Nafa Urbach Dilaporkan ke MKD karena Hedon dan Tamak, Uya Kuya-Eko Patrio Rendahkan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam membeberkan sejumlah alasan kenapa lima anggota nonaktif DPR diadukan ke MKD DPR.
Adapun lima
anggota DPR nonaktif
yang dimaksud adalah Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio).
Hal tersebut Dek Gam ungkapkan dalam persidangan MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
“Pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025 yang lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan yang mengadukan sejumlah anggota DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik. Antara lain, satu, teradu satu saudara Adies Kadir atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat,” ujar Dek Gam.
Lalu, untuk Nafa Urbach, Dek Gam menyebut politisi Nasdem itu dilaporkan karena hedon dan tamak. Menurutnya, kala itu, Nafa Urbach menyampaikan pernyataan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR pantas.
“Dua, teradu Saudari Nafa Urbach atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI,” tuturnya.
Selanjutnya, lanjut Dek Gam, Uya Kuya dianggap merendahkan DPR dengan berjoget di sidang tahunan 2025.
Eko Patrio juga dilaporkan karena alasan yang sama dengan Uya Kuya, yang mana mereka sama-sama berasal dari PAN.
“Tiga, teradu Saudara Surya Utama atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025, dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025,” jelas Dek Gam.
“Empat, teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025,” sambungnya.
Sementara itu, Dek Gam menyebut Ahmad Sahroni dilaporkan karena menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.
“Lima, teradu Saudara Ahmad Sahroni atas teradu, ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas,” imbuh Dek Gam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPD
-
/data/photo/2025/11/03/690824c46e370.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Nafa Urbach Dilaporkan ke MKD karena Hedon dan Tamak, Uya Kuya-Eko Patrio Rendahkan DPR Nasional
-

Skandal Nikah Siri DPRD Blitar, PDIP Jatim : Anak Tak Boleh Jadi Korban
Blitar (beritajatim.com) – Skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PDIP akhirnya mendapat perhatian serius dari tingkat provinsi. Wakil Bidang DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi “Kanang” Sulistyono, turun tangan dan menegaskan bahwa solusi kemanusiaan harus didahulukan.
Alih-alih berbicara sanksi politik, Kanang justru mendesak agar proses mediasi segera dilakukan untuk menemukan “titik temu”, terutama demi nasib sang anak. Kanang pun meminta agar media terus dilakukan hingga ketemu solusi bagi keduanya.
“Saya sudah koordinasi dengan bapak bupati (Blitar). Maka yang kita minta adalah mediasi. Bagaimana mediasi ini bisa menemukan titik temu, maka itu akan lebih baik ketika keduanya menemukan titik temu,” tegas Kanang, Senin (3/10/2025).
Kanang, yang dikenal sebagai politisi senior PDIP, memberikan pernyataan menyejukkan. Menurutnya, dalam kasus ini, anak adalah pihak yang tidak boleh dirugikan, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.
“Perkawinan siri dan anak tidak bisa dipersengketakan seperti itu. Apakah itu anak kandung atau bukan, anak tidak boleh jadi korban,” tandasnya.
DPD PDIP Jatim mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama dan fokus pada kebutuhan vital sang anak dan ibu.
“Maka titik temu ini adalah duduk bersama. Perlunya anak apa, perlunya istri apa, serta perlunya yang bersangkutan (anggota dewan) apa,” jelas Kanang.
Permasalahan ini mencuat ke publik setelah RD (30), warga Ponggok, berani melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. RD mengaku telah dinikahi secara siri oleh anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022, yang disaksikan oleh keluarga dan perangkat desa.
Dari pernikahan di bawah tangan itu, lahir seorang anak perempuan yang kini berusia 2,5 tahun. Namun, menurut pengakuan RD, setelah melahirkan, ia merasa tak dinafkahi dan ditelantarkan oleh sang anggota dewan yang disebut lari dari tanggung jawab.
RD kini menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan status hukum untuk anaknya. Menanggapi alotnya kasus ini, Kanang meminta semua pihak terkait untuk tidak menyerah dalam mencari solusi damai melalui musyawarah.
“Pokoknya jangan lelah mediasi ini. Ini akan terus (dilakukan),” pungkasnya. [owi/beq]
-

Kans Besar Andi Ridwan Wittiri Tiga Periode Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Ketua Bappilu
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Peluang Andi Ridwan Wittiri (ARW) untuk kembali memimpin DPD PDIP Sulsel terbuka lebar.
Anggota DPR RI Dapil Sulsel 1 itu punya kans besar untuk memimpin PDIP Sulsel untuk kali ketiga. Bahkan informan FAJAR dari internal PDIP menyampaikan, peluang itu sudah hampir pasti dan tinggal menunggu penetapan saja.
”Sepertinya begitu. Malah sudah ada media juga yang membahas ini. Pak ARW ketua lagi, Pak Mesakh Raymond Rantepadang naik menjadi sekretaris, dan Ibu Risfayanti Muin sepertinya akan menjadi bendahara. Kita tunggu saja nanti,” ujarnya.
Sementara mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, kabarnya bakal mendapat tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). ”Pak Danny sepertinya akan menjadi Ketua Bappilu. Itu kemungkinan komposisi pengurus ke depan,” imbuhnya.
Untuk Rudi Pieter Goni (RPG) yang saat ini menjabat sebagai sekretaris, kemungkinan akan menjadi wakil ketua bidang kaderisasi. Alimuddin yang kini menjadi bendahara diperkirakan akan menjadi wakil ketua bidang organisasi.
Sedangkan Ansyari Mangkona diprediksi tidak akan bergeser dari posisinya sebagai wakil ketua bidang pertimbangan partai. Kemudian Ketua DPC PDIP Luwu, Andi Admiral Kaddiraja masih berkeinginan melanjutkan kepemimpinannya di Luwu.
”Mungkin akan ada beberapa pengurus dari DPC yang akan naik. Kalau dokter Fadli Ananda sepertinya masih akan tetap di DPD, meski pun namanya masuk dalam usulan sebagai bakal calon ketua DPC PDIP Makassar,” terangnya.
Andi Ridwan Wittiri sebelumnya sudah menyampaikan, dirinya hanya akan mengikuti apa saja yang menjadi perintah dari DPP. “Saya ini kan biasa-biasa saja. Jadi saya menunggu perintah DPP, ikut saja,” kata dia.
-

Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029
Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertema “Kemandirian Berpikir demi Kemajuan Jawa Timur” di Surabaya, Minggu (2/11/2025). Forum ini menjadi ajang evaluasi hasil Pemilu 2024 serta penataan strategi menuju Pemilu 2029.
“Kami sudah berkeliling ke beberapa DPD di Jawa Timur. Fokus kami adalah memastikan anggota legislatif bekerja nyata untuk masyarakat. Dari DPP, kami juga mendapat data hasil analisis untuk memetakan dapil-dapil yang kosong. Dari situ, kami akan bergerak agar target tiga besar di Jawa Timur bisa tercapai,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin.
Lita menjelaskan bahwa hasil Pemilu 2024 menunjukkan NasDem masih diterima masyarakat Jawa Timur. Namun, dia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama terkait penguatan struktur kader di legislatif.
“Kita patut bersyukur karena hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa NasDem Jawa Timur masih mampu menjaga eksistensi di mata masyarakat,” ujar Lita.
Lita menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar adalah mengisi kursi legislatif yang belum terwakili serta membangun sinergi antar daerah pemilihan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar langkah ke depan lebih terukur.
“Masih ada kursi DPR RI yang kosong, dan sinergi antar dapil belum sepenuhnya terbangun. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegas Lita.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa Rakerwil ini bukan hanya konsolidasi, tetapi penyiapan strategi politik jangka panjang. Menurut dia, Jawa Timur adalah barometer penting bagi kekuatan partai secara nasional.
“Melalui forum ini, kami akan merumuskan agenda, program, dan strategi yang tepat agar NasDem Jawa Timur dapat meningkatkan dukungan masyarakat,” ujar Saan.
Saan menambahkan, capaian yang sudah diraih dalam tiga pemilu terakhir harus ditingkatkan dengan memperluas basis kepercayaan publik. Dia berharap NasDem Jatim tampil lebih dekat dengan aspirasi rakyat.
“Kami harus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap NasDem tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara signifikan,” tegas dia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kolaborasi NasDem dalam pembangunan daerah. Dia menilai peran legislatif sangat menentukan keberlanjutan program pemerintah.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran NasDem Jawa Timur yang telah bersinergi, baik di DPRD maupun melalui program-program yang langsung terserap kepada masyarakat di semua lini,” kata Khofifah.
Khofifah mengajak kader NasDem untuk terus memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan pemerintah daerah. “Mari kita terus bangun sinergi dan kolaborasi strategis untuk kemajuan Jawa Timur sesuai dengan komisi masing-masing,” tandasnya. [asg/but]
-
/data/photo/2025/11/02/6907229019b2c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025
Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
Tim Redaksi
KENDARI, KOMPAS.com –
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan bahwa pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.
Hal itu dikatakan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.
“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.
Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada bulan Juli lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/6907160d01323.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PSI Target Dua Kali Lipat Kursi di Solo, Yogo: Tidak Ada Lagi Dominasi Satu Partai Regional 2 November 2025
PSI Target Dua Kali Lipat Kursi di Solo, Yogo: Tidak Ada Lagi Dominasi Satu Partai
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menegaskan pihaknya menargetkan perolehan kursi legislatif di Kota Solo meningkat dua kali lipat pada Pemilu 2029 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Yogo usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Solo, yang kini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, pada Minggu (2/11/2025).
“Target politik PSI di seluruh Jawa Tengah, termasuk di Kota Solo, adalah mempersiapkan verifikasi partai untuk agenda politik terdekat. Itu menjadi kunci agar bisa ikut kontestasi politik berikutnya. Verifikasi tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Yogo.
Lebih lanjut, Yogo menyebut PSI menargetkan perolehan minimal 10 kursi di DPRD Kota Solo.
Menyusul, pada Pemilu 2024, PSI berhasil memperoleh 5 kursi.
“Minimal 10 kursi, tapi target kami 15 supaya kalau pun meleset masih bisa dua digit. Kami realistis dengan target itu. Apalagi dengan kehadiran Wakil Wali Kota sebagai Ketua DPD PSI, ditambah tokoh-tokoh muda, mantan anggota DPRD, dan para pelaku usaha yang bergabung,” jelasnya.
Menurut Yogo, konstelasi politik di Solo saat ini sudah semakin terbuka dan tidak lagi didominasi oleh satu partai tertentu.
PSI menilai hal ini menjadi peluang bagi partai-partai baru untuk berkontribusi lebih besar.
“Spirit-nya, Solo sudah tidak ada lagi dominasi satu partai. Tahun 2029 nanti, kami akan buktikan bahwa pertempuran politik akan semakin merata. Semakin banyak partai duduk di Karangasem, semakin berwarna pula wajah politik Surakarta,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam sambutan, Astrid Widayani menyebut pelantikan ini sebagai bentuk komitmen kolektif untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif di Kota Solo.
“Hari ini merupakan komitmen bersama untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif, demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Astrid dalam sambutan.
Ia menyampaikan, kiprahnya di PSI sejalan dengan peran sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Wali Kota Respati Ardi.
Astrid, sekaligus Wakil Wali Kota Solo, menegaskan, PSI akan berperan aktif dalam mengawal program-program Pemerintah Kota Surakarta.
1. Modernitas, dengan pemanfaatan teknologi untuk transparansi, digitalisasi kaderisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
2. Inklusivitas, yakni partisipasi aktif semua elemen masyarakat, tidak sekadar memberikan ruang, tetapi juga mengakui dan memfasilitasi keterlibatan publik.
3. Kontributif, yaitu politik yang mengedepankan solusi konkret, bukan sekadar kritik. Fokus utama PSI Solo meliputi pendidikan berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Astrid juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan partai.
“Prinsip kami jelas, kepentingan publik selalu di atas kepentingan partai. Jika ada perbedaan pandangan antara kebijakan pemerintah dan posisi partai, dialog terbuka harus menjadi jalan keluar,” tegasnya.
Menutup pidato, Astrid menyerukan semangat kolaborasi lintas partai untuk mewujudkan Solo sebagai kota yang maju, adil, dan inklusif pada 2030.
“Kita harus beranjak dari politik identitas menuju politik integritas, dari populisme menuju profesionalisme. Mari bersama membangun demokrasi yang sehat dan berdaya bagi masyarakat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/6907120d4af7d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gubernur Aceh Mualem: Kita Tidak Membelakangi Medan, Mereka Mau Sendiri Regional 2 November 2025
Gubernur Aceh Mualem: Kita Tidak Membelakangi Medan, Mereka Mau Sendiri
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com –
Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau akrab disapa Mualem menyatakan bahwa setelah pengesahan APBD 2026, Pemerintah Aceh akan membeli kapal feri roro untuk melayani rute Krueng Geukuh (Aceh Utara) – Penang (Malaysia).
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Minggu (2/10/2025).
“Kita bukan membelakangi Medan, tapi mereka mau sendiri,” kata Mualem.
Mualem meminta masyarakat bersabar beberapa hari lagi hingga seluruh persiapan rampung.
Menurutnya, pembukaan jalur dagang laut langsung antara Aceh dan Malaysia akan segera terwujud.
Ia menegaskan bahwa ketergantungan perdagangan Aceh terhadap Medan harus segera dihentikan.
Selain soal jalur dagang, Mualem juga memastikan bahwa penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan dari Aceh.
“Penerbangan haji dan umrah dipusatkan dari Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Herman Fithra menyerahkan gelar alumni kehormatan kepada Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf.
Dengan penganugerahan ini, Mualem resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni Unimal.
Adapun Ketua IKA Unimal yang dilantik dalam acara tersebut adalah Azhari Cage, anggota DPD RI asal Aceh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/6907120d4af7d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gubernur Aceh Mualem: Kita Tidak Membelakangi Medan, Mereka Mau Sendiri Regional 2 November 2025
Gubernur Aceh Mualem: Kita Tidak Membelakangi Medan, Mereka Mau Sendiri
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com –
Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau akrab disapa Mualem menyatakan bahwa setelah pengesahan APBD 2026, Pemerintah Aceh akan membeli kapal feri roro untuk melayani rute Krueng Geukuh (Aceh Utara) – Penang (Malaysia).
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Minggu (2/10/2025).
“Kita bukan membelakangi Medan, tapi mereka mau sendiri,” kata Mualem.
Mualem meminta masyarakat bersabar beberapa hari lagi hingga seluruh persiapan rampung.
Menurutnya, pembukaan jalur dagang laut langsung antara Aceh dan Malaysia akan segera terwujud.
Ia menegaskan bahwa ketergantungan perdagangan Aceh terhadap Medan harus segera dihentikan.
Selain soal jalur dagang, Mualem juga memastikan bahwa penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan dari Aceh.
“Penerbangan haji dan umrah dipusatkan dari Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Herman Fithra menyerahkan gelar alumni kehormatan kepada Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf.
Dengan penganugerahan ini, Mualem resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni Unimal.
Adapun Ketua IKA Unimal yang dilantik dalam acara tersebut adalah Azhari Cage, anggota DPD RI asal Aceh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/69070ea163f31.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Astrid Widayani Resmi Pimpin PSI Solo, Usung Politik Modern dan Inklusif Regional 2 November 2025
Astrid Widayani Resmi Pimpin PSI Solo, Usung Politik Modern dan Inklusif
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo, Jawa Tengah, resmi dilantik pada Minggu (2/11/2025).
Pelantikan tersebut menandai kepemimpinan Astrid Widayani, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.
Dalam sambutannya, Astrid menyebut pelantikan ini sebagai bentuk komitmen kolektif untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif di Kota Solo.
“Hari ini merupakan komitmen bersama untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif, demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Astrid dalam sambutannya.
Astrid menegaskan, kiprahnya di PSI sejalan dengan perannya sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Wali Kota Respati Ardi.
PSI, kata dia, akan berperan aktif dalam mengawal program-program Pemerintah Kota Surakarta.
“Kami mohon izin untuk terus mengawal program pemerintah kota. Amanah ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, karena masyarakat Surakarta membutuhkan generasi politik baru yang berkomitmen terhadap tiga pilar utama: modern, inklusif, dan kontributif,” imbuhnya.
Pelantikan DPD PSI Solo juga diwarnai pertunjukan seni dan kreasi anak muda Solo.
Menurut Astrid, kegiatan itu menggambarkan DNA budaya yang kuat di Solo sekaligus semangat kaum muda dalam berpolitik.
“Hadirnya PSI di Surakarta membawa misi diferensial, yakni partai politik yang mengutamakan gagasan dan membuka ruang luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik,” katanya.
Astrid juga menyoroti capaian Pemerintah Kota Solo yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,31 persen pada 2024 menjadi 7,69 persen pada 2025.
Ia menilai penurunan tersebut merupakan bukti sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan partai politik dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak.
Lebih lanjut, Astrid menguraikan tiga pilar utama PSI dalam menjalankan politik di tingkat lokal:
Astrid juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan partai.
“Prinsip kami jelas, kepentingan publik selalu di atas kepentingan partai. Jika ada perbedaan pandangan antara kebijakan pemerintah dan posisi partai, dialog terbuka harus menjadi jalan keluar,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Astrid menyerukan semangat kolaborasi lintas partai untuk mewujudkan Solo sebagai kota yang maju, adil, dan inklusif pada 2030.
“Kita harus beranjak dari politik identitas menuju politik integritas, dari populisme menuju profesionalisme. Mari bersama membangun demokrasi yang sehat dan berdaya bagi masyarakat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/6907097d40e82.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi
Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) DPP Relawan Projo periode 2025-2030.
Penetapan ini dilakukan dalam penutupan Kongres ke-3 Projo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).
Pimpinan sidang Fredy Damanik mengeklaim penunjukan kembali Budi Arie ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau aklamasi.
“Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta Kongres Projo ke-3, memutuskan, menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030,” ujar Fredy.
Fredy menjelaskan, Budi Arie juga menjadi ketua merangkap anggota tim formatur untuk menyusun kepengurusan Projo.
“Dan sebagai ketua formatur mengatur kepengurusan DPP Projo. Sepakat ya?” ucapnya.
“Sepakat,” seru para hadirin.
Projo awalnya merupakan sebuah organisasi relawan yang terbentuk untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
Nama Projo kerap disebut sebagai kepanjangan dari “Pro Jokowi”. Projo mulai aktif sejak 2013, di mana mereka berfungsi sebagai jaringan dukungan relawan untuk memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres.
Sedangkan Budi Arie awalnya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
Pada Agustus 2013, Budi Arie menjadi sosok penting berdirinya Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi.
Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo. Namun pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Projo menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Saat mendeklarasikan dukungannya pada 2023, Projo menilai bahwa Prabowo merupakan sosok yang layak meneruskan kerja Jokowi.
Budi Arie sendiri pernah menempati sejumlah posisi menteri di pemerintahan Jokowi maupun Prabowo.
Namanya pernah mengisi pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi. Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, ia mengisi kursi Menteri Koperasi.
Namun, Budi Arie kemudian terkena reshuffle dan digantikan oleh Ferry Juliantono pada Senin (8/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.