Kementrian Lembaga: DPD

  • Dianggap Melawan Presiden dan Peraturan Menteri, Kahutindo Gugat Pembatalan Penetapan UMK 2025 Jatim

    Dianggap Melawan Presiden dan Peraturan Menteri, Kahutindo Gugat Pembatalan Penetapan UMK 2025 Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Kahutindo Jatim menggugat pembatalan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Jawa Timur. Gugatan itu didaftarkan pada Senin (30/12/2024) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    Andika Hendrawanto tim kuasa hukum dari DPD Kahutindo Jatim mengatakan, gugatan itu dilakukan setelah pihaknya mengetahui dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025. Dalam keputusan gubernur itu, kenaikan UMK 2025 di kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang dan Kabupaten Malang hanya sebesar 5 persen. Padahal, sesuai dengan pidato presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 kenaikan sebesar 6,5 persen.

    “Permenaker nomor 16 langsung saklek bunyinya bahwa upah naik 6,5 persen. Se Indonesia, Hanya Jawa Timur yang aneh. Semua ditetapkan 6,5 persen hanya Jawa Timur yang ditetapkan ada yang dibawah 6,5 persen,” kata Andika saat diwawancarai Beritajatim.com, Senin (30/12/2023).

    Andika menceritakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 diketahui nominal UMK Kota Surabaya: Rp 4.961.753, Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133, Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511, Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890, Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026   Kabupaten Malang: Rp 3.553.530, Kota Malang: Rp 3.507.693.

    Jika dibandingkan pada UMK sebelumnya, Kota Surabaya Rp 4.725.479, Kabupaten Gresik Rp 4.642.031, Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582, Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133, Kabupaten Mojokerto Rp 4,624.787, Kabupaten Malang Rp 3.368.275 dan Kota Malang Rp 3.309.144.

    Jika dihitung, maka akan ditemukan kenaikan UMK 2025 untuk ring 1 hanya sebesar 5 persen. Hanya kota Malang yang yang naik hingga 6 persen. Menanggapi hal ini, Andika mengaku heran dengan keputusan Pj Gubernur Jawa Timur.

    “usulan serikat pekerja dan dewan pengupahan rekomendasi bupati dan walikota masing-masing 6,5 persen. Tiba-tiba PJ Gubernur menetapkan di ring 1 hanya 5 persen. 1,5 persennya kemana,” imbuhnya.

    Dari keterangan yang didapat Andika, alasan Pj Gubernur Jawa Timur hanya menaikan UMK 2025 sebanyak 5 persen adalah diskresi lantaran ada daerah di luar ring 1 yang kenaikannya hingga 7 persen. Namun, menurut Andika diskresi itu tidak masuk akal dan signifikan.

    “Alasannya hanya diskresi. Mencegah disparitas. Agar daerah lain bisa menyusul ring 1. di Madiun berapa perusahaan ? Trus kota lain ? Artinya kita melihat bahwa ini merupakan penghilangan secara nyata. Kenapa hari ini kawan-kawan melakukan perlawanan karena ada hal yang dirampok di depan mata. Perintah presiden jelas, perintah menteri jelas kok tiba-tiba hanya 5 persen,” terangnya.

    Atas kejanggalan ini, Andika bersama puluhan buruh yang tergabung dalam DPD Kahutindo Jatim melakukan pendaftaran gugatan ke PTUN Surabaya. Harapannya, Andika bisa mengetahui siapa dalang dibalik kenaikan UMK 2025 yang hanya 5 persen.

    “Kalau kita hari ini PJ berani mengeluarkan diskresi yang berbeda dengan pimpinannya, saya juga bertanya-tanya. Kok sangat berani ? Sedangkan presiden ngomong 6,5 persen. Kami menggugat dengan tujuan agar SK itu dibatalkan. Faktanya Diskresi ini tidak sesuai aturan. Pasal 5 ayat 2 jelas kenaikan upah 6,5 persen,” jelasnya. (ang/kun)

  • FGD Golkar Sidoarjo Soal Sistem Pilkada, Hasilnya Begini

    FGD Golkar Sidoarjo Soal Sistem Pilkada, Hasilnya Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Sidoarjo menyerap aspirasi masyarakat terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Kantor DPD Golkar Sidoarjo

    FGD bertema “Quo Vadis Pilkada Langsung (Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?)” ini dihadiri berbagai kalangan. Ada parpol, ormas, organisasi kepemudaan hingga organisasi mahasiswa.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan FGD ini merupakan inisiatif dari Golkar untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dari masyarakat. Apakah Pilkada langsung yang sudah berjalan sampai saat ini sudah sesuai dengan harapan bersama.

    Menurut Adam, ini belum menjadi sikap resmi Partai Golkar, apakah Partai Golkar nantinya mendukung mekanisme pemilihan melalui DPRD atau pemilahan langsung.

    “Partai Golkar mengajak masyarakat untuk berdiskusi, apakah Pilkada langsung yang sekarang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan bersama. Evaluasi ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan perlu adanya kajian mendalam,” kata Adam Senin (30/12/2024).

    Dari hasil diskusi bersama para tokoh di Sidoarjo tersebut, Adam menyebut masih ada pro kontra terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD.

    Meski demikian hasil dari diskusi tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut terutama di internal partai. “Tentu kami senang menerima masukan dari elemen maupun tokoh masyarakat. Nantinya, hasil dari FGD ini akan kami lakukan kajian. Kami akan diskusikan dengan internal, apakah ada tahapan-tahapan selanjutnya untuk membahas pilkada langsung atau pIlkada melalui DPRD,” urai Anggota DPRD Jawa Timur ini.

    Sebagai informasi, wacana Pilkada bisa dipilih melalui DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan wacana tersebut dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah berhasil menghemat anggaran Pilkada dengan menggunakan sistem pemilihan melalui DPRD.

    Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo, KH. Zainal Abidin,  memberikan pandangannya terkait wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada melalui legislatif tersebut cukup efektif jika yang dikhawatirkan terjadinya perpecahan, dan merusak silaturahmi saat Pilkada langsung.

    “Masyarakat yang sebenarnya sudah punya kebersamaan yang sama-sama ingin membangun kabupaten dan Indonesia, tapi ketika ada Pilkada yang melibatkan seluruh masyarakat menjadikan kita tercerai berai, saling bermusuhan. Dan situasi seperti itu biasanya sampai sekian tahun belum sembuh,” terangnya.

    Lanjut KH Zainal lantas jika nantinya pilkada dipilih melalui DPR, apakah dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi? hal itu tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang demokrasi.

    “Karena sekali lagi wacana demokrasi di Indonesia ini yang diwujudkan dengan pemilu seakan-akan trial and eror. Jadi ingin mencari formula demokrasi yang pas sesuai dengan peradaban murni di Indonesia. Tapi sampai hari ini masih belum menemukan. Tidak apa-apa karena ini masih dalam proses. Amerika saja yg sudah lama katanya demokrasi, masih menemukan persoalan-persoalan ditengah masyarakat,” jelasnya.

    “Dari Efisiensi itu juga menjadi perhitungan kita.  Baik dari calon maupun biaya dari pemerintah. Saya pikir pilkada melalui DPRD akan lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran,” tandas KH Zainal Abidin.

    Perwakilan dari Universitas Ma’arif Hasyim Latif Sidoarjo, (UMAHA), menyarankan agar rakyat tetap harus dilibatkan dalam pesta demokrasi, meski Pilkada yang dilakukan dengan mekanisme DPR lebih menghemat anggaran.

    “Menurut saya sistemnya yang harus diubah dan diperbaiki agar Pilkada tetap melibatkan masyarakat. Anggaran tetap harus efisien, namun rakyat perlu tetap terlibat dalam menentukan masa depan daerahnya,” tambahnya.

    Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo Putri Maulidina, menilai wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Isu ini kembali muncul karena adanya kekhawatiran terkait tingginya biaya Pilkada langsung yang dianggap boros.

    Namun, ia menekankan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat untuk menanggulangi praktik money politics. “Pekerjaan rumah besar kita adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat kita, bagaimana masyarakat bisa tegas menolak money politik,” tandas Putri.

    Wakil Ketua DPC PDIP  Sidoarjo, Nadia Bafaqih menyatakan partainya tetap menolak wacana pengalihan mekanisme Pilkada dari sistem langsung menjadi sistem perwakilan DPRD.

    Alasannya, Pilkada langsung adalah hak rakyat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi. Memberikan suara langsung adalah bentuk kebebasan memilih yang harus dikawal.

    “Kami sangat mengapresiasi kegiatan FGD ini karena banyak pembelajaran dan masukan yang kami dapatkan. Namun, PDI Perjuangan tetap akan pada posisi menolak,” tandas Nadia. (isa/but)

  • Mencuat Wacana Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan, Ini Kata Wamenag

    Mencuat Wacana Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan, Ini Kata Wamenag

    Jakarta

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons muncul ada narasi penerapan libur sekolah sebulan selama bulan Ramadan. Romo menyebut wacana itu memang ada.

    “Udah ada wacananya,” kata Romo kepada wartawan usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024). Romo menjawab pertanyaan mengenai wacana libur sekolah sebulan saat bulan puasa Ramadan.

    Namun, kata Romo, wacana itu belum menjadi pembahasan di pemerintah.

    “Oh kami belum bahas, tapi wacananya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ujar dia.

    Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024. Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, total 27 tanggal merah di tahun 2025.

    (fca/knv)

  • Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung pihak yang mencibir pemerintahannya yang baru berjalan sekitar dua bulan.

    Ia menyinggung pihak yang dinilai mengenyam pendidikan tinggi namun memiliki mental rendah diri dan kerap menjelekkan apa yang dilakukan pemerintah.

    “Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri, apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek, belum kita bekerja sudah mulai nyinyir,” kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

    Ia menyebut kadang segelintir pihak di Indonesia masih kerap merasa rendah diri.

    Prabowo mengatakan masih ada orang di Indonesia yang menganggap dirinya pintar, sehingga meragukan kemampuan bangsanya sendiri.

    Ia pun menyatakan pemerintahannya akan terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih.

    Prabowo meminta jajarannya untuk terus mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia.

    “Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan, penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.

    (mnf/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo beri arahan soal RPJMN 2025–2029 pada Musrenbangnas

    Presiden Prabowo beri arahan soal RPJMN 2025–2029 pada Musrenbangnas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan walikota.

    Sementara itu, dari sambungan video conference, jajaran pejabat eselon I kementerian/lembaga, kemudian para kepala daerah se-Indonesia mulai dari bupati dan wali kota juga mengikuti kegiatan Musrenbangnas 2024 dan mendengar arahan-arahan Presiden.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    Prabowo kemudian menyapa sejumlah menteri dan kepala daerah. Kegiatan diawali dengan doa, dan laporan kegiatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Rachmat Pambudy mengatakan Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Rachmat menambahkan musyawarah nasional itu digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan optimal.

    Dia melanjutkan RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran atas Astacita yang tindak lanjutnya akan menjadi program-program prioritas nasional.

    Oleh karena itu, Rachmat berharap program-program nasional hasil Musrenbangnas dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

    “RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi awal terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rachmat Pambudy dalam laporannya di hadapan Presiden, Wapres, dan jajaran peserta Musrenbangnas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak empat kepala daerah terpilih di Jatim masuk dalam kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2024-2029.

    Mereka adalah Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati, Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo, dan Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat KAUJE, Muhammad Sarmuji melantik jajaran pengurus pusat KAUJE periode 2024-2029 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (29/12/2024). Hadir dalam acara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim terpilih Emil Elestianto Dardak.

    Selain kepala daerah terpilih yang masuk kepengurusan, ada juga Anggota DPR RI Purnamasidi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justiavandana, dan mantan pimpinan KPK Nurul Gufron.

    “KAUJE dan Unej harus kita kibarkan setinggi-tingginya. Unej masuk peringkat kedua universitas paling inovatif di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau maju sebagai Ketum KAUJE, akhirnya saya mendapat mandat ini kembali,” kata Sarmuji dalam sambutannya.

    Sarmuji memberi pesan kepada pengurus KAUJE atau Alumni Unej untuk terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada negara.

    “Makin hari alumni Unej semakin banyak yang berkiprah di seluruh Indonesia terutama di Jawa Timur, alumni Unej sangat mewarnai baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Di tingkat nasional, yang baru dipilih kemarin adalah Kepala LAN, lalu ada Ketua PPATK, lalu ada Hakim Agung, dan kemarin sempat ada pimpinan KPK,” tutur Sarmuji usai melantik 167 pengurus pusat KAUJE.

    Sarmuji mengungkapkan, ke depan alumni Unej akan terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk mengatasi masalah stunting.

    “Alumni kita ada yang memproduksi beras fortifikasi yang bisa mengatasi stunting. Demikian juga dalam kajian akademik kita ingin Unej dan KAUJE bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan mendasar bagi negara. Sebut saja penataan sistem politik dan pemerintahan, bagaimana sistem pemilu sekarang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau sudah bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar ini.

    “Apakah sistem Pilkada kita ini perlu direview atau tidak, tentu kita ingin melibatkan kajian menyeluruh alumni Unej dan KAUJE sendiri. Di sektor ekonomi, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana kita bisa berkontribusi agar target pemerintah bisa terpenuhi,” tambahnya.

    Ketua DPD Golkar Jatim ini juga menambahkan, Alumni Unej sangat siap untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintahan, termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Karena tanpa ada dorongan semua pihak, angka 8 persen sangat sulit dicapai. Tapi kalau kita bisa bertemu average faktornya sebut saja proses hilirisasi masif, disertai dukungan pendanaan memadai dan beberapa sektor lain seperti pariwisata, bukan tidak mungkin angka 8 persen bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

    Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dalam sambutannya berharap agar KAUJE bisa berkolaborasi aktif membangun Jatim.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat KAUJE, kami harap sinergitas dan kolaborasi antara KAUJE dan Pemprov bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur,” pungkas Adhy. (tok/but)

  • Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

    Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dianggap telah memprovokasi masyarakat soal kenaikan PPN.

    Laporan ini sudah dilayangkan oleh pengadu pada 20 Desember 2024.

    Hal ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima Kompas.com dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.

    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    Kompas.com mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.

    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka memang getol menolak PPN 12 persen.

    Hal itu bukan tanpa sebab.

    Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat.

    Ia memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.

    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.

    Selain itu, Rieke menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelunasan utang negara.

     
    “Saya dukung Presiden Prabowo tunda atau bahkan batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2(a) UU 7/2021,” tegasnya.

    Rieke menjelaskan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus dipahami secara utuh.

    Berdasarkan pasal tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (3) memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen, dengan berkonsultasi bersama DPR RI.

    “Baca juga penjelasan Pasal 7 ayat (3),” tutur Rieke.

    Sosok Rieke Diah Pitaloka

    Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari atau yang lebih akrab dipanggil Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut pada 8 Januari 1974.

    Rieke Diah Pitaloka merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Prayitno dan Tati Djulianti.

    Rieke Diah Pitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian pada Sabtu 23 Juli 2005 di Garut, Jawa Barat.

    Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Sagara Kawani Adiansyah pada tahun 2009 dan dua anak laki-laki kembar, Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika pada 2012. 

    Namun rumah tangga Rieke Diah Pitaloka dan Donny Gahral Adian hanya bertahan sembilan tahun.

    Pada 2015, keduanya resmi bercerai karena adanya orang ketiga yang mencuri hati Donny Gahral Adian.

    Sebelum bercerai, Donny sempat menawarkan pada Rieke Diah Pitaloka untuk tetap menjaga status pernikahan mereka demi karier masing-masing.

    Namun Rieke Diah Putaloka menolak dan memilih tetap bercerai. 

    Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, sedang memimpin sidang kasus Pelindo II dengan agenda mendengarkan keterangan konsultan keuangan Pelindo II, Deutsche Bank, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Rieke Diah Pitaloka menghabiskan masa kanak-kanak sampai remajanya di Garut, tanah kelahirannya.

    Rieke Diah Pitaloka mengawali pendidikannya di SD Yos Sudarso, Garut sejak 1981 sampai 1987.

    Lulus dari SD Yos Sudarso, Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Garut dan lulus pada 1990.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Garut hingga lulus pada 1993.

    Lulus dari SMU, Rieke Diah Pitaloka kemudian pindah ke Depok untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia.

    Semasa kuliah S1 ini, Rieke Diah Pitaloka hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Rieke Diah Pitaloka pernah kehabisan uang sampai kesulitan makan dan nunggak uang kos.

    Rieke Diah Pitaloka berhasil menggondol gelar sarjananya pada 2000 sebelum melanjutkan ke Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI.

    Rieke berhasil meraih gelar magister filsafatnya pada tahun 2004.

    Selain menempuh pendidikan formal, Rieke Diah Pitaloka juga pernah menempuh pendidikan nonformal.

    Pada tahun 2000, Rieke Diah Pitaloka pernah mengikuti kursus filsafat di Extention Course Programme Driyakara School of Philosophy, Jakarta dan Kursus Bahasa Inggris di The Brutush Institute Jakarta.

    BAHAS PALINDO II – Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka tiba di Gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK membahas temuan kasus Pelindo II, Jalan Rasunasaid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/3). Pimpinanan dan anggota Pansus Pelindo II DPR RI ini juga menyerahkan dokumen pembahasan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

    Riwayat Karier Dunia Hiburan

    Rieke Diah Pitaloka bisa dibilang perempuan yang multitalenta.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka aktif di dunia hiburan sebagai pemain teater, bintang sinetron, bintang iklan, sampai aktivis.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, wajah Rieke Diah Pitaloka sudah sering bersliweran di layar televisi.

    Rieke Diah Pitaloka sudah membintangi berbagai sinetron dan FTV.

    Sinetron yang paling melambungkan namanya adalah Bajaj Bajuri, sebuah sinetron komedi yang tayang di Trans TV sejak 2002 sampai 2007.

    Karena perannya dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menyabet penghargaan dari Forum Film Bandung sebagai Aktris Wanita Terpuji.

    Dalam sinetron tersebut, Rieke Diah Pitaloka yang berperan sebagai Oneng, berduet dengan Mat Solar.

    Mat Solar berperan sebagai Bajuri yang tidak lain adalah suami Oneng.

    Adapun beberapa sinetron maupun FTV lain yang pernah dibintangi Rieke Diah Pitaloka diantaranya, Srikandi, Badut pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, Tirani Kehidupan, 30 Meter, Putri Maharani, Perawan-perawan, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Bola Kampung, Salon Oneng, serta Maha Kasih.

    Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

    Beberapa acara yang dibawakan oleh Rieke Diah Pitaloka diantaranya Good Morning dan Reportase Malam yang tayang di Trans TV, serta Book Review yang tayang di Metro TV.

    Beberapa acara lain yang pernah dibawakan Rieke Diah Pitaloka diantaranya Informasi Kelautan Ikan, ikan, ikan yang tayang di Indoesiar, Raja Sawer di ANTV, Liga Italia, Selebriti Up Date, Pasar Rakyat, serta Warung Sehat yang tayang di TPI.

    Rieke Diah Pitaloka juga aktif menulis.

    Selain menulis untuk berbagai media massa, Rieke Diah Pitaloka juga sudah menerbitkan beberapa buku.

    Buku-buku karya Rieke Diah Pitaloka diantaranya ‘Renungan Kloset: Dari Cengkeh sampai Ultrecht’, ‘Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat’, ‘Ups! Kumpulan Puisi’, ‘Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara’, serta ‘Sumpah Saripah’.

    Rieke Diah Pitaloka sudah mulai merambah dunia perfilman pada 2006 ketika membuat debutnya dalam film ‘Berbagi Suami’ yang disutradari Nia Dinata.

    Rieke juga membintangi film ‘Perempuan Punya Cerita’ yang diadopsi dari film ‘Lotus Requim’, sebuah film antologi karya empat sutradara perempuan.

    Pada 2008, Rieke Diah Pitaloka juga berperan dalam film ‘Laskar Pelangi’.

    Setahun berikutnya, Rieke Diah Pitaloka kembali bermain dalam film ‘Sang Pemimpi’.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik.

    Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

    Namun pada 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. 

    Rieke Diah Pitaloka kemudian maju sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009 – 2014 dapil Jawa Barat II.

    Rieke Diah Pitaloka lolos ke senayan dan menjadi anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rieke Diah Pitaloka juga termasuk anggota Panitia Khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU BPJS menjadi UU. 

    Pada 2013, Rieke Diah Pitaloka maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2013 didampingi Teten Masduki sebagai wakilnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki bergantian pidato dihadapan kader PDIP pada acara Rakerdasus DPD PDIP Jabar di Bandung Convention Centre (BCC), Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/11/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan didaftarkan sebagai peserta Pilgub Jabar 2013 oleh DPD PDIP Jabar ke KPU Jabar pada Sabtu (10/11/2012), pukul 10.10 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rieke Diah Pitaloka yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan empat pasangan calon lainnya, yaitu Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, Dede Yusuf Maxan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan, Irianto MS Syaifudin – Tatang Farhanul Haki, serta Dikdik Maulana Arif Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib.

    Sayangnya Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki hanya manjadi peringkat kedua.

    Mereka kalah dari pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar yang meraih suara 6.515.313 suara, sedangkan Rieke dan Teten hanya meraih suara 5.714.997 suara. 

    Dalam pemilihan legislatif 2014, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

    Rieke Diah Pitaloka maju untuk Dapil Jawa Barat VII.

    Untuk kedua kalinya, Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih kursi di senayan dengan perolehan suara 255.044 suara. 

    Rieke Diah Pitaloka duduk di komisi VI DPR RI yang membawahi urusan industri, investasi, serta persaingan usaha. 

    Pada pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil VII.

    Meraih suara sebanyak 168.729 suara, untuk ketiga kalinya Rieke Diah Pitaloka berhasil lolos ke senayan. 

    Pada 2006, Rieke Diah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan yang dinamai Yayasan Pitaloka.

    Rieke Diah Pitaloka mengetuai sendiri yayasan tersebut sampai saat ini. 

    Rieke Diah Pitaloka juga membangun sebuah portal yang berisi berita tentang sosial, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, agenda kerja DPR Komisi IX dan Badan Legislatif, informasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pengaduan BPJS, perburuhan dan TKI.

    Portal tersebut dinamai Rumah Diah Pitaloka dan dapat diakses di www.rumahdiahpitaloka.org. 

    Karena berbagai kegiatannya, Rieke Diah Pitaloka juga telah meraih berbagai penghargaan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Kembalinya Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh DPR

    Kembalinya Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh DPR

    JAKARTA – Di era digital seperti sekarang, data pribadi menjadi salah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan. Terlebih negeri ini terbilang merupakan pengguna media sosial terbesar, yang cukup rentan dengan pencurian data pribadi.

    Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi I DPR berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pembahasan RUU ini akan mulai dikerjakan pada awal tahun 2020 mendatang.

    Komitmen itu tertuang dalam, poin kesimpulan rapat dengar pendapat Kominfo dengan Komisi I DPR yang berlangsung pada Selasa (5/11). Menkominfo Johnny G Plate berjanji untuk mendorong RUU ini menjadi prioritas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

    “Ditargetkan bulan Desember tahun ini draf RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR agar bisa dibahas bersama DPR dari bulan Januari hingga Juli 2020. Diharapkan dapat disahkan jadi UU pada bulan Oktober,” kata Johnny di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Aturan soal perlindungan data pribadi sejatinya sudah ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016. Hanya saja, aturan itu lebih bersifat internal, untuk memastikan operator telekomunikasi yang menyimpan data pribadi pelanggan tak memanfaatkannya dengan sewenang-wenang.

    Sampai akhirnya, RUU ini sempat dikembalikan ke Kominfo setelah beberapa poin aturannya dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung, pada pertengahan Oktober lalu. Berikut poin RUU PDP yang direvisi:

    – Pasal 7 RUU PDP mengenai hak untuk memperbarui dan atau memperbaiki data prbadi. – Pasal 20 mengenai perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan data pribadi. – Pasal 1 angka 7 RUU PDP mengenai definisi korporasi. 

    – Pasal 10 RUU PDP mengenai hak untuk mengajukan keberatan. 

    – Pasal 17 ayat 2 huruf a RUU PDP mengenai prinsip perlindungan data pribadi. – Pasal 22 ayat 2 mengenai pengecualian pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual. 

    – Pasal 44 RUU PDP mengenai pengecualian kewajiban pengendali data pribadi. 

    Sejatinya UU PDP dianggap semakin penting, mengingat tren big data telah meluas ke berbagai lini. Masyarakat pun sadar atau tanpa sadar telah menyerahkan informasi personal ke berbagai layanan internet. 

    Bukan cuma perusahaan swasta yang mengoleksi data pribadi pengguna, melainkan juga pemerintah. Salah satunya dilihat dari kewajiban registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

    Kedaulatan data pribadi

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti secara khusus pentingnya kedaulatan data pribadi. Hal itu disampaikannya dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI di sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8).

    Dikatakan Jokowi, masalah perlindungan data pribadi saat ini tengah menjadi sebuah pembahasan hangat, secara khusus terkait dengan maraknya kasus yang berkaitan dengan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman detik.com.

    Pernyataan Presiden Jokowi itu ditanggapi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia yakni 171,17 juta jiwa, maka mutlak hukumnya regulasi perlindungan data pribadi harus segera diterbitkan.

    Menurut Jamal, di era digital seperti sekarang ini, perlindungan data pribadi sudah semakin mendesak. Berdasarkan data hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia tahun 2018, mencatat bahwa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube paling sering dikunjungi.

    “Apalagi di media sosial, banyak ditemui data pribadi masyarakat yang mudah didapatkan. Maka dari itu, APJII mendukung upaya dari pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi tersebut,” ungkap dia.

  • Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2024

    Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 Megapolitan 29 Desember 2024

    Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta
    Fahira Idris
    memaparkan lima strategi untuk mengembangkan sektor
    ekonomi kreatif
    pada 2025. Strategi ini disampaikan sebagai hasil dari evaluasi sektor ekonomi kreatif sepanjang 2024.
    Sektor ekonomi kreatif Indonesia saat ini memberikan nilai tambah sebesar Rp 1,4 triliun terhadap
    produk domestik bruto
    (
    PDB
    ). Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi tiga besar dunia untuk kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.
    Fahira Idris menjelaskan, meski terdapat capaian positif yang patut diapresiasi sepanjang 2024, sektor ekonomi kreatif masih menghadapi sejumlah tantangan.
    Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur, terutama minimnya ruang kreatif dan
    venue
    untuk acara berskala internasional di daerah. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi kendala karena hanya sekitar 10 persen pelaku ekonomi kreatif yang memiliki perlindungan atas karya mereka.
    Tantangan lain yang dihadapi, lanjut Fahira, adalah keterbatasan akses pendanaan dan ketatnya persaingan global yang menguji daya saing
    sektor kreatif
    lokal.
    “Maka dari itu, sektor ekonomi kreatif pada 2025 harus dikuatkan dengan berbagai terobosan. Setidaknya terdapat lima rekomendasi strategi yang bisa menjadi fokus,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/12/2024).
    Lima strategi yang direkomendasikan tersebut meliputi penguatan ekosistem kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan standardisasi produk dan layanan. Selanjutnya, penguatan kebijakan dan regulasi dengan mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual serta kemudahan perizinan.
    Rekomendasi berikutnya adalah menghadirkan akses pendanaan yang inklusif, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi melalui pengembangan talenta dan adopsi teknologi, serta peningkatan kolaborasi dan promosi internasional.
    Fahira juga menjelaskan, penguatan ekosistem kreatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pembangunan infrastruktur, terutama ruang kreatif dan
    venue
    berskala internasional untuk mendukung subsektor seni pertunjukan dan musik, serta pengintegrasian infrastruktur dengan transportasi publik.
    Pendekatan kedua adalah penetapan standar internasional bagi produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
    Terkait perlindungan kekayaan intelektual, strategi yang diusulkan Fahira adalah peningkatan literasi dan pemberian insentif tarif serta pembebasan biaya tahunan paten untuk pelaku ekonomi kreatif.
    Untuk akses pendanaan inklusif, Senator Jakarta itu menyarankan peningkatan akses pembiayaan melalui skema dana ekonomi kreatif dan pemberian
    co-investment
    untuk subsektor dengan potensi ekspor tinggi.
    Dalam hal peningkatan SDM, fokus diberikan pada pengembangan talenta melalui pelatihan berbasis teknologi digital, inovasi kreatif, dan kearifan lokal untuk subsektor seperti kriya dan kuliner.
    Adapun untuk adaptasi teknologi, strategi yang ditempuh adalah melakukan terobosan percepatan digitalisasi sektor ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar global melalui platform
    online
    .
    “Dengan strategi yang terintegrasi, mencakup penguatan ekosistem, regulasi, pendanaan, SDM, dan kolaborasi internasional, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Upaya ini tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pusat kreativitas global,” kata inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU)
    Ekonomi Kreatif
    yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif itu.
    Fahira menambahkan, Indonesia juga perlu menginisiasi kolaborasi internasional untuk menyelenggarakan acara budaya dan seni berskala global. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi model gastrodiplomasi seperti yang dilakukan Korea Selatan dengan
    K-wave
    untuk memperkenalkan produk budaya Indonesia ke pasar internasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar?
                        Makassar

    10 Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar? Makassar

    Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Penyidik Polres Gowa menetapkan tersangka baru kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yakni Annar Salahuddin Sampetoding (ASS). Dengan penetapan
    Annar Sampetoding
    , sudah 18 orang yang ditetapkan tersangka.
    “Stasusnya sudah tersangka,” kata AKBP Reonald Simanjuntak dikutip dari Tribunnews, Minggu (29/12/2024). Meski demikian, keterlibatan ASS akan dirilis langsung Kapolda Sulsel.
    Lantas bagaimana peran Annar Sampetoding? Ia disebut memainkan peran penting sebagai donator atau investor dalam pembuatan uang palsu tersebut.
    Irjen Yudhiawan Wibisono mengatakan, ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.
    Ia menyebut, rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan ke kampus UIN Alauddin.
    “Produksi awal dilakukan di rumah ASS di Jalan Sunu. Namun, karena jumlah yang akan dicetak meningkat, mereka memindahkan produksi ke Kampus UIN di Gowa untuk menggunakan alat berkapasitas lebih besar,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan, Kamis (19/12/2024).
    Mesin cetak uang palsu berbobot dua ton, senilai Rp 600 juta didatangkan dari China melalui Surabaya. Mesin tersebut diselundupkan ke Kampus UIN oleh salah satu tersangka, Andi Ibrahim (AI), dengan dalih mencetak buku-buku perpustakaan.
    Selain ASS, polisi juga menyoroti peran dua tersangka lain, yakni AI dan seorang tersangka berinisial S. Ketiganya disebut sebagai otak utama sindikat tersebut. Selain itu, polisi masih mengejar tiga DPO.
    “Kami akan terus mengejar tiga DPO yang belum tertangkap. Kasus ini akan kami tuntaskan hingga tuntas,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.
    Kemudian, siapakah Annar Salahuddin Sampetoding (ASS)? Ia dikenal sebagai
    pengusaha
    asal Toraja, Sulawesi Selatan. Dia menjabat Presiden Direktur Siner Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group.

    Selain itu, ia pun tercatat pernah menempati posisi strategis di sejumlah organisasi, di antaranya:
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1989 s/d 1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Dana & Usaha (1994 s/d 1998)
    Wakil Ketua Dewan Pembina DPD HIPPI Sulawesi Selatan (1994)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1999 s/d 2004)
    Wakil Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(2004 s/d 2009)
    Ketua Umum BPD ARDIN Sulawesi Selatan (1995 s/d 1999)
    Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia (2000)
    Wakil Ketua Umum Asosiasi
    Pengusaha
    Hutan Indonesia (APHI) (2006 s/d 2011).
    Ketua Komite Tetap KADIN ( 2008 s/d 2014 )
    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesi Timur. (2013 s/d2016)
    Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (2016 – Sekarang)
    Ketua KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha (1994 s/d 1998)
    Ketua Umum PERBASASI Sulawesi Selatan (1993 s/d 1998)
    Ketua Biro Koperasi & Wiraswasta DPD GOLKAR Sulawesi Selatan(1993 s/d 1998)
    Wakil Presidium Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (1996 s/d 2001)
    Wakil Bendahara ICMI Sulawesi Selatan (1995 s/d 2000)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua Harian PERBAKIN Sulawesi Selatan (1999 s/d 2001)
    Ketua Harian Pengda LEMKARI Sulawesi Selatan (2001)
    Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan ( 2002 s/d 2007).
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengusaha Annar Sampetoding Jadi Tersangka Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, Berperan Sentral
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.