Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Profil Letjen TNI Nono Sampono, Mantan Danpaspampres yang Terseret Pusaran Pagar Laut Tangerang

    Profil Letjen TNI Nono Sampono, Mantan Danpaspampres yang Terseret Pusaran Pagar Laut Tangerang

    loading…

    Letjen TNI (Purn) Nono Sampono terseret pusaran pagar laut di pesisir Tangerang. Mantan Danpaspampres ini diduga menjadi salah satu petinggi perusahaan yang menguasai HGB pagar laut Tangerang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Letjen TNI (Purn) Nono Sampono terseret pusaran pagar laut di pesisir Tangerang. Mantan Danpaspampres ini diduga menjadi salah satu petinggi perusahaan yang menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut Tangerang.

    Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ada dua perusahaan pemilik sertifikat HGB pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang.

    PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Di sini, Nono Sampono diduga menjadi Direktur Utama PT Cahaya Inti Sentosa sehingga namanya ikut disebut-sebut dalam polemik pagar laut.

    Profil Letjen TNI Purn Nono SamponoNono Sampono merupakan purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut (AL). Saat masih aktif, dia banyak menempati jabatan penting, termasuk Dankormar periode 2006-2007.

    Sekelumit tentang Nono Sampono. Dia lahir di Bangkalan, Madura, 1 Maret 1953. Nono menamatkan pendidikan dasar di St Fransiskus Xaverius Maluku hingga SMA. Setelah itu, dia masuk Akademi Angkatan Laut (AAL) dan lulus pada 1976.

    Pada karier militernya, Nono pernah menduduki sejumlah jabatan penting yakni Danpaspampres (2001-2003), Gubernur AAL (2003-2006), Irjen Mabes TNI AL (2006), Dankormar (2006-2007), hingga Danjen Akademi TNI (2007-2011).

    Setelah itu, Nono ditunjuk menjadi Kepala Basarnas (2010-2011). Dia menggantikan Marsdya TNI Wardjoko.

    Pensiun dari militer, Nono terjun ke dunia politik. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, dia maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Alex Noerdin, namun menelan kekalahan.

    Setelah gagal, Nono menjadi Anggota DPD Maluku. Dia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPD periode 2017-2024.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pembangunan pagar laut Tangerang sudah memiliki sertifikat HGB yang berasal dari dua perusahaan. Keduanya yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.

    Pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa tercatat merupakan PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya dengan masing-masing 300 lembar saham senilai Rp300 juta serta PT Pantai Indah Kapuk Dua yang memiliki 88.500 lembar saham sebanyak Rp88,5 miliar.

    Untuk pengurus tercatat pengurus Perseroan meliputi Nono Sampono yang merupakan Direktur Utama. Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama hingga Freddy Numberi sebagai Komisaris.

    (jon)

  • Pesan Megawati Soekarnoputri Saat Puncak Perayaan Natal PDIP di Flores Timur Nusa Tenggara Timur – Halaman all

    Pesan Megawati Soekarnoputri Saat Puncak Perayaan Natal PDIP di Flores Timur Nusa Tenggara Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, puncak perayaan Natal Nasional PDIP sengaja dilakukan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengambil tema ‘Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat’.

    Puncak Perayaan Natal Nasional PDIP ini dilakukan di sebuah gereja di Desa Lewolaga, NTT, pada Minggu (26/1/2025). 

    Lebih dari seribu warga dan tokoh masyarakat Flores Timur tampak hadir. Jajaran PDIP sendiri dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

     

    Dia ditemani oleh Ketua Panitia Natal Nasional PDIP My Esti Wijayanti, serta Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.

    Sejumlah Anggota DPR RI juga hadir seperti Aria Bima, Andreas Hugo Pareira, Harris Turino, Edoardud Kaizei, Nico Siahaan, hingga Elfonda Once Mekel.

    Sementara jajaran PDIP NTT hadir dipimpin oleh Ketua DPD PDIP NTT Emilia Nomleni.

    Megawati sendiri hadir melalui sebuah video ucapan yang direkam dan diperdengarkan kepada ribuan peserta perayaan yang hadir.

    Semua tampak khusyuk mendengarkan apa isi pesan yang ucapan Megawati.

    “Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan hari raya Natal kepada seluruh umat kristiani dan sekaligus selamat tahun baru,” kata Megawati mengawali pidato.

    “Semoga cahaya Natal semakin mendorong umat kristiani untuk menjadi terang serta mengabdi pada nusa dan bangsa,” tambahnya.

    Dilanjut Megawati, perayaan natal PDI Perjuangan ini sengaja diadakan di NTT.

    “Karena sekaligus sebagai ungkapan solidaritas kami atas bencana meletusnya Gunung Lewotobi Laki. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit, serta terganggunya masyarakat terutama di Flores Timur,” kata Megawati, yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta perayaan.

    Dengan keprihatinan tersebut, Presiden kelima RI ini meminta agar perayaan natal nasional ini dapat mengungkapkan kepedulian, keprihatinan dan bela rasa PDIP untuk rakyat NTT. 

    “Sebab natal mengandung pesan kuat bahwa kelahiran Yesus Kristus di dunia tidak hanya membawa terang di tengah kegelapan. Natal juga ungkapan solidaritas bagi yang tertindas yang diperlakukan tidak adil dan yang miskin,” tegas Megawati.

    “Itulah spirit natal, yaitu membangun harapan baru, meretas jalan pembebasan dengan pengorbanan penuh cinta kasih kepada umat manusia,” lanjutnya.

    Megawati juga mengatakan, melalui perayaan natal dan tahun baru ini, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat segera bangkit mengobarkan optimisme, memberikan energi positif dalam seluruh aspek kehidupan dan memperkuat semangat bela rasa.

    Lebih jauh, Megawati mengatakan, selaku ketua umum PDIP dan Presiden kelima RI, hatinya selalu mendoakan masyarakat NTT. Sebab di NTT, khususnya di Ende, Bung Karno telah menggali mutiara peradaban bangsa, yakni Pancasila. 

    “Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa, way of life dan sekaligus jalan bagi tata dunia baru yang lebih damai, aman, dan berkeadilan. Karena itulah NTT menempati tempat yang sangat khusus dalam sejarah perjuangan Bung Karno dan kemerdekaan Indonesia. NTT juga sangat berarti bagi keluarga besar PDI Perjuangan,” pungkas Megawati.

    Selamat Natal dan Tahun Baru

    Sebelumnya, di pagi hari, acara diawali misa perayaan Natal yang dipimpin oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Larantuka RD Gabriel Unto da’ Silva, dengan homili oleh RD. Marcelinus Moi MSF.

    Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menambahkan, lewat perayaan Natal bertema ‘Menangis dan tertawa bersama rakyat’, PDIP melaksanakan ajatan politik Bung Karno dan Megawati. 

    “Kami diajarkan oleh bung Karno dan Ibu Megawati bahwa politik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan,” ujar Hasto.

    “Lihatlah di Betlehem. Apa yang tejadi di sana menunjukkan suatu bounding antara Allah sang pencipta dengan putranha yang tunggal, Yesus Kristus didampingi para gembala sebagai cahaya ilahi yang berpihak pada yang miskin, memberikan pertolongan kepada yang terpinggirkan dan yang diperlakukan tidak adil,” jelas Hasto.

  • KPK Geledah Rumah Djan Faridz, Punya Kekayaan hampir Rp 1 Triliun – Page 3

    KPK Geledah Rumah Djan Faridz, Punya Kekayaan hampir Rp 1 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum PPP Djan Faridz pada Rabu malam 22 Januari 2025. KPK menyebutkan, penggeledahan terkait kasus buron Harun Masiku (HM).

    Dari hasil penggeledahan, penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu .

    Adapun awal karir Djan mulai pada 2009. Ia dipercaya sebagai bendahara NU WIlayah DKI Jakarta, dan karirnya terus berkembang dan akhirnya ia dipilih menjadi ketua NU Wilayah DKI Jakarta.

    Seiring berjalannya waktu, kariernya terus menanjak dan menjadi anggota DPD RI. Merasa tidak cukup, bahkan Djan sempat mengajukan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

    Namun, langkahnya terhenti lantaran pada saat itu ia dilantik menjadi Menteri Perumahan Rakyat periode 2011-2014 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Lalu pada 2014, Djan Faridz terpilih menjadi ketua Umum PPP 2014-2019 berdasarkan hasil munas PPP di Jakarta.

    Kekayaan Djan Faridz

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Minggu (26/1/2025). Kekayaan Djan Faridz terus mengalami peningkatan seiring dengan jabatan yang diembannya.

    Pada 31 Oktober 2009 Djan melaporkan pertama kali harta kekayannya ke KPK. Saat itu ia menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014. Total kekayannya Rp 87 miliar.

    Kemudian, pada 31 Oktober 2014, Djan kembali melaporkan kekayaannya yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Dalam laporan ini kekayaannya mengalami peningkatan menjadi Rp 90,8 miliar.

    Lalu kekayaannya terus meningkat saat Djan menjabat sebagai Menteri dalam sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014 di Kementerian Perumahan Rakyat kekayaannya tercatat Rp 101 miliar. Laporan kekayannya tersebut di laporkan pada 31 Oktober 2011.

    Puncak kekayaannya bertambah drastis saat Djan menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia melapork kekayaan ke KPK pada 23 Oktober 2023. Total kekayannya menjadi Rp 993,2 miliar.

     

  • PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian Megapolitan 25 Januari 2025

    PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian Megapolitan 25 Januari 2025

    PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Penerimaan Peserta Didik Baru (
    PPDB
    ) untuk tahun ajaran 2025/2026 sedang digodok agar lebih baik atau akan mengalami transformasi melalui sistem baru yang rencananya diberi nama Sistem Penerimaan Murid Baru (
    SPMB
    ).
    Sistem ini memperkenalkan konsep domisili sebagai pengganti zonasi, yang selama ini menjadi dasar utama dalam penerimaan murid baru.
    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta
    Fahira Idris
    mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerimaan peserta didik atau murid baru.
    Walau belum resmi diputuskan, Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini berharap sistem baru nanti mampu mengatasi permasalahan mendasar dalam sistem sebelumnya, seperti manipulasi dokumen dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    “Saya mendukung berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem penerimaan murid baru. Agar sistem baru ini bisa menjadi solusi permasalahan PPDB atau sistem sebelumnya, setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasinya nanti, yaitu transparansi dan keamanan data, peningkatan infrastruktur sekolah negeri, kemitraan dengan sekolah swasta, sosialisasi dan pelibatan publik serta pengawasan ketat,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (25/1/2025).
    Aspek pertama, transparansi dan keamanan data mengharuskan SPMB memiliki kemampuan mengukur jarak tempat tinggal aktual calon murid baru ke sekolah.
    Selain itu, SPMB juga harus mampu memverifikasi data secara valid untuk menghindari manipulasi informasi. Oleh karenanya, diperlukan integrasi dengan data kependudukan nasional yang terotomasi dan sulit dimanipulasi.
    Aspek kedua, peningkatan infrastruktur sekolah negeri menjadi penting mengingat salah satu kelemahan sistem zonasi sebelumnya adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri terutama di daerah padat penduduk.
    Pemerintah perlu menambah jumlah sekolah negeri di wilayah yang jumlah calon murid barunya besar sekaligus meningkatkan kapasitas sekolah yang ada agar murid tidak terkendala daya tampung.
    Aspek ketiga, kemitraan dengan sekolah swasta perlu dibangun untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Biaya pendidikan murid di sekolah swasta perlu ditanggung oleh pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat.
    Aspek keempat, pentingnya sosialisasi dan pelibatan publik karena sistem baru ini, jika nanti sudah resmi, memerlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami prosedurnya.
    Pemerintah juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan parlemen dalam proses penyusunan aturan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan.
    Aspek kelima, pengawasan ketat bertujuan untuk mencegah kecurangan. Pakta integritas dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan media, guna memastikan sistem ini berjalan bersih dan adil.
    “Semoga sistem penerimaan murid baru ini dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan akses pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat demi pendidikan tuntas dan berkualitas,” pungkas Fahira Idris. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKN On The Track, Gedung Legislatif-Yudikatif Beres Sebelum 2028

    IKN On The Track, Gedung Legislatif-Yudikatif Beres Sebelum 2028

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berjalan lancar. Muzani mengatakan gedung legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai sebelum 2028.

    “Presiden sudah menganggarkan Rp 48,8 triliun untuk multiyears, rencana pembangunan gedung DPR, DPD dan MPR sudah direncanakan dan insyaallah sebelum 2028 sudah selesai,” kata Muzani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

    “Gedung yudikatif, MA, MK, KY, Komisi Yudisial juga sudah disiapkan lahannya, apa semua sudah disiapkan, anggarannya pun sudah disiapkan, dan lain-lain sudah disiapkan,” sambungnya.

    Muzani mengatakan semua proses di IKN berlangsung sesuai rencana (on the track). Dia lantas berharap IKN akan menjadi pusat pemerintahan maupun pusat peradaban.

    “Jadi menurut saya on the track, bagus, yang harus dipikirkan adalah IKN itu nanti bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, tapi ini juga pusat peradaban, yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting. Berkumpulnya orang dari nol dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya seharusnya begitu, dan jumlahnya tidak kecil,” ungkapnya.

    Muzani mengatakan proses IKN yang sesuai rencana, dapat membantah keraguan investor. Dia mengatakan banyak pembangunan di IKN yang sudah mulai selesai.

    “Kemudian jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, saya dengar langsung dari Kepala Otorita Pak Basuki. Dan saya sudah lihat ke Istana, saya sudah lihat gedung-gedung sudah selesai. Tinggal faktor-faktor pendukung lainnya yang sifatnya swasta yang sekarang dalam bangunan,” lanjut dia.

    Sekjen Gerindra itu juga mengatakan adanya kemungkinan Bandara IKN akan menjadi pusat perjalanan ibadah haji. Menurutnya, penerbangan haji dan umrah itu bisa dilakukan di Bandara IKN.

    (amw/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ketua MPR: Perkembangan IKN “on the track”

    Ketua MPR: Perkembangan IKN “on the track”

    Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Muzani menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan baik di jalur yang semestinya atau on the track.

    “Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track,” kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan IKN.

    Adapun, pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR sudah direncanakan dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2028. Begitu pula dengan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

    “Jadi, menurut saya on the track, bagus,” ucapnya.

    Menurut Muzani, dengan perkembangan pembangunan tersebut, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat terbantahkan. Dia pun optimistis IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    “Kalau menurut saya terbantahkan karena saya sudah lihat sendiri. Jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian, jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, yang saya dengar saya langsung dari Pak Basuki (Kepala Otorita IKN),” katanya.

    Ketua MPR itu menuturkan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, IKN juga merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting.

    “Berkumpulnya orang dari nol, dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus dipikirkan dan jumlahnya tidak kecil. Karena itu, ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat ditetapkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

    Basuki menjelaskan, Presiden memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pelajaran Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

    “Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” kata dia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPD PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengisi materi dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) untuk 3.214 anggota DPRD PDIP dari seluruh Indonesia. Salah satu menteri yang memberikan materi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Beberapa materi yang dibawakan hari ini mencakup pengelolaan pemerintahan daerah dan keuangan. Setelah sesi ini, Ibu Sri Mulyani akan hadir untuk memberikan materi,” ujar Deddy Sitorus setelah mengikuti pengarahan tertutup oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Grand Ballroom, Theatre Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).

    Deddy menjelaskan materi-materi yang disampaikan dalam Bimtek ini sangat penting agar anggota DPRD di daerah dapat memahami proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Selain itu, Sri Mulyani dan beberapa menteri dari kabinet Prabowo juga mendengarkan aspirasi dari daerah melalui anggota DPRD PDIP.

    “Kami mengundang beberapa menteri untuk hadir, agar mereka dapat langsung berkomunikasi dan mendengar aspirasi teman-teman di daerah, sekaligus memahami pandangan pemerintah pusat terhadap masalah-masalah di daerah,” jelas Deddy.

    Deddy juga menambahkan banyak anggota DPRD yang baru bergabung, dengan hampir 50% di antaranya merupakan wajah-wajah baru. Terkait hal itu, PDIP memberikan pelatihan khusus untuk mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

    “Ini adalah pelatihan pertama, dan ke depannya akan ada pelatihan lanjutan bagi anggota legislatif di daerah dan provinsi,” pungkas Deddy terkait Bimtek DPRD PDIP.

  • MPR RI pastikan kantor legislatif dan yudikatif mulai dibangun di IKN

    MPR RI pastikan kantor legislatif dan yudikatif mulai dibangun di IKN

    ANTARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memastikan infrastruktur perkantoran legislatif dan yudikatif mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gedung-gedung untuk DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Kejaksaan Agung ditargetkan siap digunakan pada Agustus 2028. (Hanifan Ma’ruf/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

  • Voorijder Sebaiknya Cuma untuk Presiden dan Wapres, Setuju?

    Voorijder Sebaiknya Cuma untuk Presiden dan Wapres, Setuju?

    Jakarta –

    Masyarakat Transportasi Indonesia mengimbau supaya fasilitas pengawalan tidak diberikan kepada banyak pejabat negara.

    Masyarakat umum mengenal Patwal (patroli dan pengawalan), atau dikenal juga dengan istilah voorijder. Mereka bertugas membuka jalan untuk pejabat yang ingin lewat. Namun belakangan aksi patwal jadi sorotan publik.

    “Voojrider sudah jelas untuk Presiden dan Wakil Presiden, selain Presiden dan Wakil Presiden harus dihilangkan,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.

    Di sisi lain, perlu adanya aturan tegas agar tidak ada pejabat yang menggunakan kawalan polisi kemana-mana. Pasalnya selama ini banyak yang menyalahgunakan pengawalan Polri karena begitu mudahnya Polri melepas anggotanya untuk ikut pejabat negara.

    Dia menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya. Bahkan di beberapa negara maju, pejabat publik juga menggunakan transportasi umum.

    “Filosofi hidup di kota itu hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semua minta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial,” jelasnya lagi.

    “Kalau ini dibiarkan lama-lama ini meledak, seperti 98. Politik kita nanti seperti revolusi Prancis.” tambah dia.

    “Orang-orang yang sekarang di atas coba mawas diri, coba merasakan sebagai warga negara lain juga,” tambahnya lagi.

    Namun siapa sih pejabat yang boleh dikawal oleh patwal?

    Aturan itu ada di UU 22 nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturannya tercantum di Pasal 134, berikut isinya:

    Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
    a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
    b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
    c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
    d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
    e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
    f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
    g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Sedangkan konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu dalam Pasal 134 UU 22 Tahun 2009 huruf g, disebutkan “menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

    Lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara RI disebutkan penugasan sebagai ajudan dan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara tertuang dalam pasal 8 ayat 2, antara lain:

    a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

    b. Ketua/Wakil Ketua MPR;

    c. Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;

    d. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;

    e. Hakim Agung;

    f. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

    g. Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;

    h. Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

    i. Menteri atau pejabat setingkat Menteri;

    j. Gubernur/Wakil Gubenur; dan

    k. Bupati atau Walikota

    (riar/din)

  • 9 Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan Regional

    9 Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan Regional

    Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Semarang
    terpilih
    Agustina Wilujeng
    Pramestuti menyatakan kesiapannya untuk mengikuti
    retret kepala daerah
    sesuai arahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Saya sebagai Wali Kota terpilih, saya kira kalau itu kewajiban ya harus dilaksanakan. Karena itu bukan pilihan. Siap saja lah,” ungkap Agustina di markas DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhaen, Kamis (23/1/2025).
    Mantan anggota DPR RI yang berpasangan dengan Iswar Aminuddin ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
    “Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat harus satu,” tambahnya.


    Dia menekankan bahwa seluruh kepala daerah di semua level pemerintahan perlu saling berkoordinasi dalam menjalankan program prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
    Sehingga perbedaan politik tidak menjadi penghambat dalam bertugas.
    “Hanya mungkin kita
    ngurus
    rakyat Indonesia di Semarang. Mbak Tika (Dyah Kartika Permanasari) di Kendal. Pak Luthfi mengurus di Jateng. Kalau tidak berkoordinasi, sulit menurut saya. Karena tugas untuk bangsa dan negara tidak lagi melihat partai saja,” jelas Agustina.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mengadakan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja dilantik.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa lokasi retret kemungkinan akan diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang sebelumnya digunakan oleh para menteri untuk agenda serupa.
    Bima juga menambahkan bahwa durasi retret kemungkinan akan lebih dari tujuh hari.
    “Kemungkinan besar di Magelang. Semuanya pasti ada pembekalan,” kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.