Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Wamendagri: Belum ada Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada tingkat Gubernur

    Wamendagri: Belum ada Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada tingkat Gubernur

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, hingga saat ini belum ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) 2024 untuk tingkat gubernur. Adapun gugatan tersebut nantinya dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Tidak ada catatan sejauh ini terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada untuk tingkat gubernur,” kata Arya.

    Berdasarkan catatan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejauh ini permohonan PHP Pilkada 2024 paling banyak untuk tingkat bupati yaitu 86 gugatan, dan tingkat wali kota yaitu 29 gugatan.

    “Untuk permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) juga kita rekap datanya… Jadi yang terbanyak tingkat bupati tadi 86 dan wali kota 29,” kata Arya.

    Selain itu, pihaknya juga mencatat, ada 37 daerah yang diikuti calon tunggal di Pilkada 2024. Rinciannya 1 di tingkat provinsi, 31 di tingkat kabupaten, dan 5 di tingkat kota.

    Dari hasil pemungutan suara 27 November 2024 lalu, ada dua daerah yang memenangkan kotak kosong yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

    “Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka yang dimenangkan oleh kotak kosong. Dan berdasarkan hasil raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI, kita sepakati Pilkada ulang diselenggarakan 27 Agustus,” kata Arya.

  • Kemendagri terima 337 usulan pembentukan DOB

    Kemendagri terima 337 usulan pembentukan DOB

    Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di tanah air.

    Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.

    “Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya,” kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.

    “Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak,” ucapnya.

    Bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI tersebut.

    “Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem,” ujarnya.

    Terkait banyaknya usulan tersebut, dia menyampaikan Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.

    Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.

    Sebab, lanjut dia, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar, namun tidak berkembangan sesuai dengan target pemekaran daerah yang diharapkan.

    “Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” ujarnya.

    Padahal saat ini, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran, misalnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.

    “Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi,” tuturnya.

    Namun, dia menggarisbawahi bahwa sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.

    “Jadi beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, dan tinggal diambil keputusan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Terima Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru, Sumut Bakal Dipecah Jadi 8 Provinsi  – Halaman all

    Kemendagri Terima Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru, Sumut Bakal Dipecah Jadi 8 Provinsi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima usulan agar adanya 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Dari jumlah itu, setidaknya ada usulan penambahan 42 provinsi baru di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya saat mengikuti rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

    “Pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 ya, tapi tentunya perlu pertimbangan yang matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium itu,” kata Bima.

    Dari usulan 337 DOB, setidaknya ada 42 provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa dan 5 otonom khusus. Adapun provinsi yang paling banyak ingin dipecah adalah Sumut menjadi 8 provinsi baru.

    Menurut Bima Arya, pemecahan ini lantaran desakan dari sejumlah tokoh daerah yang meminta agar moratorium pemekaran daerah untuk dicabut oleh pemerintah. 

    “Banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan gitu, karena cukup banyak permintaan. Beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi,” jelasnya.

    Dijelaskan Bima, apabila kebijakan moratorium dicabut, maka disepakati pembentukan daerah dilakukan secara terbatas. Pemecahan itu harus berlaitan dengan kepentingan strategis nasional. 

    “Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat, tetapi tidak berkembangan sesuai dengan target. Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal,” jelasnya.

    Ia menegaskan, usulan DON ini nantinya akan memperhatikan kapasitas fiskal negara, kemampuan perencanaan hingga pendanaan. Sebab, pemerintah juga sedang memprioritaskan pembiayaan program prioritas nasional.

    “Saat ini kita membutuhkan banyak amggaram untuk membiayai program-program prioritas nasional, banyak sekali kedaualatan pangan dan lain-lain. Dan tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” pungkasnya.

    4 Provinsi Baru di Indonesia

    Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2024 saat ini berjumlah 38 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

    Adapun empat provinsi yang terbaru di Indonesia adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

    Provinsi Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua pada 30 Juni 2022, bersama dengan dua provinsi lainnya, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah. 

    Ibu kota Provinsi Papua Selatan adalah Kabupten Merauke.

    Provinsi ini terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat. 

    Provinsi Papua Tengah terbentuk pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

    Wilayahnya meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai serta Puncak dan Puncak Jaya. Ibu kota provinsi berada di Kabupaten Nabire.

    Provinsi Papua Tengah memiliki ibu kota Kabupaten Nabire.

    Provinsi Papua Pegunungan terbentuk bersamaan dengan Papua Tengah dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022. Wilayah ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki akses laut.

    Provinsi ini terdiri dari delapan kabupaten yakni Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Ibukota provinsi terletak di Kabupaten Jayawijaya.

    Ibu kota Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya.

    Provinsi Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia sejak 8 Desember 2022.

    Wilayahnya meliputi Sorong Raya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

    Ibu kota provinsi berada di Kota Sorong.

    Meskipun disebut Papua Barat Daya, wilayah ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Barat Laut, mengingat lokasinya di ujung barat laut Semenanjung Doberai.

     

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028. Rencana ini menjadi bagian dari target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan tiga ranah utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perintah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo. 

    “Waktu beliau menunjuk saya, memang diharapkan 2028 bisa ke sana. Saat ini, kami sedang menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Tahun ini baru disiapkan kantor dan hunian untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta DPR, MPR, dan DPD,” ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Pemerintah menargetkan pembangunan kantor untuk ranah legislatif dan yudikatif dimulai pada 2025 dan rampung pada 2027. 

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan fungsi utama IKN sebagai ibu kota politik tercapai sepenuhnya.

    “Artinya, ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana. Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, dan jika tidak ada kendala pada 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik,” kata Hasan melalui keterangan tertulis.

  • Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    loading…

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengaku pernah diperintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan IKN. Prabowo berharap bisa pindah ke IKN pada 2028.

    Pernyataan Basuki selaras dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.

    “Ya itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau (Presiden Prabowo). Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk, memang diharapkan 2028 bisa ke sana, tapi sekarang sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, mulai dari yudikatif, legislatif, hingga eksekutif. Menurut Basuki, proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif,” kata Basuki.

    “Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR, DPD,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 dan selambatnya pada 17 Agustus 2029. “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujarnya.

    (abd)

  • Menkop pastikan penguatan koperasi susu dengan tujuh strategi

    Menkop pastikan penguatan koperasi susu dengan tujuh strategi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop pastikan penguatan koperasi susu dengan tujuh strategi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan peran dari koperasi peternak susu sapi perah dalam peningkatan industri susu domestik melalui tujuh strategi.

    Menkop Budi dalam rapat bersama dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin menjelaskan, strategi tersebut antara lain yakni meningkatkan kualitas dan standardisasi produk susu lokal, menggiatkan promosi dan edukasi, serta penguatan kemitraan antara peternak dan industri dengan pemerintah.

    Selanjutnya, peningkatan daya saing produk lokal melalui pengembangan branding, peningkatan diversifikasi produk olahan susu, peningkatan akses distribusi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

    “Kementerian Koperasi berkomitmen terus mengupayakan peningkatan industri susu dalam negeri melalui berbagai langkah-langkah strategis,” katanya.

    Ia menyatakan dalam penerapan langkah strategis tersebut, pihaknya turut melakukan pemantauan terhadap proses bisnis koperasi susu, dari mulai pengumpulan susu hingga proses distribusi ke konsumen.

    “Hasil pemantauan tersebut akan menjadi baseline informasi untuk merumuskan kebijakan atau fasilitas yang diperlukan oleh koperasi susu. Karena melalui langkah tersebut kami harapkan dapat meningkatkan produksi susu nasional sekaligus makin mensejahterakan peternak sapi,” ujarnya.

    Dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, ia menyatakan langkah itu diambil pihaknya mengingat produksi susu dan populasi sapi perah di Indonesia terus menurun. Sehingga produk yang dihasilkan tidak sebanding dengan permintaan pasar domestik.

    Ia mengatakan pada tahun 2023 produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mampu memenuhi 22 persen kebutuhan domestik yang pada periode tersebut konsumsi masyarakat mencapai 4,5 juta ton.

    “SSDN saat ini hanya mampu menunjukkan sekitar 22 persen dari kebutuhan nasional. Di mana produksi susu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di mana Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memproduksi susu terbanyak, Sedangkan 78 persen sisanya harus dipenuhi melalui impor,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Terbukti Gunakan Narkoba, Wabup Maros Hadapi Ancaman Kasus Pidana

    Terbukti Gunakan Narkoba, Wabup Maros Hadapi Ancaman Kasus Pidana

    ERA.id – Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari dipastikan melakukan penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan hasil positif. Tak hanya sekali, hasil serupa ditemukan dalam tiga kali pengujian yang dilakukan oleh BNN.

    Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan Brigjen Budi Sajidin. Dalam wawancaranya, Suhartina mengakui perbuatannya.

    “Hasil wawancara, dia mengakui menggunakan narkoba,” ujar Budi, Senin (9/11/2024).

    Tes urine terhadap Suhartina dilakukan sebanyak tiga kali untuk memastikan hasil yang konsisten. Ketiga tes ini dilakukan menjelang Pilkada 2024, sebagai bagian dari syarat administrasi bagi calon kepala daerah. 

    Dari pemeriksaan tersebut, diketahui Suhartina menggunakan jenis narkotika metamfetamin atau sabu-sabu.

    Brigjen Budi sempat meragukan hasil tes awal karena Suhartina dikenal sebagai tokoh politik wanita yang memiliki pengaruh di Maros. Namun, fakta membuktikan sebaliknya.

    Suhartina sendiri sempat berdalih bahwa dirinya hanya menggunakan obat tidur selama beberapa bulan terakhir, tetapi tidak menggunakan narkoba. Klaim ini dibantah setelah hasil tes menunjukkan adanya kandungan sabu dalam tubuhnya.

    Meski BNN Sulsel telah melayangkan undangan untuk proses rehabilitasi, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Suhartina. 

    Brigjen Budi menegaskan jika terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, Suhartina dapat menghadapi proses hukum pidana.

    Sebagai informasi, Suhartina Bohari saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Maros periode 2021-2024. Ia juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Maros untuk periode 2021-2026. 

    Jabatan ini menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi wakil bupati dalam sejarah Kabupaten Maros. Namun, karier politiknya kini berada di ujung tanduk akibat kasus ini.

  • Anggota Komite IV DPD RI Nelson Wenda: Pengembangan Koperasi di Papua Harus Jadi Ikon Penting – Halaman all

    Anggota Komite IV DPD RI Nelson Wenda: Pengembangan Koperasi di Papua Harus Jadi Ikon Penting – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI, Nelson Wenda mengatakan pentingnya pengembangan koperasi di wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

    Memajukan koperasi di Papua menurutnya harus menjadi ikon penting.

    Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Rapat ini membahas kebijakan pengembangan koperasi di daerah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

    “Pengembangan koperasi di wilayah Papua, terutama di Papua Pegunungan, harus menjadi ikon penting,” kata Wenda.

    Menurutnya, pengembangan koperasi di tingkat desa dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat daerah dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menyinggung pentingnya menjadikan desa memiliki hasil produk unggulannya masing – masing.

    “Setiap desa atau kampung perlu memiliki produk unggulan, seperti Desa A fokus pada pengembangan sayur-mayur, Desa B pada buah-buahan, Desa C pada peternakan ayam atau babi, dan Desa D pada peternakan sapi. Dengan demikian, koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wenda.

    Ketika produk unggulan itu sudah terbentuk, Wenda menyebut masyarakat desa bisa menjadi kontributor pasokan pangan untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Wenda menyatakan Komite IV DPD RI siap bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam program prioritas pemerintah.

    “Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program prioritas Presiden,” kata dia.

    Adapun hasil rapat kerja ini mencakup penyampaian berbagai masukan, usulan, dan saran dari Komite IV DPD RI kepada Menteri Koperasi. 

    Raker ini diharapkan menjadikan kebijakan perkoperasian nasional dan daerah kian sesuai seperti aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

  • Akhir Perkara Insiden Skuter Listrik GrabWheels

    Akhir Perkara Insiden Skuter Listrik GrabWheels

    JAKARTA – Polisi akhirnya menahan DH, pengemudi mobil yang menabrak pengendara skuter listrik GrabWheels di kawasan Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Penahanan ini dilakukan setelah memeriksa delapan orang saksi.

    “Gelar perkara dilakukan hari ini mulai pukul 08.00 sampai 11.30, yang bersangkutan (DH) memenuhi melanggar unsur pidana, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah dilakukan penahanan,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pranomo di Polda Metro Jaya, Senin, 18 November.

    DH dijerat Pasal 310 juncto Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga, sosok pria yang santer dikatakan anak dari anggota DPD RI Emma Yohanna, musti berada di balik jeruji besi –setidaknya– hingga proses persidangan rampung.

    “Ancaman hukuman atas perbuatannya di atas 5 tahun,” singkat Gatot Eddy.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan pengendara skuter listrik GrabWheels terjadi pada Minggu (10 November). Dalam insiden nahas itu, dua orang tewas dan empat mengalami luka-luka. 

    Buntut Kasus GrabWheels

    Grab Indonesia bersama Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dalam menerapkan aturan tegas terkait penggunaan skuter listrik GrabWheels. Salah satunya dengan pengurangan laju kecepatan otopet listrik dan sanksi denda bagi pengguna yang melanggar aturan GrabWheels.

    Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreiano mengatakan sanksi denda bakal dijatuhkan pada pengguna skuter listrik yang melanggar aturan, termasuk UU Lalu Lintas.

    “Dendanya senilai Rp300 ribu, hingga penangguhan akun Grab,” ucapnya.

    Tri mengatakan sanski tersebut akan dikenakan kepada pengguna yang tidak memakai helm, berboncengan, pengendara di bawah umur, mengoperasikan skuter di luar jalur yang telah disediakan hingga melintas di jembatan penyeberangan orang.

    Menurut Tri, sejak awal sebenarnya peraturan tersebut telah dijelaskan kepada pengguna GrabWheels. Namun hal tersebut masih kerap dilanggar. Karena itu, Tri mengatakan Grab akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi penggunaan GrabWheels kepada penggunanya.

    Adapun sanksi tersebut, kata Tri, bakal mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, pihaknya masih membahasnya. “Kita targetkan dalam waktu dekat, karena masih menyusun regulasinya,” ujarnya.

    Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, Grab telah membatasi kecepatan GrabWheels hanya 15 kilometer per jam. Grab juga akan membuat jalur khusus skuter listrik sepanjang 6 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno. Tri pun mengakui jika langkah tersebut diambil Grab pasca insiden kecelakaan GrabWheels pekan lalu yang menyebabkan dua korban jiwa.