Pramono-Rano di berbagai TPS telah disiagakan. Saksi-saksi dibekali aplikasi agar pelaporan bisa cepat tersampaikan secara real timeuntuk memperoleh hasil real count untuk data internal.

    Hari itu, selain di Kebagusan, tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno tersebar di berbagai lokasi, antara lain di kantor DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, juga Hotel JS Luwansa Kuningan.

    Pukul setengah empat sore, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Hotel JS Luwansa ditemani beberapa tim sukses, yaitu Lies Hartono alias Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan, Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua harian, Laode Basir sebagai juru bicara, serta para relawan berbaju oranye yang berkerumun mengelilingi pasangan calon nomor urut satu tersebut.

    Sorak-sorai para relawan dan simpatisan bergema memenuhi ruangan, “Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah,” senandung mereka beramai-ramai.

    Sorakan tersebut beberapa kali bergemuruh terutama ketika Pramono dan Rano kembali muncul dari ruangan khusus menuju mimbar untuk memberikan konferensi pers menindaklanjuti hasil kemenangan quick count tertinggi.

  • Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS pada tahun 2025.

    Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

    “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.

    Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

    Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

  • Kegagalan distribusi Formulir C6 pengaruhi partisipasi pemilih Pilkada

    Kegagalan distribusi Formulir C6 pengaruhi partisipasi pemilih Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa kegagalan distribusi Formulir C6 atau undangan untuk mencoblos mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang anjlok secara signifikan.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco dalam jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Senin, mengatakan, temuan itu didapatkan melalui pengecekan langsung oleh tim internal.

    Menurut dia, pembagian Formulir C6 yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkendala lemahnya koordinasi di lapangan, terutama antara KPPS dan perangkat RT/RW.

    “Ditambah lagi, TPS yang biasanya berisi 300 orang kini diisi 600 orang. Akibatnya, KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan Formulir C6 tersebut,” katanya.

    Akibat dari buruknya distribusi ini, lanjut dia, banyak warga gagal menggunakan hak pilih mereka. Basri menilai hal ini menunjukkan penyelenggara Pilkada, khususnya PPS dan KPPS, tidak menjalankan tugas secara profesional.

    “Karena tidak becusnya penyelenggara Pilkada, hak rakyat untuk memilih calon gubernurnya dihilangkan oleh penyelenggara ini,” katanya.

    Basri juga mengungkap temuan lain, yakni banyaknya Formulir C6 yang justru dikirimkan untuk warga yang telah meninggal dunia.

    “Kami temukan beberapa bukti aduan dari masyarakat bahwa bapaknya, omnya, neneknya, bahkan kakeknya yang sudah meninggal satu, dua, hingga tiga tahun lalu masih mendapatkan surat undangan,” katanya.

    Tidak hanya itu, Tim RIDO juga menyoroti dugaan kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

    Karena itu, Tim RIDO mendesak KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang bermasalah, terutama di lokasi banyak warga tidak menerima formulir meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    “Jika memang C6 ini sengaja ditahan-tahan, tidak diberikan, lalu penyelenggara Pilkada tidak netral, kemudian data orang-orang yang sudah meninggal sengaja dimasukkan, maka Pilkada ini bisa kita nyatakan cacat hukum. Banyak hak-hak masyarakat yang dirugikan,” katanya.

    Tim Hukum RIDO juga berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar menilai KPU Jakarta telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, khususnya pasal 15 yang mengharuskan KPU bertindak profesional.

    “Dengan tidak datangnya Formulir C6 atau undangan tersebut, berarti masyarakat tidak dilayani secara profesional,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data dan menyusun kajian hukum terkait persoalan ini.

    “Tim hukum akan melaporkan KPU Jakarta dan Jakarta Timur ke DKPP dalam waktu dekat. Karena ini sedang kami kaji, mudah-mudahan dalam 1-2 hari selesai kajian kami,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gerindra Akhiri Dominasi PDIP di Jawa Tengah

    Gerindra Akhiri Dominasi PDIP di Jawa Tengah

    GELORA.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono sukses mengakhiri dominasi PDIP di Pilkada Jawa Tengah.

    Sebab, Gerindra mampu meraih kemenangan di 27 Pilkada se-Jawa Tengah.

    Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Nasional, Hilmi Rahman, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, berhasil mengorganisir para kader dan relawan dengan sangat efektif, terutama melalui kelompok relawan yang dikenal dengan nama “Pasukan Jangkrik” yang menjangkau seluruh titik itu, dari tingkat desa hingga RT/RW ini berperan besar dalam menggalang dukungan masyarakat.

    “Saya kira sosok Sudaryono, Ketua Gerindra Jateng, telah berhasil menjadi orkestrator dalam memenangkan Pilkada di Jateng, termasuk di 27 kabupaten/kota. Beliau punya basis dukungan yang solid, mulai dari kader hingga Pasukan Jangkrik-nya,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.

    Berkaca dengan raihan ini, kemenangan Partai Gerindra dalam Pilkada Jawa Tengah akan memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan publik ke depan. 

    Sebab, lanjutnya, saat ini Presiden Indonesia, Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    Sehingga diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    “Tentu saja ini akan berdampak positif bagi implementasi kebijakan publik. Program-program strategis nasional nantinya akan mendapat dukung penuh dari pemerintah daerah, dan akan lebih selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Sudaryono.

    Berikut daftar lengkap 27 Pilkada kabupaten/kota di Jateng yang dimenangkan oleh Gerindra, berdasarkan hasil real count data internal:

    Bupati dan Walikota

    1. Pilwalkot Pekalongan

    2. Pilwalkot Surakarta

    3. Pilbup Boyolali

    4. Pilbup Jepara

    5. Pilbup Batang

    6. Pilwalkot Tegal

    7. Pilbup Pati

    8. Pilwalkot Salatiga

    Wakil Bupati dan Wakil Walikota

    1. Pilbup Tegal

    2. Pilbup Blora

    3. Pilbup Purbalingga

    4. Pilbup Magelang

    5. Pilbup Sukoharjo

    6. Pilwalkot Magelang

    7. Pilbup Grobogan

    8. Pilbup Karanganyar

    9. Pilbup Klaten

    10. Pilbup Brebes

    11. Pilbup Wonogiri

    12. Pilbup Semarang

    Yang diusung oleh Gerindra 

    1. Pilbup Banyumas

    2. Pilbup Pekalongan

    3. Pilbup Banjarnegara

    4. Pilbup Purworejo

    5. Pilbup Kebumen

    6. Pilbup Wonosobo

    7. ?Pilbup Rembang.

  • Klaim Menang Pilkada Jateng 19 Kabupaten Puan Maharani: Silakan Nilai “Kandang Banteng” atau Tidak?

    Klaim Menang Pilkada Jateng 19 Kabupaten Puan Maharani: Silakan Nilai “Kandang Banteng” atau Tidak?

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, mengakui kekalahan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024.

    Namun, Puan Maharani menyebut menang di 19 kabupaten/kota.

    Warga masyarakat pun diajak untuk menilai sendiri apakah Jawa Tengah masih kandang banteng?

    Puan menegaskan bahwa PDI-P tidak sepenuhnya kalah, karena calon kepala daerah dari partainya berhasil memenangkan 19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai memimpin rapat internal di Kantor DPD PDI-P Semarang, Panti Marhaen, pada Senin (2/12/2024) sore.

    “Ya memang itu menjadi evaluasi bagi internal PDI-P, tapi kami tetap semangat walaupun Pilgub belum berhasil memenangi kembali di Jateng. Alhamdulillah, 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang,” kata dia. 

    Laporan kemenangan di 19 kabupaten/kota Puan menambahkan, rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kader PDI-P dari 35 kabupaten/kota serta calon kepala daerah yang berasal dari internal PDI-P.

    Puan menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menyamakan visi dan misi ke depan. 

    “Pertemuan internal, bertemu dengan seluruh struktur yang ada di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, beserta seluruh calon-calon yang berasal dari internal PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk menyamakan visi dan misi,” imbuhnya.

    Dalam rapat tersebut, Puan menerima laporan terkait kemenangan PDI-P di 19 kabupaten/kota selama kontestasi Pilkada 2024.

    Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan masih besarnya kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P. 

    “Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jawa Tengah yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kotanya masing-masing dan tetap memilih PDI-P,” lanjut dia.

    Sementara itu, Puan menyatakan bahwa kekalahan Andika-Hendi akan menjadi evaluasi baik di internal maupun eksternal partai.

    Dia mengungkapkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan PDI-P kalah di Pilkada Jateng, terutama karena lawan mereka, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, berasal dari koalisi besar yang terdiri dari sembilan partai, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang juga didukung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    Ketika ditanya mengenai status PDI-P sebagai ‘kandang banteng’, Puan meminta masyarakat untuk menilai capaian partainya di Pilkada Jateng.

    “Silakan masyarakat yang menilai, 19 kabupaten/kota Alhamdulillah masih dimenangkan oleh PDI-P, apakah itu kandang banteng atau tidak?” tegas Puan. (*)