Kementrian Lembaga: DPD

Said Abdullah Ungkap Pesan Megawati di Blitar: Kedaulatan Pangan dan Semangat KAA

Blitar (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memimpin pertemuan penting dengan seluruh kepala daerah PDIP se-Jawa Timur, Jumat (31/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini digelar secara tertutup di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, sebuah bangunan bersejarah yang berusia 150 tahun. Selain rapat koordinasi, Megawati juga menyelenggarakan jamuan makan untuk kepala daerah, DPC, dan DPD PDIP Jatim dengan pesan yang tegas dan tersembunyi di balik acara tersebut.

Said Abdullah, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menekankan empat aspek krusial yang harus ditanamkan oleh seluruh kepala daerah PDIP di Jawa Timur. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius Megawati adalah kedaulatan pangan.

“Swasembada pangan yang menjadi perhatian sampai sekarang. Bahkan Ibu minta memperkuat kerjasama antar kabupaten di Jatim supaya kebutuhan tidak impor. Intinya Ibu ingin kedaulatan pangan menjadi satu-satunya yang akan mengantar bangsa ini menuju Indonesia Emas,” tegas Said Abdullah, mengutip pernyataan Megawati.

Swasembada pangan, menurut Megawati, bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga soal mengurangi ketergantungan pada impor. Kerja sama antar kabupaten di Jawa Timur diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri. Hal ini dianggap penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Selain kedaulatan pangan, Megawati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur. Setiap kepala daerah diminta untuk fokus pada peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, mencakup sektor kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan dasar bagi rakyat termasuk peningkatan SDM. Maka tentu itu menyangkut pelayanan kesehatan yang inklusif dan peningkatan pendidikan yang unggul,” tambah Said.

Ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tidak hanya memprioritaskan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Tidak hanya soal isu terkini, Megawati juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengingatkan kepala daerah PDIP tentang pentingnya memori sejarah. Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati menyampaikan pentingnya Konferensi Asia Afrika (KAA), yang hingga kini diakui dunia sebagai momen bersejarah yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika.

Megawati mengingatkan bahwa pengaruh KAA di dunia internasional tetap diakui, dengan 47 persen negara di dunia mengapresiasi momen tersebut.

Pertemuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai program prioritas PDIP di Jawa Timur. Kedaulatan pangan dan pelayanan dasar yang inklusif menjadi dua hal yang harus diwujudkan oleh seluruh kepala daerah, guna mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

Secara keseluruhan, pertemuan ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam memastikan agar seluruh kepala daerah di Jawa Timur bergerak bersama dalam satu kesatuan tujuan. Dalam hal ini, Megawati tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan komitmen sejarah yang mendalam dalam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. [owi/suf]

31/10/2025 19:57
HUT ke-61, Golkar Surabaya Bagikan 1.500 Paket Sembako dan Resmikan Rumah Aspirasi

Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar dengan menggelar kegiatan sosial bertajuk “Golkar Hadir untuk Rakyat”. Acara dipusatkan di kantor DPD Golkar Surabaya dengan membagikan 1.500 paket sembako kepada masyarakat, termasuk komunitas ojek online dan warga sekitar, Jumat (31/10/2025).

Selain pembagian sembako, Golkar Surabaya juga meresmikan Rumah Aspirasi Golkar, sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, hingga kebutuhan terkait layanan publik. Rumah Aspirasi ini menjadi kanal komunikasi antara kader Golkar dengan warga di tingkat akar rumput.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama sahabat ojek online dan warga sekitar,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Akmarawita Kadir.

Ia menambahkan bahwa Rumah Aspirasi akan menerima setiap aspirasi masyarakat, baik melalui kunjungan langsung maupun hotline khusus yang telah disiapkan. Semua laporan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Siapa pun boleh datang. Kalau warga ingin menyampaikan aspirasi, kritik, atau kebutuhan, bisa langsung ke Rumah Aspirasi. Ada juga hotline yang bisa dihubungi,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan bahwa peringatan HUT Golkar tahun ini mengusung pendekatan kerakyatan. “Ketua Umum kami berpesan, ulang tahun Golkar harus dirayakan dengan aksi nyata, bukan hanya seremoni,” ujarnya.

Pembagian sembako dilakukan serentak oleh struktur Golkar di seluruh Indonesia. Untuk komunitas ojek online, Golkar Surabaya juga memberikan bantuan tambahan berupa uang bensin.

Selain itu, Adies memperkenalkan Yellow Clinic, klinik kesehatan gratis milik Golkar yang berlokasi di Perumahan Kris Kencana dan buka dua kali dalam sepekan. “Di Yellow Clinic, pemeriksaan dan obat-obatannya gratis. Ini bentuk bakti Golkar untuk warga Surabaya,” tutup Adies. [asg/kun]

31/10/2025 19:40
Dikumpulkan Megawati di Blitar, Ini ‘Titah’ untuk Wali Kota Surabaya, Bupati Kediri, dan Ngawi

Blitar (beritajatim.com) – Pertemuan penting digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, tempat bersejarah yang telah berusia lebih dari 150 tahun, Jumat (31/10/2025).

Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan seluruh kepala daerah dari PDIP se-Jawa Timur untuk rapat tertutup yang berlangsung sekitar empat jam.

Suasana yang sangat eksklusif ini tentu saja memunculkan spekulasi tentang agenda yang dibahas. Selama pertemuan tersebut, Megawati juga mengundang seluruh ketua DPC dan DPD Jawa Timur untuk jamuan makan bersama. Meski demikian, topik utama yang dibahas baru terungkap setelah pertemuan usai melalui bocoran dari beberapa kepala daerah yang hadir.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa fokus utama Megawati adalah pada isu sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. “Ibu (Megawati) hanya meminta kepada kami agar kemiskinan turun, bagaimana stunting turun, bagaimana angka kematian ibu dan anak turun. Ini harus kerja ikhlas kita berikan yang terbaik,” ujar Eri.

Pesan tersebut, menurutnya, menjadi panggilan untuk para kader PDIP agar bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengungkapkan bahwa Megawati juga menekankan pentingnya ketahanan pangan. “Tadi Ibu ada arahan khusus terkait ketahanan pangan. Alhamdulillah di Kabupaten Ngawi sudah melakukan kegiatan pertanian berkelanjutan, itu harus dikuatkan kembali. Bukan hanya kuat saja, tapi harus berdaulat,” ungkap Ony.

Tak ketinggalan, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, juga membocorkan pesan Megawati yang sarat makna historis. Menurut Mas Dhito, Megawati mengingatkan para kepala daerah akan pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Prinsipnya kami para kepala daerah itu punya hutang budi kepada 10,6 juta orang yang dulu memperjuangkan republik ini,” ungkap Mas Dhito.

Dalam pertemuan ini, Megawati tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga menekankan tanggung jawab besar yang ada di pundak para kepala daerah. Hal ini menjadi pengingat bagi para pemimpin daerah untuk terus mengabdi kepada rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. [owi/suf]

31/10/2025 19:29
Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Periode 2025-2028 secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung DPD KNPI Provinsi Jawa Timur, dihadiri sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Pamekasan, termasuk juga hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, serta beberapa undangan lainnya.

“Kedepan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan, kami komitmen memberikan edukasi, pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” kata Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori.

Pihaknya menilai jika selama ini banyak pemuda di Pamekasan, memiliki beragam potensi yang sangat perlu untuk digali dan dikembangkan, khususnya seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi alias IT.

“Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” ungkapnya.

Selama ini peran pemuda sangat dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

“Kedepan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Haidar Ansori terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025).

Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’ tersebut, dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, dipercaya sebagai suksesor Ali Hosnan untuk masa empat tahun kedepan. [pin/kun]

31/10/2025 19:28
Said Abdullah: Kedatangan Ibu Ketum di Blitar Perkuat Soliditas Internal dan Politik LN

Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Blitar selama 2 hari mulai Jumat (31/10/2025) menjadi momentum penting bagi partai.

Selain memperkuat konsolidasi internal di Jawa Timur, kegiatan ini juga menegaskan sikap politik luar negeri PDI Perjuangan di tingkat global.

Megawati tiba di Bandara Dhoho Kediri, Jumat (31/10/2025) pukul 12:15 WIB, lalu langsung bertolak ke Blitar untuk menghadiri ramah tamah dan konsolidasi internal bersama Ketua DPC, kepala daerah, dan wakil kepala daerah se-Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Blitar.

Menurut Said Abdullah, kegiatan ini merupakan langkah awal menuju Konferda dan Konfercab yang akan segera digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

“Konsolidasi ini sangat penting untuk menatap masa depan partai. Kita akan menghadapi gawe besar, dan struktur partai harus disiapkan secara matang untuk menghadapi 2029,” ujar Said Abdullah di Bandara Dhoho Kediri, saat penjemputan ketua umum.

Ketua Banggar DPR RI itu mengakui bahwa mempertahankan kemenangan PDI Perjuangan tiga kali berturut-turut dalam pemilu legislatif bukan hal mudah, sehingga diperlukan semangat gotong royong dan kedisiplinan organisasi yang lebih kuat.

“Jalan ke depan tentu akan terjal. Tapi dengan kerja kolektif dan semangat kebersamaan, kita optimistis PDI Perjuangan bisa menjaga kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Selain konsolidasi, pada Sabtu (1/11/2025) esok harinya, Megawati dijadwalkan menjadi keynote speaker dalam seminar internasional bertajuk “Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” di Museum Bung Karno, Blitar.

Seminar ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara sebagai bentuk penghormatan terhadap peran Indonesia dalam sejarah politik dunia.

Said menilai kegiatan tersebut menjadi simbol penguatan politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada ajaran Bung Karno: kemandirian, solidaritas, dan perdamaian antarbangsa

“Momentum ini kami jadikan bagian dari penguatan terhadap politik luar negeri kita. Konferensi Asia-Afrika adalah warisan besar yang diakui dunia, dan PDI Perjuangan berkomitmen menjaga semangat itu,” jelas Said Abdullah.

Said menegaskan, meskipun PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang pemerintah, partai tetap mendukung langkah diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Walaupun kami penyeimbang, kami tetap memberikan dukungan terhadap penguatan politik luar negeri yang dilakukan presiden. Ini bukti peran PDI Perjuangan dalam menjaga arah kebangsaan,” tegasnya.

Rangkaian kunjungan Megawati di Blitar akan ditutup dengan ziarah ke Makam Bung Karno pada Sabtu, sebagai simbol kontinuitas perjuangan ideologis partai yang berakar dari semangat nasionalisme dan kerakyatan. [asg/beq]

31/10/2025 16:32
Megawati Berkunjung ke Blitar Selama 2 Hari, Ini Jadwal Kegiatannya!

Blitar (beritajatim.com) – Kedatangan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, ke Blitar disambut dengan pengamanan super ketat. Ratusan personel gabungan dari berbagai institusi diterjunkan untuk memastikan kunjungan ziarah putri Proklamator ini berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar, membenarkan bahwa total 563 personel gabungan telah disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian kunjungan di wilayah Blitar Kota. Pengamanan ini pun dilakukan selama 2 hari penuh.

“Untuk pengamanan kunjungan Presiden ke-5 di wilayah Blitar Kota, kami melibatkan total 563 personel gabungan,” jelas Iptu Samsul Anwar, Jumat (31/10/2025).

Iptu Samsul Anwar menegaskan bahwa fokus utama pengamanan adalah memastikan keamanan secara menyeluruh serta kelancaran arus lalu lintas. Pengamanan di lokasi Megawati menginap pun akan dilakukan secara ketat.

“Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup, serta pengamanan jalur yang dilalui pada saat kedatangan dan kepulangan beliau,” tambahnya.

Megawati sendiri dijadwalkan akan berada di Blitar selama 2 hari. Presiden ke-5 itu dijadwalkan tiba di Blitar pad Jumat (31/10/2025) dan bakal melakukan pertemuan dengan jajaran DPD PDI-P Jatim, Ketua DPC PDIP dan Kada / Wakada PDI Perjuangan Se-Jatim.

Selanjutnya pada hari Sabtu (1/11/2025), Ketua Umum PDIP itu dijadwalkan bakal mengikuti seminar Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno (Area Makam Bung Karno), dalam rangka memberikan keynote speech.

Kunjungan Megawati rencananya bakal ditutup dengan kegiatan ziarah ke ayahandanya Bung Karno. Setelah itu Megawati dijadwalkan bakal kembali ke Jakarta. [owi/aje]

31/10/2025 12:17
Hadi Setiawan Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Golkar Kabupaten Kediri, Siap Perkuat Soliditas dan Sinergi Politik

Kediri (beritajatim.com) – M. Hadi Setiawan resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kediri melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Kota Kediri pada Kamis malam (30/10/2025).

Pemilihan berlangsung secara aklamasi setelah Hadi menjadi satu-satunya calon yang mendapat dukungan penuh dari seluruh pimpinan kecamatan (PK) se-Kabupaten Kediri.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufthi, yang hadir membuka Musda XI menyampaikan optimisme bahwa kepemimpinan baru di Kabupaten Kediri akan membawa semangat baru untuk memperkuat peran Golkar dalam pembangunan daerah.

“Golkar harus membuat posisi yang tepat agar bisa landing dengan baik. Hal ini senada dengan semangat Suara Golkar, Suara Rakyat, bahwa kita berpartai untuk mengabdikan hidup kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Ali.

Ali juga menekankan pentingnya kader Golkar berperan aktif dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, penurunan angka stunting, dan peningkatan mutu pendidikan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tidak pintar. Itu janji para pendiri bangsa. Mari terus evaluasi diri dan jaga kejayaan Partai Golkar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri terpilih, M. Hadi Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen memperkuat soliditas internal partai dengan menjembatani kolaborasi antara kader senior dan generasi muda.

M. Hadi Setiawan resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kediri

“Harapannya dengan amanah ini, ke depan Golkar semakin solid, terutama dalam menjaga kekompakan antara senior dan yunior. Semua harus bersatu demi memperkuat partai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Hadi juga menegaskan pentingnya sinergi antara Partai Golkar dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, hubungan baik dengan berbagai pihak selama ini menjadi modal penting bagi partai dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat basis dukungan.

“Musda malam ini menjadi bukti bahwa komunikasi politik kami berjalan baik. Kehadiran Bupati Kediri Mas Dhito, Wakil Bupati Mbak Dewi, serta Wali Kota Kediri Mbak Vinanda menjadi simbol kuatnya silaturahmi antara Golkar dan pemerintah daerah,” ungkap Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito memberikan apresiasi kepada Partai Golkar yang dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah dengan sikap politik yang matang dan konstruktif.

“Bagi saya, Partai Golkar ini luar biasa. Dukungan dan sinergi yang dibangun selama ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh. Maka, kalau Bupati Kediri diundang dan tidak hadir, itu rasanya seperti kualat,” ujar Mas Dhito disambut tawa peserta Musda.

Dengan terpilihnya M. Hadi Setiawan sebagai ketua baru, Partai Golkar Kabupaten Kediri menatap masa depan politik dengan optimisme. Konsolidasi internal dan penguatan basis kader diyakini menjadi langkah strategis menuju kemenangan dalam Pemilu 2029. [nm/suf]

31/10/2025 06:01
Di Tanwir IMM, Khofifah Pesankan Bangun Sinergi Kolektif, Ketua DPD RI Kenalkan Green Democracy

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) membangun sinergi kolektif antar pemuda, lintas organisasi, dan elemen bangsa dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaya dan berkeadaban.

Menurut dia, hal tersebut menjadi pesan mendalam bahwa Tanwir IMM ke-33 bukan sekadar forum organisasi, tetapi wadah menyiapkan pemimpin strategis bangsa yang siap menggerakkan perubahan.

“Saya rasa ini sangat penuh makna bagaimana IMM menyiapkan masa depan. Terutama dengan membangun sinergi untuk bersama-sama secara kolektif membangun negeri. Menurut saya ide yang luar biasa,” ujar Khofifah dalam Tanwir IMM ke-33, Kamis (30/10/2025).

Menurut dia, semangat sinergi dan kolaborasi dalam Tanwir IMM ini sangat dirasakannya. Terlebih dengan latar belakangnya sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebelum akhirnya mengepalai Muslimat NU.

Lebih jauh, dirinya mengatakan bahwa persaudaraan antara Muhammadiyah dan NU juga sudah terjalin sejak lama. Di mana, ijazah atau sanad keilmuan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari sama-sama diberikan kepada ummat Islam di Indonesia.

“Yang ingin saya sampaikan adalah persaudaraan ini begitu kuat, persahabatan ini begitu kuat. Maka antara pilar-pilar bangsa ini harus membangun persaudaraan, persatuan, kebersamaan dalam berbagai program,” katanya.

“Selamat bertanwir bagi IMM. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini akan memberikan sinergi terutama bagi implementasi keputusan-keputusan strategis nanti. Tetaplah membangun sinergi, tetaplah membangun kolaborasi. Bangun negeri ini dengan seluruh energi,” pesan Khofifah menambahkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa perjalanan panjangnya menjadi seorang aktivis, wiraswasta, dan akhirnya menjadi pimpinan lembaga membuatnya dapat mengeluarkan istilah Green Democracy.

Green Democracy (Demokrasi Hijau) adalah sebuah konsep politik yang menempatkan keseimbangan dan keberlanjutan sebagai inti demokrasi.

“Green Democracy bukan sekadar tentang lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai. Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa DPD RI berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologis.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memastikan kebijakan nasional berpihak pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

“Itulah bentuk politik etik yang sejalan dengan perjuangan Muhammadiyah yakni menegakkan amar ma’ruf nahi munkar melalui sistem, bukan sekadar slogan,” imbuh Sultan.

Sultan juga berpesan kepada para kader IMM untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berjiwa penanam yang menanam nilai, gagasan, dan tindakan yang membawa kehidupan.

Ia mengutip pesan Rasulullah SAW ‘Jika kiamat terjadi besok, dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah’. Menurutnya, menanam adalah simbol iman terhadap masa depan dan wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kedatangannya karena dua alasan fundamental. Yakni, karena masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda.

“Tapi yang dimaksud adalah pemuda yang berproses, pemuda yang betul-betul menyiapkan diri. Dan IMM adalah salah satu organisasi sebagai sumber penyiapan anak bangsa untuk kelak menjadi pemimpin bangsa. Dan alasan kedua saya adalah karena temanya menyangkut energi,” terangnya.

Di akhir, Menteri Bahlil mengingatkan agar di tengah fase keterbukaan informasi, mahasiswa perlu membangun diskursus yang baik. Sehingga, mereka dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (tok/ian)

30/10/2025 22:16
MK Minta DPR Buat Tatib, Wajibkan Fraksi Utus Anggota Perempuan di Setiap AKD

MK Minta DPR Buat Tatib, Wajibkan Fraksi Utus Anggota Perempuan di Setiap AKD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan internal atau tata tertib yang mewajibkan setiap fraksi untuk mengutus anggota perempuan mereka di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan putusan perkara nomor 169/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mewajibkan seluruh AKD di DPR-RI memiliki keterwakilan perempuan.
“DPR dapat menerapkan aturan internal yang tegas seperti Tata Tertib DPR, agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan dalam setiap AKD sesuai dengan kapasitasnya,” kata Saldi dalam sidang yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Saldi mengatakan, apabila suatu fraksi memiliki lebih dari satu perwakilan di suatu AKD, maka minimal 30 persen di antaranya adalah perempuan.
MK juga memberikan opsi kedua, yakni fraksi bisa langsung melaksanakan putusan ini tanpa perlu adanya tata tertib.
Fraksi bisa menempatkan anggota perempuan mereka pada setiap AKD tanpa harus menempatkan pada komisi yang spesifik untuk isu sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.
“Tetapi juga bidang ekonomi, hukum, energi, pertahanan, dan bidang-bidang lainnya,” ucap Saldi.
Permintaan ini juga didasarkan atas pertimbangan MK yang menilai perlu ada pemerataan keterwakilan perempuan di setiap AKD DPR-RI.
“Kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu sekaligus memfasilitasi anggota DPR perempuan memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang kehidupan bernegara,” kata Saldi.
Atas dasar pertimbangan dan saran ini, MK kemudian mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini.
MK meminta agar setiap AKD di DPR, dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Panitia Khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan setiap pimpinan alat kelengkapan dewan, harus memiliki keterwakilan perempuan.
MK juga meminta agar para pimpinan di setiap AKD tersebut harus memiliki keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2025 12:51
Pemerintah Pusat Didesak Inisiatif Beri Status istimewa untuk Riau

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm mengatakan pemerintah pusat seharusnya memberikan gelar daerah istimewa kepada Riau tanpa harus diminta oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Alfitra mengklaim bahwa Riau sudah sejak lama berkontribusi terhadap perkembangan sejarah di Indonesia, mulai dari sistem kerajaan hingga sistem demokrasi. Selain itu, Riau dikenal berpengaruh dalam penyebaran budaya Melayu di Indonesia.

“Sebetulnya kalau pemerintah pusat itu sadar ya, tidak diminta pun dikasih seharusnya. Nah begitu, lho. Kita sudah kontribusi (budaya) Melayu,” kata Alfitra saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, dikutip Kamis (30/10/2025).

Mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menyampaikan, Riau juga berkontribusi dalam sektor pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya berkontribusi terhadap penyebaran minyak di dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Riau adalah surga bisnis bagi para pelaku usaha. Namun, dia merasa masyarakat Riau tidak memperoleh manfaat yang sebanding.

“Keistimewaan kita kan hanya satu. Pertama, hak keistimewaan keuangan itu ada, dana bagi hasil, yang lain enggak ada kok,” ujarnya.

Dia berharap naskah akademik upaya perubahan nomenklatur Riau menjadi daerah istimewa telah diberikan kepada DPR dan DPD dapat masuk dalam prolegnas 2026 atau kumulatif terbuka. Meskipun dia memahami akan dihadapkan sejumlah kendala, terutama persoalan politik.

Sebelumnya, Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) mengajukan naskah akademik pada Selasa (28/10/2025).

Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan keinginan menjadikan Riau menjadi daerah istimewa sejak 1949. Namun kerap terhambat karena dilanda berbagai persoalan. Setelah perundingan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, pada 17 Oktober, pihaknya menggelar maklumat akbar atau pengumuman bahwa pengajuan DIR akan segera dilaksanakan.

Taufik menyampaikan, jika pemberian daerah istimewa diberikan, maka dapat memberikan perbaikan ekonomi terhadap tata kelola Riau baik dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Sebab sampai saat ini, aspek tersebut belum tercukupi.

Taufik menyebut, dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat ke daerah sekitar 10%. Menurutnya, persentase tersebut belum mencukupi kebijakan fiskal sehingga dirinya memproyeksikan kenaikan DBH sekitar 20%-30%.

30/10/2025 07:42