Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Hal ini seusai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program tersebut.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia menuturkan, MBG tidak dapat hanya dibiayai pemerintah secara sendiri atau mandiri, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak.

    “Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ungkapnya.

    Sultan lantas mengapresiasi pemerintah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakn siap berkontribusi dan bekerjasama dalam program MBG.

    Selain itu, ia juga menilai seharusnya parlemen juga perlu mencari formula untuk MBG.

    “Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” jelas dia.

    Hal ini pun menuai kontroversi, pasalnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat tersebut.

    Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

     “Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami,” kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu,” jelas Putranto.

    Senada, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, MBG harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

     

     

    Pertanyakan Kemampuan

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?,” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?,” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

    “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Gantina turut merepons soal usulan penggunaan zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selly mengingatkan, usulan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis ini memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini mengingat zakat memiliki aturan yang sangat jelas baik secara syariat maupun regulasi nasional.

    “Penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Maka dari itu, meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” kata Selly saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

    Selly mempertanyakan apakah makan bergizi ini menyasar ke seluruh masyarakat atau tersegmentasi hanya kepada segmen mustahik atau delapan golongan kategori penerima zakat. 

    Selain itu, dari sisi regulasi, lanjut Selly, pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

    Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan. 

    “Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan. Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampai abuse of power dalam kewenangannya,” kata dia.

    Selain itu, Selly menilai bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara atau bisa juga menggandeng CSR dari swasta.

    “Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” kata dia.

    Politikus PDIP itu menegaskan, solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Komisi VIII DPR RI menghargai niat baik dari usulan ini, tetapi kami harus menegaskan bahwa zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya begitu luas,” pungkasnya.

     

     

  • Dukung Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto: Syaratnya Tepat Sasaran

    Dukung Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto: Syaratnya Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait usulan pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo menegaskan pemerintah siap melaksanakan program strategis ini dengan anggaran yang telah dialokasikan.

    “Yang mengurus zakat sudah ada pengurusnya, tapi dari pihak pemerintah, kami siap untuk melaksanakan program ini. Anak-anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi pada tahun 2025 ini,” kata Prabowo setelah menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin) di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Meski demikian, Prabowo membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin mendukung program MBG, asalkan dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran. Ia berharap partisipasi tersebut dapat semakin mempercepat tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

    “Jika Pemerintah Daerah (Pemda), para gubernur, atau bupati ingin turut serta, kami persilakan. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ungkap Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar dana zakat dapat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Sultan menyatakan dana zakat Indonesia cukup besar dan dapat berkontribusi dalam pembiayaan program tersebut.

    Sultan menambahkan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN, karena anggaran negara terbatas dan masih banyak program prioritas lainnya yang memerlukan perhatian. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis selama setahun.

    “Selain itu, bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam program ini. Saya berpikir, kenapa tidak memanfaatkan zakat yang luar biasa besar di Indonesia untuk ikut membiayai program MBG. Ini adalah salah satu contoh agar pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

  • Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Usul Cukai Rokok

    Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Usul Cukai Rokok

    GELORA.CO – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Politikus Nasdem itu menegaskan, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas.

    “Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin,” ujar Irma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Irma mengusulkan biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya menggunakan dana cukai rokok. “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” katanya dikutip dari dpr.go.id..

    Wakil rakyat dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu meminta agar program MBG tidak ‘digoreng’ dengan usulan kontroversial.

    “Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial,” tukasnya.

    Saran penggunaan dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. Ia mendorong agar program MBG dapat dimaksimalkan dan mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai untuk program tersebut.

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan, Selasa (14/1/2025).

  • Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Sebelum pelaksanaan momentum penting tersebut, elite PDIP punya harapan besar.

    Salah satu harapan dimaksud yakni terkait wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pertemuan antara Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bakal berimbas positif terhadap kehidupan politik nasional.

    “Setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung,” kata Said melalui layanan pesan, Kamis (16/1).

    Ketua Banggar DPR RI itu memohon doa supaya kedua tokoh bangsa tersebut bisa bertemu secara fisik, meskipun hubungan batin Megawati – Prabowo tetap erat selama ini.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan kongres,” kata ketua DPD PDIP Jatim itu.

    Menurut Said, sebelumnya partainya sudah membuat narasi akan mengundang Prabowo untuk hadir ke Kongres VI PDIP pada tahun ini.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” lanjut dia.

    Said mengingatkan semua pihak bahwa hubungan baik Megawati-Prabowo tidak disalahartikan sebagai upaya dagang sapi politik agar PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. “Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” tegasnya.

    Said yakin jika momentum pertemuan kedua terlaksana, bahasan utama ialah tentang politik negara menuju cita-cita Indonesia raya.

  • Asal Efisien, Prabowo Buka Pintu Pembiayaan MBG Dibantu Swasta termasuk dari Zakat

    Asal Efisien, Prabowo Buka Pintu Pembiayaan MBG Dibantu Swasta termasuk dari Zakat

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik usulan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantu oleh beberapa pihak. Menurutnya, yang penting adalah program bisa dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.

    “Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran,” kata Prabowo kepada wartawan di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo pun tidak menolak usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin agar program MBG bisa dibantu dengan zakat. Namun sementara ini, menurutnya sudah ada pihak yang mengurus pemberian zakat.

    “Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan yang menjadi prioritas pemerintah agar semua anak-anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi. Ia juga membuka peluang keterlibatan seluruh pihak dalam mendukung program tersebut, termasuk dari pemerintah daerah (pemda) hingga para pemimpin daerah lainnya.

    “Tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” ujar Sultan seusai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),” lanjutnya.

    Di samping nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata dia.

  • Prabowo Respons Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Dana Zakat – Halaman all

    Prabowo Respons Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Dana Zakat – Halaman all

    “Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Prabowo setelah menghadiri acara Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo Subianto menyambut berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam program tersebut. Dia tak mempermasalahkan siapa pun pihak yang hendak terlibat dalam pendanaan program itu asalkan peruntukannya efisien dan tepat sasaran.

    “Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang mau ikut serta, boleh, yang penting efisien, yang penting tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ujarnya.

    Usulan Ketua DPD

    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” lanjutnya

  • Penjelasan Ketua DPD soal Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    Penjelasan Ketua DPD soal Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPD Sultan Najamudin menjelaskan perihahal usulannya soal program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat. 

    Usulan Sultan Najamudin itu belakangan ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan.

    Sultan menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah pendanaan dari zakat, infak, dan sedekah. 

    Hal tersebut ia usulkan karena berkaca dari keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai makan bergizi gratis dalam jangka panjang. 

    Anggaran pemerintah untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun disebut-sebut hanya cukup hingga Juli 2025. 

    “Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.”

    “Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang,” ujar Sultan, Kamis (16/1/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    Sultan mengatakan, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300-an triliun setiap tahun.

    Menurutnya, jika dikelola dengan baik, dana itu bisa mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

    Sultan berpendapat bahwa pemerintah dapat membuka kesempatan bagi perorangan atau sektor swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis, karena masyarakat Indonesia memiliki semangat tolong-menolong dan gotong royong.

    “Artinya, sejatinya, ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong-menolong dan bergotong royong,” katanya.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” lanjutnya. 

    Sultan juga menekankan bahwa zakat diatur dalam syariat Islam dengan ketentuan tertentu bagi penerimanya, sementara infak dan sedekah lebih fleksibel dan bersifat sunah.

    Lebih lanjut, ia mencatat bahwa mayoritas penerima makan bergizi gratis adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah ke bawah yang sangat membutuhkan dukungan nutrisi. 

    Dengan target penerima mencapai 83 juta anak dan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 210 triliun, jauh lebih besar dari anggaran yang ada, Sultan mengingatkan pentingnya evaluasi lebih lanjut.

    “Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp 210 triliun. “

    “Tiga kali lipat dari yang dianggarkan pemerintah saat ini, Rp 71 triliun. Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan,” tutur Sultan.

    Ditolak Istana

    Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Anto Mukti Putranto telah buka suara soal usulan ini. 

    Ia tidak sepakat program MBG menggunakan dana zakat.

    “Ya enggak kan. Gunanya zakat kan bukan itu,” kata Putaranto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN.

    Untuk tahap awal anggaran MBG yakni sebesar Rp 71 triliun.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun  itu,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. 

    Penggunaan zakat untuk MBG kata dia sangat memalukan.

    “Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail) (Kompas.com) 

  • Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menilai ada banyak kader-kader senior yang layak menahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Apa yang disampaikan Zulham muncul ditengah menghangatkannya sejumlah nama yang masuk bursa calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Bagi politikus muda partai berlambang banteng moncong putih seperti Zulham, ambisi untuk bersaing memperebutkan kursi Ketua DPC saat ini bukanlah hal yang lazim. Oleh karena itu, Zulham memilih mengubur dalam-dalam ambisi untuk sekedar meramaikan bursa calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang.

    “Ambisi pun akan kalah dengan logika kelaziman, karena sudah tidak lazim muncul itu di era-era sekarang. Saya lebih senang mendorong yang sudah berkarir di partai, senior-senior itu. Di komponen pelengkap, okelah kita ini, tapi kalau memunculkan diri sepertinya tidak, tidak masuk juga. Ini bukan situasi ideal untuk menjadi pahlawan kesiangan,” kata Zulham, Kamis (16/1/2025).

    Ditegaskan Zulham, sama sekali tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk sekedar masuk bursa pencalonan Ketua DPC. Baginya, ada juga etika politik yang harus dijaga. “Artinya, kalaupun didorong, ya tetap saja kita ini pasti akan lebih mendahulukan senior-senior. Ini etika politik yang memang sudah ditekankan begitu di partai kita,” tegasnya.

    Menurut Zulham, di partai yang sudah shuttle seperti PDI ini senioritas merupakan hal yang secara aturan tidak tertulis. “Senioritas ini masih menjadi acuan terkait dengan posisi-posisi strategis apalagi ketua. Kecuali ada anomali, misalnya tiba-tiba Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri, red) melalui jaringannya yang di DPP memberikan penugasan langsung kan tidak bisa ditolak itu pasti. Tapi kalau sifatnya masih prosedural seperti yang harus ada pencalonan, ada proses yang harus dilalui, ya kita antri, wong masih banyak senior yang ideal,” bebernya.

    Pria yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang itu bilang, jika ada penugasan khusus untuk maju sebagai Ketua DPC dari Ketua Umum, semua kader tentunya akan siap sedia menjalankan. Namun, sekalipun itu penugasan, kader muda seperti dirinya, memiliki peluang yang kecil mendapatkan mandat tersebut.

    “Kansnya kecil kalau seperti di daerah yang menjadi basis suara PDI, kemudian terjadi anomali itu kansnya besar. Di sini membaca kultur ya, kalau sebagai kader semua pasti oke, kalau penugasan, tapi kalau dalam hal logika politik, PDI disini menang, kursinya banyak, senior-senior ini reputasinya bagus-bagus, maka berbicara kans ini minim bagi orang-orang seperti saya untuk meraih atau mengajukan diri. Ini tidak sesuai etika, tidak mungkin juga,” ujarnya.

    Soal sejumlah nama yang sudah mencuat ke permukaan meramaikan bursa pencalonan Ketua DPC, Zulham menyampaikan, seluruhnya memiliki track record yang bagus selama ini, disamping memiliki pengalaman yang mumpuni. Sejumlah nama yang dimaksud diantaranya, Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.

    “Artinya begini, Pak Didik oke, masih oke, Pak Sugeng ya masih oke, Mas Budi oke, Mas Darmadi tambah sip. Orang-orang ini kan reputasinya sudah lebih panjang daripada kita,” tuturnya.

    Sebagai kader muda, Zulham mengharapkan, siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mampu menjaga ritme apik yang sudah terbangun selama ini.

    “Tugas ketua partai ke depan menjaga ritme semua ini agar tidak turun. Karena tantangan ke depan ini situasi politik masih belum menentu, positioning partai kita secara nasional juga belum klir, semua masih menunggu. Maka jadi Ketua DPC di momen-momen yang seperti ini bukan opsi yang enak. Apalagi dari segi pemerintahan kita baru saja kehilangan Presiden, kursinya kursi panas, semua akan menghindari kursi panas itu. Siapapun yang mencalonkan, silakan saja, idealnya Malang ini mestinya masih menghangat, siapapun oke-oke saja,” Zulham mengakhiri. (yog/kun)

  • Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

    Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

    “Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini,” katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

    “Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran,” tegas Prabowo.

    Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

    Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

    (acd/acd)

  • Wacana Zakat dan APBD Danai MBG, Prabowo: Semua Boleh Asal Efisien dan Tepat Sasaran

    Wacana Zakat dan APBD Danai MBG, Prabowo: Semua Boleh Asal Efisien dan Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait dengan wacana bantuan zakatdalam mendanai program Makan Bergizi Gratis.

    Menurutnya, setiap pihak boleh membantu untuk menyukseskan program andalannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu. Fokusnya, Prabowo menegaskan bahwa setiap anak akan diberikan makan pada tahun ini.

    Hal ini dia sampaikan usai memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “Yang mengurus zakat saya kira ada pengurusnya, tetapi yang jelas dari pemerintah kami siap semua anak-anak Indonesia akan kami beri makan pada 2025 ini,” ujarnya kepada wartawan.

    Termasuk, Prabowo pun mempersilahkan apabila pemerintah daerah (pemda) pun ingin terlibat dalam membantu kegiatan program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

    “Dari pemda juga ingin ikut serta para gubernur, bupati ingin ikut serta monggo kami buka siapapun yang mau ikut serta boleh yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran,” pungkas Prabowo.

    Untuk diketahui, muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).