Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Menguji Integritas MK Periksa Sengketa Pilkada 2024

    Menguji Integritas MK Periksa Sengketa Pilkada 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Pasangan calon yang dinyatakan kalah sudah ancang-ancang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Teruntuk Pilgub DKI Jakarta, tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) secara tegas menyatakan akan membawa sengketa perselisihan ke MK.

    RIDO yang memperoleh 1.718.160 suara kalah dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang mendapat suara sebanyak 2.183.239.

    “Kami siapkan tim gabungan baik itu dari partai, pasangan calon maupun profesional yang memang peduli terhadap demokrasi. Banyak sudah ahli-ahli yang kita ajak konsultasi,” ujar Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (8/12).

    Sorotan publik kini mengarah kepada MK. Mewujudkan peradilan yang adil dan transparan dalam mengadili sengketa Pilkada menjadi harapan publik. Sejumlah pihak memberi catatan kritis mengingat hakim konstitusi Anwar Usman mempunyai hubungan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang berada di kelompok Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Satu dari beberapa pasangan calon kepala daerah yang didukung KIM Plus dan kalah ialah RIDO. Gibran memang tak pernah secara langsung menegaskan dukungan terhadap RK-Suswono. Namun, beberapa sayap relawan Gibran terang-terangan deklarasi mendukung pasangan ini. 

    Gibran Center, salah satu organ relawan Gibran, bahkan menyatakan bahwa Wapres Gibran telah memerintahkan mereka untuk memenangkan RK-Suswono.

    “Beliau [Gibran] minta turun supaya memenangkan RIDO, kita yang bagian tim pelaksana harus gaspol pokoknya dengan waktu yang ada,” kata Ketua Umum Gibran Center, Marsudiyanto dalam keterangannya, Rabu (20/11).

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengungkapkan terdapat beberapa opsi yang dapat diambil MK dalam memeriksa sengketa Pilkada guna menghindari potensi konflik kepentingan. Kata Haykal, belum ada aturan dari segi hukum acara yang secara spesifik mengatur mekanisme bagi Mahkamah untuk menghindarkan hakimnya dari potensi konflik kepentingan.

    Haykal mengambil contoh bagaimana Anwar Usman tidak diikutsertakan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres dan Pileg 2024 karena ada putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia juga menyinggung bagaimana mekanisme pemeriksaan PHPU Pileg yang memberi batasan kepada hakim konstitusi Arsul Sani.

    “Kalau Anwar Usman secara jelas bahwa dia kemudian tidak diberikan hak untuk memeriksa dan ikut dalam persidangan yang berkaitan dengan PSI. Lalu kalau Arsul Sani berbeda, dia tetap ikut di dalam persidangan, tujuannya adalah untuk memenuhi kuorum persidangan agar proses persidangan tidak kemudian ditunda karena kurangnya hakim dan juga dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman. Artinya, meskipun dia ikut dalam proses pemeriksaan, tapi suaranya dalam pengambilan keputusan itu tidak diikutsertakan,” ujar Haykal kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

    Dalam kasus di Jakarta, tutur Haykal, MK bisa mengambil salah satu opsi yang sudah diterapkan dalam Pileg dan Pilpres kemarin. Tentu dengan dasar alasan yang sangat kuat. Haykal menyatakan para pihak beracara baik itu pemohon, termohon (KPU) ataupun pihak terkait nantinya harus juga mengirim keberatan agar bisa dipertimbangkan oleh MK.

    “Apa kemudian di antara tiga pihak ini meminta agar Anwar Usman tidak diikutsertakan atau mekanisme lainnya adalah pemeriksaan perkara sengketa Pilkada itu kemudian tidak diperiksa oleh Anwar Usman, atau diperiksa oleh panel lain. Itu jauh lebih memungkinkan mengingat kalau spesifiknya berkaitan dengan Jakarta,” imbuhnya.

    “Jadi, dalam konteks ini ada banyak mekanisme yang bisa digunakan MK, tapi , yang paling make sense adalah tidak memasukkan Anwar Usman ke dalam panel yang kemudian akan memeriksa sengketa Pilgub DKI Jakarta, tapi kalau kita berbicara terkait dengan KIM Plus, kita bisa merujuk MK dalam Pileg kemarin,” ucap Haykal menambahkan.

    Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO Unand) Feri Amsari meminta MK sensitif untuk tidak memasukkan Anwar Usman ke dalam panel yang akan memeriksa sengketa Pilkada dari pemohon yang terafiliasi dengan KIM Plus. Menurut Feri, ada relasi yang sangat kuat antara Anwar Usman dengan Gibran dan mantan Presiden RI Joko Widodo (yang merupakan bagian dari KIM Plus).

    “Saya kira memang ada problematika soal relasi pak Anwar Usman dengan dukungan Wakil Presiden Gibran terhadap calon tertentu atau kakak iparnya yang mantan presiden terhadap calon gubernur tertentu, dan demi keadilan mestinya pak Anwar Usman mundur karena memang ada relasi yang tentu akan membawa wibawa Mahkamah akan berkurang,” kata Feri.

    “Jadi, hakimnya harus sensitif dan majelis juga begitu untuk melindungi sidang MK,” lanjut dia.

    Feri menyatakan membawa sengketa Pilkada ke MK merupakan hak dari pemohon termasuk pasangan RIDO. Hanya saja, menurut dia, akan sulit untuk membuktikan dugaan pelanggaran ataupun kecurangan dalam Pilgub DKI Jakarta di MK.

    “Soal RIDO ke MK itu kan hak konstitusionalnya, hanya memang tidak mudah membuktikan tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan apalagi alat kekuasaan yaitu negara terutama dugaan publik soal keterlibatan wakil presiden dan mantan presiden untuk men-support akan jauh lebih relevan untuk ditudingkan ke mereka sendiri, karena mereka lah yang memegang kekuasaan. Ini pasti akan berat bagi mereka,” ucap dia.

    Sementara itu, pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah mengusulkan MK perlu berembuk untuk memastikan apakah Anwar Usman bisa memeriksa sengketa Pilkada yang berkaitan dengan KIM Plus atau tidak. Sebab, menurut dia, kondisi di Pilkada berbeda dengan Pilpres dan Pileg kemarin di mana Anwar Usman mempunyai kepentingan kuat dengan Gibran dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

    “MK sendiri perlu rembukan untuk memastikan apakah Anwar Usman bisa masuk di dalam proses persidangan di sengketa hasil Pilkada besok, karena sebenarnya putusan MKMK waktu itu hanya bilang bahwa sepanjang tidak ada konflik kepentingan ya. Nah, kalau kita lihat di Pilkada ini saya pikir ruangnya tipis ya karena beda konteks dengan Pilpres dan Pileg kemarin, atau jika ada pihak yang merasa Anwar Usman ada kepentingan langsung, mungkin para pihak boleh menyampaikan protes ke Mahkamah,” ucap dia.

    Juru Bicara Perkara MK yang juga hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, mempersilakan para pihak untuk menyampaikan keberatan mengenai pelaksanaan pemeriksaan sengketa Pilkada nanti.

    “Sepanjang ada pemohon yang mengajukan keberatan, kami bahas hal tersebut di RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim),” ucap Enny saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

    (ryn/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • 7 Tanda Tanya Besar PKS Depok: Kenapa Pilihan Warga Berubah dalam Sepekan? Megapolitan

    7 Tanda Tanya Besar PKS Depok: Kenapa Pilihan Warga Berubah dalam Sepekan? Megapolitan

    Tanda Tanya Besar PKS Depok: Kenapa Pilihan Warga Berubah dalam Sepekan?
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok kini sedang menggali faktor yang memengaruhi jumlah perolehan suara paslon Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq dalam
    Pilkada 2024
    tak sesuai prediksi mereka.
    Upaya ini sekaligus mencari jawaban mengapa paslon yang diusungnya bersama Golkar kalah telak meski survei internal menunjukkan tren positif sepekan sebelum hari pencoblosan.
    “Kenapa warga Depok berubah (pilihan) dalam waktu kurang lebih sepekan (sebelum pencoblosan) itu juga harus dicari tahu,” kata Bendahara DPD
    PKS Depok
    Ade Supriyatna kepada
    Kompas.com,
    Minggu (8/12/2024).
    Menurut dia, perubahan pilihan dalam kurun waktu singkat itu perlu ditelaah kembali untuk menjadi bahan evaluasi internal.
    “Kalau posisi di PKS ya, kita juga masih mendalami mencari data-data kenapa perubahannya cukup signifikan gitu,” imbuh dia.
    Pasalnya, hasil survei internal menunjukkan elektabilitas Imam-Ririn kala itu memimpin di angka 56 persen.
    Angka itu juga senada dengan survei elektabilitas dari lembaga survei independen VoxPol Center.
    Dalam survei yang digelar pada 2-11 November 2024 atau dua pekan sebelum hari pemungutan suara, elektabilitas Imam-Ririn berada di angka 50,3 persen.
    “Perubahan signifikan pemilih dalam satu pekan ini
    surprise
    buat kami,” tutur Ade.
    Sebelumnya diberitakan, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
    Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
    Salah satu faktor kekalahan PKS di Depok disebut berasal dari kejenuhan warganya akibat lambatnya perkembangan infrastruktur hingga solusi yang dilakukan PKS dalam menuntaskan masalah perkotaan.
    Warga menilai, PKS tak mampu menyelesaikan permasalahan umum hingga tuntas yakni macet, banjir, polusi, sampah, dan transportasi publik.
    “Secara institusional memang ada soal kejenuhan pemilih terhadap PKS, karena setelah 20 tahun memimpin Depok mungkin belum ada kemajuan yang signifikan dalam menuntaskan masalah-masalah
    real concrete
    di Depok,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada
    Kompas.com,
    Jumat (6/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Warga Jakarta Tak Dapat Undangan

    Banyak Warga Jakarta Tak Dapat Undangan

    loading…

    Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Golkar Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Tim Pemenangan Paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Menurutnya, partisipasi pemilih saat ini berbanding terbalik kala Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju di Pilkada 2017.

    Ariza, sapaan akrabnya, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 tak lebih dari 53%. Angka itu menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Bahkan, ia menilai, keterlibatan warga di Pilkada 2024 berbeda saat Anies-Sandi menang.

    “Partisipasi daripada pemilih sangat rendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta. Rata-rata tidak lebih dari 53%, sedangkan rata-rata nasional 68%, sementara dulu saja ketika zaman Pak Anies-Sandi hujan dua hari berturut-turut partisipasi tinggi sekali,” kata Ariza saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Politikus Partai Gerindra ini pun mempertanyakan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Padahal, kata dia, cuaca saat pemungutan suara dilakukan terbilang cerah. “Kenapa pilkada sekarang ini 27 November 2024, Rabu lalu, cuaca cerah, tidak ada masalah yang berarti tapi partisipasi sangat rendah?” tanya Ariza.

    Setelah dipelajari dan diteliti bersama Tim Hukum Pemenangan RIDO, Ariza mengatakan, banyak warga Jakarta yang tak mendapat undangan menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi pemilih. Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6 inilah yang menyebabkan kami, dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah,” tutur Ariza.

    “Di antaranya masalah rendahnya partisipasi pemilih, yang diantaranya disebabkan oleh banyaknya undangan yang belum didapatkan. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? nanti pada waktunya masyarakat akan tahu,” imbuh Ariza.

    Ariza pun mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan warga yang tak mendapat undangan memilih atau Form C6. Bahkan, kata dia, pihaknya dapat laporan adanya kesengajaan untuk mempengaruhi tokoh masyarakat tak hadir ke TPS saat pemungutan suara berlangsung.

    “Setidaknya banyak laporan yang menyampikan banyak tidak menerima undangan bahkan ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS,” kata Ariza.

    “Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik yang lebih sehat yang kondusif tentunya yang menjadikan syarat rakyat adalah suara demokrasi, suara keadilan bagi bangsa dan negara,” katanya.

    (abd)

  • Anggota DPRD Cirebon Terjerat Kasus Pelecehan, Terduga Pelaku: Ini Pribadi Bukan Urusan Partai – Halaman all

    Anggota DPRD Cirebon Terjerat Kasus Pelecehan, Terduga Pelaku: Ini Pribadi Bukan Urusan Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita berinisial Il (27) jadi korban pelecehan yang diduga pelakunya adalah anggota DPRD Jawa Barat bernama Mahmud Jawa alias MJ.

    Il yang merupakan sales promotion girl (SPG) tersebut pun melaporkan apa yang ia alami ke Polres Cirebon, Sabtu (7/12/2024).

    MJ pun kini muncul di publik untuk memberikan klarifikasinya, Sabtu (7/12/2024) kemarin.

    “Ya, siang tadi saya mendapat kabar bahwa saya dilaporkan oleh seseorang di Polresta Cirebon.”

    “Hal inilah yang membuat saya hadir di sini untuk memberikan keterangan dan klarifikasi,” ujar MJ, kepada awak media.

    Mengutip TribunJabar.id, ia menuturkan bahwa kejadiannya tak ada hubungannya dengan partai.

    “Konon, kasus ini ramai di media sosial dengan menggunakan atribut partai,”

    “Padahal, kejadiannya tidak ada hubungannya dengan partai, ini persoalan pribadi,” ucapnya.

    MJ menambahkan, dirinya merasa tak melakukan tindakan pelecehan seperti yang dituduhkan.

    Saat kejadian, ia menyebut para SPG menyusulnya, bukan ia yang mengajak.

    “Pada hari Jumat, setelah salat Jumat, saya berjalan menuju kantor dari Masjid Agung Sumber.”

    “Dalam perjalanan, saya melihat beberapa SPG mendekati saya. Ketika saya masuk ke kantor, mereka menyusul,” katanya.

    Ia juga mengaku belum menerima panggilan dari penyidik terkait kasus yang menjeratnya.

    “Kalau soal tuduhan pelecehan, saya belum menerima panggilan dari penyidik. Jadi, tuduhan ini terlalu dini untuk saya tanggapi,” ujarnya.

    Diwartakan sebelumnya, wanita berinisial Il melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atas kasus pelecehan seksual, Sabtu (7/12/2024).

    I datang ke Polresta Cirebon bersama dengan kuasa hukumnya, Yudia Alamsyah.

    “Ya, pada sore hari ini saya dengan tim mendampingi klien kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon,” ujar Yudia.

    Mengutip TribunJabar.id, pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Cirebon berinisial MJ.

    Korban yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) dari sebuah merek rokok elektronik ini dilecehkan di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

    Korban lantas diajak masuk ke ruang fraksi yang juga jadi tempat pelecehan secara fisik.

    “Kejadiannya selepas salat Jumat sekitar pukul 1 siang. Klien kami bertemu dengan yang bersangkutan di depan gedung DPRD, kemudian diajak masuk ke ruang fraksi.”

    “Di situ terjadi pelecehan secara fisik dan disertai ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” ucap Yudia.

    Kisah pelecehan tersebut juga diunggah di akun X milik korban, @calliopealto, Jumat (6/12/2024) kemarin.

    Dalam unggahannya tersebut, pelaku diduga merupakan kader dari Partai Demokrat. 

    Yudia menambahkan, kliennya tersebut juga mendapatkan intimidasi.

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi, karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada TribunJabar.id.

    Intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dari EO tempat korban bekerja yang meminta unggahan terkait pelecehan dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand.”

    “Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya lagi.

    Intimidasi tersebut disebut Yudia memengaruhi kondisi psikologis kliennya.

    Terlebih, kasus ini melibatkan anggota DPRD.

    “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    Partai Demokrat Jabar Lakukan Investigasi

    Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar, Handarujati Kalamullah menuturkan, pihak partai segera melakukan investigasi terkait dugaan kasus pelecehan seksual ini.

    “Kami akan segera melakukan investigasi guna mendalami informasi yang beredar, terutama di platform X, terkait dengan MJ kepada yang bersangkutan,”

    “Investigasi ini penting dilakukan agar kami mendapatkan informasi yang komprehensif, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya,” ujar dia.

    Handarujati menuturkan, Partai Demokrat berkomitmen tidak mentoleransi pelaku pelecehan seksual maupun jenis kekerasan lainnya.

    “Kami menegaskan, tidak ada ruang maupun toleransi bagi pelaku pelecehan terhadap perempuan maupun jenis kekerasan lainnya.”

    “Upaya investigasi yang akan kami lakukan bersifat objektif dan hasil dari tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke publik sebagai salah satu wujud transparansi,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul MJ Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG Buka Suara, Ceritakan Pertemuan versi Dia

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Eki Yulianto)

  • Tim RK-Suswono: Golput Pemenang Pilgub Jakarta

    Tim RK-Suswono: Golput Pemenang Pilgub Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menganggap Pilgub Jakarta 2024 bukan dimenangkan oleh paslon Pramono Anung dan Rano Karno, melainkan oleh golongan putih alias golput.

    “(Paslon) 01 menang? Tidak! 03 menang? Tidak! 02 menang? Tidak! Peserta kalah semua, yang menang golput. Fakta, bukan kata saya,” jelas Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah dalam Konferensi Pers di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

    Golput merujuk pada orang yang tidak mencoblos, baik karena alasan teknis maupun politik.

    Ramdan menyoroti angka golput yang tinggi di Pilkada Jakarta 2024, yakni mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48 persen. Menurutnya, salah Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut andil dari hasil tersebut.

    Ia menuding ada ‘pembiaran’ 802.147 warga Jakarta tak memilih. Ramdan menyoroti absennya formulir C pemberitahuan-KWK sebagai undangan pencoblosan, di mana diklaim tak terdistribusikan ke warga Jakarta.

    “Kalau data ini dianggap lucu-lucu, pasangan (Pramono Anung-Rano Karno) sekalipun angka perolehan suara menang di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta,” tegasnya.

    “Digabungkan pun golput dengan (suara) 01 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat, ‘Karena masyarakat sudah jengah’, masyarakat mana?” sambung Ramdan.

    Tim RIDO mempertanyakan kinerja KPU, khususnya KPUD DKI Jakarta. Padahal, menurutnya KPUD Jakarta menerima anggaran hampir Rp1 triliun untuk menggelar pesta demokrasi ini.

    Ia juga turut mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). Tim RIDO merasa setumpuk laporan dugaan kecurangan di Jakarta ‘dicuekin’, tak ada tindak lanjut sama sekali.

    “Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi kenapa kita kemudian walk out. Itu sudah kami sampaikan jauh hari, sebelum adanya perhitungan dan rekapitulasi suara,” tutupnya.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • RIDO Maju ke MK Gugat Hasil Pilgub Jakarta, Bakal Gandeng Banyak Ahli

    RIDO Maju ke MK Gugat Hasil Pilgub Jakarta, Bakal Gandeng Banyak Ahli

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim hukum pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah menegaskan langkah ini adalah jalan konstitusi. Ia menyebut upaya hukum bukan untuk menjegal kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Kami akan tetap pada koridor, dalam tiga hari waktu yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran kasus ini ke MK,” ucapnya dalam konferensi pers di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

    “Kami siapkan tim gabungan, baik itu dari partai, paslon, maupun profesional yang memang peduli terhadap demokrasi. Banyak sudah ahli-ahli yang kita ajak konsultasi,” imbuh Ramdan.

    Ramdan mengaku jalur konstitusi dan jalur demokrasi ini ditempuh agar masalah yang mereka temukan di 2024 tak terulang di Pilkada 2029. Ia mengatakan penyelenggara maupun pengawas pemilu mesti menghargai hasil dan kualitas demokrasi.

    Ia belum menegaskan siapa yang akan digugat dan masalah apa yang dibawa ke MK. Ramdan hanya mencontohkan ada 802.147 formulir C pemberitahuan-KWK sebagai undangan pencoblosan tak terdistribusikan ke warga Jakarta.

    “Ini gambar (stiker) yang di rumah-rumah kita itu loh, semua pasti punya di rumahnya stiker pemberitahuan. Sudah dicocokkan, coklit, atau pencocokan yang memang di dalam rumah tersebut memiliki hak (pilih). Ini yang tidak terjadi di Pilkada DKI 2024,” bebernya.

    “Kita punya batasan waktu sampai Rabu (11/12). Terkait gugatan yang akan disampaikan, nanti lihat saja. Sampai batasan Rabu di MK, teman-teman bisa melihat apakah yang kami registrasikan ini berkaitan kecurangan kah, pemungutan suara ulang (PSU), dan sebagainya. Kita lihat saja episode selanjutnya,” tambah Ramdan.

    Di lain sisi, tim RIDO menyinggung pelaporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ramdan menegaskan ini adalah jalan terakhir yang mereka lakukan.

    Ia mengaku sebelumnya sudah bertindak persuasif. Tim RIDO mengklaim telah bertanya ke KPU hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal masalah pilkada Jakarta.

    “Kita bertanya ke KPU, Bawaslu, apa yang terjadi? Bahkan sebagian nomor handphone teman-teman kami diblokir,” katanya.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    GELORA.CO  — Saksi dari tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, keluar atau walk out dari ruang rapat pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024).

    Momen tersebut terjadi sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan penetapan hasil perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.

    Diketahui, KPU DKI Jakarta menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel (pramono-rano) meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara. Dengan demikian, Pilkada Jakarta 2024 dipastikan satu putaran.

    Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Lies Hartono alias Cak Lontong menanggapi santai sikap dari saksi pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO. Bahkan, Cak Lontong masih sempat-sempatnya berkelakar.

    “Mungkin pertimbangan teknis mereka Walkot mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan. Mungkin ya,” kata Cak Lontong disambut tawa audiens yang hadir di Rumah Pemenang Pramono-Rano di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Terlepas dari itu, Cak Lontong menghormati sikap yang diambil oleh saksi dari paslon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Menurut dia, itu bagian dari demokrasi. 

    “Terkait dengan walkout tadi tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi saksi paslon 01 dan 02,” ujar dia.

    Cak Lontong mengatakan, walk out dipastikan tidak akan mempengaruhi terhadap hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

    Di mana, Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan unggul dibanding dua pesaingnya dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Dia mendapatkan perolehan 50,07 persen, yang artinya Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran.

    “Proses walkout atau tidak menandatangani sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Jadi secara proses tidak menganggu,” jelas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Hasilnya, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen. 

    Adapun pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata. 

    Penetapan dilakukan setelah KPU di enam kota dan kabupaten di Jakarta yakni Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu.

    Awalnya, KPU Jakarta membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing kota dan kabupaten. Setelah itu, KPU Jakarta lanjut membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

    Sebelum mengesahkan hasil rekapitulasi, KPU Jakarta memberi kesempatan kepada saksi para paslon menyampaikan pendapat atau kejadian khusus.

    Namun, pantauan Wartakotalive.com dilokasi nampak saksi dari Ridwan Kamil-Suswono yakni Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah membacakan temuan khusus terkait persoalan di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, serta rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.

    Kemudian saksi paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga menyampaikan keberatan, dengan catatan serta menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi.

    Tetapi, saksi dari Pramono-Rano mengatakan tidak ada keberatan dan sempat mengomentari pernyataan saksi Ridwan Kamil-Suswono. 

    Dengan demikian, terlihat saksi dari Ridwan Kamil -Suswono walkout dari rapat, dan pihak KPU DKI Jakarta menyatakan hal itu akan dicatat.

    Usai kejadian tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata melanjutkan penetapan rekapitulasi tersebut. 

    “Berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” kata Wahyu sambil mengetok palu.

    Kubu Ridwan Kamil Resmi Laporkan Jajaran KPU Jakarta ke DKPP

    Sebelumnya diberitakan, Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran Ketua dan Anggota KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Kemudian mereka juga melaporkan Ketua serta Anggota KPU Jakarta Timur (Jaktim).

    Anggota Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butarbutar mengatakan KPU Jakarta maupun Jaktim dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    “Nah itu yang kami laporkan, bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih,” tuturnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Muslim menjelaskan, laporan tersebut terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak menerima undangan pencoblosan (Formulir C6).

    “Ini terkait korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat,” katanya. 

    Menurut Muslim undangan yang tidak terdistribusi itu jadi salah penyebab minimnya partisipasi pemilih pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2024. 

    Padahal, kata Muslim, KPU harus menjamin pelayanan dan mengkoordinasikan agar masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan tersebut. 

    “Survei sampling yang kita ambil khususnya Jakarta Timur itu rata-rata dari beberapa Kelurahan tingkat partisipasinya hanya 30persen berarti kalau misalnya DPT nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta,” imbuhnya. 

    Sebagai informasi, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini, Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dua putaran.

    Meski pasangan RIDO kalah dengan rival politiknya, Pramono Anung-Rano Karno tetapi kemenangan mereka tidak melebihi 50 persen.

    Sehingga diyakini Pilkada Jakarta akan berjalan dua putaran, bukan satu putaran.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan proses Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

    Hal ini sebagaimana hasil real count yang dilakukan oleh tim internal RIDO.

    “Hasil real count internal 100 persen Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Ini saya mau ke Posko (DPD Golkar DKI) mau konferensi pers,” kata Basri Baco di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (28/11/2024) petang.

    Baco mempersilakan kubu Pramono-Rano yang telah mengklaim kemenangan, karena Pilkada berjalan satu putaran.

    Namun dia mengingatkan, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi surat suara hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu (27/11/2024) kemarin.

    “Boleh-boleh saja (Pramono-Rano klaim kemenangan) nanti kita tunggu hasil, perhitungan rekapitulasi kecamatan KPU, itu yang final. Hari ini pembukaan (perhitungan) kalau nggak salah,” katanya.

    Meski mengklaim suara Pramono-Rano tidak lebih dari 50 persen, tapi Baco tidak memegang data real count internal.

    Dia berdalih, data real count ada di Posko Pemenangan di DPD Golkar DKI Jakarta.

    “Di kami finalnya itu semalam, saya nggak hafal (angka real count internal), mesti update ke sana, ketemua di sana saja,” ucapnya.

    Baco menekankan, bakal mempersiapkan saksi-saksi untuk mempertahankan suara RIDO yang dimiliki.

    Mereka juga dikerahkan untuk memastikan suara tersebut tidak hilang atau berpindah ke paslon lain.

    Jika Pilkada Jakarta berjalan satu putaran, lanjut dia, RIDO akan mengambil langkah hukum.

    Salah satu jalan yang diambil adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Intinya hasil Pilkada dua putaran, karena beda dua suara kan bisa dua putaran. Kalau mereka (kubu Pramono-Rano) berharap satu putaran, kalau kami berharap dua putaran. Langkah kami nanti (kalau kalah) maju MK dong,” imbuhnya

  • Pada Diskusi Bakornas Fokusmaker, Aji Murni Mawarni Dorong Pemerintah Aktif Mengedukasi Bahaya Judi Online

    Pada Diskusi Bakornas Fokusmaker, Aji Murni Mawarni Dorong Pemerintah Aktif Mengedukasi Bahaya Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI, Aji Murni Mawarni, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Dalam diskusi bertajuk Fokus Talk bertema “Stop Judi Online! Hidupkan Karya, Matikan Taruhan” yang digelar oleh Bakornas Fokusmaker bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Little League, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2024), Aji menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak destruktif judi online.

    “Judi online sangat merusak, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Pemerintah harus lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi yang jelas dan terarah. Diskusi seperti ini menjadi contoh yang baik untuk menyelamatkan generasi muda dari kecanduan judi online,” ujar Aji.

    Aji juga menyoroti perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk memberantas masalah ini hingga ke akarnya. “Pemerintah perlu melibatkan semua pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk mencegah lebih banyak generasi muda terjebak dalam judi online. Selain itu, eks pecandu harus diberikan peluang untuk berkontribusi pada ekonomi kreatif,” tambahnya.

    Ketua Panitia, Auzi Kemora, mengungkapkan bahwa judi online telah menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan lebih dari 2,7 juta orang Indonesia terjebak dalam lingkaran ini. “Judi online merugikan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Melalui diskusi ini, kami berharap dapat mendorong generasi muda untuk memilih jalan ekonomi kreatif sebagai alternatif yang positif,” jelasnya.

  • Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (
    Formappi
    ) mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
    rapat komisi
    mencapai 78 persen.
    Meski demikian, pimpinan rapat komisi sering kali tidak mencantumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat.
    “Ada begitu banyak rapat yang telah diadakan oleh komisi-komisi di mana pimpinan rapat tak menyebutkan jumlah anggota yang hadir. Itulah, menjadi salah satu permasalahan yang kami temukan,” kata Peneliti Formappi
    Lucius Karus
    dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 secara virtual, Minggu (8/12/2024).
    Lucius menegaskan, data kehadiran anggota merupakan hal yang mutlak dalam menentukan kuorum rapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta Tata Tertib (Tatib) DPR.
    Ia mengingatkan, pengabaian jumlah kehadiran anggota dapat berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan secara prosedural.
    Tak hanya itu, pimpinan rapat atas dorongan kepentingannya bisa suka-suka memutuskan rapat, saat anggota tidak memenuhi persyaratan kuorum rapat dan kuorum pengambilan keputusan.
    “Hal ini menjadi catatan awal yang buruk dari praktik-praktik rapat DPR pada Masa Sidang I,” ujarnya.
    Selama Masa Sidang I, terdapat 161 rapat komisi, 25 rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) non-komisi, dan 8 kali rapat paripurna, dengan total mencapai 194 kali rapat.
    Lucius mencatat bahwa banyaknya rapat yang diadakan oleh AKD menunjukkan semangat DPR di awal periode.
    Namun, beberapa AKD, seperti Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), belum terlihat aktif dalam mengadakan rapat.
    “Belum aktifnya beberapa Badan, khususnya BAM sebagai AKD baru, tampak menunjukkan urgensi pembentukan badan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak. Tak hanya BAM yang baru lahir, BAKN yang sudah dihidupkan kembali sejak tahun 2020 lalu tampak tak cukup punya fungsi yang membuatnya jadi sebuah AKD yang berguna,” ucap Lucius.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apel Kemenangan Pilkada Jateng, Gerindra Puas Menang Pilgub dan 27 di Kabupaten/Kota di Jateng

    Apel Kemenangan Pilkada Jateng, Gerindra Puas Menang Pilgub dan 27 di Kabupaten/Kota di Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) menggelar apel kemenangan kader Pilkada Jateng 2024, di Hotel UTC Semarang, Minggu (8/12/2024). 

    Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono mengatakan, apel kemenangan ini merupakan konsolidasi sekaligus merapatkan barisan pasca pilkada. Dalam apel tersebut, dia mengungumkan, Partai Gerindra telah memenangkan Ahmad Luthfi yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen dalam kontestasi Pilgub Jateng serta menang di 27 kabupaten/kota. 

    “Kita hari ini melaksanakan apel konsolidasi kaitannya kemenangan hasil pilkada. Kita konsolidasi kaitannya kemenangan hasil pilkada, kita apelkan, rapatkan barisan, kita umumkan, kita telah memenangkan Ahmad Luthfi, kader Gerindra, sebagai Gubernur Jateng, telah mememangkan 27 kabupaten/kota di Jateng,” jelas Sudaryono. 

    Dia mengaku puas dengan hasil Pilkada Jateng 2024. 

    Diakuinya, secara politik sulit bergerak, namun lambat laun dengan metode yang dilaksanakan selama kampanye, ditambah kekompakan dan semangat seluruh kader dan relawan, Gerindra bisa memenangkan kontestasi ini. 

    “Kami meyakini bahwa di detik terakhir, Lutfi dan kompetitornya saya kira unda-undi. Ada swing voter belum begitu form,” ujarnya. 

    Namun, lanjut dia, sapuan terakhir yang dilakukan Gerindra dengan konsolidasi di 35 kabupaten/kota selama 10 hari terakhir mengubah peta politik.

    Dengan upaya itu, menurut hasil analisa statistik internal, mampu membawa swing voters menentukan pilihan. 

    Sementara, pada tingkat kabupaten/kota, Gerindra juga menunjukan progres yang cukup signifikan dimana sebelumnya hanya mempunyai beberapa kepala daerah dari partai berlambang garuda tersebut. 

    Hasil Pilkada 2024 ini, Gerindra memiliki 27 kepala daerah di Jateng. Menurutnya, ini menjadi modal pergerakan politik di Jateng untuk tahun-tahun mendatang. 

    “Kita maunya menang semua, tapi gimana. Di pilgub, kita puas. Saya mengapresiasi semua langkah-langkah yang dilakukan Gerindra baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya. 

    Dari 27 kemenangan di tingkat kabupaten/kota, Sudaryono menyebut, 20 merupakan kader Partai Gerindra dan tujuh lainnya Gerindra turut mengusung. Dia meyakini, 27 kepala daerah yang telah diusung Gerindra ini bisa memperjuangkan dan menyelaraskan program-program Presiden RI, Prabowo Subianto. 

    “Presiden Pak Prabowo menyampaikan bahwa rencana program yang ada, harus terlaksana sampai ke bawah. Tentu saja, gubernur dan wali kota/bupati punya visi misi tambahan yang tidak boleh bertentangan dengan visi pemerintah pusat,” paparnya. 

    Proram-program yang harus dikawal, sebut dia, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hilirisasi, bantuan sosial, membuka lapangan kerja, dan lainnya. Pihaknya pun memberikan masukan kepada Luthfi – Yasin untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

    “Selama ini, elalu diolok-olok Jateng provinsi paling miskin di pulau Jawa. Harus ada akselerasi. Kita ingin ada perubahan,” tegasnya. (eyf)