Kementrian Lembaga: DPD

  • Kaleidoskop News 2024: Penangkapan Ibra Azhari, Demo Peringatan Darurat, hingga Polemik Miftah Maulana – Page 3

    Kaleidoskop News 2024: Penangkapan Ibra Azhari, Demo Peringatan Darurat, hingga Polemik Miftah Maulana – Page 3

    Berita terpopuler pada Juni 2024 menghadirkan tentang ritual suci, pemulihan alam, dan heningnya Gunung Bromo. Selama empat hari, Bromo ditutup sementara untuk kembali ke akar tradisi dan konservasi, menghadirkan momen sakral sekaligus tanggung jawab ekologis.

    Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) resmi mengumumkan penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo untuk aktivitas wisatawan. Penutupan ini berlaku mulai Jumat, 21 Juni 2024, pukul 00.00 WIB, hingga Senin, 24 Juni 2024, pukul 24.00 WIB.

    Kepala Bagian Tata Usaha BB TNBTS, Septi Eka Wardhani, menjelaskan penutupan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan ritual Yadnya Kasada serta pemulihan ekosistem di kawasan Gunung Bromo.

    “Kawasan taman nasional ditutup total pada 21-24 Juni 2024. Pada 21-22 Juni, penutupan khusus untuk peringatan Yadnya Kasada. Kemudian pada 23-24 Juni, kawasan hanya dibuka untuk kegiatan pembersihan lingkungan oleh masyarakat dan petugas,” ujar Septi, dikutip dari Antara, Senin (17/6/2024).

    TPenutupan ini memperhatikan dua surat penting dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Surat Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan dan Surat Edaran Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo mengatur pelaksanaan upacara Yadnya Kasada pada 21-22 Juni 2024.

    Septi menegaskan bahwa selama ritual berlangsung, kawasan hanya akan dibuka untuk masyarakat yang hendak mengikuti prosesi Yadnya Kasada.

    Selengkapnya baca di sini

     

    Sedangkan dari Pilkada 2024, berita tentang Anies Baswedan masih menduduki puncak di bulan Juni 2024. Yang mana Ketua DPW Partai Nasdem, Wibi Andrino, mengaku terkejut saat mendapat kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta berencana mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Informasi itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP Jakarta melalui sambungan telepon.

    “Ketua DPD PDIP Jakarta telepon saya, bilang ‘kayaknya kita mendukung Pak Anies.’ Wow, saya kaget,” ujar Wibi saat menghadiri acara di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/6/2024).

    Meskipun sempat terkejut, Wibi menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan tersebut.

    “Kita agak kaget teman-teman di DPD PDIP Perjuangan mengusung Pak Anies. Ada apa nih? Tapi ya biarkan saja,” lanjutnya.

    Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, turut angkat bicara terkait potensi kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, apabila pertarungan terjadi antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, ia lebih yakin Anies akan keluar sebagai pemenang.

    “Kalau diadu, saya megang Anies,” kata Sahroni percaya diri.

    Selengkapnya baca di sini.

  • Menag, Mahfud Md hingga Pramono-Doel hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

    Menag, Mahfud Md hingga Pramono-Doel hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Hanura yang mengusung tema “Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan” di Ancol, Jakarta, Sabtu.

    Ia mengenakan peci berwarna hitam dengan kemeja batik yang bernuansa kuning. Kehadiran Nasaruddin untuk memimpin doa dalam perayaan ulang tahun Partai Hanura.

    Kemudian tampak pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel turut menghadiri perayaan HUT Partai Hanura.

    Mereka kompak mengenakan setelan baju batik dengan bawahan berwarna hitam.

    Tak hanya tokoh nasional, perwakilan partai politik juga terlihat menghadiri HUT ke-18 Partai Hanura, mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hingga pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Acara ini dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas perwakilan kader Partai Hanura di seluruh Indonesia, termasuk ketua DPD, 528 anggota DPRD Kabupaten/Kota, sayap partai dan simpatisan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Jumat (20/12) yang menjadi sorotan, mulai dari DPR RI mendukung Polri memeriksa Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring hingga Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memuji peran KPU dan Bawaslu di Pemilu 2024.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Anggota DPR dukung Polri periksa eks Menkominfo agar tak jadi fitnah

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring.

    Menurut dia, pemeriksaan tersebut bisa menjawab pertanyaan sejauh mana keterlibatan petinggi di kementerian itu terhadap kasus judi online. Karena polisi pun sudah memiliki bukti-bukti keterlibatan staf kementerian Kominfo.

    “Biarlah pemeriksaan itu yang membuktikan. Biar lah polisi yang membuktikan bahwa pejabat menterinya terlibat atau tidak

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

    MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas.

    “Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Ombudsman RI minta pemerintah pusat cek kembali capaian UHC di daerah

    Ombudsman RI meminta pemerintah pusat untuk mengecek kembali pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang tercermin dari jumlah peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah.

    Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa pengecekan diperlukan karena lembaganya menemukan data di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga RT, masih terdapat warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetapi capaian UHC di tingkat kabupaten sudah mencapai 100 persen.

    “Kok ada saja yang mengaku belum punya BPJS? Memang benar-benar dia belum pernah terdaftar, atau dia pernah terdaftar tetapi tidak aktif? Nah Itu banyak. Itulah concern (perhatian) Ombudsman,” kata Robert dalam acara Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Senator RI minta pemerintah utamakan dialog dalam pembangunan PSN

    Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta agar pemerintah mengajak masyarakat berdialog secara langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) guna mendapatkan hasil terbaik.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata Paul dikutip keterangan resminya.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Satu Peta Data Pemilu Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan terhadap dukungan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

    Ribka menegaskan pentingnya pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

    “Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Ribka.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pekan ini resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI saat ini Gibran Rakabuming Raka dari kader partai berlambang Banteng itu.

    Sejatinya pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin seperti dalam video yang diterima Detikcom, Senin (16/12/2024).

    Lalu apa respons Jokowi dan Gibran?

    Jokowi menegaskan, bahwa ia tak masalah dengan pemecatannya sebagai kader PDIP. Ia menghormati keputusan tersebut. “Ya nggak apa, nggak apa saya menghormati itu,” kata Jokowi mengutip Detikcom, saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Sumber, Solo, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Jokowi mengatakan tidak akan membela diri ataupun memberikan penilaian terkait pemecatan dirinya dan keluarga. Apalagi, kata Jokowi, pemecatan tersebut juga sudah diputuskan.

    “Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi,” ungkapnya.

    Jokowi menyebut bahwa nanti waktu yang menguji terkait pemecatan tersebut. “Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” pungkasnya.

    Saat ditanya apakah akan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang masih ia simpan, Jokowi enggan menjawab. Dia hanya tertawa.

    Gibran menghormati keputusan PDIP. Saat ini, Gibran akan berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Wapres. “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, pada Selasa lalu (17/12/2024).

    “Saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” lanjutnya.

    Ketika ditanya apakah akan bergabung ke partai apa, Gibran menjawab singkat. “Tunggu saja,” imbuh Gibran.

    (pgr/pgr)

  • Menko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Kunjungi Bandara Internasional Juanda

    Menko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Kunjungi Bandara Internasional Juanda

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Juanda Jumat (20/12/2024).

    Ikut menyambut dan mendampingi AHY keliling ke pelayanan Bandara Internsional Juanda, GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, Ketua DPD Partai Demokrat Emil Dardak, anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat dr. Agung Mulyono dan lainnya.

    Kedatangan AHY ke Bandara Internasional Juanda untuk melihat secara langsung di bagian dari tugasnya selaku Menko Bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terutama untuk meyakinkan memasuki masa Nataru ini dalam hari-hari ke depan akan semakin tinggi traffic transportasi baik darat, laut maupun udara, termasuk termasuk perkeretaapian.

    “Dan kali ini saya ingin cek satu persatu seperti apa suasananya dan termasuk di posko bandara ini. Kita ingin tahu apakah sudah siap dengan sesuatunya yang jelas kita berharap pemerintah atau kali ini juga bisa berjalan dengan baik terutama masyarakat yang menggunakan berbagai model transportasi,” ucapnya.

    Dia juga ingin meyakinkan transportasi udara di Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu bandara paling sibuk di Indonesia, terutama untuk Indonesia bagian timur, siap dalam Nataru tahun ini.

    AHY juga mengaku sempat mengobrol dengan para calon penumpang soal apa yang dirasakan dalam pelayanan di Bandara Internasional Juanda. “Pihak bandara juga harus tetap mewaspadai cuaca akhir tahun yang juga seringkali kurang baik agar para penumpang tetap nyaman,” paparnya.

    Sepanjang kunjungan ke dalam Bandara Internasional Juanda, AHY juga merasa bahagia karena di ruangan keberangkatan banyak menampilkan produk-produk UMKM lokal. Hal ini sebut putra mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, tentu akan menjadikan UMKM lebih maju. (isa/kun)

  • PDIP Endus Upaya Acak-acak Partai Jelang Kongres, Megawati Minta Kader Siaga 1 – Halaman all

    PDIP Endus Upaya Acak-acak Partai Jelang Kongres, Megawati Minta Kader Siaga 1 – Halaman all

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025

    Tayang: Jumat, 20 Desember 2024 07:16 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang. (Fersianus Waku) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengumumkan status siaga 1 di internal partai menyusul munculnya sejumlah baliho dan spanduk yang menyerang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDIP untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDIP menjelang Kongres PDIP sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Ronny menegaskan, provokasi berupa serangan terhadap Megawati melalui baliho dan spanduk telah memicu kemarahan kader di seluruh Indonesia.

    “Sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Dia juga memaparkan keabsahan struktur organisasi PDIP yang telah diperpanjang hingga 2025. 

    Menurut Ronny, keputusan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.

    Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif ketua umum yang diamanatkan Kongres Partai dan ditetapkan dalam Rakernas V PDIP Tahun 2024.

    Dalam konferensi pers, PDIP juga menayangkan video pernyataan dari jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Megawati perintahkan satgas PDIP siaga satu jelang kongres

    Megawati perintahkan satgas PDIP siaga satu jelang kongres

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan Siaga-1 kepada Satgas PDIP jelang Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025.

    Ronny mengatakan DPP PDIP mengendus adanya pihak luar yang berupaya mengacak-acak internal partai. Salah satu upaya tersebut adalah munculnya sejumlah baliho dan spanduk berisi serangan kepada PDIP dan Megawati.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis malam.

    Ronny juga mengatakan, baliho, spanduk serta serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat seluruh kader PDIP marah.

    Dia juga memaparkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.

    Dia juga menjelaskan, jika perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    Dalam konferensi pers itu, DPP PDIP juga memperlihatkan cuplikan video dari sejumlah jajaran pengurus DPC, DPD Partai yang menyatakan solid dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berbagi Kasih di Momentum Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    Berbagi Kasih di Momentum Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Menyambut perayaan Natal 2024, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bakti sosial dengan menyerahkan donasi kepada panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah di Kota Semarang. 

    DPD REI Jateng menyerahkan donasi berupa sembako dan uang tunai kepada Panti Asuhan Kristen Eunike, Panti Asuhan Wikrama Putra, Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari, PACG Bhakti Asih, Yayasan PELKRIS Semarang, dan YKAKI Semarang, Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto mengatakan, aksi sosial yang dilakukan sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, baik di momentum Natal maupun Ramadan.

    Bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian dan saling berbagi kebahagiaan terhadap sesama.

    “Kegiatan ini sudah menjadi program tahunan yang terus kami lakukan untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan,” katanya di sela penyerahan donasi di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cabang Semarang.

    Dia menyebutkan, donasi diberikan tersebut merupakan hasil pengumpulan dana dari para anggota REI Jateng dari 40 perusahaan. 

    “Alhamdulillah, kurang dari seminggu pengumpulan dari para anggota REI Jateng bisa mengeluarkan sekira 300 paket donasi yang kami sebarkan ke panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah tersebut,” terangnya. 

    Ketua panitia kegiatan, Agus Santoso berharap, bantuan dapat menambahkan kebahagiaan di momentum Natal 2024.

    Kegiatan akan terus dilakukan untuk saling berbagi kasih.

    “Bantuan ini dari teman-teman anggota REI Jateng kami teruskan, saling berbagi ke tempat-tempat tersebut, semoga dapat menambah kebahagiaan di Natal 2024,” ungkapnya.

    Ketua YKAKI Cabang Semarang, Vita Mahaswari berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh para anggota DPD REI Jateng. 

    Bantuan tersebut, lanjutnya sangat bermanfaat membantu anak-anak yang tengah menjalani perawatan dan pengobatan.

    Anak-anak yang ada merupakan usia 0-19 tahun dari Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. 

    “Terima kasih buat DPD REI Jateng yang memberikan kepeduliannya buat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.”

    “Anak-anak di sini dari seluruh Indonesia yang berasal dari keluarga pra sejahtera,” ungkapnya. (*)

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengungkapkan bahwa
    pemilu serentak
    telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik
    politik uang
    .
    Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pemilu legislatif (pileg), juga semakin kuat.
    Hal ini membuat ”
    harga pemilih
    ” semakin mahal.
    Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam paparan penelitiannya pada Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perludem pada Rabu (18/12/2024).
    “Mereka yang menoleransi politik uang semakin meningkat, terutama dari 2019 hingga sekarang, sejak pemilu serentak dilakukan. Sementara itu, mereka yang menganggap politik uang tidak dapat diterima semakin berkurang,” ungkapnya.
    “Sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka 54,5 persen dibandingkan 44,5 persen,” katanya.
    Tren ini menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak pemilu serentak diterapkan pada 2019.
    “Akseptabilitas politik uang sebelum 2019 pemilu serentak dan setelah pemilu serentak naiknya tajam sekali. Jadi ada korelasi pemilu serentak kenaikan politik uang,” katanya.
    “Dan korelasi itu sudah dites pakai multivariat, kita kontrol dengan beberapa variabel demografi yang penting, semuanya signifikan bahwa politik uang, setelah reformasi–pemilu serentak baik pemilu level provinsi, pilkada kabupaten/kota, maupun pileg dapil nasional, semuanya naik signifikan,” sambung dia.
    Dalam analisisnya, Burhanuddin mencatat bahwa semakin sedikit pemilih yang menganggap boleh menerima uang dari kandidat tertentu sambil tetap memilih kandidat yang diinginkan.
    “Artinya, uang semakin penting. Setelah diregresi, hasilnya tetap signifikan meskipun dikontrol dengan variabel lain. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor inflasi,” ujarnya.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini juga menyoroti bahwa sebelum pemilu serentak 2019, uang sekitar Rp 91.000-100.000 dapat mempengaruhi pilihan 60 persen pemilih.
    Namun, kini angkanya susut ke 30 persen. Artinya, dengan nominal yang sama, dulu kandidat dapat mempengaruhi 60 persen pemilih tetapi sekarang tinggal 30 persen.
    “Poinnya, harga pemilih semakin larang (mahal),” tegasnya.
    Burhanuddin mengemukakan tiga hipotesis yang menjelaskan fenomena ini.
    Pertama, pemilu serentak meningkatkan potensi terjadinya
    vote buying
    karena jumlah kandidat yang bertarung semakin banyak.
    Pada Pileg Serentak 2024, terdapat 24.642 kursi yang diperebutkan di semua level, dengan lebih dari 10.000 calon anggota legislatif (caleg) di tingkat DPR dan DPD RI.
    Di tingkat provinsi, belasan hingga puluhan ribu caleg memperebutkan 2.372 kursi.
    Kemudian, di tingkat kota/kabupaten, jumlah caleg yang berkompetisi satu sama lain mencapai ratusan ribu orang
    Kedua, pemilu serentak menyebabkan peningkatan ketidakpastian elektoral, yang mirip dengan dilema tahanan (prisoners dillema).
    “Semua calon akan diuntungkan jika sepakat untuk tidak bagi-bagi uang. Namun, jika satu calon mengingkari kesepakatan dan membagi uang, maka calon yang tidak bagi uang akan dirugikan. Jadi mereka sepakat untuk menabrak dan mengingkari kesepakatan,” jelas Burhanuddin.
    Ketiga, ia menyoroti minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait politik uang.
    “Saya mendapatkan informasi bahwa tindak pidana yang paling tidak ditangani serius oleh polisi adalah tindak pidana pemilu. Mungkin karena berkaitan dengan calon pejabat, jadi mereka takut, kali ya” ujarnya.
    “Itu juga menjelaskan, karena pemilu serentak fokus kita kebanyakan ke pilpres, pilegnya nggak dimonitor. Itu membuat pemilu serentak kita seperti di pertarungan bebas,” sebut Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.