Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    Jakarta, Beritasatu.com – Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aksi cap jempol darah ini juga sekaligus untuk mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketum periode 2025-2030 mendatang. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD, Sabtu (11/1/2025). Pada kesempatan itu, hadir juga senior PDIP Panda Nababan.

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami Banteng-Banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    Selain itu, kata Wanto, PDIP Tangsel juga memperingati HUT ke-52 PDIP dengan tema “Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang” sekaligus potong tumpeng tanda rasa syukur. Momentum peringatan HUT PDIP tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen satu komando di bawah Megawati untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu soliditas PDIP, terutama jelang kongres.

    “Siapa pun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng-banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” tegas Wanto yang merupakan mantan aktivis 98.

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDIP Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus-menerus di Indonesia.

    “Megawati Soekarnoputri itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elite- elite PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dahulu. Jika diinjak pasti banteng-banteng khususnya banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Panda Nababan.

  • Lagi, Warga Aceh Jadi Korban TPPO, Keluarga Diperas Rp20 Juta

    Lagi, Warga Aceh Jadi Korban TPPO, Keluarga Diperas Rp20 Juta

    JAKARTA – Setelah beberapa hari lalu warga Lhokseumawe dilaporkan keluarga telah menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) di Kamboja. Menurut laporan keluarga, korban dikabarkan mengalami penyiksaan berat, disetrum dengan arus listrik.

    Kasus ini menarik perhatian Anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman Haji Uma. Dijelaskan Haji Uma, korban terbaru yang dilaporkan keluarga adalah Muhamad Rijal (22) asal Pidie.

    Penyiksaan berat tersebut dialami korban selama disekap lokasi tempat pengelolaan operasional scamming di daerah yang belum diketahui pasti di Kamboja.

    Dari informasi keluarga, Muhammad Rizal asal Gampong Gogo Kecamatan Padang Tiji, Pidie berangkat ke Kamboja dengan modus yang sama dengan korban terakhir sebelumnya, yakni melalui seorang agen yang dikenalkan oleh temannya.

    Korban diberangkatkan melalui Dumai Provinsi Riau, 6 Februari 2024 Selanjutnya korban masuk ke Malaysia dan kemudian diselundupkan ke Kamboja melalui Thailand.

    Pada Awal masa kerja Muhammad Rijal di janjikan gaji yang besar dengan pekerjaan bidang manajemen namun sampai ke Kamboja, korban di paksa kerja di sebuah kasino. Karena tidak mampu mencapai target, korban lalu dijual ke perusahaan lain di Kamboja.

    Di perusahaan lain inilah korban di sekap dan di siksa di sebuah kamar serta di setrum arus listrik karena mereka tidak puas dengan hasil pekerjaan Muhammad Rijal yang tidak mampu mencari keuntungan untuk perusahaan melalui praktik penipuan online.

    Alasan penyiksaan ini menurut keluarga, melalui Surat Keuchik Gampong Gogo, karena pihak penyekap meminta uang tebusan Rp20 Juta rupiah. Karena panik mendapat kabar tersebut, keluarga sudah mengirim uang tebusan sebanyak Rp8 juta hasil patungan keluarga.

    Kasus ini sudah dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri dengan mengirim surat ke Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mempercapat langkah penanganan bagi korban.

    Haji Uma juga menyampaikan agar warga Aceh yang ingin bekerja di luar negeri, hendaknya menempuh jalur yang legal dan tervalidasi oleh pemerintah. Bukan malah termakan iming-iming gaji besar semata namun tidak jelas sehingga akhirnya malah menjadi korban TPPO.

  • Gelar Mimbar Demokrasi, PDIP Tangsel Tegaskan Kesetiaan ke Megawati  – Halaman all

    Gelar Mimbar Demokrasi, PDIP Tangsel Tegaskan Kesetiaan ke Megawati  – Halaman all

    PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan pada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Tayang: Minggu, 12 Januari 2025 07:56 WIB

    IST

    Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito, pada acara mimbar bebas. PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan menggelar aksi mimbar bebas dan kembali melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan terhadap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.  (IST) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan menggelar aksi mimbar bebas dan kembali melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan terhadap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. 

    Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito, mengatakan para kader menyatakan kesetiaan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami banteng-banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Wanto Sugito melalui keterangan tertulis, Minggu (12/1/2025). 

    Selain Wanto, mimbar bebas tersebut juga dihadiri senior PDI Perjuangan Panda Nababan dan DPD, DPC, PAC, Ranting, anak Ranting dan simpatisan PDI Perjuangan Tangerang Selatan.

    Acara ini juga memperingati HUT ke 52 dengan tema “Satyam Eva Jayate” yakni kebenaran pasti menang. 

    “Siapapun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” katanya. 

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus menerus di Indonesia.

    “Megawati itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elit elit PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dulu. Jika diinjak pasti Banteng Banteng khususnya Banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    GELORA.CO – Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yak nampak dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin 10 Januari 2025. 

    Bambang Pacul mengaku tidak absen, namun dirinya merayakan HUT Partai di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jawa Tengah. Ia pun mengaku turut mendengarkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui saluran online.

    “Saya di kantor DPD PDIP Jateng – Panti Marhaen. Saya Ketua DPD Partai Jateng, usai dengarkan pidato Ibu Ketum, (kami) bagi-bagi tumpeng,” kata Bambang Pacul, dalam keterangannya, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Bambang Pacul yang merupakan Ketua DPD PDIP Jateng ini membantah bahwa dirinya tak menghadiri puncak peringatan HUT PDIP. Sebab, ia tetap mengikuti pidato Megawati pada puncak peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng. 

    “Malam ini (saya) memimpin rapat untuk breakdown rangkaian acara HUT partai di Jateng,” katanya.

    Wakil Ketua MPR RI ini menyebut, peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng dihadiri oleh ratusan kader hingga simpatisan partai. Mengingat peringatan HUT partai tahun ini digelar secara sederhana.

    “Tadi hadir 400-an kader partai, terdiri dari fungsionaris DPD, anggota DPRD Provinsi, Pengurus Badan dan Sayap Partai, serta warga sekitar kantor DPD,” kata Pacul.

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    GELORA.CO  – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo Heran KPK Tetapkan Hasto Sebagai Tersangka Jelang Kongres Partai

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya.

  • Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai bahwa perayaan HUT Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP) ke-52 kali ini memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, HUT kali ini digelar secara sederhana dan untuk yang kedua kalinya tanpa kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “HUT-nya dilaksanakan sederhana dan tak ada Jokowi. HUT kali ini juga dirayakan saat Hasto tersangka KPK dan sejumlah elitnya diperiksa KPK,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Adi mengatakan, HUT ke-52 PDIP yang mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate’ dan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ menandakan bahwa PDIP ingin terus menunjukkan perjuangan politiknya, namun juga momen evaluasi terhadap hasil Pilpres hingga Pilkada 2024.

    “Pastinya PDIP melakukan evaluasi menyeluruh atas perjuangan politik mereka selama ini. Mulai soal Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga soal kontribusinya buat rakyat seperti apa,” ujarnya.

    Adi melihat bahwa PDIP ke depan, tentu akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025, terutama terkait konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan.

    “Konsolidasi internal, regenerasi kepemimpinan terutama soal posisi Ketum partai apakah tetap Megawati atau dimandatkan pada figur lain. Termasuk soal apakah PDIP akan jadi oposisi atau bergabung dengan 08 (Prabowo),” jelas Adi.

    Selain itu, Adi menilai bahwa dinamika politik internal PDIP saat ini terlihat cenderung terbelah, di mana seperti ada dua barisan politik di internal PDIP sendiri.

    “Di 2025 sikap politik PDIP terlihat terbelah. Ada yang agresif seperti Hasto dan barisan politiknya. Ada wajah lain seperti Puan yang lebih soft. Bahkan dengan Jokowi sekalipun barisan Puan terlihat tak ada persoalan apa pun. Berbeda dengan barisan Hasto yang ofensif kritis ke Jokowi,” pungkas Adi.

    Senada, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah perayaan HUT ke-52. Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang kini mengintai partai berlambang banteng tersebut.

    Salah satu isu besar yang mencuat adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus hukum di KPK.

    “Pada HUT ke-52, PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, Sekjen Hasto dijadikan tersangka,” ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Di sisi lain, tekanan eksternal terhadap PDIP juga semakin kuat. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi ini berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP tampak begitu solid dan sulit digoyahkan oleh berbagai persoalan.

    “PDIP tampak begitu digdaya dalam sembilan tahun terakhir, seolah tak tersentuh berbagai masalah. Namun, kini tantangan yang dihadapi jauh lebih besar,” ucapnya.

    Menurutnya, PDIP perlu menghadapi dua tantangan besar pada tahun 2025 agar dapat mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Pertama, PDIP harus membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal serangan dari pihak eksternal. Upaya melemahkan partai harus dapat diantisipasi dengan memperkuat konsolidasi internal.

    “PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga ranting harus solid dan satu komando. Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat ditangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid,” ungkapnya.

    Jamiluddin mencontohkan pengalaman Partai Demokrat dalam menghadapi upaya pengambilalihan partai. Menurutnya, Demokrat berhasil menggagalkan upaya tersebut karena struktur partainya solid dan berada dalam satu komando.

    Kemudian tantangan kedua yang harus dihadapi PDIP adalah melakukan regenerasi kepemimpinan. Jamiluddin menyebut, regenerasi ini perlu dilakukan saat PDIP menggelar kongres pada tahun ini.

    “Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non-trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus,” jelasnya.

     

  • Meta Politik ingatkan masa reses DPD harus mengikuti DPR

    Meta Politik ingatkan masa reses DPD harus mengikuti DPR

    Karena ini implikasinya terhadap anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga konsultan politik Meta Politik Indonesia mengingatkan bahwa masa reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mengikuti masa reses DPR, sesuai aturan perundang-undangan.

    Direktur Eksekutif Meta Politik Indonesia Fachrul Razi mengatakan apabila terdapat penambahan masa reses DPD, akan terdapat potensi terjadinya masalah hukum.

    “Karena ini implikasinya terhadap anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Fachrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan dalam domain penggunaan uang negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berbunyi keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

    Apalagi bila mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kata dia, disebutkan Pasal 3 Ayat (3) bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

    Fachrul pun mempertanyakan tugas dan fungsi legislasi DPD apabila masa resesnya tidak mengikuti jadwal yang sama dengan DPR karena implikasinya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR.

    “Karena itu UU MD3 berbunyi masa reses DPD mengikuti DPR agar bisa selaras dalam proses legislasi dalam konteks pembahasan RUU. Jangan sampai DPR bahas RUU, DPD sedang reses,” tuturnya.

    Adapun komentar mantan Anggota DPD asal Aceh itu didasarkan dengan adanya penambahan jumlah reses di masa persidangan terakhir dari periode keanggotaan DPD.

    Dalam periode kepemimpinan DPD selama ini, ia menilai reses hanya empat kali dilaksanakan di masa persidangan terakhir dari periode keanggotaan.

    Dengan demikian pada masa jabatan 2019-2024, jadwal dan acara persidangan DPD pada tahun sidang 2019-2020 hanya menjalankan reses empat kali, sama dengan DPR.

    Tetapi di era pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029, kata dia, jadwal dan acara persidangan DPD pada tahun sidang 2024-2025 diputuskan reses lima kali, karena terhitung dua masa reses di bulan Oktober dan Desember 2024 ditambah tiga kali reses pada tahun 2025 di bulan Februari, April, dan Juli.

    Fachrul, yang pernah menjadi anggota DPD dua periode sejak 2014 hingga 2024 itu, mengaku sebelumnya tidak pernah terjadi masa reses yang ditambah di masa persidangan terakhir dari periode keanggotaan DPD.

    “Saya dengar dari kawan saya di DPR, kalau ada yang heran dengan DPD yang menambah jadwal reses pada tahun 2024 ini. Padahal dulu tidak pernah karena selalu sama dengan DPR,” ungkap Fachrul.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perayaan HUT ke-52 tahun PDI Perjuangan dilaksanakan secara hibryd bersama kader seluruh Indonesia, Jumat, (10/1/2025). 

    Ada yang dilaksanakan di pusat, 38 DPD dan 400an DPC. Bahkan dilaksanakan di seluruh kecamatan hingga kelurahan/desa.

    Begitu pun di Kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.

    Sekretaris Fraksi PDIP Sulsel, Alimuddin menyampaikan makna dari tema HUT ke-52 PDIP kali ini yakni “Satyam Eva Jayate,” yang berarti “Hanya Kebenaran yang Menang”.

    “Terkait kami mengambil tema ini, bahwa kami pasti menang. Api tak kunjung padam. 

    Tadi sudah kami mendengar juga sepintas arahan dari ibu ketua umum, senantiasa untuk mendorong dan memberi spirit kita. Bahwa kita harus bekerja keras, berjuang, sehingga kemenangan kita capai ke depan,” jelasnya. 

    Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni menyatakan, di momen HUT PDIP ini, pihaknya betul-betul ingin menghidupkan kinerja partai bersama masyarakat.

    “Kita PDI Perjuangan pasti selalu melakukan evaluasi. Melihat HUT ke-52 ini juga, sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kongres,” kata RPG, singkatan nama Rudy Pieter Goni.

    Kongres ini nantinya akan dimulai dari kongres cabang. Menurutnya, siklus kepemimpinan adalah keniscayaan. Sehingga setiap lima tahun selalu ada siklus kepemimpinan. 

    Di sini akan dilihat DPC mana yang gagal misalnya. Adapun yang berhasil akan mendapat award. PDIP kata dia berkomitmen untuk tidak sekadar ikut dalam pileg tapi memang menyiapkan kader untuk bisa bersama rakyat.

  • PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

    “Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

    “Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR itu.

    Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

    “Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.

    “Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya,” kata Herman.

    (fca/azh)