Kementrian Lembaga: DPD

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Polisi menyebut telah memintai beberapa saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji.

“Untuk yang laporan terkait UU ITE sudah kami tindaklanjuti, ada beberapa yang sudah kami panggil untuk kami mintai klarifikasi,” kata Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, AKBP Wawan menyebut saat ini pihaknya juga terus melakukan penanganan terhadap kasus bentrok Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora beberapa waktu lalu.

“Tetapi dengan kejadian yang kemarin (bentrok) kami fokus ke yang penanganan kasus bentrokan yang kemarin,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menyatakan siap mengikuti proses hukum yang ada.

Sebelumnya, Munaji dilaporkan ke polisi oleh DPD GRIB Jaya Jawa Tengah, atas dugaan ujaran kebencian.

Meskipun sudah ada kesepakatan damai usai terlibat bentrok, antara Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora, diketahui pihak kepolisian tetap melanjutkan laporan dugaan kebencian tersebut.

Menanggapi hal itu, Munaji akan mengikuti proses hukum yang ada.

“Ya semuanya kita pasrahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum), kita harus tunduk patuh, sama proses hukum yang berjalan,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).

Sebelumnya diberitakan, meskipun sudah ada deklarasi damai Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora, pihak kepolisian bakal tetap menindaklanjuti laporan dari GRIB Jaya, yang melaporkan Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, atas dugaan ujaran kebencian.

“Laporan adanya dugaan ujaran kebencian, tetap kita lanjutkan. Jadi apa yang dilaporkan GRIB kemarin kami lanjutkan,” kata Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto saat konferensi pers, di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (15/1/2025).

Sebelumnya diberitakan, DPD GRIB Jaya Jawa Tengah (Jateng) melaporkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora, Munaji, ke Polres Blora, Selasa (14/1/2025).

Sebelum melaporkan ke Polres, anggota GRIB Jateng berkumpul di Alun-alun Blora. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan mengendarai mobil, bus, hingga truk.

Mereka tampak berkumpul di Alun-alun Blora mulai pukul 13.00 WIB. Setelah itu mereka berbaris rapi layaknya apel. Kemudian setelah itu rombongan GRIB Jateng langsung ke Polres Blora untuk membuat laporan, dengan terlapor Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, mengatakan akan menempuh jalur hukum, buntut aksi Pemuda Pancasila yang menggeruduk Markas GRIB Jaya Blora di wilayah Kecamatan Ngawen, Senin (13/1/2025).

“Terkait kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum, siap mengawal sesuai aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, jangan semena-mena dia menang sendiri,” katanya.

Subandi melaporkan Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

“Jadi kita akan datang ke Polres Blora untuk membuat laporan, dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tahun 2024. Dengan terlapor, Munaji Ketua MPC PP Blora, terkait ujaran kebencian.”

“Jadi GRIB di seluruh Jawa Tengah ini, merasa terpukul, merasa sakit hati karena ucapannya yang ada unsur kebencian seperti itu,” terangnya.

Sementara itu, Humas DPD GRIB Jawa Tengah, Doni Wahyudi, menambahkan bahwa tidak ada konflik antara GRIB dengan Pemuda Pancasila.

“Kami menyatakan tidak ada konflik di antara kedua ormas ini. Semua kejadian itu murni dilakukan oleh oknum, jadi ini urusannya person,” terangnya.

Doni mengatakan untuk di tingkat kepengurusan Jawa Tengah, antara GRIB dengan Pemuda Pancasila tidak ada masalah.

“Belum lama ini kita kumpul, antara Ketua DPD GRIB Jateng, bapak Rois bersama Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng, Mas Bambang Eko, jadi ini tidak ada konflik di antara kedua belah pihak, ini hanya oknum saja,” paparnya

Sebelumnya diberitakan, Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Blora menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Senin (13/1/2025) sore.

Berdasarkan pantauan Tribunjateng, Ormas PP datang dengan membawa beberapa mobil dan truk. 

Kedatangan Ormas Pemuda Pancasila itu dalam rangka menolak adanya Ormas GRIB Jaya di Blora.

Bahkan personel polisi juga tampak berjaga-jaga di area Markas GRIB Jaya, agar tidak terjadi bentrokan antar ormas. Sekaligus agar arus di sekitar lalulintas tidak terganggu.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora, Munaji mengatakan pihaknya tidak suka adanya GRIB di Kabupaten Blora.

“Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita,” jelasnya, Senin (13/1/2025).

Munaji menilai bahwa keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia mengatakan bahwa banyak anggota GRIB Jaya meresahkan masyarakat. 

“Kalau mau kepingen jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timur Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri,” ujarnya.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak adanya GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

“Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong konyong koder.”

“Kita juga ucapkan terimakasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan nii bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya grib di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta,” tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk melaporkan hal tersebut. 

Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

“Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biangkerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto membantah soal legalitas GRIB Jaya. Menurutnya ormas yang ia pimpin di Blora sudah legal.

“Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, ilegal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional,” jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini, Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora ormas GRIB Jaya baru ada sekitar 3 bulan.

Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

“Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Makanya anggota ya cilent cilent aja. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu. Karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas semuanya 100 persen sudah ada,” jelasnya.

Dia juga membantah dianggap sebagai mafia pupuk subsidi. Dia meminta bukti ketika dituduh menjadi mafia pupuk. Dia mengaku hanya berjualan pupuk non-subsidi.

“Memang saya jual pupuk non-subsidi kok. Memang saya jual pupuk, kan dia gak tahu. Lha apa bisa membuktikan kalau saya itu mafia pupuk, dari mana? Tolong lah ada bukti satupun, memang saya ndak kok,” paparnya.(Iqs)