Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Reses Perdana, Yoyok Riyo Sudibyo Tampung Aspirasi Warga Batang

    Reses Perdana, Yoyok Riyo Sudibyo Tampung Aspirasi Warga Batang

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Anggota Komisi I DPR RI Periode 2024-2029, Yoyok Riyo Sudibyo, mengunjungi relawan Yoyok Riyo Sudibyo (YRS) di Kabupaten Batang.

    Dalam acara reses ini, Yoyok menampung berbagai usulan dan keluhan warga Kabupaten Batang.

    Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi agenda utama dalam reses perdana yang berlangsung di Gempol Resto, Kamis (12/12/2024). 

    Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPD Partai Nasdem, koordinator kecamatan, koordinator desa, dan relawan YRS.

    Sebagai anggota DPR RI terpilih, Yoyok menegaskan komitmennya untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. 

    Ia berjanji akan mengoptimalkan semua potensi di empat daerah pemilihan yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

    “Kita harus bisa membantu permasalahan masyarakat, terutama yang tidak memiliki akses khusus atau kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah. Jadi tugas koordinator kecamatan harus bisa menjadi perantara masyarakat yang kesulitan. Jika memang harus menggunakan nama saya untuk urusan yang positif, saya ijinkan,” jelasnya.

    Yoyok juga menambahkan bahwa bukan hanya koordinator kecamatan atau desa saja, tetapi tenaga ahli DPR-nya juga harus bisa membantu merealisasikan kebutuhan masyarakat. 

    Hal ini menjadi komitmennya untuk mengabdi dan melayani masyarakat sebagai wakil rakyat di DPR RI.

    “Sekarang warga Batang sudah punya dukungan dari pusat. Kalau saya tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, percuma saya menjadi DPR RI. Silakan manfaatkan saya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga memanfaatkan momen untuk bertemu dengan Yoyok Riyo Sudibyo guna menyampaikan keluhan, usulan, dan uneg-uneg demi meningkatkan kesejahteraan. (*)

  • Ariza Akui Prabowo Perintahkan RIDO Tak Ajukan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK

    Ariza Akui Prabowo Perintahkan RIDO Tak Ajukan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan Pilkada Jakarta 2024 tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    KLIK SELENGKAPNYA Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalai maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    “Terjadi konflik, chaos, bahwa pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ridwan Kamil Pamer Jabatan Usai Kalah di Pilkada Jakarta

    Ridwan Kamil Pamer Jabatan Usai Kalah di Pilkada Jakarta

    ERA.id – Ridwan Kamil (RK) mengaku akan beristirahat dan kembali ke keluarganya usai kalah dalam  Pilkada Jakarta 2024. Meski tumbang, beredar isu jika Ridwan Kamil akan didapuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut dirinya tak mencari jabatan ketika masuk ke dunia politik dan hanya ingin mengabdi ke masyarakat.

    “Jadi tidak ada sedikit pun dalam benak saya, itu nanti harus ada jabatan tertentu. Saya masuk politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk mengabdi,” kata RK, sapaan akrab lainnya Ridwan Kamil saat konferensi pers di kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    RK lalu menyebut dirinya akan terus memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat meski tak menjadi Gubernur Jakarta. Dia menegaskan tak mau berpolitik praktis.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN (ibu kota negara) ya, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak, tidak harus di apa, disederhanakan seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya politik praktis,” jelasnya.

    Mantan Gubernur Jawa Barat ini membenarkan tidak mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukannya bersama timnya, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia pun mengucapkan selamat ke pasangan calon (paslon) Pramono Anung-Rano Karno atas kemenangannya di Pilgub Jakarta 2024. Juga berkata terima kasih ke paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana karena turut berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini.

    “Sehingga pastilah kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami akan berada di idealisme seperti itu,” terangnya.

  • Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

    Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses Pilkada Serentak 2024. DPD beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah berkualitas.

    “Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Jumat (13/12/2024).

    Di sisi lain, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

    “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

    Artinya, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik saat ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

    Tujuannya, kata Senator asal Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

    “Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.

    “Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.

    (jon)

  • Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong Megapolitan 13 Desember 2024

    Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong Megapolitan 13 Desember 2024

    Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI)
    Jakarta

    Fahira Idris
    memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan sandang kepada korban
    kebakaran
    kawasan pemukiman padat Kebon Kosong.
    Bantuan tersebut disalurkan di tenda posko korban Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
    “Beberapa aspirasi warga yang menurut saya perlu segera ditindaklanjuti adalah kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan dan dokumen penting lainnya yang ikut terbakar,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat.
    Fahira mengungkapkan, tenda pengungsian harus dilengkapi fasilitas penanganan medis yang optimal dan ramah anak-anak, lansia, serta ibu hamil.
    “Pemerintah perlu segera mengambil langkah jangka pendek, misalnya penyediaan tempat tinggal sementara untuk warga, sekaligus segera menyusun rencana rekonstruksi atau membangun kembali rumah warga yang terbakar,” lanjutnya.
    Selain itu, Fahira turut menilai bahwa penataan lokasi kebakaran juga harus diperhatikan dengan cara membangun berbagai fasilitas, seperti
    septic tank
    komunal, sumur resapan, dan fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan bersama.
    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta juga sudah mulai memikirkan dan merancang pembangunan kembali permukiman warga baik rumah yang lebih layak huni, sekaligus penataan lingkungan agar lebih tertata baik,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • dr. Raudi Akmal – Halaman all

    dr. Raudi Akmal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – dr. Raudi Akmal merupakan seorang dokter dan juga pengusaha yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman periode 2024-2029.

    Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman pada periode 2019-2024.

    Nama Raudi Akmal ikut terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020.

    Raudi telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman pada Kamis (12/12/2024).

    Kehidupan Pribadi

    Raudi Akmal lahir di Sleman pada 01 September 1995.

    Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo.

    Sang Ayah merupakan Bupati Kabupaten Sleman dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Sementara ibundanya juga menjabat sebagai Bupati Sleman periode 2021–2026.

    Raudi Akmal memiliki dua saudara yang bernama Dr. Aviandi Okta Maulana, S.E., M.Acc., Ak., CA, dan dr. Nudia Rimanda Pangesti.

    Raudi diketahui telah menikah dengan Meidyana Aulya Sashaputri pada 29 Desember 2023.

    Pendidikan

    Raudi Akmal mengawali jenjang pendidikannya di SD Budi Mulia Dua, Yogyakarta.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Budi Mulia Dua, Yogyakarta.

    Usai lulus, Raudi Akmal mengenyam pendidikan di SMA Muhammadiyah 1, Yogyakarta.

    Pada 2013, ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 jurusan Kedokteran di Universitas Gadjah Mada.

    Karier

    Setelah lulus kuliah, Raudi Akmal mengawali kariernya di dunia politik.

    Pada tahun 2016, ia memegang jabatan sebagai Ketua Umum DPD Barisan Muda (BM) PAN Kabupaten Sleman.

    Pria berusia 29 tahun itu juga aktif sebagai anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman.

    Pada Pileg 2019, Raudi Akmal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN.

    Ia pun berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Sleman dengan memperoleh 11.172 suara.

    Satu tahun kemudian, Raudi Akmal menduduki posisi sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Sleman.

    Pada Pileg 2024, Raudi Akmal kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN daerah pemilihan Sleman 1 dengan perolehan 10.381 suara.

    Selain menjadi politisi, Raudi Akmal juga merupakan pengusaha.

    Ia merintis sejumlah usaha di bidang makanan seperti Dirty Chick, Chicken Crush Klebengan, dan resto Bongobong.

    Tidak hanya itu, anak bungsu Sri Purnomo ini juga memiliki klinik kesehatan yang bernama Klinik Pratama Adera dan juga rental mobil.

    Diperiksa Kejari Sleman terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman telah memeriksa mantan Bupati Sleman Sri Purnomo dan eks anggota DPRD Sleman Raudi Akmal.

    Ayah dan anak itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata pada tahun anggaran 2020.

    Dikutip dari TribunJogja.com, Raudi diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya secara pribadi. Bukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman. 

    “(Raudi diperiksa) sebagai pribadi,” kata Kajari Sleman, Bambang Yunianto, Jumat (13/12/2024). 

    Pemeriksaan terhadap anak bungsu Bupati Sleman ini dilakukan pada Kamis (12/12/2024) kemarin.

    Raudi diperiksa lebih kurang selama 6 jam, yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga keluar 15.00 WIB. 

    Tim Kuasa hukum Raudi Akmal, Soepriyadi, menjelaskan bahwa kliennya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata di Sleman.

    Menurut Soepriyadi, Raudi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Sleman yang memiliki informasi terkait penyaluran dana tersebut. Saat menjabat di Komisi D, yang membidangi kepemudaan, Raudi diketahui membantu proses pengajuan proposal dari sejumlah organisasi kepemudaan.

    Nah, para pemuda itu, banyak yang membawa proposal dan minta bantuan Raudi sebagai legislator agar bisa mendapatkan bantuan dana hibah Pariwisata tersebut.

    Soepriyadi menegaskan bahwa peran Raudi sebatas mendukung aspirasi pemuda tanpa terlibat dalam pengelolaan dana hibah itu sendiri.

    “Jadi kan banyak pelaku wisata itu dari organisasi kepemudaan. Mereka membawa proposal, minta bantuan karena merasa dekat dan nyaman dengan Mas Raudi. Kemudian Mas Raudi ini sebagai legislator meneruskan ke instansi yang bersangkutan. Jadi apa salahnya. Mas Raudi ini tidak mengintervensi. Semua yang berhak menerima (dana hibah) atau tidak, kan tim teknis yang menentukan,” ujar dia. 

    Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyalurkan dana hibah pariwisata di Sleman pada tahun anggaran 2020 untuk pelaku wisata di Kabupaten Sleman dengan harapan bangkit dan segera pulih dari pandemi covid-19.

    Dana hibah tersebut ditransfer dua tahap. Adapun total anggaran dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 itu senilai Rp 68,5 miliar tetapi yang ditransfer dari kas negara ke kas daerah senilai Rp 49.711.272.645-.

    Kejaksaan Negeri Sleman menduga, adanya tindak pidana yang berujung pada penyelidikan sejak awal tahun 2023.

    Pada April 2023, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan setelah ditemukan indikasi kerugian negara.

    Dari hasil koordinasi antara Kejari Sleman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, mengungkapkan bahwa ada dugaan kerugian negara akibat penyimpangan dalam program tersebut sebesar Rp 10 miliar.

    Harta Kekayaan

    Raudi Akmal tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,9 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 22 Maret 2024.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Raudi Akmal.

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 737.100.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1134 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 737.100.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.500.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    2. MOBIL, IONIQ 5 LONG RANGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.046.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 440.036.763

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.111.712.556

    Sub Total Rp. 4.885.349.319

    III. HUTANG Rp. 982.726.945

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.902.622.374

    (Tribunnews.com/falza) (TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin)

  • Saya Masuk Politik Bukan Cari Pekerjaan

    Saya Masuk Politik Bukan Cari Pekerjaan

    loading…

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan tak menargetkan mendapat jabatan publik tertentu usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan tak menargetkan mendapat jabatan publik tertentu usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia berkecimpung dalam dunia politik bukan untuk mencari jabatan tertentu.

    Hal itu ditegaskan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat disinggung kans akan berkiprah di kabinet usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Dia menjelaskan sejak awal berkecimpung di dunia politik didorong atas dorongan warga. “Tolong lihat sejarah saya masuk politik. Saya itu dulu adalah warga yang banyak kekecewaanlah ya terhadap apa yang kami lihat, kami dengar, sehingga akhirnya saya masuk politik, itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita bisa berpolitik tanpa harus namanya politik praktis,” ujar Kang Emil di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan dirinya tak ditakdirkan berpolitik praktis sejak awal. Namun, dirinya akan memberikan pengabdian hidupnya kepada masyarakat.

    “Jadi tidak ada sedikit pun dalam benak saya nanti harus ada jabatan tertentu. Saya masuk politik bukan cari pekerjaan, politik itu adalah pintu yang saya ambil untuk melakukan pengabdian,” ucapnya.

    Mantan Wali Kota Bandung itu menambahkan telah punya kesibukan sebelum berkecimpung dalam dunia politik, salah satunya menjadi akademisi dan kurator Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Saya adalah sosok yang akan sibuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih operator IKN,” kata Kang Emil.

    “Jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak, tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya politik praktis,” lanjutnya.

    (jon)