Kementrian Lembaga: DPD

Gerindra Bakal Diskusi Bersama Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta –

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespons soal adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD. Riza menyebut bahwa pihaknya masih akan berdiskusi perihal tersebut.

“Bagaimana ke depan, tentu kami akan diskusikan dan bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa negara seperti gubernur, bupati, wali kota di negara itu dipilih oleh DPRD dan ada juga secara langsung, itu juga sebagai pilihan ya,” kata Ariza di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

“Bagi masyarakatnya jika dirasa cukup cerdas, bisa memahami keadaan politiknya, bisa dipilih langsung. Tapi bagi satu daerah yang diyakini belum baik, itu pemilihannya kepada DPRD. Itu pilihan-pilihan,” lanjutnya.

Wamendes PDT itu menyoroti soal anggaran pilkada yang setiap lima tahun selalu naik. Apabila anggaran itu dialokasikan ke kebutuhan lainnya, kata Ariza, manfaat itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

“Saya kira itu sesuatu yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dari pilkada langsung itu luar biasa. Jadi itu juga menjadi perhatian langsung karena jumlahnya tiap tahun terus bertambah, sangat besar,” ujarnya.

“Apabila anggaran ini kita alokasikan untuk kepentingan infrastruktur, kepentingan swasembada pangan, pendidikan, dna lain-lain, saya kira manfaatnya bisa Dirasakan seluruh rakyat,” imbuhnya.

(bel/rfs)

15/12/2024 00:49
Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mualai dibangun tahun depan.

Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan kantor DPR, DPD, MPR, lalu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) beserta kompleks huniannya.

“Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.

Setahun berikutnya atau pada 2028, Mantan Menteri PUPR itu bilang Prabowo selanjutnya akan mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN.

Sementara untuk perkantoran lembaga eksekutif hingga akhir 2024 ini, menurut Basuki, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.

“Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.

Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.

“MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

“Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).

Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.

“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara

Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada p

(kum/fra)

[Gambas:Video CNN]

14/12/2024 21:01
6 Bahan Pokok Ini Bakal Dapat Diskon 70% di Seluruh Ritel Modern, Catat Tanggalnya! – Page 3

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong retail modern dan tradisional beradaptasi dengan teknologi digital. Langkah ini dijalankan agar pengusaha ritel mampu menghadapi daya saing tinggi di tingkat dalam ataupun luar negeri.

Ketua Umum Aprindo Solihin menjelaskan, hanya dengan bertransformasi digital, industri retail dalam negeri mampu bersaing.

“Kita bahkan akan memperkuat kolaborasi anggota dan membangun solidaritas di antara anggota untuk mendorong inovasi dan daya saing industri retail. Ini eranya kolaborasi, dan kita pastikan itu juga bisa terjadi di Aprindo,” ungkap Solihin, dikutip Senin (18/11/2024).

Solihin yang juga menjabat sebagai Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) ini, juga akan intens menyuarakan aspirasi anggota DPD dan DPC dari Aceh hingga Papua, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ritel di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam mengusung peran itu juga, dia berkomitmen untuk mengedepankan dialog dan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi, terutama yang berdampak pada sektor ritel. Termasuk program-program sosial ekonomi pemerintah yang juga harus didukung oleh sektor ritel, seperti pengurangan angka stunting dan memajukan produk-produk UMKM.

“Dukungan kepada UMKM itu penting. Kita harus memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal di jaringan ritel modern, sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok,” tegasnya.

Sementara diketahui, Solihin resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) periode 2024-2028 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII yang diselenggarakan di Soll Marina Hotel, Kota Tangerang Selatan, Sabtu 16 November 2024.

14/12/2024 19:00
Ridwan Kamil-Suswono Terima Kekalahan di Pilgub Jakarta 2024, Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

ERA.id – Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 pada Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) membenarkan jika tak mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ridwan Kamil menerima kekalahannya.

“Sehingga pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan KPUD,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers di kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Mantan gubernur Jawa Barat ini menjelaskan pihaknya telah mendapatkan temuan-temuan tentang dugaan kecurangan Pilgub Jakarta 2024. Namun, gugatan PHPU tak jadi diajukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan timnya.

Dia lalu mengucapkan selamat ke paslon Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) yang memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

“Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Doel yang akan memimpin Jakarta di lima tahun ke depan,” jelasnya.

Ridwan Kamil lalu mengatakan Pilkada Serentak 2024 merupakan pembelajaran demokrasi yang damai dan kondusif. Dia lalu meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari proses Pilkada ini

Sebelumnya, KPUD DKI Jakarta menetapkan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 tingkat provinsi yang digelar di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu (8/12/2024).

“Dengan mengucap bismillah berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari setiap kabupaten kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, saya nyatakan sah,” ujar Ketua KPUD DKI Wahyu Dinata.

Pasangan Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara. Disusul pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan suara sebesar 1.718.160.

Di posisi terakhir diraih oleh pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan perolehan 459.230 suara.

Adapun jumlah suara sah mencapai 4.360.629 dan suara tidak sah sebanyak 363.764. Total suara sah dan tidak sah yang dicatat KPUD DKI Jakarta yaitu 4.724.393.

14/12/2024 15:45
Anggaran Pilkada Dinilai Terlalu Besar, Efektivitas Demokrasi Dipertanyakan

Surabaya (beritajatim.com)– Besarnya anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengkritisi alokasi dana Pilkada yang dinilainya tidak efisien dan mengusulkan wacana alternatif untuk mekanisme pemilihan kepala daerah.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Sabtu (14/12/2024), Arif Fathoni mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran Pilwali Surabaya yang mencapai Rp114 miliar dan anggaran Pilgub Jawa Timur sebesar Rp1,1 triliun.

Dia mempertanyakan apakah biaya sebesar itu benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi?

“Apakah tidak sebaiknya anggaran sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan, gedung sekolah, atau program lainnya? Sehingga, misalnya, sekolah dasar bisa digratiskan di seluruh sekolah swasta, dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi,” ujar Toni sapaan lekatnya.

Toni juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai efektivitas sistem demokrasi langsung dalam Pilkada.

Dia menawarkan wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi efisiensi anggaran. “Anggaran yang digunakan untuk Pilkada bisa dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

Wacana tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Seorang warganet, @Theo Hardika, mengakui pentingnya mekanisme pemilihan langsung di daerah, tetapi menilai bahwa untuk kota-kota besar mekanisme ini perlu dikaji ulang.

“Klo di wilayah lain di kota besar pres tetap pemilihan secara langsung karena biar masyarakat yang menilai, kecuali di Surabaya, Bandung, Jakarta… Karena sistem dari bawah/desa itu tetap pakai bayar klo buat ngurus apapun,” tulisnya.

Sebaliknya, @Frente Edi Firmanto Gonzalez setuju dengan gagasan Arif. Ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh DPRD untuk menghemat anggaran. “Sebaiknya presiden saja yang pilihan langsung, untuk Pilkada sebaiknya dipilih DPRD… Buang-buang duit gak bermanfaat, ujung-ujungnya gugat di MK,” komentarnya.

Pendapat serupa disampaikan @Sulistyawati yang mengaku terkejut dengan besarnya dana Pilkada. “Wauwww, besar sekali biaya yang harus dikeluarkan,” tulisnya singkat.

Di sisi lain, Muhammad Taufik, warga Surabaya, menilai pemilu sering kali hanya menjadi beban anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata pada kehidupan rakyat. “Pemilu itu seringnya hanya menghabiskan anggaran negara, tidak membuat kehidupan rakyat jadi lebih baik. Biar dipilih DPRD saja, biar kalaupun ada penyimpangan dosanya ditanggung oleh DPRD,” ujarnya.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang tengah dihadapi sistem demokrasi di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat memandang pemilihan langsung sebagai wujud nyata partisipasi publik, yang lain menilai mekanisme ini terlalu mahal dan seringkali menimbulkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan wacana seperti ini, publik pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah demokrasi langsung benar-benar sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, atau sudah saatnya mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien? [kun]

14/12/2024 15:44
Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya.

“Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

— Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

“Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok.

“Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh.

“Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia.

Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

Ketua Umum: Surya Paloh

Wakil Ketua Umum: Ahmad M Ali

A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis: Suyoto

1. Ketua Hubungan Internasional: Martin Yudi Manurung

2. Ketua Ekonomi: Shanti Ramchand

3. Ketua UMKM: Niluh Djelantik

4. Ketua Agama & Masyarakat Adat: Hasan Aminuddin

5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi: Irma Suryani

6. Ketua Kesehatan: Okky Asokawati

7. Ketua Perempuan & Anak: Amelia Anggraini

8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan: Nining Indra Shaleh

9. Ketua Hukum & HAM: Taufik Basari

10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif: Yuli Laiskodat

11.Ketua Pertahanan & Keamanan: Supiadin Aries Saputra

12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa: Sulaeman L Hamzah

13.Ketua Maritim: Emmy Hafild

14.Ketua Pemuda & Olahraga: Moh Haerul Amri

15.Ketua Energi & Mineral: Kurtubi

16.Ketua Lingkungan Hidup: Lusyani Suwandi

17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang: T. Taufiqulhadi

18.Ketua Migran: Felly Runtuwene

B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi: Sri Sajekti Sudjunadi

1. Ketua Organisasi & Keanggotaan: Rusdi Masse Mappasesu

2. Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik: Baedowi

3. Ketua Hubungan Legislatif: Atang Irawan

4. Ketua Hubungan Eksekutif: Luthfi A. Mutty

5. Hubungan Badan & Sayap: Ivanhoe Semen

6. Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas: Andri J

7. Ketua Pemilih Pemula & Milenial: Lathifa M. Al Anshori

8. Ketua Cyber & Digitalisasi: Donny Priambodo

9. Ketua Media & Komunikasi Publik: Charles Meikyansah

C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu: Prananda Surya Paloh

1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut ): Zulfan Lindan

2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu ): Willy Aditya

3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung): Fauzi Amro

4. Jawa 1 ( Banten, DKI ): Effendi Choirie

5. Jawa 2 ( Jabar ): Saan Mustopa

6. Jawa 3 ( Jatim ): Sugeng Suparwoto

7. Jawa 4 ( Jatim ): Dossy Iskandar P

8. Bali, NTB, NTT: Okka Gunastawa

9. Kalimantan: Syarif Alkadrie

10. Sulawesi: Rachmat Gobel

11. Maluku,Maluku Utara: Rosita Usmah

12. Papua, Papua Barat: Robert Rouw

D. Sekretais Jenderal: Jhonny G Plate

1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis: Hernawi Taslim

2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi: Dedy Ramanta

3. Wasekjend Pemenangan Pemilu: Jakfar Sidik

4. Wasekjend Umum & Administrasi: Siar Anggreta Siagian

E. Bendahara Umum: Ahmad Sahroni

1. Waben Pengelolaan Dana & Aset: Joice Triatman

2. Waben Penggalangan Dana: Fatmawati Rusdi

14/12/2024 14:41
Kalah di Pilgub Jakarta, RK Bilang Mau Istirahat dan Tidak Incar Jabatan Menteri

ERA.id – Kalah di Pilgub Jakarta 2024, calon gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengaku akan beristirahat dan kembali ke keluarganya.

Meski kalah, beredar isu jika Ridwan Kamil akan didapuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut ia tidak mencari jabatan ketika masuk ke dunia politik dan hanya ingin mengabdi ke masyarakat.

“Jadi tidak ada sedikit pun dalam benak saya, itu nanti harus ada jabatan tertentu. Saya masuk politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk melakukan pengabdian,” katanya saat konferensi pers di kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

RK lalu menyebut akan terus memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat meski gagal menjadi gubernur Jakarta. Dia menegaskan tak mau berpolitik praktis.

“Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN (ibu kota negara) ya, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak, tidak harus di apa, disederhanakan seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya politik praktis,” jelasnya.

Mantan gubernur Jawa Barat ini membenarkan tidak mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukannya bersama timnya, termasuk dengan Presiden Prabowo.

Dia pun mengucapkan selamat ke paslon Pramono Anung-Rano Karno atas kemenangannya di Pilgub Jakarta 2024. Dia juga berterima kasih ke paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana karena turut berpartisipasi dalam pilgub Jakarta kali ini.

“Sehingga pastilah kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami akan berada di idealisme seperti itu,” terangnya.

14/12/2024 14:38
Resmi Diumumkan Pemerintah Daerah, UMP 2025 Jabar Senilai Rp2.191.232,18

Sebelumnya, dilansir Kanal Regional, Liputan6, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat menyambut baik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen secara nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta, kenaikan besaran UMP 2025 itu dianggap sudah masuk mendekati ideal meski belum sempurna.

“Jadi menurut hitung-hitungan saya tuh (kenaikan UMP) 6-10 persen tuh idealnya. Sudah masuk ke ideal lah itu. Intu antara 6,5-10 persen itu idealnya, kalau 10 persen itu ideal sekali ada range-nya lah gitu. Jadi angka 6-10 persen itu semua buruh kalau ditanya itu pasti nerima. Saya lagi tidak nyari popularitas ini tetapi harus realistis,” ujar Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSP LEM SPSI saat menghubungi Liputan6.com.

Lebih lanjut Sidarta mengatakan skala kenaikan UMP 2025 yang ditargetkan buruh yaitu 6 persen masuk kategori mendekati ideal, 8 persen ideal dan 10 persen sempurna. Besaran UMP 2025 diputuskan oleh Prabowo dianggap oleh Sidarta telah berpihak kepada buruh.

Tandanya keputusan ini banyak protes dari kalangan pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Asosiasi pengusaha kan marah enggak terima, berarti kan bagus. Ke depan kita ajak Apindo juga realistislah. Kata saya tadi bahwa 2019 itu upahnya bagus. Itu faktanya ekonomi hidup, jalan,” kata Sidarta.

Apindo diminta Sidarta menyadari jika kelompok buruh diberikan upah layak maka penjualan barang dan jasa akan lancar.

Sidarta menerangkan pada 2019 penjualan barang dan jasa tidak terjadi deflasi. Namun, usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir terjadi deflasi.

“Harus realistis, pengen bayar murah, untungnya gede, tetapi dampaknya barang enggak laku. Kan percuma juga. Kalau ada isu akan ada PHK massal dan relokasi karena naiknya upah, itu hanya akal-akalan pengusaha sejak 2015-2020 untuk memengaruhi kebijakan pemerintah,” ucap Sidarta.

Kenaikan upah sebut Sidarta, bukan satu-satunya faktor pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi banyak lagi faktor lainnya seperti persaingan usaha dan peredaran barang ilegal.

Sidarta juga meminta pemerintah agar segera melindungi para pengusaha dari barang luar negeri yang datang ke Indonesia secara ilegal.

“Saya minta pemerintah pro melindungi perusahaan juga. Itu barang-barang ilegal di Tanjung Priok ditertibkan. Jangan sampai ada barang ilegal lagi. Yang harga kalau sekarang di Tik Tok beli celana dua Rp100 ribu kan,” sebut Sidarta.

Sidarta menegaskan relokasi, PHK dan pindah (lokasi perusahaan) tidak sekadar kenaikan upah buruh. Sidarta mencontohkan di daerah Solo upah buruh sangat murah dan besarannya tidak setengahnya dari Jawa Barat.

“Namun realitanya banyak perusahaan yang bangkrut. Dibayar pun tetap tutup kalau soal PHK. Tetapi mampu bersaing tidak, jadi persoalan lain jika soal PHK,” ungkap Sidarta.

Sidarta menjelaskan keputusan Prabowo sebagai Presiden RI dalam memutuskan besaran UMP 2025 melebihi yang diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni 6 persen.

Selain itu, upah sektoral yang kini diberlakukan kembali menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh.

“Tinggal menunggu aturan dari Menteri Tenaga Kerja implementasinya. Rabu depan atau pekan ini mereka janjinya akan mengeluarkan aturannya. Nanti kita lihat di dewan pengupahan tingkat provinsi realisasinya,” pungkas Sidarta.

14/12/2024 13:00
DPP Aprindo 2024-2028 Resmi Dilantik, Siap Jembatani Pengusaha dengan Pemerintah

Bisnis.com, TANGERANG – Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPP Aprindo) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik, Sabtu (14/12/2024).

Pelantikan ini sekaligus memulai secara resmi kepengurusan Aprindo yang dikepalai Solihin sebagai ketua umum terpilih pada hasil Munas ke-VIII.

Pada pelantikan tersebut, Solihin menegaskan visi Aprindo ke depannya untuk menjadi organisasi yang menjembatani para pengusaha ritel dengan pemerintah. Ini khususnya untuk bersama-sama memperkuat dan menghadapi tantangan ekonomi global.

“Aprindo akan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan industri ritel di era global. Membangun ekosistem ritel yang inklusif, kompetitif, dan progresif dengan kemajuan zaman untuk berdaya saing terhadap tantangan ekonomi global,” kata Solihin di Tangerang.

Solihin yang juga menjabat Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) memastikan Aprindo akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem ritel di Indonesia, memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan mendorong ekonomi bangsa menuju kemandirian.

Solihin juga mengeklaim Kementerian Perdagangan sangat yakin Aprindo akan menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem ritel di Indonesia, memajukan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Menteri perdagangan sangat menyambut positif diskusi peluang dan tantangan yang disampaikan Aprindo serta berkomitmen untuk membangun sinergi yang lebih erat ke depannya,” katanya.

Solihin terpilih secara aklamasi dengan mendapat dukungan penuh dari para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aprindo.

Sebelumnya, Solihin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aprindo periode 2019-2024 dan kini terpilih sebagai ketua umum menggantikan Roy Nicolas Mandey.

14/12/2024 12:39
Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai politik menyambut baik usulan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ini dianggap lebih efektif, efisien, dan cukup mewakili aspirasi rakyat.

Ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga melontarkan hal yang sama. Kat dia, saat ini banyak tokh masyarakat yang gelisah melihat proses demokrasi yang berjalan secara umum.

Dia menganggap Prabowo sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum menyampaikan hal itu di hadapan umum.

“Banyak tokoh masyarakat yang melihat demokrasi sekrang ini bisa rusak kalau dibiarkan terus. Saya kira Pak Prabowo tidak asal ngomong begitu saja, pati sudah mendengar informasi dari bawah,” kata Hamzah Hamid kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Anggota DPRD Sulsel itu mengaku, mengenai upaya penghematan anggaran negara, pemilihan melalui DPRDjuga akan menghemat banyak anggaran. Kata dia, anggaran Pilkada yang besar seharusnya bisa menambah biaya pembayaran hutang negara.

“Soal menghemat, saya rasa memang benar. Ini bukan karea saya orang partai dan anggota DPRD ya, ini semata-mata menilai itu. Apalagi negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, banyak menanggung beban hutang dan biaya Pilkada ini sangat besar,” tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat semakin pragmatis. yang awalnya memilih dengan tulus dan ikhlas, sekarang sudah tidak lagi. “Sekarang ini mereka bertanya dulu “ada ji kah?” Jadi saya kira ini perlu kajian mendalam,” tambahnya.

Hamzah juga menganggap, hal ini bisa berdampak baik ke dalam pemerintahan. Kata dia, pemerintah sudah melakukan uji coba dengan mengutus Penjabat (Pj) kepala daerah. Bahkan beberapa Pj sukses menjadi lebih baik.

14/12/2024 12:38