Kementrian Lembaga: DPD

  • Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan pandangan umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sidoarjo, di rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025).

    Fraksi Golkar menilai arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.

    Dalam PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Wahyu Lumaksono, menyampaikan bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami penurunan signifikan, dari sebesar Rp 5,94 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,13 triliun atau turun 13,7 persen. Kontraksi tersebut, menurut Fraksi Golkar, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan prioritas pada kebutuhan dasar publik.

    “Kami mencatat ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran untuk rapat koordinasi mencapai Rp 11 miliar, sementara untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut layanan dasar masyarakat hanya Rp 1,1 miliar,” katanya.

    Pendidikan Merosot 37 Persen, Langgar Amanat Konstitusi
    Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat signifikan dari Rp 1,53 triliun pada 2025 menjadi Rp 954 miliar pada 2026 atau turun 37,7 persen. Akibatnya, porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total APBD, di bawah amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.

    “Penurunan ini merupakan kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami mendesak agar alokasi dikembalikan sesuai ketentuan konstitusional,” tandas Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Penanganan Banjir, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Sorotan
    Untuk bidang infrastruktur, Golkar menilai penanganan banjir belum menyentuh akar persoalan. Data BPBD 2024 menunjukkan 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir, namun program pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer senilai Rp 58 miliar dinilai belum cukup.

    Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo menyusun Grand Design penanganan banjir terpadu, berkoordinasi dengan BP DAS Brantas, dan menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    Bidang kesehatan, penurunan alokasi juga terjadi di beberapa sektor kunci:
    Dinas Kesehatan turun 6,8 persen menjadi Rp 574,5 miliar. RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rp 95,6 miliar. Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp 118,3 miliar. “Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan percepatan penanganan stunting,” tegas dia.

    Pendapatan Daerah Dinilai Kurang Realistis
    Fraksi Golkar juga menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 pada sejumlah pos pajak justru lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data menunjukkan anomali perencanaan, antara lain:

    Pajak Jasa Perhotelan realisasi 2024 sebesar Rp 24,06 miliar, tetapi target 2026 hanya Rp 20 miliar. Pajak Jasa Parkir realisasi 2024 sebesar Rp 12,84 miliar, target 2026 turun menjadi Rp 9,5 miliar.
    Pajak Air Tanah realisasi 2024 mencapai Rp 7,42 miliar, namun target 2026 hanya Rp 6,78 miliar. Sementara itu, total PAD yang diusulkan dalam RAPBD 2026 tercatat Rp 1,318 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2024 yang mencapai Rp 1,407 triliun.

    Target yang tidak konsisten ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Kami mendesak agar pemerintah daerah merevisi target PAD dengan basis kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang riil.

    “Di sektor retribusi, Fraksi Golkar mencatat hal serupa. Target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan Rp 16,93 miliar, padahal realisasi 2024 mencapai Rp 18,47 miliar. Sebaliknya, hanya retribusi jasa tertentu yang menunjukkan kenaikan signifikan, dari realisasi 2024 sebesar Rp 26,14 miliar menjadi target Rp 28,67 miliar pada 2026,” urai Wahyu Lumaksono.

    Komitmen untuk APBD yang Berkeadilan
    Wahyu Lumaksono menegaskan, jika Fraksi Golkar akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor strategis. Golkar berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.

    Di kesempatan sama, snggota Fraksi Golkar lainnya, Muhammad Dian Felani menilai di Bidang lingkungan hidup juga mengalami kontraksi. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup berkurang 33,7 persen, dari Rp 127,3 miliar menjadi Rp 84,3 miliar. Padahal, data DLHK Jawa Timur menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Kecamatan Krian telah mencapai 167, atau kategori tidak sehat.

    “Fraksi meminta agar pemerintah segera memperkuat sistem pemantauan udara real-time, menyesuaikan target Indeks Kualitas Udara Daerah (IKUD) dengan standar nasional, serta mengadopsi skema insentif lingkungan bagi desa/kelurahan yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup,” pinta mantan Ketya BPC HIPMI Kab. Sidoarjo ini. (isa/kun)

  • Ahmad Nawardi Raih ASA 2025: Senator Sahabat Komunitas Terbaik

    Ahmad Nawardi Raih ASA 2025: Senator Sahabat Komunitas Terbaik

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, menerima penghargaan bergengsi Anugerah Sapta Aghita (ASA) 2025 sebagai Senator Sahabat Komunitas Terbaik.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, pada peri

    ngatan HUT ke-2 KabarBaik.co di Surabaya.

    Nawardi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite IV DPD RI (bidang perekonomian dan keuangan), dinilai layak atas kiprahnya yang konsisten membangun kedekatan serta memberikan dukungan kepada berbagai komunitas, terutama di akar rumput.

     

    Perjalanan Hidup: Dari Anak Petani hingga Senator
    Lahir di Sampang, Madura, 6 Maret 1974, perjalanan hidup Ahmad Nawardi dikenal penuh kerja keras dan ketulusan. Dibesarkan di desa, ia belajar agama di langgar (musala kecil) milik kakeknya, KH. Muhammad Soleh, sambil membantu orang tuanya di sawah.

    Semasa kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Nawardi bekerja serabutan, mulai dari mengajar mengaji hingga menjadi kenek angkot. Ia aktif di PMII dan Lembaga Pers Mahasiswa, serta meyakini bahwa “menulis adalah dakwah dengan tinta.”

    Selepas Reformasi, ia menggeluti dunia jurnalistik, termasuk di Majalah Tempo, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur pada 2009 dan kemudian menjadi anggota DPD RI sejak 2014 dari Dapil Jawa Timur.

    Julukan “Senator Sahabat Komunitas” melekat padanya karena ia rutin turun ke lapangan menemui petani, nelayan, guru ngaji, dan pelaku UMKM. Meski menjadi pejabat negara, Nawardi tetap menjalani gaya hidup sederhana dan masih tinggal di rumah biasa di Surabaya. “Bagi saya, jabatan tertinggi bukan senator, tetapi pelayan warga,” ujarnya.

    Mengenai penghargaan ASA 2025, Nawardi bersikap rendah hati. “Saya hanya santri yang kebetulan diberi amanah lebih. Semoga apresiasi ini menjadi penyemangat,” tuturnya.

    Acara penganugerahan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Sekjen DPD RI Komjen Pol (Purn) M. Iqbal, perwakilan Dewan Pers, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, serta Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin. (tok/kun)

  • Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
    Sebagai Mendagri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.
    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.
    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyebut, Mendagri sangat intens dalam membina dan memberikan arahan kepada daerah.
    Ia mencontohkan, koordinasi rutin setiap Senin terkait pengendalian inflasi, yang menjadi bukti nyata perhatian Mendagri terhadap daerah.
    Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko yang menilai Mendagri aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
    “Melalui rapat koordinasi nasional yang menghadirkan Sekretariat Kabinet dan Kepala Bappeda se-Indonesia, daerah dapat langsung berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan,” kata dia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).
    Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan turut mengungkapkan apresiasinya atas perhatian Mendagri terhadap daerah, khususnya dalam menghadapi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurutnya, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kerap memberikan solusi dan terobosan untuk membantu daerah tetap stabil dan produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raih CNN Award, Ketua DPD RI Tegaskan Komitmen Kawal Asta Cita di Daerah

    Raih CNN Award, Ketua DPD RI Tegaskan Komitmen Kawal Asta Cita di Daerah

    Jakarta

    Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menerima penghargaan bergengsi dari CNN TV dalam ajang CNN Award 2025 yang mengusung tema ‘Kolaborasi dan Harmoni Mencapai Asta Cita untuk Negeri.’

    Sultan dinobatkan dalam kategori Outstanding in Regional Inclusion Advocate. Ia dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom di tingkat nasional, sekaligus menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

    Sultan juga menegaskan bahwa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan arah pembangunan nasional yang selaras dengan semangat gotong royong untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

    “Bagi kami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan peta jalan kebangsaan atau Pokok-Pokok Haluan Negara yang harus kita dukung dan realisasikan secara gotong royong,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/20250.

    Melalui gagasan Green Democracy, Sultan merekomendasikan kebijakan pembangunan ekonomi dan inovasi demokrasi yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam desain kebijakan pembangunan nasional.

    “Penghargaan yang penting ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus konsisten dan berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja konstitusional kami sebagai pimpinan lembaga legislatif. DPD RI akan terus membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak, terutama media massa, dalam mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah,” ujar Sultan.

    “Terima kasih kepada Mentor kami, Sang Maestro bisnis Indonesia Pak Chairul Tanjung, bersama CNN dan Trans Corp. DPD RI akan terus menjadikan semangat dan tema dari penghargaan CNN Award kali ini sebagai komitmen dalam berkolaborasi secara positif dengan insan pers,” tutupnya.

    Sebagai informasi, dalam rekam jejaknya, pada periode 2019-2024 Sultan menjadi Wakil Ketua DPD RI, selain itu, Sultan juga pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2014, Ketua KNPI Bengkulu 2006-2011 serta Ketua HIPMI Bengkulu 2011-2014

    (akn/ega)

  • Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat terkait kasus skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret salah satu anggota dewannya. DPC PDIP secara resmi telah melaporkan kasus tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

    Nasib, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tersebut kini berada ditangan DPD dan DPP PDIP. Seluruh  hasil rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar terkait skandal nikah siri dan penelantaran anak tersebut pun kini sudah berada di meja DPD PDIP.

    Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Bola panas terkait nasib kader tersebut kini sepenuhnya berada di tangan DPD dan DPP partai.

    “Sudah kita laporkan ke DPD partai untuk tindak lanjutnya menunggu hasil keputusan dari DPD maupun DPW partai,” kata Supriyadi, Sabtu (1/10/2025).

    Supriyadi menjelaskan bahwa peran DPC dalam kasus ini terbatas pada pengumpulan fakta dan pelaporan. Sementara untuk sanksi itu berada di tangan DPD dan DPP PDIP.

    “Kalau dari DPC itu lebih ke melaporkan dari hasil yang ada, karena DPC itu tidak punya hak untuk memutuskan satu hal sanksi dan sebagainya, haknya tetap di DPD partai,” jelasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD. Supriyadi memilih untuk tidak berspekulasi mengenai sanksi yang akan diterima oleh kader yang bersangkutan.

    “Saya tidak berani berandai-andai karena itu nanti keputusan penuh ada DPD partai,” ujarnya.

    Meskipun demikian, sebagai DPC, Supriyadi berharap adanya keputusan yang adil dan memihak pada kebenaran. PDIP Kabupaten Blitar pun berkomitmen untuk tidak memihak salah satu pihak.

    “Harapan kami ada rasa keadilan untuk semua pihak,” tutupnya.

    Permasalahan ini bermula dari laporan RD (30), warga Ponggok, yang mengaku dinikahi secara siri oleh salah satu anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022 lalu. Pernikahan di bawah tangan itu, yang disaksikan keluarga RD dan perangkat desa, melahirkan seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun.

    Namun setelah melahirkan RD (30) merasa tak dinafkahi oleh sang anggota dewan. Anggota dewan dari PDIP itu disebut RD (30) lari dari tanggung jawab. Hingga akhirnya RD menuntut pertanggungjawaban, termasuk kejelasan status hukum anaknya. Permasalahan itu pun kini dibawa RD ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur HM Arum Sabil kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Kali ini CNN Indonesia menganugerahkan Arum Sabil sebagai tokoh penggerak pemberdayaan petani dan integrasi pendidikan (Champion of Farmers Empowerment and Education Integration).

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam momen CNN Indonesia Awards 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebutkan bahwa tim CNN Indonesia terus mencari dari pusat hingga pelosok negeri terkait sosok inspirasi yang berpengaruh kepada bangsa.

    “Sesuai dengan tema yang kami usung yakni Kolaborasi & Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri. Kami menemukan inspirasi dan cerita hebat tentang Indonesia. Apresiasi kami untuk semua pihak, termasuk Bapak HM Arum Sabil sebagai Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur,” tuturnya.

    Arum Sabil menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini sebagai wujud kebangkitan petani, penggerak pendidikan dan para kader Pramuka di Jawa Timur.

    “Penghargaan ini bukan saya pribadi, tapi petani pejuang pangan, para penggerak pendidikan serta adik-adik Pramuka di Jatim untuk terus memacu dan bangkit maju serta produktif,” ujarnya.

    Pria yang juga Ketua DPD HKTI Jawa Timur itu menegaskan, petani dan generasi muda tidak bisa dilepaskan dari suksesi program asta citanya Presiden Prabowo Subianto, khususnya menggapai swasembada pangan nasional.

    Sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, HM Arum Sabil menaungi 38 Kwartir Cabang di seluruh kota dan kabupaten, dengan 3,4 juta anggota aktif yang terdiri dari Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pramuka Dewasa.

    Di bawah kepemimpinannya, kekuatan besar ini bukan sekadar angka, melainkan harmoni semangat, karakter, dan pengabdian yang berdenyut di setiap sudut bumi Majapahit. (tok/ted)

  • Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dinilai bukan sekedar sebagai wadah organisasi semata, tetapi sebagai simbol persatuan, idealisme serta keberanian pemuda-pemudi Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari saat memberikan sambutan dalam prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028 di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Bahkan politisi perempuan Madura dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, juga menegaskan besarnya peran pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, diawali dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

    “Hari ini kita berkumpul dengan satu semangat besar, semangat memberdayakan generasi muda untuk bersama membangun bangsa sesuai dengan tema yang diusung pada moment ini; Pemuda Bergerak, Indonesia Maju,” kata Ansari.

    Komitmen memberdayakan pemuda, sama halnya dengan membangun masa depan bangsa Indonesia. “Sejarah sudah mencatat bahwa setiap kebangkitan bangsa selalu diawali dari semangat pemuda, mulai dari sumpah pemuda hingga perjuangan kemerdekaan, pemuda selalu menjadi lokomotif perubahan,” ungkapnya.

    “Dari tangan pada pemuda lahir gagasan besar, keberanian untuk bermimpi dan kekuatan untuk mewujudkannya. Mengutip pidato Bung Karno: seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia,” jelasnya.

    Wakil rakyat perempuan satu-satunya dari Madura di parlemen pusat, juga menyinggung besarnya semangat pemuda dalam kongres pemuda hingga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Jangan pernah mewarisi abu dari sumpah pemuda, tapi kita harus mewarisi apinya,” tegas Ansari.

    “Oleh karena itu penting juga untuk kami ingatkan, KNPI bukan hanya warah organisasi, tetapi simbol persatuan, idealisme dan keberanian pemuda dalam menatap masa depan bangsa. Sebab tantangan kedepan tidaklah mudah, kita dihadapkan pada era global hingga revolusi industri digital,” imbuhnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Madura, pihaknya ingin tetap selalu mendorong kebijakan pendidikan nasional yang adaptif dan berorientasi untuk masa depan, sehingga pemuda Indonesia, benar-benar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan berdaya saing global.

    “Tentu kami juga mendukung perluasan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi generasi muda, termasuk melalui wirausaha, ekonomi kreatif, UMKM dan bidang kreatif lainnya. Termasuk mendorong agar ruang ekspresi, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan nasional, baik di ranah sosial, politik dan bidang lainnya selalu diisi para generasi muda,” pungkasnya. [pin/but]

  • Ketua Umum PDIP instruksikan kepala daerah lebih merakyat

    Ketua Umum PDIP instruksikan kepala daerah lebih merakyat

    “Karena keyakinan Indonesia merdeka ini dilandasi semangat perjuangan untuk kepentingan rakyat, maka ibu tadi mengatakan agar kepala daerah untuk berbuat baik kepada rakyat, menyejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat karena itu amanat yang diberika

    Blitar (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah terutama yang dari partai ini untuk lebih merakyat, berbuat baik kepada rakyat.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan republik ini dibangun dengan pertaruhan jiwa raga rakyat Indonesia, misalnya peristiwa 10 November, kemudian Perang Diponegoro, rakyat kecil menjadi korban.

    “Karena keyakinan Indonesia merdeka ini dilandasi semangat perjuangan untuk kepentingan rakyat, maka ibu tadi mengatakan agar kepala daerah untuk berbuat baik kepada rakyat, menyejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat karena itu amanat yang diberikan oleh mereka yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia,” katanya di Blitar, Jumat.

    Hasto dalam kegiatan Ketua Umum DPP PDIP dengan pengurus DPD PDIP Jatim, Ketua DPC dan kepala daerah dari PDIP se-Jatim tersebut mengatakan bahwa ibu ketua umum menggembleng semangat kepala daerah agar turun ke bawah.

    “Ibu menggembleng semangat kepala daerah agar di tengah persoalan yang tidak mudah saat ini semua bergerak turun ke bawah memberikan darma baktinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hadir membela kepentingan rakyat,” kata dia.

    Ia pun menjelaskan, Ketua Umum DPD PDIP Megawati Soekarnoputri memang sengaja bertemu dengan dengan para kader di Blitar. Selain konsolidasi, juga untuk acara seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, yang digelar di Museum Bung Karno, kompleks makam Presiden pertama RI Soekarno di Kota Blitar, Sabtu (1/11).

    Menurut dia, Konferensi Asia Afrika ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia khususnya melalui visi internasional Bung Karno (sapaan akrab Presiden Pertama RI Soekarno) dalam membangun tata dunia baru.

    Dalam konferensi itu, juga menggagas bangsa Asia Afrika bisa bersatu semangat anti penjajahan.

    Dalam kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika tersebut, akan dihadiri 30 akademisi dari 30 negara. Selain seminar, juga akan dilakukan ziarah bersama.

    “Ini juga menggugah satu kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus bangga punya kontribusi besar bagi peradaban dunia. Semangat anti penjajahan itulah yang harus digelorakan termasuk penjajahan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, karena nilai itulah yang menunjukkan kemampuan Indonesia,” kata dia.

    Pihaknya menambahkan pemikiran Bung Karno terkait hidup berdampingan secara damai, tidak ada campur tangan atas kedaulatan politik suatu negara masih sangat relevan hingga kini.

    Dengan seminar tersebut diharapkan makin memperkuat rasa cinta Tanah Air.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI jaring calon Duta DPD RI untuk jadi jembatan negara-masyarakat

    DPD RI jaring calon Duta DPD RI untuk jadi jembatan negara-masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjaring calon Duta DPD RI 2025 sebagai inisiatif strategis untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang mampu menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat di tingkat akar rumput.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan program ini menjadi bagian dari komitmen DPD RI untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi.

    “Melalui para duta ini, kami ingin menghadirkan wajah baru DPD yang lebih dekat dengan rakyat, terutama generasi muda. Mereka akan menjadi agen literasi konstitusi dan penyambung suara daerah dari lapisan paling bawah,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, kehadiran Duta DPD RI merupakan langkah inovatif untuk memperluas jangkauan lembaga dalam menangkap aspirasi masyarakat secara langsung.

    Dia menegaskan, generasi muda, khususnya generasi Z, kini menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi.

    “DPD melihat potensi besar anak muda untuk berperan sebagai katalis perubahan. Karena itu, kita ingin menggerakkan mereka agar tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi nyata,” katanya.

    Program Duta DPD RI, kata dia, diharapkan dapat membantu kantor DPD RI di ibu kota provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan aspirasi masyarakat di daerah.

    Para duta akan berkolaborasi langsung dengan anggota DPD RI dan kepala kantor DPD di masing-masing provinsi untuk menyosialisasikan peran dan fungsi lembaga, sekaligus menampung aspirasi generasi muda di berbagai komunitas.

    “Duta DPD akan berperan aktif di daerah, turun ke masyarakat, mengikuti forum-forum komunitas, hingga menjadi role model kepemimpinan muda. Mereka inilah yang akan membantu memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke Senayan,” kata dia

    Adapun dia menjelaskan pemilihan Duta DPD RI 2025 dibuka untuk warga negara Indonesia berusia 18 hingga 24 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/sederajat, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan komunikasi publik yang baik.

    Peserta juga diwajibkan membuat video pendek berdurasi dua menit mengenai DPD RI dan ciri khas daerah masing-masing, yang diunggah ke akun Instagram mereka dengan menandai akun resmi DPD RI dan pimpinan lembaga.

    Setelah pendaftaran yang berlangsung pada 27–31 Agustus 2025, tiga pasang calon terbaik dari tiap provinsi akan diseleksi kembali secara daring, sebelum ditetapkan satu pasang finalis yang mewakili provinsinya ke tahap karantina nasional di Jakarta.

    Para finalis akan mengikuti karantina dan grand final di Jakarta pada 1–3 November 2025, dengan berbagai sesi pembekalan seperti wawasan kebangsaan, kepemimpinan muda, public speaking, etika, serta table manner.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.