Kementrian Lembaga: DPD

  • Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah, DPD AMPHURI DIY Dikukuhkan

    Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah, DPD AMPHURI DIY Dikukuhkan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2024-2028 di Yogyakarta. 

    DPD AMPHURI DIY merupakan kepanjangan tangan dari DPP AMPHURI untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota di seluruh Indonesia.

    Pengurus DPD AMPHURI DIY dikukuhkan sebagai komitmen AMPHURI untuk memastikan ekosistem haji dan umrah bisa tumbuh dari seluruh Indonesia dan tidak hanya tersentralisasi di Jakarta, termasuk di Yogyakarta yang saat ini menyumbang cukup banyak jamaah.

    “Hadirnya DPD Yogyakarta adalah bagian dari keseriusan kami sebagai asosiasi untuk memastikan pelaku usaha di bawah AMPHURI mendapat pelayanan, perlindungan, perhatian dan juga bantuan dari pusat ketika terjadi kendala dalam pelayanan,” kata Ketua Umum AMPHURI, Firman M Nur kepada Beritasatu.com, Kamis (30/1/2025).

    Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Ahmad Bahiej mendukung penuh pengukuhan pengurus baru DPD AMPHURI DIY. Kebardaannya sebagai stakeholder penyelenggaraan umrah dan haji bisa turut mendorong pertumbuhan perekonomian di DIY.

    “Saya mendukung penuh DPD AMPHURI DIY sebagai salah satu stakeholder dalam penyelenggaraan umrah. Kita juga punya kepentingan karena ketika umrah bisa diberangkatkan dari Yogyakarta, tentu ini juga akan menggairahkan perekonomian, menggairahkan bagaimana umrah bisa berangkat langsung dari Yogyakarta tanpa harus melalui bandara transit yang berada di Jakarta atau tempat lain,” ungkap Ahmad Bahiej.

    Pengurus DPD AMPHURI DIY diisi oleh para profesional yang usahanya rata-rata perusahaan terbaik yang berada di Yogyakarta. Pengukuhan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat peran AMPHURI di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus mendukung perkembangan layanan umrah dan haji yang lebih baik ke depannya.

  • Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancam kedaulatan bangsa.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo peringatkan upaya pelemahan tentara sebagai ancaman negara

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. BKN: Manajemen talenta ASN era digital dukung Astacita Prabowo-Gibran

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya transformasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di era digital untuk membangun smart ASN.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan manajemen talenta guna mewujudkan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “ASN harus menjadi sosok yang responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang efisien,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Baleg DPR mulai susun RUU PPMI guna tingkatkan devisa dan keamanan WNI

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang di antaranya bertujuan untuk meningkatkan devisa serta keamanan pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI).

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan tentang PPMI perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.

    “Memang dalam rangka untuk bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini, dan makanya dibentuk kementerian khusus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Komisi II DPR: Pembahasan RUU Omnibus Law Politik tunggu putusan rapim

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik, atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

    Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

    “Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi)?” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Diharapkan Tak Ganggu Performa Birokrasi

    Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Diharapkan Tak Ganggu Performa Birokrasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efesiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.

    Namun dia berharap, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Oleh karena itu efisiensi yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat”, kata Sultan dalam keterangan resminya.

    Menurut Sultan, efisiensi yang tepat akan menghasilkan cukup anggaran untuk dibelanjakan pada program-program prioritas. Efisiensi adalah budaya yang harus dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    Sultan mengakui kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 81 persen pada 100 pertamanya. Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis”, tegasnya. [kun]

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, Ketua DPD: Pelayanan Publik Jangan Terdampak

    Prabowo Efisiensi Anggaran, Ketua DPD: Pelayanan Publik Jangan Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah jangan sampai mengganggu performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

    Maka dari itu, Sultan menyarankan efisiensi yang tepat perlu diiringi dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” katanya, Kamis (30/1/2025).

    Dilanjutkan mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.

    Menurut dia, efisiensi yang tepat akan mencegah kebocoran anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dan juga bisa berfokus untuk program-program prioritas.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” ujarnya.

    Lebih jauh senator asal Bengkulu ini memandang bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan terobosan presiden yang sangat berani dan berpengaruh dalam menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis,” tukasnya.

    Sebelumnya diberitakan, total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini.

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial. 

  • DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 81 persen pada 100 hari kerja pertamanya.

    “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini,” katanya.

    Meski demikian, dia meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terganggu.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan program strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan efisiensi anggaran yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya identik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/1), Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga untuk mengefisienkan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua K3 MPR paparkan sejumlah fokus kajian periode 2024-2029

    Ketua K3 MPR paparkan sejumlah fokus kajian periode 2024-2029

    Dari periode yang lalu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI periode 2024-2029 Taufik Basari memaparkan sejumlah hal yang akan menjadi fokus kajian K3 MPR RI pada masa jabatan saat ini.

    K3 MPR RI, kata dia, akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh MPR RI menyangkut kajian perihal konstitusi sebagai rekomendasi dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

    “Dari periode yang lalu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut,” kata Taufik ditemui usai pengukuhan keanggotaan K3 MPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut salah satu rekomendasi kajian untuk dilakukan pendalaman oleh pihaknya pada periode saat ini ialah terkait usulan amendemen terbatas UUD 1945.

    “Di periode yang lalu sudah ada beberapa pembahasan-pembahasan mengenai hal tersebut dan menghasilkan satu rekomendasi untuk diperdalam lagi,” ujarnya.

    Dia mengatakan kajian tentang posisi kelembagaan MPR RI dalam ketatanegaraan juga akan dilakukan pendalaman oleh K3 MPR RI periode saat ini.

    “Ada juga terkait dengan kelembagaan MPR RI akan dibawa ke mana, ya itu juga akan menjadi bagian kajian dari Komisi Kajian Ketatanegaraan,” ucapnya.

    Namun, dia menyebut bahwa kajian-kajian yang akan dilakukan K3 MPR RI periode 2024-2029 ke depannya akan lebih dulu dikoordinasikan dengan Badan Pengkajian MPR RI.

    “Karena Komisi Kajian Ketatanegaraan adalah badan penunjang sehingga kami tidak bisa langsung merumuskan satu rencana-rencana sebelum kami berkoordinasi. Jadi setelah kami berkoordinasi, barulah kami bisa menyampaikan (kajian) apa yang akan dilakukan,” tuturnya.

    Terlepas dari hal tersebut, dia menekankan bahwa K3 MPR RI dalam melakukan tugas-tugas pengkajian akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi kepentingan publik.

    “Kami akan mencoba membawa Komisi Kajian Ketatanegaraan ini sebagai satu jembatan antara kelembagaan MPR RI dengan masyarakat, dengan kampus-kampus, dengan publik dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kami lakukan,” paparnya.

    Tak terkecuali, lanjut dia, partisipasi publik dalam melakukan kajian menyangkut amendemen terbatas UUD 1945.

    “Kami berharap jika pun ada gagasan terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka harus ada partisipasi publik yang bermakna, yang meluas karena jangan sampai kemudian usulan-usulan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menjadi pembahasan dari tingkat-tingkat elite saja, tapi kami harus juga bisa membumikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi milik kita bersama,” ucap dia.

    Diketahui, K3 MPR RI merupakan unsur pendukung MPR RI yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, saran dan usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.

    “Terdiri dari 65 orang, yang diusulkan dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD, komposisinya terdiri dari mantan anggota MPR RI, juga ada tokoh masyarakat dan akademisi termasuk guru besar yang ada di dalam Komisi Kajian Ketatanegaraan,” ujar Taufik Basari.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa serta mewujudkan swasembada pangan.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Yuhronur saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030 di GOR Lamongan, Kamis (30/1/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW PPDI Jawa Timur, Adnan Kohar.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, PPDI memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui menjadi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya mengatur perpanjangan masa jabatan perangkat desa, tetapi juga menegaskan bahwa desa merupakan sentra pembangunan nasional.

    “Saya yakin PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa,” ujar Pak Yes dalam sambutannya.

    Bupati Lamongan juga meminta agar PPDI selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat dalam menjalankan programnya. Menurutnya, keselarasan antara pemerintah dan perangkat desa sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes juga menekankan pentingnya dukungan PPDI terhadap program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk sektor pertanian dengan alokasi minimal 20 persen.

    “Kabupaten Lamongan adalah lumbung pangan nasional nomor lima. Capaian tersebut harus kita pertahankan, karena dalam satu tahun ini kita harus memenuhi target swasembada pangan. Tentu PPDI memiliki andil penting dalam mendukung potensi pertanian Lamongan menuju swasembada pangan,” tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga mengapresiasi PPDI atas capaian jumlah desa mandiri yang telah mencapai 239 desa serta desa maju sebanyak 223 desa di Lamongan.

    “Hingga saat ini Kabupaten Lamongan tidak ada desa yang berstatus berkembang dan tertinggal,” ungkapnya dengan bangga.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, menegaskan komitmennya untuk menyusun program kerja yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    “Hal tersebut merupakan wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” pungkas As’ad. [fak/beq]

  • Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Jakarta

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

    Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

    “Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

    Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

    “Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

    “Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

    Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

    “Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

    “Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    “Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

    Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

    Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

    “Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

    Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

    “Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

    Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    “Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

    Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

    “Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

    “Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

    Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    “Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

    Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

    Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

    “Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

    Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan Nasional 30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono mengungkapkan, dua WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. 
    Dua WNI tersebut ingin pulang ke Indonesia, tetapi belum bisa karena harus menjalani pemeriksaan.
    “Dua orang yang di rumah sakit sudah boleh keluar, namun masih diperlukan oleh polisi sebagai saksi, sehingga belum bisa dipulangkan,” ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).
    Kedua WNI itu sebelumnya telah meminta turut dipulangkan, kemudian melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    Namun KBRI, kata Hermono, baru akan memulangkan dua WNI ke Indonesia jika pemeriksaan selesai.
    Sementara itu, satu jenazah WNI korban penembakan telah dipulangkan pada Rabu (29/1/2025) kemarin.
    Sementara itu, dua WNI sisanya masih menjalani pengobatan di Malaysia karena kondisinya parah.
    Sebelumnya diberitakan, pemulangan jenazah WNI juga diungkap oleh Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha.
    Ia menyebut, jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    Repatriasi jenazah dilakukan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Sebagai informasi, kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah boat yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan, boat yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda boat.
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Jakarta

    Komisi III DPR menggelar audiensi mengenai kasus kematian warga Sumatera Barat (Sumbar), Rahmad Vaisandri (29), diduga mengalami penganiayaan di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). Komisi III DPR meminta Polres Metro Jaktim melakukan penyelidikan kasus dengan transparan.

    Audiensi digelar di ruang rapat Komisi III DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Hadir dalam rapat itu yakni keluarga korban, Koordinator kuasa hukum keluarga korban dari Sago MGP dan Partner Mukti Ali, dan Anggota DPR dari dapil Sumbar I Andre Rosiade.

    Dalam kesimpulannya, Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dugaan pembunuhan saudara Rahmat Vaisandri dengan Laporan Polisi No.LP/A/13/X/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEKPASAREBO/POLRESMETROJAKTIM/POLDA METRO JAYA secara transparan dan berkepastian hukum dengan mengedepankan metode saintific crime investigation secara komprehensif serta menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia membacakan kesimpulan.

    Komisi Hukum DPR itu juga meminta dilakukannya pengusutan dugaan pelanggaran kode etik anggota Brimob Polri yang diduga menghalangi proses hukum atas kasus kematian Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Brimob yang diduga menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus kematian saudara almarhum Rahmat Vaisandri,” kata Lola.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu