Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap adanya sejumlah investasi yang batal terealisasi pada tahun 2024. Dalam laporannya kepada Komite IV DPD RI, Todotua menyebut investasi yang batal terealisasi mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp. 1.500 triliun unrealised investasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, dilansir dari YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Todotua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah karena perizinan. Misalnya, lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain.

    Todotua menyebut secara undang-undang, Indonesia sebenarnya sangat siap untuk menampung investasi. Tapi persoalan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada investor.

    “Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri,” bebernya.

    Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika kementerian teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis.

    “Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG,” tuturnya.

    “Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi,” tutup Todotua.

    (ily/eds)

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi krisis ekonomi di China. 

    Ia menilai, meskipun ada tanda-tanda perlambatan, perekonomian Negeri Tirai Bambu menurutnya masih cukup kuat dan memiliki instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan.

    “Saya termasuk yang nggak percaya kalo china jatuh dalam waktu dekat, bahkan kemarin saat gonjang-ganjing mereka injek uang perekonomian ratusan miliar dolar, jadi keliatannya mereka masih akan bagus,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, ditulis Selasa (4/11/2025).

    Menurut Purbaya, sistem ekonomi China yang berlandaskan pada kontrol pemerintah terhadap devisa dan suku bunga justru mempermudah mereka memberikan stimulus ke sektor riil saat diperlukan.

    Hal ini terbukti ketika pemerintah China menyuntikkan dana ratusan miliar dolar ke perekonomian saat terjadi gejolak pasar. Ia menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan kecerdasan kebijakan ekonomi China dalam menjaga stabilitas.

    “Satu lagi China, dikhawatirkan juga, China akan hancur, mereka negara Komunis, devisa ditangan mereka bunga ditangan Pemerintah, jadi gampang saja kalau mau kasih stimulus ke perekonomian, dan selama ini indikasinya jelas mereka cukup pandai,” ujarnya.

     

  • Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

    Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    “Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

  • Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak khawatir berbagai tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini mengganggu aktivitas ekspor Indonesia. Mulai dari perlambatan ekonomi global, perang tarif dagang, hingga konflik geopolitik yang terus terjadi di dunia.

    Purbaya mengatakan, sepanjang tahun ini, ekspor Indonesia bahkan masih terus mengalami pertumbuhan di tengah berbagai faktor yang memicu ketidakpatian ekonomi global itu. Menyebabkan neraca perdagangan konsisten dalam posisi yang surplus.

    “Kalau kita lihat, export kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak,” kata Purbaya saat rapat kerja di Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau keadaan begitu, yasudah kita bandel aja supaya globalnya uncertain terus, karena berarti kita dagangnya untung,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik kemarin memang masih mencatat pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia per September 2025. Pada bulan itu, ekspor tumbuh 11,41% (yoy/year on year) menjadi US$24,68 miliar.

    Peningkatan ekspor secara tahunan dipicu oleh ekspor nonmigas yang naik 12,79% (yoy) pada September 2025. Adapun, komoditas yang meningkat utamanya adalah emas dan permata yang naik 5,66% (yoy).

    Masih moncernya kinerja ekspor itu membuat neraca perdagangan pada bulan September 2025 mengalami surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Ini adalah surplus Indonesia dalam 65 bulan beruntun.

    Surplus yang terus berlanjut hingga September 2025 ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih lebih tinggi dari impor, yakni US$ 24,68 miliar, dibandingkan US$ 20,34 miliar.

    Terus tumbuhnya kinerja ekspor ini pun menjadi salah satu penyebab Bank Indonesia meramal ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan pada periode sisa tahun ini.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 akan melaju lebih tinggi dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy).
    Perry menuturkan, laju pertumbuhan kuartal III-2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Oktober 2025 masih akan ditopang oleh kinerja moncer ekspor.

    “Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

    Perry mengatakan, untuk kuartal IV-2025 pun, laju pertumbuhan juga masih akan lebih tinggi dari catatan kuartal III-2025 nanti.

    Proyeksi ini membuat Perry percaya diri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di titik atas dari rentang perkiraan BI 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan,” paparnya.

    “Serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah, ketahanan pangan, energi, serta paket kebijakan ekonomi, termasuk bansos yang akan disalurkan kuartal IV ini,” tegas Perry.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap pelemahan ekonomi negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan China, tak akan banyak memberi efek tekanan ke ekonomi Indonesia.

    Ia menjelaskan, kondisi ini disebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan domestik, setara 90% tanpa mempertimbangkan ekspor. Sisanya, atau sekitar 10% berasal dari efek aktivitas ekonomi global, termasuk negara-negara seperti AS dan China.

    “Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita enggak peduli, kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya sekitar 10%,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let’s say 20%, kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, ketika ada pihak-pihak yang menyatakan ekonomi Indonesia akan banyak tertekan tatkala ekonomi AS melemah dari kisaran 3% ke 2%, mereka sebatas menakut-nakuti sentimen pelaku ekonomi di dalam neger.

    “Jadi ketika mereka bilang global ekonomi menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya, harusnya enggak. Dia nakut-nakutin global ancur, kita jadi susah,” tegas Purbaya.

    Demikian juga dengan China. Purbaya menegaskan, meski ekonomi China terus mengalami perlambatan dari satu dekade terakhir di level kisaran 7% hingga saat menjadi kisaran 5% tak akan serta merta membuat ekonominya hancur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia.

    Menurut Purbaya, ini karena China merupakan negara yang memiliki ideologi komunis, yakni seluruh instrumen ekonomi dikendalikan negara, mulai dari instrumen fiskal untuk memberikan stimulus, devisa, hingga moneter atau kebijakan suku bunga acuan.

    “Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Ini indikasinya kan jelas, mereka cukup pandai, dan saya termasuk enggak percaya China akan jatuh dalam waktu dekat,” tegas Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap pelemahan ekonomi negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan China, tak akan banyak memberi efek tekanan ke ekonomi Indonesia.

    Ia menjelaskan, kondisi ini disebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan domestik, setara 90% tanpa mempertimbangkan ekspor. Sisanya, atau sekitar 10% berasal dari efek aktivitas ekonomi global, termasuk negara-negara seperti AS dan China.

    “Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita enggak peduli, kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya sekitar 10%,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let’s say 20%, kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, ketika ada pihak-pihak yang menyatakan ekonomi Indonesia akan banyak tertekan tatkala ekonomi AS melemah dari kisaran 3% ke 2%, mereka sebatas menakut-nakuti sentimen pelaku ekonomi di dalam neger.

    “Jadi ketika mereka bilang global ekonomi menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya, harusnya enggak. Dia nakut-nakutin global ancur, kita jadi susah,” tegas Purbaya.

    Demikian juga dengan China. Purbaya menegaskan, meski ekonomi China terus mengalami perlambatan dari satu dekade terakhir di level kisaran 7% hingga saat menjadi kisaran 5% tak akan serta merta membuat ekonominya hancur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia.

    Menurut Purbaya, ini karena China merupakan negara yang memiliki ideologi komunis, yakni seluruh instrumen ekonomi dikendalikan negara, mulai dari instrumen fiskal untuk memberikan stimulus, devisa, hingga moneter atau kebijakan suku bunga acuan.

    “Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Ini indikasinya kan jelas, mereka cukup pandai, dan saya termasuk enggak percaya China akan jatuh dalam waktu dekat,” tegas Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Malam Grand Final Pemilihan Duta DPD RI 2025. Hasilnya kategori Putri DPD RI 2025 dimenangkan oleh Provinsi Aceh atas nama Irhamni Malika dan kategori Putra DPD RI diberikan ke perwakilan Jawa Timur, Ahmad Farezi.

    Daftar pemenang dibacakan pembawa acara. Adapun Wakil I Putri Duta DPD RI 2025 diemban oleh Papua Barat Daya atas nama Melani Tebuot Bame dan kategori Wakil I Putra diberikan kepada Muhammad Fikri Assalam dari Kalimantan Timur.

    “Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).

    “Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.

    Berikut daftar pemenang Duta DPD RI 2025:

    Kategori Khusus Duta Favorit DPD RI 2025
    Putri Favorit: DIY, Fada Devinza Rigita Maharani
    Putra Favorit: Sulawesi Selatan, Arsal Andika

    Duta Pengetahuan dan Intelegensia DPD RI
    Putri: NTT, Gresia Yuliana Umbu Pati
    Putra: Sulawesi Utara, Marcello Sergio Lontokan

    Wakil II Putri Duta DPD RI 2025: Kepulauan Riau, Risma Dwi Salwa Lestari
    Wakil II Putra Duta DPD RI 2025: Sulawesi Barat, Muh. Fadel Miftahuddin

    Wakil I Putri Duta DPD RI 2025: Papua Barat Daya, Melani Tebuot Bame
    Wakil I Putra Duta DPD RI 2925: Kalimantan Timur, Muhammad Fikri Assalam

    Duta DPD RI 2025 (Putri): Aceh, Irhamni Malika
    Duta DPD RI 2025 (Putra): Jawa Timur, Ahmad Farezi

    (dwr/fas)

  • DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite IV DPD Ahmad Mawardi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) benar-benar memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Ahmad menilai beleid tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, meski sudah lebih dari dua tahun berlaku. Padahal menurutnya, UU HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

    Hanya saja, dia mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

    “Basis data wajib pajak lemah, kepatuhan rendah, dan infrastruktur digital belum merata,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Purbaya dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Dia juga menyoroti pengelolaan dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang turut mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Senator itu menilai efisiensi dan transparansi entitas tersebut perlu diperkuat agar hak daerah dari PNBP dapat tersalurkan secara proporsional.

    Selain itu, Ahmad menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai turunan UU HKPD. Kebijakan ini, katanya, penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

    Ahmad juga meminta kejelasan mekanisme percepatan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tertahan di perbankan daerah, serta penyelesaian dana kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023–2024.

    Dia menekankan Pemda sangat memerlukan dana tersebut, terlebih terjadi pemangkasan TKD besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    “Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini [dana kurang bayar percepatan transfer TKD] merupakan utang pusat ke daerah dan bagaimana mekanisme ini, kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong kredit di daerah. Hanya saja, Ahmad menilai pertumbuhan kredit belum signifikan.

    “Kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan? Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa,” tanyanya ke Purbaya sambil menutup pernyataannya.

  • Saat Partai Diuji, Mampukah Wujudkan 30 Persen Perempuan di Alat Kelengkapan DPR?

    Saat Partai Diuji, Mampukah Wujudkan 30 Persen Perempuan di Alat Kelengkapan DPR?

    Saat Partai Diuji, Mampukah Wujudkan 30 Persen Perempuan di Alat Kelengkapan DPR?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD), mulai dari komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), masih menghadapi berbagai tantangan.
    Isu kesetaraan gender dan minimnya kaderisasi partai terhadap politisi perempuan menjadi dua faktor utama yang menghambat peningkatan representasi perempuan di tubuh AKD.
    Situasi ini kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara nomor 169/PUU-XXII/2024 pekan lalu.
    Dalam putusan itu, MK menyoroti perlunya perbaikan dalam posita dan petitum uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 2014) serta perubahan pada UU MD3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan UUD 1945.
    Melalui perbaikan petitum, para pemohon meminta agar ditetapkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD.
    Sementara dalam posita, mereka menekankan pentingnya pengarusutamaan gender, pencegahan pembangkangan konstitusi dalam pengaturan representasi perempuan, serta jaminan konstitusional atas keterwakilan tersebut.
    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengimbau agar DPR dan partai politik mencari formula yang tepat agar keputusan MK bisa dijalankan tanpa mengorbankan efektivitas kerja parlemen.
    “DPR harus mampu mensiasati keputusan MK itu agar pemenuhan 30 persen legislator perempuan di setiap AKD tetap dapat menjaga kinerja sesuai fungsinya,” ujar dia ketika dihubungi, Senin (3/11/2025).
    Jamiluddin menilai, kunci utama keberhasilan implementasi keputusan MK ada di tangan partai politik.
    “Ke depan setiap partai perlu menyiapkan kader perempuan lebih intensif untuk menjadi calon legislatif. Caleg yang disiapkan juga harus dikaitkan dengan kompetensi yang dibutuhkan di setiap AKD,” ujarnya.
    “Jadi, bolanya ada di setiap partai. Keseriusan menyiapkan kader perempuan yang lebih banyak dan berkualitas menjadi hal penting. Tantangan ini menjadi PR bagi semua partai menjelang Pileg 2029,” pungkasnya.
    Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, hambatan utama dalam keterwakilan perempuan dalam AKD selama ini bersumber dari struktur dan kultur politik yang masih sangat maskulin.
    “Secara formal, memang tidak ada aturan yang melarang perempuan untuk duduk di AKD, tetapi proses pembentukan dan penentuan keanggotaan AKD sangat bergantung pada mekanisme internal partai politik dan negosiasi politik di parlemen,” ujar Titi kepada Kompas.com, Senin (3/11/2025).
    “Dalam praktiknya, posisi strategis seperti pimpinan komisi atau badan sering kali didistribusikan berdasarkan kalkulasi kekuasaan, bukan prinsip kesetaraan gender,” tambah Titi.
    Titi mengatakan ada bias gender yang memandang bahwa isu perempuan bukanlah prioritas utama. Di sisi lain, keterwakilan perempuan cenderung tak mendapatkan dukungan struktural dan politik dari partainya.
    “Masih terdapat pandangan bias gender dalam tubuh partai yang memandang isu perempuan bukan prioritas utama. Banyak perempuan anggota legislatif yang sudah berhasil terpilih pun belum mendapatkan dukungan struktural dan politik dari partainya untuk mengakses posisi pengambilan keputusan di AKD,” ungkap dia.
    Hambatan lainnya adalah minimnya pelatihan kepemimpinan politik di lingkungan parlemen. 
    Jamiluddin juga menilai implementasi keputusan MK tersebut tidak akan mudah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas legislator perempuan.
    “Bila jumlah legislator perempuan tidak mencukupi, maka keputusan MK dengan sendirinya tak dapat dilaksanakan. Sebab, jumlahnya tak cukup untuk dibagi rata minimal 30 persen di setiap AKD,” jelasnya.
    Hal serupa, lanjutnya, juga berlaku dari sisi kompetensi. Jika kemampuan para legislator perempuan hanya terkonsentrasi di bidang tertentu, distribusi merata di seluruh AKD justru berpotensi kontraproduktif.
    “Kalau kompetensi legislator perempuan hanya menumpuk di beberapa AKD, maka pendistribusian 30 persen itu hanya akan menjadi pemaksaan. Akibatnya, mereka bisa ditempatkan di komisi yang tak sesuai dengan keahliannya,” ucap Jamiluddin.
    Ia menilai hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya produktivitas kinerja legislator perempuan dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR pengawasan, anggaran, dan legislasi.
    “Kalau hal itu terjadi, legislator perempuan akan sulit melaksanakan fungsinya secara maksimal,” katanya.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan cara berkoordinasi dengan semua fraksi parpol di parlemen.

    “Keputusan MK ini akan kami tindak lanjuti, termasuk berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi. Terutama teknis pelaksanaan keputusan MK tersebut di tingkatan komisi,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (31/10/2025).
    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka mengatakan, hambatan dalam keterwakilan perempuan di parlemen berawal dari proses politik, yakni sejak pencalonan hingga penetapan calon legislatif.
    “Memang tidak mudah dari mulai proses pencalonan, penjaringan, penyaringan, hingga penetapan calon di elektoral,” ujarnya.
    Ia menekankan bahwa peran perempuan di parlemen sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari partai politik, bukan sekadar individu. Karena itu, ia mendorong partai untuk memperkuat proses kaderisasi politik bagi perempuan.
    “Yang di parlemen itu kan perpanjangan partai, bukan person. Jadi penting kiranya kerja politik ini memperkuat kaderisasi partai terhadap perempuan,” katanya.
    Rieke menekankan pentingnya partai politik memandang keterwakilan perempuan bukan hanya sebagai pemenuhan kuota 30 persen, tetapi bagian dari sistem ketatanegaraan yang utuh.
    “Ini tidak bisa dimaknai hanya sebagai momen elektoral yang terpisah dari kehidupan bernegara. Harus dalam perspektif sistem ketatanegaraan yang menganut trias politika, di mana partai politik mempersiapkan kader perempuannya dengan pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” jelas Rieke.
    Terpisah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menilai bahwa keputusan MK tersebut diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di DPR.
    “Saya melihat putusan MK itu sebagai penguatan bahwa perempuan memang harus hadir di ruang-ruang pengambilan keputusan di DPR, termasuk di pimpinan AKD,” ujar Putri.
    Dia mengatakan Fraksi PAN terus berupaya dalam menjaga keseimbangan gender, dan menciptakan kepercayaan pada kader perempuan untuk memimpin.
    “Alhamdulillah, di Fraksi PAN kami berupaya menjaga keseimbangan dan memberikan kepercayaan kepada kader perempuan untuk memimpin (pimpinan komisi XII & BURT),” tegasnya.
    Mengutip laman kompas.id, sejak Pemilu 1955 hingga 2019, keterwakilan perempuan di DPR belum mencapai 30 persen. Pemilu pertama tahun 1955 menghasilkan 16 perempuan yang duduk di parlemen. Jumlah ini hanya setara 5,9 persen dari total 272 anggota parlemen.
    Pada masa Orde Baru, yaitu pada Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997, persentase keterwakilan perempuan berada pada angka 6,7 persen hingga 12,4 persen. Persentase tertinggi keterwakilan perempuan pada masa Orde Baru terjadi pada Pemilu 1992. Saat itu, 62 perempuan berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Jumlah itu mencapai 12,4 persen dari total 500 anggota DPR.
    Sementara itu, saat ini jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, dan keterwakilan perempuan hanya 127 orang. Sehingga secara persentase masih 21,9 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI Kompleks DPD RI, hari ini. Turut hadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” kata Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Oleh karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik. Menurutnya, hal itu dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

    “Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tuturnya.

    Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

    “Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.

    Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Dia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.

    “Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah nafas bagi kemakmuran bangsa,” ungkap Tamsil.

    Sementara itu, Purbaya menyampaikan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini merupakan pertemuan pertama dengan DPD.

    Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang dipimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Dia mengklaim pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.

    “Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita,” tutup Purbaya.

    (akd/akd)