Kementrian Lembaga: DPD

Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin membuka usulan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat.

Najamudin mengatakan usulan itu muncul karena menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki tipikal sifat gotong royong dan dermawan.

Selain itu, adapula potensi zakat yang besar di Indonesia.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dia meyakini usulannya tersebut bakal disambut baik oleh masyarakat karena terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG lewat zakat.

Sehingga, Najamudin berharap pemerintah memanfaatkan potensi zakat tersebut lewat lembaga zakat seperti Badan Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, ia juga meminta agar negara-negara lain turut berkontribusi dalam mendukung program MBG.

“Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

Di sisi lain, usulan Najamudin itu telah direspons oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PBNU: Harus Dikaji Mendalam

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta usulan dari Najamudin itu harus dikaji secara mendalam karena manfaat zakat sudah memiliki kategori tersendiri dalam aturan agama Islam.

Jika benar-benar terealisasi, Yahya menegaskan penerima MBG yang dibiayai lewat dana zakat adalah siswa miskin.

“Harus dikaji lagi yang menerima siapa? Jika dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang itu harus lebih hati-hati,” kata dia dalam keterangannya ditulis Rabu (15/1/2025).

MUI: MBG yang Didanai Zakat Tak Tepat jika Diterima Siswa Mampu

Sementara, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG akan memunculkan perbedaan pendapat antar ulama.

Namun, sambungnya, perbedaan pendapat tak terjadi jika penerima MBG yang didanai lewat zakat diterima oleh siswa tidak mampu.

“Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Kendati demikian, Anwar mengungkapkan usulan tersebut tidak akan menjadi masalah ketika pembiayaan MBG lewat dana infaq.

Sehingga seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun mampu dapat menerimanya.

Pasalnya, kata Anwar, pengelolaan dana infaq atau sedekah tidak seketah dengan zakat.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infaq dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infaq dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

“Dimana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah,” jelasnya.

Di sisi lain, Anwar mengusulkan, jika memang pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan program MBG, maka bisa dilakukan tidak secara rutin.

“Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rina Ayu Panca Rini)

Artikel lain terkait Program Makan Bergizi Gratis

15/01/2025 12:44
10 Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin Nasional

Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Anwar Abbas
menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.
Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.
“Kalau dari dana zakat akan ada
ikhtilaf
atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).
“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.
Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.
Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.
Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.
“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.
Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.
Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.
“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPD
Sultan Najamuddin
mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.
Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 12:16
PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf buka suara soal pemanfaatan dana zakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat.

“Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya dikutip dari Antara,

Pernyataan Gus Yahya tersebut menanggapi usulan dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.

Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

“(pemanfaatan) Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” kata dia.

Sementara penggunaan infak dan sedekah untuk MBG lebih memungkinkan karena tidak hanya menyasar delapan Asnaf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

15/01/2025 10:20
Komentar Nyeleneh Komeng soal Pagar Laut Misterius di Tangerang – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng ikut bersuara soal keberadaan pagar laut di wilayah pesisir utara Tangerang. Namun, Komeng menjawab dengan jawaban nyeleneh.

Ia menyarankan agar pembuat pagar laut itu bekerjasama dengan perusahaan teralis.

“Itu harusnya ada kerja sama dengan perusahaan teralis. Jadi enak semuanya kerja,” kata Komeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2025).

“Yang mager dapet duit, yang dipager juga dapet duit,” ujar Komeng sambil tertawa.

Sementara Anggota DPD dapil Banten, Ali Alwi, turut menyoroti keberadaan pagar laut di wilayah pesisir utara Tangerang. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan sikap serakah dari pihak-pihak yang melakukannya.

“Tanya sama anggota DPD Banten, pemagaran laut itu kerjaan orang yang serakah, itu aja sudah jawabannya,” kata Ali kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa orang yang serakah kerap memulai penguasaan fisik dengan langkah-langkah awal yang sederhana sebelum akhirnya memperluasnya.

“Jadi kalau orang serakah itu dia bagaimana penguasaan fisik itu dilakukan dulu. Awalnya pagarnya pagar bambu, tapi liat nanti sebentar lagi jadi pagar beton,” lanjutnya.

Ali pun menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

“Itu pemerintah pusat harus bersikap walaupun bagaimana ini adalah di Pasal 33 itu air tanah itu semua adalah tanggungjawab negara untuk kemaslahatan masyarakat, itu aja penerapan Pasal 33 aja,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan pemagaran laut dilakukan secara mandiri, Ali membantah anggapan tersebut. Ia menilai bahwa langkah itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada pihak yang mengatur.

“Mana ada, itu kayak kita orang bodoh aja didirikan mandiri, siapa mau mendirikan itu sampe 30 km itu hah?” tegasnya.

Ia pun mengaku tidak tahu, apakah pemagaran itu akan dilakukan reklamasi atau tidak. Hal ini juga menjawab soal pagar laut di Bekasi.

“Oh iya nanti akan semua daerah pinggir pantai itu semua. Mau direklamasi atau mau diapa kita enggak tahu, yang jelas ini adalah keserakahan. Tapi nanti kalau udah terlalu serakah nanti kayak Los Angeles,” kelakar Ali.

15/01/2025 09:35
Ketua DPD Usul Warga Urunan Bantu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

loading…

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Foto/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

“Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Kensati demikian, Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” usul Sultan.

Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” ucap Sultan.

“Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” sebutnya.

(shf)

15/01/2025 08:23
Ketua DPD Dukung Rencana Prabowo Gelar Retreat Kepala Daerah

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendukung adanya rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retreat kepala daerah. Menurutnya, kepemimpinan bukan hanya ada di tingkat nasional saja, tetapi juga kepala daerah.

Maka demikan, dia merasa gelaran tersebut adalah sesuatu hal baru yang patut diapresiasi dan didukung. Melalui retreat juga, Sultan membeberkan beberapa dampak positif yang menurutnya akan terjadi.

“Yang kita lihat dari proses ini, pertama membangun semangat nasionalisme, membuat patrotisme kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi, kemudian menyatukan kepala daerah, memastikan visi misi atau program dari pusat ke daerah itu juga berjalan dengan baik,” urainya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Senator asal Bengkulu ini kembali menegaskan bahwa yang terpenting dari terselenggaranya retreat ini adalah untuk memastikan program-program andalan pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif di daerah.

Lebih lanjut, Sultan menekankan tak perlu khawatir perihal anggaran untuk retreat kepala daerah. Menurutnya, untuk menyelenggarakan hal itu tak perlu anggaran tinggi.

“Tidak perlu langsung dikaitkan dengan seberapa besar anggaran, memang mengadakan retreat selevel kepada daerah itu hatus memakan anggaran yang tinggi? Tidak juga,” tegasnya.

Menurutnya, hal yang terpenting semangat untuk era baru dalam membangun bangsa dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme.

“Dan yang paling penting adalah program-program dari pusat sampai ke daerah berjalan dengan baik,” pungkasnya.

15/01/2025 08:21
Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam.

Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

Pendidikan

Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

S3 di Universitas Utara Malaysia

Karier

Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

Ketua STIE Kab. Kukar
Ketua DPRD Kab. Kukar
Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
Ketua KORDA INKADO KALTIM
Bendahara umum DPP AMMDI
Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
Ketua KONI Kab. Kukar
Ketua MPI Kab. Kukar
Wakil Bendahara DPP KNPI
Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

(TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

15/01/2025 05:19
Ketua DPD Usulkan Dana Zakat Ikut Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Sultan, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengatakan, pembiayaan program makan bergizi gratis tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. Karena itu, kata dia, perlu membuka ruang partisipasi masyarakat termasuk dalam pembiayaan program MBG.

“Di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” tutur dia.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan menambahkan.

Sultan mengatakan dirinya juga sudah meminta beberapa duta besar dari negara lain di Indonesia, agar mendorong negaranya ikut membantu program makan bergizi gratis. Dia bersyukur karena Jepang sudah berkomitmen membantu dan mendukung program makan bergizi gratis.

“Program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tetapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” pungkas Sultan.

15/01/2025 05:01
Ketua DPD Usul Masyarakat Sumbang Anggaran Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar masyarakat ikut menyumbang anggaran makan bergizi gratis (MBG). Sebab menurutnya, banyak rakyat Indonesia yang dermawan sehingga pemerintah tak keteteran dalam membiayai program tersebut.

Hal itu disampaikan Sultan merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan, Selasa, 14 Januari.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong, nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?,” sambungnya.

Sumbangan tersebut, menurut Sultan, bisa dilakukan melalui zakat. Sehingga kata dia, pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mewujudkan program ini.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” kata Sultan.

Bahkan, Sultan mengaku sudah menyampaikan gagasannya ke beberapa duta besar. Dia berharap, negara-negara lain juga mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

“Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” katanya.

“Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” pungkas Sultan.

15/01/2025 03:24
Ketua DPD RI Sambut Baik Rencana Retreat Kepala Daerah: Perkuat Semangat Patriotisme – Page 3

Kendati demikian, Sultan berharap agar retreat kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

“Kami ingin Retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

“Ya rencananya seperti itu (retreat), dikumpulkan di satu tempat,” sambungnya.

15/01/2025 03:03