Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Luncurkan Buku ‘Jalan Surga Untuk Ananda’, Istri Sekjen Golkar: Semoga Menginspirasi

    Luncurkan Buku ‘Jalan Surga Untuk Ananda’, Istri Sekjen Golkar: Semoga Menginspirasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji beserta istri Luluk Maqnuniah meluncurkan buku berjudul ‘Jalan Surga Untuk Ananda Muhammad Sutojoyo Nashir’ yang berlangsung di kantor DPD Golkar Jawa Timur, Selasa (7/1/2025).

    Kepergian putra pertama dari Luluk Maqnuniah, meninggalkan luka mendalam.

    Sambil mengenang, Luluk menceritakan bagaimana dirinya berusaha untuk tetap kuat saat merawat sang putra di RS National University Hospital Singapura, beberapa bulan lalu.

    Meski hatinya hancur melihat kondisi putranya, ia berusaha menahan tangis demi menjaga ketenangan hati anaknya selama menjalani perawatan.

    “Sebenarnya, saat pertama mendengar penjelasan dokter, saya ingin menangis sekuat-kuatnya. Tapi saya harus menahan diri agar anak saya tetap tenang,” kata Luluk.

    Peluncuran buku ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ibu. Luluk bersama suaminya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi bagi para ibu di luar sana untuk tetap sabar dan kuat dalam menghadapi ujian hidup.

    Dalam buku ini, Luluk menggambarkan perjalanan dirinya sebagai seorang ibu yang harus ikhlas menghadapi kenyataan bahwa putra tercintanya divonis sakit parah hingga akhirnya berpulang.

    “Dalam rangka Hari Ibu, kami berharap buku ini bisa memberi gambaran kepada ibu-ibu di luar sana bagaimana seorang ibu harus kuat dalam menghadapi ujian dari Allah, terutama saat Allah menguji putranya yang sedang sakit hingga meninggal dunia. Kami tidak bermaksud menggurui, karena kami percaya banyak ibu hebat di luar sana, tetapi ini adalah perjalanan kami,” tuturnya.

    Luluk juga mengenang momen-momen terakhir bersama putranya yang sangat berkesan. “Yang paling berat buat saya, ketika saya berdoa. Saya berdoa mengiba kepada Allah, pada saat titik terendah saya, Allah membuka hati dan pikiran saya, mengingatkan betapa baiknya Allah terhadap kami,” ujarnya.

    Dalam masa-masa sulit itu, Luluk merasa didampingi oleh suaminya yang selalu berusaha memberikan dukungan terbaik.

    “Selama di Singapura, saya tidak ingin mengganggu suami yang tengah fokus dengan urusan kampanye di Jawa Timur dan pencalegan DPR RI. Ketika saya menerima kabar buruk, saya menahan diri untuk tidak menceritakannya. Baru saat berada di Singapura, saya bisa berbagi cerita,” tambahnya.

    Pesan terakhir dari Muhammad Sutojoyo Nashir yang tak terlupakan bagi Luluk adalah tentang pentingnya kesehatan.

    “Dia pernah bilang, ‘Ibu, kalau saya sehat, ibu juga akan kuat’. Dan itu menjadi pesan yang saya pegang sampai sekarang,” kenangnya.

    Buku Jalan Surga Ananda Muhammad Sutojoyo Nashir tidak hanya menjadi sebuah kenang-kenangan tentang perjalanan hidup seorang ibu yang tabah, tetapi juga sebagai sebuah penghormatan bagi putra tercinta yang begitu banyak meninggalkan kenangan indah, terutama kebiasaannya yang gemar makan buah, seperti melon, semangka, dan mangga.

    Di tengah segala kesedihan, Luluk tetap berusaha untuk melihat ke depan, dengan harapan agar kisah mereka dapat menginspirasi banyak orang, terutama para ibu untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup. (tok/but)

  • Masuk Bursa Ketua DPD Golkar Jatim, Adi Wibowo: Kader Harus Siap

    Masuk Bursa Ketua DPD Golkar Jatim, Adi Wibowo: Kader Harus Siap

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah terpilih menjadi Walikota Pasuruan, Adi Wibowo yang saat ini menjabat Walikota Pasuruan kini dikabarkan masuk dalam bursa Ketua DPD Golkar Jatim. Adi tak sendirian, dirinya beserta delapan orang lain digadang-gadang menjadi calon Ketua DPD Golkar Jatim.

    Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Adi membenarkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan dirinya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Depidar Soksi Jatim. Sehingga hal tersebut dikatakan hal yang wajar.

    “Jadi Karena saya ini Ketua Depidar Soksi Jatim jadi wajar muncul dan beberapa DPD Kabupaten/Kota yang juga dorong saya,” ungkapnya Selasa (7/1/2025).

    Adi sangat yakin bahwa nantinya jika terpilih nanti dirinya siap menerimanya. “Sebagai kader tentu tidak ada istilah tidak siap kalau memang diberi kepercayaan,” imbuhnya.

    Diketahui nantinya DPD Golkar Jatim akan segera menggelar Musda IX yang juga masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025. Sementara ada beberapa nama yang mencuat menjadi Ketua DPD Golkar Jatim.

    Diantaranya yakni Heru Tjahjono, Muhamad Nur Purnamasidi, Ali Mufthi, Zulfikar Arse Sadikin, Blegur Prijanggono, Kodrat Sunyoto, Pranaya Yudha Mahardhika Adi Wibowo, Aditya Halindra. (ada/ian)

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) resmi bergulir. Program ini menjadi inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pelajar dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
    Program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan akses pangan dengan memberikan makanan bergizi yang merata kepada seluruh kelompok sasaran.
    MBG diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat.
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
    Fahira Idris
    mengatakan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program MBG dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. 
    Terkait pelaksanaan MBG, Fahira memaparkan tujuh rekomendasi agar MBG berjalan optimal.
    Pertama, penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif. 
    “Petunjuk teknis yang jelas dan terperinci sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian implementasi di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025).
    Oleh karena itu, petunjuk teknis idealnya mencakup, antara lain standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat, prosedur distribusi, dan penyimpanan makanan agar tetap higienis dan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.
    Kedua, variasi menu yang disajikan harus memperhatikan selera dan kebiasaan makan lokal agar dapat dinikmati semua penerima manfaat. 
    “Penting juga mengolah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih menarik, seperti nugget tempe atau perkedel sayur,” jelasnya. 
     Ketiga, berkolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan komunitas lokal dalam penyediaan bahan pangan atau rekomendasi ketiga adalah agar dapat mendukung perekonomian lokal. 
    Fahira mengatakan, program itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas, seperti petani dan peternak lokal, untuk menyediakan bahan makanan segar dan berkualitas. 
    “Kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap keberhasilan program,” katanya yang juga aktivis perlindungan anak itu.
    Keempat, memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari literasi fungsional di sekolah. 
    “Selain mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum, penting juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu,” jelasnya.
    Selain itu, kata dia, program MBG itu idealnya memprioritaskan kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan gizi, seperti anak dari keluarga miskin, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
    Kelima, pemerintah juga perlu memastikan alokasi dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah gizi di wilayah dan kelompok yang membutuhkan.
    Keenam, monitoring dan evaluasi berkala dan ketujuh konsistensi dan keberlanjutan program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. 
    Senator Jakarta itu menjelaskan, beberapa mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah adalah evaluasi berkala terhadap nilai gizi, kebersihan, dan efektivitas distribusi makanan serta pengumpulan umpan balik (
    feedback
    ) dari penerima manfaat, guru, dan orang tua.
    “Ini artinya, keberlanjutan program MBG harus dijaga agar manfaat jangka panjang dapat tercapai,” ujarnya. 
    Fahira menambahkan, pemerintah juga perlu menjamin keberlangsungan anggaran dan kesiapan operasional di setiap daerah dan menghindari ketergantungan hanya pada periode pemerintahan tertentu saja. 
    “Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” katanya yang juga seorang pemerhati pendidikan itu. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Sosok Husniah Talenrang, Bupati Gowa Terpilih Peduli Keluarga

    Mengenal Sosok Husniah Talenrang, Bupati Gowa Terpilih Peduli Keluarga

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Nama Husniah Talenrang tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa khususnya. Perempuan pertama yang menorehkan sejarah baru memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan akan menakhodai Kabupaten Gowa periode 2025-2030 nanti.

    Di balik kesuksesannya memainkan irama politik dan keuletannya membesarkan Partai Amanat Nasional (DPD PAN Gowa), ternyata Hj. Sitti. Husniah Talenrang SE, M.M, juga telaten mengurus rumah tangga dan keluarga.

    Kodrat wanita adalah mengurus suami, anak dan rumah. Kodrat ini tidak saja berlaku bagi wanita yang 100 persen waktunya tinggal di rumah atau murni ibu rumah tangga (IRT).

    Seorang wanita karir, meskipun dia pejabat sekelas gubernur atau bupati, jika dia berada di rumah, maka nalurinya akan menuntunnya kembali menjadi ibu. Minimal menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya.

    Bupati Terpilih Kabupaten Gowa di Pilkada 2024, Husniah Talenrang, misalnya. Sesibuk apapun dia dengan dunia politik yang digelutinya, jika berada di rumah, maka membuat dan menyiapkan makanan untuk suaminya,

    Istri dari Khaerul Aco ini, tentunya tetap meluangkan waktunya memanjakan suami dan keluarga dengan menu masakan khas Bugis-Makassar yang digemari.

    Sekadar diketahui, saat ini Husniah tinggal berdua dengan suaminya. Sebab, putra semata wayangnya, Azfar Hardiansyah sedang mengikuti pendidikan Akpol.

    Husniah dan Khaerul dikarunia dua putra. Namun putra bungsunya, Faiz, meninggal tahun 2022 lalu.

    Sebelum maju di Pilkada Gowa 2024, Husniah adalah anggota DPRD Gowa 2019-2024. Dia juga Ketua DPD PAN Gowa.

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

  • Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Golkar Kota Surabaya menegaskan pentingnya pendirian rumah rehabilitasi khusus korban narkotika sebagai langkah dalam menangani penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kota Pahlawan.

    Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa fasilitas rehabilitasi ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi muda yang terjerumus ke dalam bahaya narkoba.

    “Sampai hari ini formula medis yang paling memungkinkan agar memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui proses rehab. Kalau Surabaya sudah punya rumah rehabilitasi untuk pecandu, Insya Allah akan menyelamatkan generasi muda kita yang sudah terlanjur terpapar bahaya narkoba,” kata Toni, sapaan lekatnya, Selasa (7/01/2025).

    Golkar Surabaya, sebagai salah satu partai pendukung utama Wali Kota Eri Cahyadi, menilai bahwa pemerintah kota harus lebih serius dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Toni menyebut bahwa berdasarkan data BNNK Surabaya, terdapat 24 kelurahan yang telah masuk kategori zona merah narkoba pada tahun lalu.

    “Karena itu langkah preventif harus digalakkan. Kemudian ada fasilitas pendukung bagi mereka yang ingin sembuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga mendorong pemanfaatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika sebagai payung hukum untuk merealisasikan fasilitas tersebut.

    Toni menyebut bahwa perda ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi rehabilitasi medis, sosial, hingga pascarehabilitasi.

    Menurut Toni, fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini, seperti yang dikelola Pemprov Jatim di RS Jiwa Menur, belum cukup untuk menampung kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika di Surabaya. Ia juga menyoroti bahwa banyak korban berasal dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mendapatkan akses rehabilitasi.

    “Korban penyalahgunaan narkotika tidak sedikit dari keluarga yang kurang mampu. Ketika ada generasi muda yang dari keluarga tidak mampu ini ingin sembuh maka, bisa difasilitasi di rehabilitasi milik pemerintah kota,” jelasnya.

    Toni berharap Pemkot Surabaya segera merealisasikan pendirian rumah rehabilitasi sendiri agar korban tidak perlu dirujuk ke luar kota. Ia optimis usulan ini akan mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Saya yakin usulan ini akan direalisasikan beliau dalam waktu dekat. Karena ini kebutuhan masyarakat Surabaya. Hal ini juga semakin meneguhkan dan menguatkan bahwa Pemkot melindungi masa depan generasi penerus,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Senator Asal Sulsel Kritik Rencana Menhut Ubah 20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan

    Senator Asal Sulsel Kritik Rencana Menhut Ubah 20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan

    Liputan6.com, Makassar – Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu menyoroti rencana Menteri Kehutanan untuk mengubah 20 juta hektare hutan menjadi lahan pertanian dan energi. Menurutnya, rencana itu adalah kado mengkhawatirkan di awal tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Rencana kebijakan ini mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem yang sudah kritis, dan memarjinalisasi masyarakat adat dari wilayah nenek moyang mereka,” kata Al Hidayat Samsu dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025). 

    Visi ini tidak hanya mempercepat penggundulan hutan yang telah menjadi isu serius di Indonesia, tetapi juga menyingkirkan data empiris yang menunjukkan keadaan hutan yang semakin memburuk. Apalagi berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2021) menunjukkan bahwa area hutan alami di Indonesia terus menurun yakni dari 106 juta hektare di tahun 2000 menjadi hanya 82 juta hektare pada 2017.

    Deforestasi bukan sekadar angka, melainkan bahaya nyata bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan yang lestari. Banjir dan kekeringan yang salah satunya disebabkan deforestasi yang massif mengakibat jutaan orang menderita.

    Menurut data BNPB, sejak tahun 2000, banjir telah terjadi sebanyak 14.545 kali, berdampak pada 33,3 juta jiwa masyarakat di penjuru Tanah Air, mengakibatkan lebih dari 23 ribu orang meninggal, dan menyebabkan ribuan lainnya hilang.

    Di sisi lain, kekeringan telah memengaruhi 17,3 juta orang, termasuk petani yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Berdasarkan survey BPS, jumlah petani gurem atau petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar hingga tidak memiliki tanah terus mengalami kenaikan dari 14 juta orang pada 2013 menjadi 16,89 juta jiwa pada 2023.

    Ironisnya, penebangan hutan juga berlangsung di wilayah yang seharusnya dilestarikan. Sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka satwa dilaporkan telah mengalami deforestasi selama tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam merawat area konservasi.

     

  • Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru pada Desember. Ada empat tokoh yang mencuat jadi calon ketua umumnya, mereka adalah Airlangga Hartarto (petahana), Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Dari empat nama itu, dua nama disebut jadi calon yang terkuat, Airlangga dan Bambang Soesatyo.

    Munasnya belum berjalan, tapi wacana proses pemilihan ketua umum sudah mengemuka. Yang pasti, aklamasi tak akan terjadi di partai berlambang beringin ini, kata Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis yang menolak proses tersebut.

    Aklamasi baginya akan membuat partai ini hancur. Katanya, proses aklamasi ini terjadi di Partai Golkar hanya pada masa Orde Baru, setelahnya sudah tidak ada sama sekali. Klaimnya dia, Partai Golkar-lah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul, ‘sistem aklamasi’.

    Ketakutan terjadinya aklamasi muncul ketika 33 dari 34 DPD I Partai Golkar menyuarakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, pada Rapimnas Partai Golkar 14 November. Namun, peristiwa politik tersebut tak bisa dibaca sesederhana itu.

    “Kalau ada yang percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,”  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara, Senin 18 November.

    Kata dia, keberadaan 514 DPD II Partai Golkar akan menjadi penentu berjalannya atau gagalnya skenario aklamasi itu. Pangi mengatakan, dengan jumlah yang mencapai ratusan itu, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota jadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar bila dibanding DPD I yang jumlahnya hanya 34.

    Contohnya saja pada Munas Golkar 2004, kata Pangi. Kala itu Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Partai Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Tapi belakangan, kalah dari Jusuf Kalla yang dapat suara dari mayoritas DPD II.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Maman Abdurahman mengatakan, dorongan musyawarah mufakat dalam memilih calon ketua umum partai adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Sebab, katanya, Munas dengan cara voting selalu meninggalkan bekas luka dari sisa pertarungan berupa faksi (pemenang dan yang kalah) sehingga mewarisi konflik internal yang berkepanjangan. 

    “Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu,” tuturnya.

    Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sejumlah keuntungan bila pemilihan ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah. Keuntungan itu di antaranya; partai menjalankan sila keempat dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945, mencegah konflik di internal partai, memelihara soliditas di internal partai, biaya politik lebih murah, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran ‘logistik’ yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, hingga menghindari politik menang-kalah antar faksi.

  • DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal.

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta usulan gubernur kembali dipilih oleh DPRD jangan terburu-buru diputuskan, tetapi harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi di Semarang, Senin, mengingatkan bahwa alasan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang besar jangan menjadi satu-satunya pertimbangan.

    “Sebagaimana wacana Pak Prabowo ke depan pemilihan kepala daerah cukup DPRD. Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal,” katanya.

    Menurut dia, mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung memang perlu ada evaluasi, tetapi tidak lantas kemudian menjadikannya kembali ke sistem Orde Baru.

    “Mari evaluasi kenapa menjadi mahal sehingga jawabannya kita punya alternatif yang cukup,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu.

    Artinya, kata dia, tidak boleh kemudian pilihan yang diambil justru membuat apa yang selama ini diperjuangkan dengan penuh pengorbanan pada Era Reformasi menjadi sia-sia.

    “Tidak boleh mengambil atau meniadakan sesuatu yang sementara ini kita bersama perjuangkan, yakni hak rakyat secara langsung memilih kepala daerah. Jadi, tidak begitu mudah diserahkan DPRD,” katanya.

    Seandainya ternyata pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi alternatif, kata dia, tentunya harus melalui evaluasi yang mendalam juga untuk memastikan apa yang terjadi pada zaman dahulu tidak terulang.

    “Kalau itu (gubernur dipilih DPRD, red.) pun menjadi alternatif, kita harus evakuasi betul, analisis, apakah tidak akan kembali sama seperti Orde Baru?” katanya.

    Oleh karena itu, Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion) di daerah-daerah untuk menjaring masukan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Jakarta –

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta menurun, dari yang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan penurunan biaya haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji yang akan datang akan lebih diperingan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” kata Nasaruddin usai rapat keputusan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Nasaruddin mengapresiasi penurunan biaya setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap biaya-biaya yang dapat dihemat.

    “Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi,” ujarnya.

    “Ke depan, kami tetap akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan dapat dukungan dari BPH maka Insyaallah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta turun ketimbang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Begitu pula, Bipih yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp 56.046.172 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun ini.

    (fca/azh)