Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • "Anies Baswedan Effect" Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya? Megapolitan 6 Desember 2024

    "Anies Baswedan Effect" Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya? Megapolitan 6 Desember 2024

    “Anies Baswedan Effect” Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya?
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    — Kekalahan pasangan calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam
    Pilkada Depok 2024
    disebut juga karena ”
    Anies Baswedan
    effect”.
     
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut ada residu ketegangan politik di Jakarta yang terasa di Pilkada Depok. 
    Ketegangan yang dimaksud adalah ketika Anies gagal maju dalam Pilkada Jakarta karena ditinggalkan oleh partai pendukung. 
    Pendukung Anies di Depok pun kecewa dengan sikap partai yang berbalik arah dukungan, salah satu partainya adalah PKS. 
    “Sikap PKS yang berbalik arah dianggap sebagai bentuk inkonsistensi dalam mengusung narasi perubahan, baik di tingkat nasional maupun lokal,” ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2024).
    “Jadi sedikit banyak disebabkan oleh residu Jakarta di Depok. Ada ‘Anies Baswedan Effect,’ meskipun hanya sisa efeknya saja,” tambahAgung 
    Agung menjelaskan, banyak warga Depok yang bekerja di Jakarta terpapar informasi terkait Pilkada Jakarta, termasuk kisah politik Anies Baswedan. 
    Kekecewaan ini berdampak pada pola pemilih yang disebut
    split ticket voting
    , yakni kecenderungan memilih partai atau kandidat yang berbeda antara tingkat nasional dan lokal.
    Artinya bisa jadi, saat Pilpres, sebagian besar warga Kota Depok memilih paslon yang didukung PKS. Namun hal yang sama tak berlaku pada Pilkada.  
    Pada Pilkada 2024, PKS menggandeng Golkar untuk mengusung pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A. Rafiq.
     
    Imam, yang juga Wakil Wali Kota Depok periode 2020-2024 dan Ketua DPD PKS Depok, menjadi wajah utama pasangan ini.
    Namun, hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Depok menunjukkan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dengan perolehan 451.785 suara, mengakhiri dominasi PKS di Depok. Pasangan Imam-Ririn hanya meraih 396.863 suara.
    Agung menilai, kekalahan ini menjadi penanda penting bagi PKS untuk mengevaluasi strategi politik mereka di tingkat lokal.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan seharusnya berlangsung pada bulan Desember ini. Namun diundur sekitar bulan April 2025 nanti.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyebutkan ada tiga kader Potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini. Mereka adalah mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Adnan Purichta Ichsan dan Munafri Arifuddin (Appi). 

    “Saya kira ketiga-tiganya, pak IAS, Adnan dan Appi memiliki elektabilitas, kualitas dan memiliki pengalaman,” kata Nurdin Halid saat ditemui, Jumat (6/12/2024).

    Dia menyebutkan IAS dan Adnan telah memimpin daerah selama dua periode. Sementara Appi wali kota terpilih 2024 ini. 

    “Ketiganya memenuhi syarat dan mereka ini memiliki potensi mengembalikan kejayaan Golkar,” ujarnya.

    Diketahui, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, Partai Golkar telah kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros, dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu, ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin. Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahankan,” tegasnya.

  • Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menyampaikan dukungannya kepada Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk terus memperjuangkan pengembalian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pertemuan di kediaman Try Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat, mantan Panglima ABRI itu menegaskan pentingnya mengembalikan jati diri bangsa melalui revisi konstitusi.

    “Kita wajib mengkaji ulang Konstitusi yang telah diamandemen pada 1999 hingga 2002. Solusinya adalah mengembalikan naskah asli UUD 1945, lalu menyempurnakannya dengan teknik addendum, tanpa mengganti sistem bernegara Indonesia,” ujar Try Sutrisno.

    Try Sutrisno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem bernegara pasca-reformasi yang dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Ia menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, di mana rakyat tetap menderita meskipun memiliki hak memilih presiden secara langsung.

    “Rakyat memang bisa nyoblos lima menit, tapi nasib mereka tetap terpinggirkan selama lima tahun. Demokrasi yang kita jalankan ini menghabiskan ratusan triliun dari pajak rakyat, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Sistem Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah yang paling cocok untuk Indonesia,” tegasnya.

    Mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat, Try menekankan pentingnya menggunakan teknik addendum untuk menyempurnakan UUD 1945 tanpa mengganti naskah aslinya.

    “Konstitusi Amerika Serikat sudah diamandemen 27 kali tanpa mengubah naskah aslinya. Addendum digunakan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah fondasi sistem bernegara. Ini yang harus kita adopsi untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kembalinya Pancasila ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD RI.

    “Melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023, kami telah menetapkan untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa, yakni Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Penyempurnaan ini dilakukan melalui teknik addendum agar celah penyimpangan di masa lalu tidak terulang,” tegas LaNyalla.

    Sebagai langkah lanjutan, Try Sutrisno mengungkapkan rencananya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo memiliki visi patriotik yang sejalan dengan gagasan pengembalian Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh.

    “Prabowo, dengan jiwa nasionalismenya yang kuat, dapat menjadi mitra strategis dalam perjuangan ini. Apalagi cita-cita ini juga tercantum dalam AD/ART Partai Gerindra,” ujar Try.

    LaNyalla menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk memenuhi janji reformasi, tetapi juga untuk memastikan Indonesia kembali pada jati diri sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. [beq]

  • Anggota DPR Punya Hak Imunitas, tapi Tetap Harus Menjaga Etika

    Anggota DPR Punya Hak Imunitas, tapi Tetap Harus Menjaga Etika

    Jakarta –

    Belakangan banyak pihak mempertanyakan apakah anggota DPR memiliki imunitas dalam menyampaikan pendapat, pernyataan, ataupun pertanyaan terkait pelaksanaan tugasnya. Pertanyaan lain apakah hak imunitas tersebut termasuk juga imunitas untuk mengabaikan etika dalam kehidupan bermasyarakat?

    Khusus soal isu imunitas anggota DPR, kami perlu tegaskan bahwa anggota DPR memang memiliki imunitas dalam menyampaikan pendapat sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 80 huruf f UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang secara garis besar berbunyi ” anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan”.

    Pengaturan tersebut merupakan turunan dari norma konstitusi kita sebagaimana diatur di Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

    Justru karena itulah anggota DPR harus menyampaikan pertanyaan, pernyataan dan pendapat dalam koridor etika, jauh dari tuduhan tidak berdasar. MKD sebagai penjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR tentu memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPR.

    Hal tersebut juga merupakan turunan dari norma konstitusi kita sebagaimana diatur di Pasal 28J ayat (1) konstitusi kita yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

    MKD adalah benteng penjaga imunitas anggota DPR. Anggota DPR yang dianggap melanggar etika dalam menyampaikan pertanyaan, pernyataan atau sikap politik diperiksa di MKD dan karenanya tidak diperlukan lagi diperiksa di institusi penegak hukum.

    Kita berharap untuk periode ini seluruh anggota di DPR yang bisa memposisikan dirinya sebagai pengawas jalannya pemerinatahan dengan baik. Sikap kritis harus selalu dimunculkan, disertai dengan alternatif-alternatif penyelesaian masalah sehingga makna legislatif benar-benar terwujud.

    By Nazarudin Dek Gam Ketua MKD DPR RI

    (maa/maa)

  • Tamsil Linrung Serukan Soliditas Dukung Visi Presiden Prabowo pada Mukernas Wahdah Islamiyah

    Tamsil Linrung Serukan Soliditas Dukung Visi Presiden Prabowo pada Mukernas Wahdah Islamiyah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan pidato inspiratif dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Wahdah Islamiyah yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Makassar, Kamis (5/12/2024).

    Kegiatan yang mengusung tema: “Mengokohkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkah” ini akan berlangsung pada 5-8 Desember 2024 dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional.

    Dalam pidatonya, Tamsil menekankan pentingnya peran strategis organisasi Islam dalam mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan moralitas dan nilai-nilai agama.

    “Tema ini sangat relevan dengan konteks bangsa kita hari ini. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa,” ujar Tamsil.

    Mengutip pidato Presiden RI Prabowo Subianto, Tamsil menyampaikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya besar dari segi wilayah dan penduduk, tetapi juga besar dalam moralitas, akhlak, dan semangat persatuan. “Pemimpin-pemimpin kita harus memiliki akhlak kesetiaan, bukan yang mudah berubah. Integritas dan konsistensi moral adalah kualitas esensial dalam membangun kekuatan bangsa,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Senator dapil Sulsel itu juga menyampaikan peran strategis Wahdah Islamiyah. Tamsil menyebut ada tiga ruang kontribusi besar yang dapat diperankan oleh Wahdah Islamiyah: Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyampaikan ketiga gerakan ini telah dilakukan oleh Wahdah Islamiyah, namun diperlukan transformasi gerakan yang lebih inovatif, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan zaman.

  • KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko Megapolitan 4 Desember 2024

    KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko Megapolitan 4 Desember 2024

    KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan siap menerima risiko dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (
    DKPP
    ) terkait
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Komisioner
    KPU Jakarta
    , Dodi Wijaya, mengatakan laporan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi sebagai penyelenggara pemilu.
    “Ya enggak apa-apa (dilaporkan ke DKPP), risiko sebagai penyelenggara kan sebagai teradu, terlapor. Jadi itu bagian dari risiko sebagai penyelenggara,” ujar Dodi di Kebayoran Baru, Rabu (4/12/2024).
    KPU Jakarta dilaporkan pasangan
    Ridwan Kamil-Suswono
    karena dinilai tidak profesional menyelenggarakan Pilkada. Salah satu masalah yang disoroti adalah distribusi formulir C6 yang tidak sampai ke semua warga.
    Dodi menjelaskan jumlah formulir yang tidak terdistribusi akan diketahui setelah rekapitulasi suara berjenjang selesai.
    “Tapi kami pastikan bahwa di dalam rekapitulasi pleno di tingkat kota ini kan ada rekap juga ya, C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Dari situ kita bisa tahu nih, berapa yang tidak terdistribusi dan alasannya apa,” katanya.
    Ia juga menegaskan KPU Jakarta akan bertanggung jawab atas hasil Pilkada.
    “Jadi itu nanti ada tahapannya dan kami akan publikasikan secara terbuka. Tapi pada prinsipnya kami siap untuk mempertanggung jawabkan hasil Pilkada ini,” tutup Dodi.
    Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Basri Baco, akan melaporkan KPU Jakarta ke DKPP atas dugaan ketidakprofesionalan.
    “Hari ini, Insya Allah, atau paling lambat besok, kami akan melaporkan (KPUD) ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPUD dalam menjalankan tupoksinya dalam pilkada kemarin,” ujar Baco di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Baco menilai KPU Jakarta tidak becus menjalankan tugas, terutama dalam mendistribusikan formulir C6 kepada pemilih.
    “Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya, hak (warga) ini dihilangkan oleh para penyelenggara pemilu atau pilkada ini, karena ketidakbecusannya terkait penyebaran formulir C6,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo menerima laporan dugaan penyimpangan prosedural penghapusan dana hibah bagi tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sidoarjo.

    Laporan itu, berisi dugaan penyimpangan penghapusan dana hibah yang sebelumnya dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) diperuntukkan tiga Ormas keagamaan. Yakni PC Muslimat, PC Fatayat Kabupaten Sidoarjo dan PD Aisyiyah.

    Berdasarkan data ketiga ormas itu, masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp 6 miliar untuk PC Muslimat NU, Rp 4 miliar untuk PD Aisyiyah serta Rp 4 miliar untuk PC Fatayat NU Sidoarjo. Anggaran bakal dicairkan pada APBD Tahun 2025 mendatang.

    “Kami melaporkan penghapusan dana hibah untuk sejumlah ormas itu, karena kami menduga penghapusannya salah prosedural. Apalagi dihapus lima menit menjelang Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo pada Sabtu (30/11/2024),” ujar pelapor Usman usai menyerahkan dokumen dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Tahun 2025 ke BK DPRD Sidoarjo, Rabu (4/12/2024).

    Laporan perkara pertama di BK DPRD Sidoarjo itu, disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman. Sedangkan saat menyampaikan laporan itu, diterima langsung Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus.

    “Informasinya dana hibah yang dihapus dimasukkan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo Tahun anggaran 2025. Hal ini, tentu kami menduga juga menyalahi prosedur karena belum ada rapat Banggar pergeseran maupun penghapusan anggaran itu,” ungkap mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 – 2024 tersebut.

    Bagi Usman, dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme rapat pimpinan dengan fraksi itu karena untuk membahas penghapusan hibah. Hal itu tidak sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD. “Karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Kita punya Banggar, kenapa mengajak fraksi dalam penghapusan anggaran itu,” paparnya.

    Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengaku telah menerima berkas laporan Usman. Namun belum mempelajari secara detail isi laporan yang dimasukkan pelapor dalam amplop coklat itu.

    “Berkas laporan anggota ini nanti baru akan dibuka bersama 4 anggota BK lain, untuk dikaji bersama-sama. Kami upayakan dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan akan menggelar rapat bersama anggota BK lainnya untuk menyikapi laporan ini,” tegas Ketua DPD PAN Sidoarjo yang juga anggota Banggar DPRD Sidoarjo ini.

    Emir menandaskan dalam laporan itu poin utamanya adalah soal dugaan penghapusan dana hibah bagi tiga Ormas yakni PC Muslimat, PC Fatayat dan PD Aisyiyah Sidoarjo.
    “Dalam laporan ini, ada tiga Ormas yang dihapus beberapa menit sebelum rapat Paripurna persetujuan APBD 2025 kemarin,” urainya.

    Selain itu, lanjut Emir soal poin mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang diduga tidak melibatkan Banggar DPRD Sidoarjo dalam penghapusan hibah Ormas diduga menyalahi prosedur. Bahkan, dirinya sebagai anggota Banggar DPRD tidak tahu menahu soal penghapusan dana hibah itu.

    “Padahal alokasi dana hibah itu sudah dicantumkan dalam KUA-PPAS dan plafon anggaran Tahun 2025. Dugaan kami, karena diduga Banggar belum bersepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik seluruh fraksi untuk dimintai persetujuan,” ungkapnya.

    Sementara anggota Banggar dari Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, membenarkan dana hibah itu sudah masuk KUA-PPAS. Bangun merinci dana hibah itu untuk PC Muslimat Rp 6 miliar, PD Aisyiah Rp 4 miliar dan PC Fatayat sebesar Rp 4 miliar.

    “Saat itu, Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo tidak mau memasukkan dana hibah itu ke dalam APBD. Kecuali kalau dana itu untuk biaya kegiatan. Sebenarnya, kami (DPRD Sidoarjo) tidak pernah menolak pemberian hibah, justru Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo yang menolak setelah dapat masukan dari pihak lain,” ungkapnya.

    Bangun menegaskan jika penghapusan itu anggarannya bakal digunakan untuk kegiatan OPD Pemkab Sidoarjo. “Kalau konstruksinya seperti itu akan menyulitkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Bahkan penggeseran dana hibah itu nanti bisa merepotkan OPD yang menerima pergeseran anggaran itu,” terang Bangun. (isa/kun)

  • Bank Sembada dan Intibios Gelar Donor Darah serta Cek Kesehatan Gratis di Jakarta

    Bank Sembada dan Intibios Gelar Donor Darah serta Cek Kesehatan Gratis di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – PT BPR Multi Sembada Dana (Bank Sembada) bekerja sama dengan Intibios menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Asean Tower, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024). Acara ini mendapat respons positif dari masyarakat sekitar.

    Direktur Utama Bank Sembada, Sandibrata Simanjuntak, menegaskan perusahaannya tidak hanya berfokus pada solusi keuangan, tetapi juga ingin berkontribusi pada kesehatan masyarakat.

    “Antusiasme para pengunjung sangat luar biasa. Mereka tidak hanya peduli pada kesehatan pribadi, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial melalui donor darah. Donor darah ini sangat bermanfaat karena dapat menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Sandibrata.

    Selain donor darah, peserta juga mendapat layanan pengecekan kesehatan gratis, seperti tes kesehatan darah dan pemeriksaan mental. Sandibrata berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan secara rutin dan menjangkau masyarakat lebih luas.

    “Kami ingin kegiatan seperti ini bisa diadakan di luar Jakarta, sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat,” tambahnya.

    Sementara itu, Manager Marketing Communication Intibios, Muhammad Hafiedz, menjelaskan layanan pemeriksaan kesehatan meliputi mini medical check-up, pengukuran massa tubuh, konsultasi dokter, dan pemeriksaan skoliosis.

    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan kesehatan serta edukasi bagi masyarakat, khususnya di Jakarta Pusat,” kata Hafiedz. Ia juga berharap kerja sama dengan Bank Sembada dapat dilakukan secara berkelanjutan.

    Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DPD Jakarta, Henry Palthy, mengapresiasi kegiatan ini.

    “Kegiatan seperti ini sangat positif. Antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darah sangat tinggi, termasuk dari masyarakat sekitar. Selain itu, pemeriksaan kesehatan seperti mental health dan asuransi juga sangat membantu,” ujar Henry mengapresiasi kegiatan donor darah yang dilakukan Bank Sembada dan Intibios.

  • Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih rendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.

    “Kami selalu mempertimbangkan, misalnya satu soal TPS yang dikurangi, sehingga orang menjadi lebih jauh menjangkau TPS,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Lolly mengatakan Bawaslu sudah bertanya kepada warga yang tidak ikut berpartisipasi. Salah satunya diakibatkan oleh jarak TPS yang jauh.

    “Kami tanya langsung ke masyarakatnya kenapa ga datang. Salah satunya karena TPS-nya menjadi jauh,” kata dia.

    Selain jumlah TPS yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pemilu, Lolly juga mengatakan dekatnya jarak antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 menyebabkan kejenuhan pemilih, sehingga memengaruhi partisipasi publik.

    “Lainnya adalah soal terlalu dekat masa waktu pilkada dengan pemilu, sehingga kemudian terjadi kejenuhan di lingkungan pemilih,” ujar dia.

    Lolly mengatakan berbagai evaluasi terkait partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 akan menjadi pengingat bersama para penyelenggara pemilu.

    “Karena kalau publik tidak terlibat, sayang banget. Anggaran pilkada besar,” ucap Lolly.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen

    KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen

    salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

    “Dalam kacamata kami, itu sudah luar biasa di tengah tahapan-tahapan yang seperti ini. Tentu kami berterima kasih sekali atas semua partisipasi banyak pihak, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilih,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, tetapi dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda.

    “Calon yang pasti berbeda banyak dengan pileg (pemilihan anggota legislatif) dan juga pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden), hingga sorotan yang lebih banyak tertuju ke satu titik dengan pilkada yang secara serentak bersamaan seperti sekarang,” jelasnya.

    Menurut dia, hal-hal tersebut diperkirakan berkontribusi terhadap bedanya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dan Pemilu 2024.

    Selain itu, dia meminta dukungan banyak pihak, baik peserta, tim pendukung, serta pemerintah, untuk menjadikan peningkatan partisipasi pemilih sebagai pekerjaan rumah bersama, sehingga ke depannya dapat menyosialisasikan pemilihan yang lebih masif dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Tentu kami dari KPU menerima semua catatan, evaluasi, dan masukan untuk perbaikan ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024