Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • Suksesi PAN Sulsel, Sosok Chaidir Syam Menguat Gantikan Ashabul Kahfi

    Suksesi PAN Sulsel, Sosok Chaidir Syam Menguat Gantikan Ashabul Kahfi

    “Selain itu, popularitas Chaidir Syam tidak hanya terbatas di Maros, tetapi juga di Sulawesi Selatan. Sebagai kepala daerah dan ketua partai, ia memiliki kedekatan yang erat dengan kader dan simpatisan PAN dari tingkat pusat hingga daerah. Jika terpilih, ia diyakini mampu membawa PAN Sulsel semakin berjaya, serta menjadi faktor “coattail effect” yang bisa memperkuat elektabilitas partai,” lanjutnya.

    Lukman melanjutkan, salah satu kunci keberhasilan dalam memimpin partai adalah memiliki jejaring politik yang kuat. Menurutnya, Chaidir Syam dikenal memiliki hubungan harmonis dengan elite PAN di tingkat pusat maupun daerah.

    Ia juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh politik lokal dan nasional, yang dapat menjadi modal strategis dalam memperkuat posisi PAN Sulsel.

    “Di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPD PAN Maros, PAN berhasil mencetak lonjakan perolehan kursi di DPRD Maros, dari yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi 12 kursi, sekaligus merebut kembali posisi Ketua DPRD Maros,” ungkapnya.

    Keberhasilan ini, menurutnya, menjadi bukti kemampuannya dalam membangun strategi politik yang efektif. Jika terpilih, ia diyakini mampu mengoptimalkan elektoral PAN Sulsel di wilayah-wilayah yang masih lemah.

    Yang lebih menarik, kata dia, kehadiran Chaidir Syam sebagai figur muda yang potensial bisa menjadi angin segar bagi PAN Sulsel.

    “Regenerasi kepemimpinan menjadi penting agar partai tidak terjebak dalam fenomena gerontokrasi, di mana dominasi kepemimpinan yang terlalu lama bisa mengurangi daya tarik PAN di kalangan pemilih muda,” sebutnya.

  • DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan yang terjadi di kawasan Tambak Medokan Ayu, Surabaya, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Menurutnya, pembongkaran sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan sangat disayangkan karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Fathoni langsung mendatangi lokasi sengketa pada Rabu (29/1/2025) untuk mendekati kedua pihak yang terlibat, yakni Uswatun Khasanah dan Permadi. “Ya, InsyaAllah ada jalan keluar yang baik. Warga Surabaya ini kan selalu menyelesaikan masalah dengan duduk bersama dan musyawarah,” ujar Fathoni.

    Selain itu, Toni juga menyebut masalah kewenangan dalam penegakan aturan. Dia menegaskan bahwa hanya Satpol PP Kota Surabaya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).

    “Secara aturan tidak dibenarkan seorang warga atau individu melakukan kewenangan untuk menjalankan sanksi dari sebuah aturan. Kewenangan penegakan Perda dan Perwali merupakan kewenangan absolut Satpol PP Kota Surabaya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Toni menyoroti proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, izin tersebut seharusnya ditunda jika masih ada sengketa di atas lahan yang bersangkutan.

    “Kami akan meminta klarifikasi ke Pemkot Surabaya, utamanya Cipta Karya, untuk mengkaji kembali IMB yang diterbitkan karena ada dugaan kesalahan prosedur penerbitan,” tegas Toni, yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Mengenai penyelesaian sengketa, Toni memberikan tenggat waktu dua minggu agar kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi secara musyawarah.

    “Kami memberikan waktu dua minggu bagi warga yang bersengketa untuk duduk bersama dan menyelesaikan konflik ini secara musyawarah,” ujarnya.

    Toni juga mengkritik keras tindakan Permadi yang melakukan pembongkaran rumah Uswatun Khasanah tanpa prosedur yang sah. “Tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Ibarat pepatah ini adalah Homo Homini Lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya,” pungkas Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

    Sementara itu, kasus ini menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral di media sosial menunjukkan Uswatun Khasanah yang rumahnya dibongkar secara sepihak.

    Dalam video tersebut, Uswatun dengan wajah memelas mengadu kepada Presiden Prabowo dan meminta keadilan atas perlakuan yang ia terima, mengingat pembongkaran rumahnya dilakukan oleh individu dan bukan atas keputusan pengadilan.[asg/kun]

  • DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Wamena (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Ia mengatakan hal itu sehubungan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di delapan kabupaten, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan, masih berperkara di MK.

    Menurut Nelson Wenda, para calon kepala daerah itu harus memberikan pemahaman kepada pendukungnya untuk sama-sama menjaga kamtibmas di Papua Pegunungan.

    “Kami mau sampaikan kepada calon kepala daerah di Papua Pegunungan harus dapat siap kalah, dan siap menang, karena pada setiap pertandingan itu pasti ada yang namanya kalah dan menang,” ujarnya.

    Dia menjelaskan ketika orang itu mau maju atau bertarung pada pesta demokrasi pilkada maka segala konsekuensi sudah harus diterima baik itu yang baik maupun buruk sekalipun.

    “Siapa suruh maju, yang kalah harus dapat mengakui calon menang dan siapapun yang menang harus semua dapat mengakuinya sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengajak tokoh agama, adat, pemuda di Papua Pegunungan untuk terus menyampaikan pesan-pesan kedamaian sebelum dan sesudah ada putusan hasil sengketa pilkada di MK.

    “Kami berharap tokoh-tokoh agama dapat menyampaikan pesan kedamaian untuk semua menjaga kedamaian di Papua Pegunungan yang dicintai bersama,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Organisasi Lahir Besar Wamena (Labewa) Samuel Pigay mengajak semua masyarakat Nusantara yang lahir dan besar di Wamena supaya menjaga kekompakan dan kedamaian.

    “Jangan ikut terprovokasi dengan gerakan apapun, siapapun pemimpinnya yang diputuskan di MK tetap menerima untuk membangun daerah ini ke depan karena yang maju menjadi calon kepala daerah adalah orang tua kami semua,” katanya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringati Peristiwa Merah Putih Sangasanga, Bupati Kukar Temui Keluarga Veteran Regional 29 Januari 2025

    Peringati Peristiwa Merah Putih Sangasanga, Bupati Kukar Temui Keluarga Veteran Regional 29 Januari 2025

    Peringati Peristiwa Merah Putih Sangasanga, Bupati Kukar Temui Keluarga Veteran
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
    Edi Damansyah
    menemui keluarga dan janda
    veteran

    Peristiwa Merah Putih Sangasanga
    di Gedung Wisma Ria PT Pertamina EP Sangasanga Field, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (27/1/2025).
    Agenda tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-78 Tahun 2025.
    Pada kesempatan itu, Edi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga veteran dan janda veteran beserta keluarga besar para Pejuang Merah Putih Sangasanga atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan.
    “Para pejuang adalah bagian dari sejarah bangsa yang telah mengorbankan segala yang mereka miliki baik tenaga, waktu, bahkan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan serta martabat bangsa,” ucap Edi mengutip laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Selasa (28/1/2025).
    Pemkab Kukar, lanjutnya, telah mengupayakan bantuan berupa beasiswa Kukar Idaman untuk para anak yatim piatu, khususnya para anak cucu, yang termasuk dalam keluarga veteran Sangasanga.
    “Kami juga memfasilitasi program pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, pembinaan, dan pelatihan. Contohnya, pelatihan menjahit, tata boga, dan tata rias. Silakan dipilih sesuai keinginan. Kami akan bantu peralatan dan akses permodalannya,” ujar Edi.
    Menurut dia, generasi penerus bertugas melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara menjaga persatuan, membangun daerah, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.
    Pemkab Kukar juga akan mengarahkan dinas dan badan terkait agar terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah rangkaian kegiatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga. Dengan demikian, kegiatan ini bisa dikembangkan dengan baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
    Edi juga berharap, seluruh pihak dapat memperluas informasi kepada komunitas dan masyarakat, khususnya di Provinsi Kaltim, terkait Peringatan Peristiwa Merah Putih di Kecamatan Sangasanga yang jatuh pada 27 Januari.
    Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Legiun
    Veteran
    RI Provinsi Kaltim Sabri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kukar.
    Hadir pula Camat Sangasanga, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sangasanga, lurah atau kepala desa (kades) dan PKK se-Kecamatan Sangasanga, para tokoh masyarakat, keluarga veteran, janda veteran, serta para tamu undangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah pusat dan daerah diminta prioritaskan transportasi publik di Bali

    Pemerintah pusat dan daerah diminta prioritaskan transportasi publik di Bali

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Pemerintah pusat dan daerah diminta prioritaskan transportasi publik di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 18:25 WIB

    Elshinta.com – Upaya mencapai visi transportasi publik yang andal, terjangkau dan berkelanjutan di Provinsi Bali menghadapi sejumlah tantangan, terutama dengan pemberhentian layanan Teman Bus untuk Trans Metro Dewata (TMD) di akhir tahun 2024 lalu.

    Kondisi yang semakin menimbulkan kesenjangan akses transportasi publik ini membutuhkan solusi jangka panjang, dengan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    Ini adalah topik yang mengemuka dalam diskusi ‘Bali Bicara Transportasi Publik: Inisiatif Pengembangan Transportasi Publik Berkelanjutan di Provinsi Bali’ yang berlangsung di Rumah Tanjung Bungkak, di Denpasar, pada tanggal 24 Januari 2025.

    Acara ini didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, yang beranggotakan WRI Indonesia, Institute Essential Services for Reform (IESR), New Energy Nexus, dan CAST Foundation serta organisasi masyarakat sipil bidang iklim dan lingkungan lainnya.

    Selain itu, acara ini juga menampilkan narasumber dan mitra koalisi di sektor transportasi, seperti Trans Metro Dewata, serta perwakilan masyarakat, antara lain komunitas pengguna transportasi publik, pelajar dan mahasiswa, komunitas disabilitas, pekerja seni, ibu rumah tangga, akademisi, pegawai swasta, pedagang, dan aktivis lingkungan.

    “Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bergerak bersama para mitra untuk mencari solusi terbaik atas penghentian layanan Teman Bus untuk Trans Metro Dewata, agar Bali dapat menjaga komitmen menjadi provinsi terdepan dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2045, yang merupakan upaya nyata dari Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih Bali, sekaligus tonggak perjalanan pembangunan hijau di Provinsi Bali,” kata Sofwan Hakim dari Koalisi Bali Energi Nol Bersih, Sabtu (25/1). 

    Acara dibuka oleh Pernyataan Sikap Forum Diskusi Transportasi Publik (FDTP) Bali, yang mendesak Pemerintah Daerah dan Kabupaten di Bali untuk memprioritaskan pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi publik, meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan operasional transportasi publik, menerapkan kebijakan yang mendukung kebijakan yang memihak transportasi publik.

    Perwakilan FDTP, Dyah Rooslina, mengatakan bahwa Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dan berkomitmen kuat dalam pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan transportasi publik, terutama di kawasan padat penduduk dan destinasi wisata, memperbaiki kualitas infrastruktur pendukung seperti halte, tempat parkir, terminal, dan lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi publik.” Kata Dyah Rooslin.

    “Untuk jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan dan meningkatkan layanan Trans Metro Dewata yang telah terbukti mampu menjadi contoh yang baik operasional layanan transportasi publik di Bali. Untuk itu, pemerintah daerah harus membentuk badan pengelolaan yang khusus menangani pelayanan transportasi publik di Bali,” ungkap Dyah Rooslin

    Menurut Sofwan Hakim, Transformasi sistem transportasi agar menjadi lebih berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai target emisi nol bersih. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang berpijak pada nilai kehidupan Bali yang harmonis, dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencari solusi lokal yang berkelanjutan,” lanjutnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Selasa (28/1). 

    Oleh karena itu, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama dengan WRI Indonesia dan para mitra telah melakukan beberapa langkah untuk mencari solusi terbaik, antara lain:

    1. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk melihat kapasitas pendanaan dan solusi model bisnis yang berkelanjutan untuk transportasi publik di Bali,
    2. Melakukan advokasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk memastikan keberlanjutan dari TMD sebagai salah satu tulang punggung transportasi publik di Bali, dan
    3. Melakukan advokasi dengan DPD Provinsi Bali untuk mendorong keberlanjutan TMD di tingkat nasional, dan memberikan masukan untuk perbaikan transportasi publik (sarana dan prasarana di Bali)

    Saat ini, sistem transportasi publik di Provinsi Bali belum sesuai harapan, karena kualitasnya masih rendah dan belum semua wilayah kota ada layanannya.

    Padahal, transportasi publik yang berkualitas, berkelanjutan dan inklusif bukan hanya mendukung kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya, tapi juga berdampak positif bagi pariwisata di Bali melalui pengurangan kepadatan kendaraan, yang membuat wisatawan merasa semakin nyaman karena waktu kunjungan mereka semakin efektif,” ujar Ketua Masyarakat Transportasi 

    Sumber : Radio Elshinta

  • ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana suksesi pergantian pucuk pimpinan Partai di Sulawesi Selatan tidak hanya dialami partai Golkar, namun juga terjadi di Partai Amanat Nasional.

    Kepemimpinan empat periode Ashabul Kahfi selaku ketua DPW PAN SulSel, dinilai sudah cukup dan perlu adanya regenerasi kepemimpinan.

    Menurut pemerhati politik yang juga konsultan politik dari lembaga Mitra Demokrasi Indonesia, jika kepemimpinan itu butuh penyegaran “regenerasi”.

    Andi Taufiq Aris memaparkan, besarnya pencapaian partai itu ditentukan siapa yang menahkodainya.

    “Jika ketua partai visioner dan enerjik, maka partai yang dipimpinnya dipastikan besar.” lanjut Ata.

    Ditanya siapa figur yang layak membesarkan Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Ata menyebut nama Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti Husniah Talenrang.

    Alasannya karena Husniah Talenrang adalah Bupati Gowa terpilih. Selain itu beliau kader potensial yang punya andil besar mendongkrak jumlah kursi di DPRD Gowa selama kepemimpinannya (Ketua DPD PAN Gowa).

    Husniah Talenrang juga peraih suara terbanyak saat maju caleg. Baik saat caleg DPRD Gowa 2018 silam, maupun caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024.

    Berdasarkan informasi, Muswil VI PAN SulSel bakal digelar antara bulan Maret dan April 2025.

    Hingga saat ini belum ada figur yang menyatakan diri bakal maju pada suksesi kepemimpinan PAN SulSel.

    Namun beberapa kader potensial partai berlambang matahari terbit ini, dianggap layak melanjutkan estafet kepemimpinan Ashabul Kahfi.

    Selain nama ketua Perempuan Amanat Nasional (Puan SulSel) Hj. Sitti Husniah Talenrang, nama Bupati Maros terpilih Chaidir Syam juga punya potensi maju bertarung di Muswil VI DPW PAN Sulawesi Selatan.

  • Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa seorang jenazah warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dipulangkan pada Rabu (29/1/2025).
    Hingga kini, pihaknya bersama KBRI Kuala Lumpur sedang mengurus pemulasaraan satu WNI yang meninggal.
    Adapun jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    ”
    Repatriasi jenazah
    direncanakan dilakukan hari Rabu (29/1),” kata Judha dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
    Ia membeberkan bahwa pemulangan jenazah akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru.
    Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Pemulangan jenazah ini juga disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono.
    “Benar jenazah akan dipulangkan besok,” kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025) malam.
    Ia menjelaskan bahwa atase kepolisian dan staf Kedutaan Besar RI di Malaysia sudah bertemu dengan korban.
    Para korban meminta agar turut dipulangkan dan melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    “Mereka minta melanjutkan pengobatan di Indonesia, kecuali satu orang yang agak parah. Kami minta agar mereka sembuh betul,” beber Hermono.
    Sebagai informasi, insiden tragis itu terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada tanggal 24 Januari 2025.
    Sedikitnya ada lima warga Indonesia yang menjadi korban penembakan.
    Kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah
    boat
    yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan,
    boat
    yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda
    boat
    .
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.