Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” kata dia.

    Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG).”

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan DPR Wanti-wanti soal Usulan Penggunaan Zakat untuk Danai Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Pimpinan DPR Wanti-wanti soal Usulan Penggunaan Zakat untuk Danai Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Adies pun mewanti, jika usul Ketua DPD RI tersebut hendak digunakan maka harus sesuai prosedur dan kajian yang benar. Jangan sampai ada tudingan gratifikasi. 

    “Pemerintah harus berhati-hati, karena kan semuanya melalui pemerintah, nanti dituduh lagi gratifikasi kan repot juga, jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa?” Adies menandasi.

    Sebelumnya diberitakan, usulan disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin. Dia menilai, harus ada stimulasi masyarakat umum agar  terlibat dalam program MBG. Dia pun berpendapat, bisa bersumber dari zakat perorangan.

    “Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

     

  • Setelah di Blora, Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila Vs GRIB Juga Terjadi di Bandung, Videonya Viral – Halaman all

    Setelah di Blora, Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila Vs GRIB Juga Terjadi di Bandung, Videonya Viral – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Bentrokan ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) juga terjadi di Bandung, Jawa Barat.

    Video yang merekam bentrokan ormas di Bandung tersebut viral beredar di media sosial, Rabu (15/1/2025).

    Satu di antara videonya diunggah oleh akun @fakta.indo.

    Sebelumnya Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) bentrok di Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Bentrokan yang terjadi di Perempatan Karangjati dan Kecamatan Kunduran ini mengakibatkan 12 orang luka-luka.

    Sebanyak 19 orang terduga pelaku bentrokan pun diamankan polisi

    Bupati Blora, Arief Rohman pun turun tangan memanggil Ketua PP Blora, Munaji dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto.

    Kedua belah pihak akhirnya menandatangani pernyataan damai yang disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2024),

     

    Ormas PP dan GRIB Juga Bentrok di Bandung

    Selain terjadi di Blora, Jawa Tengah, ternyata bentrokan ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) juga terjadi di Bandung, Jawa Barat.

    Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada awak media, peristiwa itu terjadi di Jalan BKR, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB siang.

    Video yang merekam bentrokan ormas di Bandung tersebut viral beredar di media sosial, Rabu (15/1/2025).

    Salah satu videonya diunggah oleh akun @fakta.indo.

    Dalam video beredar itu terlihat gerombolan orang berpakaian loreng melakukan penyerangan.

    Mereka tampak membawa benda semacam batang bambu dan kayu.

    Mereka mengenakan pakaian dengan atribut ormas GRIB.

    Gerombolan orang itu terlihat mencoba merangsek ke sebuah bangunan cat loreng oranye yang merupakan markas PP.

    Para gerombolan orang dari GRIB ini melakukan perusakan pintu masuk markas PP tersebut.

    Terdengar suara umpatan orang-orang ketika penyerangan itu terjadi.

    Dalam potongan video lainnya memperlihatkan bahwa kindisi jalanan sudah dipadati banyaknya orang berseragam ormas loreng GRIB.

    Beberapa anggota ormas itu terlihat membawa batang kayu.

    Di jalanan itu juga terlihat beberapa mobil bertulis GRIB Jaya yang meramaikan kerumunan ormas di jalan tersebut.

    “Penyerangan PP bos !, rame, PP bos !,” ucap perekam video yang merekam kondisi jalan yang dipenuhi ormas itu.

    Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada awak media, peristiwa itu terjadi di Jalan BKR, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB siang.

    Aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi keributan antar dua kelompok ormas tersebut.

    Situasi berangsur kondusif ketika aparat gabungan turun ke lokasi, namun aparat terus berjaga mengantisipasi bentrok susulan.

    Sementara untuk motif pemicu bentrokan ormas di Bandung ini sementara masih didalami polisi.

    Mobil Granmax hancur dalam entrok berdarah ormas DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya versus ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025). (Kolase Tribunnews)

    Sebelumnya, bentrokan antar ormas PP dan GRIB ini terjadi di Blora, Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2025).

    Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto mengungkapkan duduk perkara yang terjadi antara kedua ormas tersebut.

    “Jadi permasalahan awal terjadi, mungkin permasalahan di level sesama internal. Terus akumulasi dari kejadian-kejadian sehingga terakhir, kejadian terjadi kemarin,” ucap dia, Rabu (15/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Namun akhirnya setelah dipertemukan, kedua belah pihak menggelar deklarasi damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

     

  • GP Ansor Tak Masalah Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat Nasional 16 Januari 2025

    GP Ansor Tak Masalah Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat Nasional 16 Januari 2025

    GP Ansor Tak Masalah Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan tidak masalah apabila program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat, termasuk infak, sadaqah, dan wakaf (Ziswaf).
    Ketua Umum
    Gerakan Pemuda Ansor
    ,
    Addin Jauharudin
    , menilai bahwa pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.
    “Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah,” kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
    Dengan demikian, kata Addin,
    program makan bergizi gratis
    bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.
    “Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
    Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Menko Zulhas: Sah-sah Saja

    Soal Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Menko Zulhas: Sah-sah Saja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menanggapi usulan pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, berbagai pihak bebas mengutarakan pendapat.

    “Kalau orang ngomong kan boleh saja, namanya demokrasi,” ujar Zulhas seusai menjadi pembicara dalam acara bertema “Semangat Awal Tahun 2025” di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Zulhas menjelaskan anggaran program MBG saat ini masih sesuai ketetapan awal, yakni sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan sepanjang 2025.

    Namun, Zulhas tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran hingga Rp 140 triliun jika pendapatan negara meningkat dan dilakukan penghematan di sektor tertentu.

    “Nanti kalau pendapatan negara tambah, penghematan sana-sini bisa didapat, ya kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp 140 (triliun),” ujarnya.

    Zulhas menilai usulan penggunaan dana zakat untuk MBG merupakan hal yang wajar. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan aturan dan prioritas penerima zakat sesuai syariat Islam.

    “Bahwa ada usulan dari sana dari sini, namanya usulan ya boleh saja,” tegas Zulhas.

    Usulan pemanfaatan dana zakat untuk MBG sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamuddin. Sultan menyebut potensi dana zakat di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana? Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” kata Sultan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Sultan, pembiayaan program MBG tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN karena masih banyak program prioritas lain yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk melalui zakat.

    “Di bawah Pak Prabowo ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” ujar Sultan.

    Pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi solusi inovatif, tetapi perlu memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku. Pemerintah masih fokus pada anggaran yang telah ditetapkan, namun membuka ruang untuk usulan yang dapat meningkatkan keberhasilan program.

  • Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Jakarta –

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

    “Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya,” kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

    “Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar,” ujarnya.

    “Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya,” imbuhnya.

    Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur’an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

    Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur’an.

    “Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur’an , surat At-Taubah ayat 60,” ujarnya.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya.

    (dek/haf)

  • Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  

    Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Partai Perindo Banten beserta enam daerah lainnya mengundurkan diri secara serentak. Pengunduran diri dilakukan pada Rabu, 15 Januari 2025, di Kota Serang.

    Salah satu alasan pengunduran diri pengurus Perindo, agar ada regenerasi kepengurusan partai politik besutan Harry Tanoe tersebut.

    “Semuanya ada waktunya, ada waktu datang dan ada waktu berpisah. Selama ini kita sudah lebih dari satu dekade di partai Perindo, ada suka duka, semua pengalaman itu kita nikmati. Semua harus ada estafet di partai, kami yang sudah lama di partai tidak melihat kegagalan di partai, ini jadi pelajaran kita semua,” ujar mantan Ketua Dewan Pembina Perindo Banten, Yandra Doni, Rabu, (15/1).

    Pihaknya mengaku, Perindo memiliki 38 kader berdasarkan KTA. Para pengurus mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Gagalnya lolos ke parlementary threshold juga menjadi penyebab mereka mengundurkan diri sebagai pengurus.

    “Secara ilmiah kita ingin menyampaikan tiga kali Perindo ikut pemilu, tiga kali tidak berhasil dan trendnya turun menerus. Mungkin kita yang salah, jadi kita mundur, selain regenerasi itu,” terangnya.

    Setelah mengundurkan diri secara serentak, surat pengunduran diri akan diserahkan ke DPP Perindo sebagai bentuk pemberitahuan ke pemilik MNC Group tersebut.

    “Setelah ini kita serahkan ke DPP, ini kesadaran kira dan nanti setelah ini kita sampaikan, ini semua dengan hati yang baik,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto. 

    Perlu diketahui bahwa pengurus DPW Perindo Banten beserta DPD Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, secara serentak mengundurkan diri dari kepengurusan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Rabu (15/1/2025).

    “Sinyal Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, salah satunya disampaikan dalam pesan Bu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ucap Basarah.

    Salah satu amanat Megawati yang sudah saya sampaikan kepada Pak Muzani, sambung Basarah, saat itu adalah pesan bahwa beliau akan bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Namun waktunya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo menyusun dan melantik semua menteri kabinetnya.

    “Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” bebernya.

    Basarah menilai, selain itu, Bu Mega juga memberikan alasan mengapa beliau bersedia untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo. “Bu Mega menjelaskan karena memang antara saya dan Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini,” tegasnya.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau smpaikan jauh hari sebelumnya,” sambung Basarah.

    Basarah melanjutkan, kerekatan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo bertambah kuat boundingnya ketika saya laporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Pak Prabowo tanggal 30 September 2024 di ruang kerja Menhan RI.

    “Pada saat itu sepuluh orang Pimpinan MPR dipimpin Pak Bambang Soesatyo menyampaikan surat Pimpinan MPR kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah Pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum,” ujarnya.

    Saat itu, lanjut Basarah, Pak Prabowo merespon surat Pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai Presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    “Bahkan Pak Prabowo mengatakan, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati dan Mas Guntur Soekarno Putra kalau saya juga adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno. Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang dibelakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” terangnya.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraan saya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega.

    Sejak saat itulah sebenarnya, Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno. Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke 52 tanggal 11 Januari 2025 kemarin.

    Dengan demikian, tambah Basarah, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik.

    Di luar faktor tersebut, kata Basarah, alasan lain yang membuat Bu Mega bersedia bertemu Presiden Prabowo adalah karena bu Mega sangat concern memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global. Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya meyakini sepenuhnya, jika insya Allah terjadi pertemuan antara Presiden RI ke-5 dengan Presiden RI ke-8, yang ada di hati dan pikiran serta yang akan dibicarakan Bu Mega dengan Presiden Prabowo adalah tentang nasib dan masa depan Indonesia Raya,” Basarah menutup. (yog/kun)

  • Muncul Usulan Rakyat Patungan Biayai Makan Bergizi Gratis, Netizen: Apa-apa Sulit, Dipalak Lagi

    Muncul Usulan Rakyat Patungan Biayai Makan Bergizi Gratis, Netizen: Apa-apa Sulit, Dipalak Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah pernyataan kontroversial Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, memicu reaksi luas di media sosial.

    Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun X @yaniarsim, Sultan mengusulkan agar rakyat menyumbangkan uang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    Pernyataan Sultan tersebut menuai kritik tajam, terutama karena dianggap bertolak belakang dengan konsep gratis.

    “Artinya bukan makan gratis lagi dong. Pejabat kok tolol kayak gini ya. Mending gaji DPR aja dipotong,” cetusnya dikutip pada Rabu (15/1/2025).

    Unggahan ini mendapatkan perhatian luas dari netizen, dengan lebih dari 64 ribu tayangan, 975 suka, dan 363 kali dibagikan.

    Banyak komentar mendukung sentimen akun tersebut, yang menganggap usulan Sultan kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik tersebut, Sultan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program gizi nasional.

    Namun, netizen menilai bahwa beban pembiayaan seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan rakyat.

    “Pemeresan pemerasan, udah apa-apa sulit dipalak lagi,” tulis warganet di kolom komentar.

    “Pendapatan DPR dipotong buat MBG itu baru adil, karena dia kerjanya cuman ngomong sementara rakyat banting tulang untuk dapat uang,” balas lainnya.

    “Enggak nyadar gaji dia beserta program makan gratis itu sudah dari uang rakyat,.. kok malah minta bantuan rakyat lagi,.. konyol,,,,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamuddin, mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

  • Wanti-wanti Golkar soal Usulan Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis

    Wanti-wanti Golkar soal Usulan Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

    “Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, ‘saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umroh, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu’. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis,” kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

    “Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu,” ungkapnya.

    Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

    “Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa,” kata dia.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” lanjutnya.

    (fca/lir)