Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini harus bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah akan memboyong ASN dari Jakarta ke IKN pada 2025, apalagi pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower sudah hampir rampung dengan progres 91,36 persen.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto meminta kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk terus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan.

    Walaupun ASN tidak jadi pindah ke IKN pada tahun 2024, menurut Iwan, pemanfaatan rusunnya sudah dimulai oleh berbagai pihak.

    “Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN,” kata Iwan dikutip Kamis (26/12/2024).

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

    Prabowo Berkantor ke IKN

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), beberapa waktu lalu.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2025.

    Menurutnya, OIKN masih terus memonitor berapa kantor Kementerian dan Lembaga yang sudah siap beroperasi dan jumlah pasti para ASN untuk bisa berpindah tugas ke IKN. 

    “Iya (ASN pindah 2025), tapi bertahap kan. Saya harus melaporkan kantor-kantor semua sudah siap. Tapi eselon satu berapa saja, eselon dua berapa, dan staf berapa termasuk hunian nya,” kata Basuki.

    Di satu sisi, Basuki belum bisa memastikan waktu pasti pemindahan ASN ke IKN. Sebab menurutnya, hal itu tergantung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

    “Tergantung Menpan-RB. Itu semua,” jelasnya.

    OIKN Kebut Pembangunan 

    OIKN mengebut pembangunan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat pencapaian yang luar biasa. Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN. 

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan”, tegas Troy.

    Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Kilas balik perjalanan UU DKJ

    Kilas balik perjalanan UU DKJ

    Jakarta (ANTARA) – Kota Jakarta punya perjalanan cukup panjang menyoal penamaan dan statusnya, terhitung sejak abad ke-14, kala masih bernama Sunda Kelapa dan menjadi pusat pelabuhan Kerajaan Padjadjaran.

    Di antara nama-nama dan status yang pernah melekat pada kota ini, Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi salah satu yang paling dikenal karena disandang cukup lama oleh Jakarta, tercatat sejak tahun 1961.

    Lalu, setelah lebih dari 40 tahun, Kota Jakarta pun bersiap diganti statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Penggantian tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 15 Februari 2022.

    Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin dalam lawatannya ke Shanghai, Tiongkok pada 19 September 2023 menyinggung terkait penamaan DKJ ini, sekaligus membahas sekilas tentang pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ. RUU itu memuat konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

    Pembahasan RUU DKJ menjadi konsekuensi atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sembari pembahasan RUU berjalan, tim khusus (timsus) penyusun dan penyempurnaan usulan untuk naskah akademik dan RUU DKJ pun dibentuk.

    Di sela pembahasan itu, nama Daerah Khusus Ekonomi Jakarta muncul. Ini dikatakan menjadi pilihan nama baru selain DKJ.

    Hampir tiga bulan berselang, yakni pada 4 Desember 2023, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU DKJ untuk dibahas di tingkatan selanjutnya, dan sehari setelahnya DPR RI melalui rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 menyatakan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR.

    Berganti tahun, DPR RI pada 28 Maret 2024 mengesahkan RUU DKJ menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

    Semester pertama tahun 2024, atau tepatnya Kamis, 25 April 2024 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta ditandatangani oleh Presiden (saat itu Joko Widodo).

    Penandatanganan ini dengan pertimbangan bahwa perlunya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta.

    Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

    Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU tersebut menyatakan bahwa Provinsi DKJ adalah provinsi dengan kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kekhususan pemerintahan yang dimaksud yaitu terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

    UU tersebut juga mengatur kedudukan dan fungsi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan. Lalu, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi DKJ.

    Selain itu, Pasal 71 UU ini mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

    Sayangnya, UU tersebut belum dapat berlaku lantaran ada ketentuan dalam Pasal 73 yang menerangkan bahwa UU tersebut berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota.

    Dalam perjalanannya, bahkan belum berusia setahun, hadirnya UU Nomor 2 Tahun 2024 ternyata dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur (nama) jabatan dan status pemerintahan di Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN. Atas alasan itu, Baleg DPR merancang perubahan atas undang-undang tersebut.

    Pada Selasa, 19 November 2024, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang.

    Perubahan ini terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur (nama) jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

    Ini diperlukan guna menjamin perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

    Dengan begitu, jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

    Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan revisi UU DKJ dilakukan untuk memberikan kepastian transisi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mengidentifikasi adanya celah hukum dalam proses transisi penyelenggaraan pemerintahan.

    Pada bulan yang sama atau tepatnya 30 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta hasil Pilkada 2024.

    Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan Presiden.

    Lalu bagaimana dengan status Jakarta? Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden Prabowo menandatangani Keppres tentang pemindahan ibu kota.

    Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani keppres tersebut apabila infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terbangun dengan baik.

    Jadi, setelah infrastruktur dibangun dan keppres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Adapun pembangunan infrastruktur bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Merujuk data per 30 Oktober lalu, progres rata-rata pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 87 persen.

    Hingga penghujung tahun ini, bahkan jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Jakarta pun masih menyandang DKI. Pun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD juga masih menyematkan DKI bukannya DKJ.

    Halaman selanjutnya: Kekhususan Jakarta

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan penerapan PPN 12% telah disepakati sejak tahun 2022, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas pada September 2021 silam. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, masalah ini menjadi mengemuka kembali.

    Menurutnya, pemerintah dalam menyikapi berbagai suara yang muncul terkait kenaikan PPN 12%, di satu sisi tetap melaksanakan kenaikan PPN, sebab ini merupakan amanah undang-undang namun di sisi lain pemerintah akan memberi bantalan sosial.

    Dia mengatakan mereka yang diberi bantalan sosial itu adalah yang masuk dalam katagori ekonomi yang memang perlu dibantu kehidupan rumah tangganya dalam bentuk bansos.

    “Juga diberikan berbagai insentif fiskal,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Hal ini diungkapannya selepas menggelar ‘Focus Group Discussion’ (FGD) ‘Refleksi Akhir Tahun 2024’ bersama pimpinan redaksi dan redaktur dari berbagai media massa di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (23/12).

    Lebih lanjut, kata dia, insentif fiskal itu seperti pembelian kendaraan Listrik dengan PPN 1%, untuk barang yang masuk katagori sembako PPN 0%, rumah tangga yang daya listriknya di bawah 2200 volt ampere sampai 50 vol ampere diberikan keringanan 50 persen.

    “Banyak bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kepada mereka yang paling terdampak dari kenaikan PPN 12%,” ujar Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Jawa Barat itu.

    Ditegaskan oleh alumni UI itu bahwa kita tidak bisa menghindari adanya kesepakatan PPN 12%.

    Selain itu, Eddy juga membahas berbagai isu aktual terutama isu-isu yang akan dijadikan refleksi akhir tahun.

    “Perjalanan di tahun 2024 yang syarat dengan perhelatan demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada,”, ungkapnya.

    “Isu wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD juga menjadi bahasan FGD,” tuturnya.

    (akd/ega)

  • Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengirimkan bantuan 1.000 paket sembako ke warga korban galodo atau longsor di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

    “Kami mendengar ada info galodo di sejumlah titik di Sumbar. Mungkin yang paling parah di salingka atau sekeliling Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Kita langsung siapkan tim untuk mengirimkan sembako untuk para korban terdampak. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini meminta Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Zulkifli dan tim langsung datang ke lokasi.

    Bersama Nagari Tanjung Sani dan Camat Tanjung Raya, para pengurus DPD Gerindra Sumbar terjun ke lokasi untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran sehingga semua warga terdampak mendapatkan sembako.

    “Kami serahkan kepada warga langsung dan secara simbolis kepada Camat dan Nagari. Selanjutnya mereka yang akan memastikan bantuan betul-betul sampai semua kepada warga terdampak,” kata Zulkifli.

    Apresiasi Korban Longsor

    “Pak Andre Rosiade, terima kasih. Bantuan sudah kami terima. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat bagi warga kita yang terdampak musibah,” katanya.

    Dia menyebut sejak longsor terjadi, tidak banyak yang bisa dilakukan warga selain mengungsi dan pasrah dengan apa yang terjadi.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Sani Mukhsin mengapresiasi atas bantuan sembako yang diberikan. Dia mengatakan terdapat lima rumah yang rusak berat, serta ratusan KK yang terdampak akibat bencana galodo yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB pada Senin (23/12).

    Dia menambahkan, para korban terus menginventarisasi kerugian akibat musibah yang terjadi. Malam hari warga juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi daerah yang masih labil.

    “Alhamdulillah, kami atas nama nagari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan ini. Semoga menjadi sitawa sidingin bagi masyarakat. Semoga rezeki Pak Andre terus bertambah dan sukses selalu. Kader Gerindra yang jadi andalan Sumbar. Apalagi kita sekarang dipimpin Presiden Prabowo dari Gerindra juga,” katanya.

    Sementara Camat Tanjung Raya Al Hafidh mengaku salut dan berterima kasih kepada Andre. Ia menyebut akan memastikan bantuan dari Andre dan Partai Gerindra sampai kepada yang berhak.

    “Kami atas nama pemerintah daerah Kecamatan dan nagari beserta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade atas bantuan yang telah disampaikan kepada warga,” katanya.

    Hafidh mengatakan bencana galodo menghantam lima rumah dan satu bangunan bengkel hingga me­ngalami kerusakan. Bahkan, material galodo juga menimbun akses jalan salingka Danau Maninjau sehingga terputus total. Jadi, korban terdampak juga sangat banyak.

    “Semoga ini dapat membantu keluarga kita yang terkena dampak musibah longsor ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi bapak yang menyalurkan bantuan,” lanjutnya.

    Wakil Sekretaris Gerindra Sumbar Zulkifli mengatakan bantuan itu diserahkan melalui posko galodo yang dibentuk oleh nagari setempat.

    (anl/ega)

  • Kapolda Lampung Resmikan Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai

    Kapolda Lampung Resmikan Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai

    Lampung: Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, secara resmi membuka Gedung Layanan Utama Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai Bandar Lampung. Helmy menyampaikan peresmian gedung baru ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan. 

    “Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan akurat, sesuai harapan masyarakat,” kata Helmy di Lampung, Senin, 23 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, anggota DPD RI, Karo Kesehatan Pusdokkes Polri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta jajaran pengurus Yayasan Bhayangkari Daerah Lampung.

    Helmy menjelaskan keberadaan gedung baru ini mendukung layanan kesehatan yang lebih prima bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum di Provinsi Lampung. 

    “Pembangunan ini adalah bentuk nyata Polri yang tidak hanya berfokus pada pelayanan keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.

    Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut. “Saya berharap Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai terus menjaga komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis maupun paramedis, demi memberikan layanan kesehatan terbaik,” ungkapnya.

    Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan peresmian logo dan penandatanganan prasasti Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai Polda Lampung. Gedung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan standar yang semakin baik.

    Dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang profesional, Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan menjadi simbol pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Lampung.

    Lampung: Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, secara resmi membuka Gedung Layanan Utama Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai Bandar Lampung. Helmy menyampaikan peresmian gedung baru ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan. 
     
    “Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan akurat, sesuai harapan masyarakat,” kata Helmy di Lampung, Senin, 23 Desember 2024.
     
    Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, anggota DPD RI, Karo Kesehatan Pusdokkes Polri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta jajaran pengurus Yayasan Bhayangkari Daerah Lampung.
    Helmy menjelaskan keberadaan gedung baru ini mendukung layanan kesehatan yang lebih prima bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum di Provinsi Lampung. 
     
    “Pembangunan ini adalah bentuk nyata Polri yang tidak hanya berfokus pada pelayanan keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.
     
    Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut. “Saya berharap Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai terus menjaga komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis maupun paramedis, demi memberikan layanan kesehatan terbaik,” ungkapnya.
     
    Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan peresmian logo dan penandatanganan prasasti Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai Polda Lampung. Gedung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan standar yang semakin baik.
     
    Dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang profesional, Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan menjadi simbol pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Lampung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Gus Qowim Hadiri Refleksi Akhir Tahun Pemuda se-Kota Kediri

    Gus Qowim Hadiri Refleksi Akhir Tahun Pemuda se-Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kediri menggelar refleksi akhir tahun pemuda Se-Kota Kediri. Acara mengambil tema Kolaborasi Pemuda dan Pemerintah : Inovasi dan Sinergi Menuju Kediri Mapan dan Berdaya Saing.

    Mengambil tempat di Kantor BKPSDM. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan Calon Wakil Wali Kota Kediri terpilih KH. Qowimuddin Thoha (Gus Qowim).

    Ketua KNPI Kota Kediri, Mujidul Ibad mengatakan bila dalam refleksi selama periode satu tahun 2024 masih banyak kekurangan dan akan dilakukan pembenahan dan peningkatan agar organisasi bisa menciptakan pemuda yang lebih optimal.

    Menurut Ibad, bila seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang hampir mencapai 50 dengan berbagai macam latar belakang tersebut bisa bersatu maka bisa membuat kesejahteraan dan pembangunan di Kota Kediri

    “Jadi kami sengaja mengundang sejumlah OPD, harapannya kedepan biar bisa berkolaborasi untuk meningkatkan sejumlah UMKM, dan entrepreneur muda,” katanya, pada Senin 23 Desember 2024.

    Apalagi, secara tidak langsung kontribusi dari berbagai OKP tersebut bisa melahirkan para pemimpin, entrepreneur, dan pemuda yang solutif untuk bisa terjun di masyarakat dalam mengambil peran.

    Berbagai pelatihan pun telah dilaksanakan, sebut saja pelatihan untuk digital marketing, desain produk dan foto dengan peserta UMKM se-Kota Kediri, pelatihan pembuatan minyak wangi dan masih banyak lagi dengan harapan bisa memupuk jiwa wirausaha bagi para pemuda.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus yang turut hadir mengapresiasi langkah yang diambil KNPI Kota Kediri sebab memiliki peran untuk membawahi organisasi pemuda.

    Disinggung terkait Perda Kepemudaan, Kak Edo sapaanya menyebut bila hal tersebut melalui mekanisme pembahasan setelah diajukan.

    “Bukan pembahasan di perdanya, namun pembahasan apakah perda tersebut bisa diterima untuk diajukan menjadi perda atau tidak. Kan melalui mekanisme yang ada baik di eksekutif maupun di legislatifnya. Harapannya adalah tentunya kalau itu menjadikan kebaikan ya kenapa tidak,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menanggapi polemik politik terkait asal-usul kebijakan PPN 12 persen, Ketua DPD Sultan B Najamudin memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Sebaliknya, ia fokus mencari solusi dan mengusulkan agar kebijakan tersebut dievaluasi dengan memisahkan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

    “Jangan sampai debat panjang ini menjadi tidak kontekstual. Kalau terlalu lama membahas asal-usul kebijakan PPN ini, akhirnya hanya saling menyalahkan. Tidak adil juga jika kita mengatakan bahwa kita tidak terlibat sama sekali. Maka, langkah paling tepat adalah langsung challenge saja kebijakan ini,” ujar Sultan usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di gedung DPR Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini merespons dinamika yang memanas setelah Wihadi Wiyanto dari Partai Gerindra menyebut kebijakan PPN 12 persen diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Namun, sikap PDIP yang mengkritik kebijakan tersebut memicu kontroversi.

    Rahayu Saraswati dari Gerindra menganggap sikap PDIP tidak konsisten dan cenderung memojokkan Presiden Prabowo. Sarmuji dari Partai Golkar juga menyatakan keheranannya, mengingat PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Sultan B Najamudin menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah bijak dengan hanya mengimplementasikan kenaikan PPN pada barang-barang mewah.

    “Di tengah kondisi ekonomi sulit, kebijakan seperti ini memang diperlukan. Presiden sudah menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak menerapkan kebijakan PPN 12 persen secara menyeluruh,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan agar Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 diuji kembali melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa belum puas.

    “Judicial review ke MK dapat memastikan apakah legislasi ini sudah baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Sultan.

    Selain itu, ia menekankan bahwa bagi pihak yang tidak puas dengan kebijakan PPN 12 persen bisa menempuh jalur yang sesuai undang-undang, baik melalui peraturan pemerintah, MK, atau Mahkamah Agung (MA).

    “Kita jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas politik. Undang-undang yang sudah dibuat harus dilaksanakan oleh presiden, suka atau tidak suka,” pungkasnya.

  • Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan Wakikota dan Wakil Walikota terpilih Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, sepertinya punya langkah strategis dan profesional menata pemerintahan Kota Makassar.

    Hal ini terlihat dengan langkah cepat pasangan mulia ini membentuk tim transisi. Selain itu Munafri Arifuddin juga langsung melibatkan para pakar dari kalangan universitas ternama untuk penanganan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya.

    Munafri Arifuddin yang juga Ketua DPD II Golkar Makassar mengungkapkan, banjir telah menjadi tantangan tahunan yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi dengan masyarakat.

    “Persoalan banjir ini membutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat hingga pembenahan sistem drainase. Kami sudah mempersiapkan program konkret untuk lima tahun ke depan,” ungkap Munafri Arifuddin saat mengunjungi langsung warga yang terdampak banjir.

    Saat mengunjungi warga yang terdampak banjir di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Munafri Arifuddin bersama Melinda Aksa, memberikan bantuan logistik kepada warga korban banjir.

    Langkah kongkret ini dilakukan Munafri Arifuddin dengan membentuk tim libatkan para pakar guna menciptakan solusi penanganan banjir.

    Selain itu Paslon MULIA ini juga telah mengumumkan tim transisi yang diberi tugas untuk merumuskan dan mempersiapkan segala sesuatu di masa peralihan pemerintahan lama, agar dapat mensinkronisasikan program pemerintahan baru berjalan smooth. (*)

  • Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dengan DPD menggelar pertemuan sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar lembaga negara. Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru saja dilantik, Sunarto, menginisiasi pertemuan perdana dengan Ketua DPD  Sultan B Najamudin dan jajarannya pada Senin (23/12/2024).

    “Ini tradisi baik yang diinisiasi oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sebagai sesama lembaga negara, kita bersilaturahmi. Ini akan menjadi konvensi yang ideal untuk negara demokrasi sebesar Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi,” ungkap Ketua DPD Sultan B Najamudin, seusai pertemuan yang digelar di gedung DPR, Jakarta. 

    Pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa membahas agenda lain, sebagai kelanjutan dari pelantikan Ketua MA Sunarto yang baru saja dilaksanakan pada Oktober lalu. “Saya selaku pimpinan lembaga negara yang baru dilantik, ingin berkunjung ke senior saya, karena beliau lebih dulu dilantik. Tidak ada agenda lain yang dibicarakan, hanya yang tak kenal maka tak sayang,” ujar Sunarto sambil bergurau. 

    Namun, meskipun pertemuan tersebut tidak membahas agenda formal, kedua pimpinan lembaga sepakat untuk memastikan kelanjutan hubungan harmonis antarlembaga negara, yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan negara. 

    Sultan menjelaskan, kesepahaman antarlembaga negara memudahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat dukungan di tingkat akar rumput, seperti di daerah, perguruan tinggi, dan kampus-kampus. 

    “Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MA, tujuan bernegara kita sama. Semua institusi lembaga negara, termasuk masyarakat Indonesia, memiliki harapan yang sama, yakni menjadikan negara ini maju, sesuai dengan cita-cita yang tertulis di Pembukaan UUD 1945. Kita tidak boleh mencampuri tugas masing-masing lembaga, namun kolaborasi dan silaturahmi antarlembaga sangat penting,” kata Sultan. 

    Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengungkapkan pencapaian signifikan DPD, yakni disahkannya empat RUU dalam prolegnas prioritas pada bulan lalu. Keempat RUU tersebut meliputi RUU Pengelolaan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Lautan. Lebih lanjut, Sutan menyatakan saat ini hubungan antara DPD dengan DPR dan lembaga eksekutif semakin membaik. 

  • Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, membahas wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Diungkapkan Sultan, keduanya sepakat bahwa demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi atau high cost.

    “Kami juga beruntung sudah berdiskusi, saya paling enggak setidaknya dua kali sempat ya mendiskusikan ini dengan Pak Prabowo, Pak Presiden,” katq Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Dan pandangannya sama, demokrasi kita mahal sekali,” imbuhnya.

    Secara pribadi, pendapat Sultan mengenai usulan pilkada via DPRD telah ditulis dalam bukunya yang berjudul ‘Green Democracy’.

    “Demokrasi kita mahal sekarang. Saya sudah berkesimpulan,” ujarnya.

    Sebab itu, menurutnya saat ini adalah momen yang tepat untuk pemangku kepentingan duduk bersama, membahas sistem politik yang cocok di Indonesia.

    “Lalu kita tentukan langkah-langkah ke depan agar pertama demokrasi kita makin efisien, kedua makin efektif, dan ke depan makin berkualitas,” ucapnya.

    Terkait model pemilihannya, Sultan menyinggung sila ke-4 dari Pancasila.

    Di mana demokrasi yang disebut Presiden Pertama RI Sukarno yakni permusyawaratan perwakilan.

    “Sila keempat itu, ada perwakilan dulu. Dia tidak liberatif, dia tidak liberal, tapi deliberatif. Ada perwakilan dulu, baru nanti ditunjuk. Nah modelnya bisa, di DPRD dulu, baru dipilih. Akan efisien, akan terkontrol,” ucapnya.

    “Tapi lagi-lagi sebagai negara demokrasi kita akan bersimulasi, kalau ada pendapat yang lebih baik. Tapi saya melihat keinginan Pak Prabowo, mumpung sedang konsolidasinya baik, sekarang kita berbenah,” pungkasnya.

    Sebagai informasi usulan tersebut telah disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.