Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap legowo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan calon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam sengketa hasil Pilgub Jatim 2024.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menegaskan, bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan sikap kesatria dan mengajak semua pihak untuk kembali fokus membangun Jawa Timur.

    “Hasil putusan MK telah memberikan keputusan bahwa gugatan calon kami, Risma-Gus Hans, belum bisa diterima. Artinya, pemenangnya tetap Ibu Khofifah dan Mas Emil. Secara kesatria, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” kata Sri Untari dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut, kontestasi politik telah selesai dan kini saatnya semua elemen bersatu demi kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya membangun Jawa Timur melalui jalur demokrasi yang benar dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Selain menyoroti Pilgub Jatim, Sri Untari juga menyinggung hasil putusan MK terkait sengketa Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan yang sempat digugat ke MK akhirnya dinyatakan menang dan akan segera ditetapkan.

    “Seluruh kepala daerah dari Jawa Timur yang sempat digugat ke MK, Alhamdulillah, semua menang dan bisa segera ditetapkan. Untuk itu, kami mengundang seluruh rekan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan final untuk berdiskusi dan mempersiapkan pelantikan,” jelasnya.

    Meski demikian, ia menambahkan bahwa masih ada dua daerah yang menunggu putusan MK, yakni Kabupaten Magetan dan Kota Blitar. PDI Perjuangan Jatim, kata Sri Untari, akan terus mengawal proses hukum yang masih berjalan di dua daerah tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Dengan hasil ini, Sri Untari berharap seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur tetap solid dan siap menjalankan tugasnya dalam mendukung pemerintahan daerah yang baru. “Mari bersama-sama membangun Jawa Timur dengan seluruh kompetensi yang kita miliki demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sri Untari. (tok/kun)

  • Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengapresiasi tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Artinya, putusan tersebut membuat kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah.

    Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur itu mengatakan, keputusan ini merupakan sebuah hadiah yang sangat berarti bagi rakyat Jatim. Serta, hasil dari kerja keras, perjuangan, dan dedikasi pasangan Khofifah-Emil selama masa kampanye.

    “Alhamdulillah, kemenangan Khofifah-Emil di MK ini adalah hadiah untuk rakyat Jawa Timur. Ini semua berkat kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah dari pasangan Khofifah-Emil. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa rakyat memilih pemimpin mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

    Ketua Relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) itu menambahkan, bahwa kemenangan Khofifah-Emil bukan hanya kemenangan pasangan calon, tetapi juga kemenangan rakyat Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dan percaya pada visi serta misi pasangan tersebut.

    “Ini adalah kemenangan rakyat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Khofifah-Emil. Semoga kepercayaan ini dapat dijaga dan dibalas dengan kerja nyata dalam membangun Jawa Timur,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi senior DPD Demokrat Jatim itu menyatakan, bahwa Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil.

    “Kami dari Fraksi Demokrat akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kemajuan Jawa Timur. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jawa Timur akan semakin berkembang dan sejahtera,” tambahnya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, kemenangan ini harus dijadikan momentum untuk terus bekerja keras demi kepentingan rakyat. Dia optimistis, kepemimpinan Khofifah-Emil pada periode kedua akan semakin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

    “Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Khofifah-Emil dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya.

    Memang, sejak awal pria yang menjabat Wakil Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil ini yakin MK akan menolak semua gugatan yang dilayangkan Tim Risma-Gus Hans.

    Dia menilai esensi gugatan Tim Risma-Gus Hans tidak jelas, sehingga hakim MK sudah selayaknya tidak mengabulkan gugatan tersebut.

    “Apalagi juga disinggung hakim, terkait selisih suara yang mencapai 5,4 juta. Hampir jarang ditemukan ada Pilkada selisih sejauh itu digugat, dan dalil gugatannya sebenarnya tidak jelas,” tukasnya.

    “Saya yakin, Insya Allah MK akan menolak. Dan, Khofifah-Emil segera bisa dilantik kemudian bekerja untuk warga Jawa Timur,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini.

    Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sekaligus memperkuat kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2024 dan menjadi periode kedua kepemimpinan mereka.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang, Selasa (4/2/2025).

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut, ada banyak dalil yang dikemukakan kubu Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum. [tok/aje]

  • Respons Putusan MK, Appi: Jangan Ada Lagi Perpecahan, Saatnya Bersatu Padu

    Respons Putusan MK, Appi: Jangan Ada Lagi Perpecahan, Saatnya Bersatu Padu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilwalkot Makassar 2024, yang diajukan oleh pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi AU (INIMI) dengan nomor perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025.

    Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim MK, Suhartoyo dalam sidang yang digelar Selasa (4/2/2025) Pukul 20.00 WIB. Hakim menilai dalil pemohon (INIMI) a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

    Dengan putusan ini, kemenangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) dinyatakan sah berdasarkan perundang-undangan. Mereka akan dilantik tanggal 20 Februari mendatanh.

    Merespon adanya putusan MK, Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin alias Appi menyampaikan rasa syukur atas keputusan Hakim yang mengedepankan rasionalisasi.

    “Alhamdulillah, semua persoalan telah selesai. Putusan hakim sesuai harapan bersama,” ucap Appi, usai menyaksikan hakim MK memuntuskan perkara tersebut.

    Lebih lanjut Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu menyampaikan bahwa adanya putusan MK tersebut adalah titik akhir dari perjalanan Pilwali Makassar 2024.

    Oleh sebab itu, Appi menyatakan saat ini adalah waktunya untuk bersatu kembali dan tidak terpecah gara-gara perbedaan, efek pilihan saat Pilwali Makassar 27 November lalu.

    “Keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Mari kita bersatu kembali membangun Kota Makassar yang kita cintai,” demikian ajakan mantan Bos PSM itu.

    Ia menilai, saat Pilwali ada kelompok-kelokpok antarpendukung, itu biasa. Sekarang Pilkada sudah selesai, seluruh tahapan sudah rampung.

  • Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dalam pelaksanaannya, masyarakat mengalami kesulitan mendapat gas elpiji 3 kg dan mengakibatkan antrean, kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg tidak berumur panjang.

    Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg sambil kemudian pengecer dijadikan sub pangkalan di mana administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Fahira Idris mengungkapkan keputusan mengaktifkan atau membolehkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg adalah kebijakan yang sangat tepat.

    Menurutnya, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan terkait kebijakan penataan distribusi penjualan gas elpiji 3 kg agar tidak menyulitkan masyarakat. Dua hal penting itu adalah prakondisi dan timing.

    Prakondisi adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan.

    “Selama proses transisi tersebut, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan lalu memasarkan seperti biasa, sehingga aktivitas masyarakat membeli gas elpiji 3 kg tidak terganggu atau berjalan normal. Ini artinya, skema pengecer menjadi sub pangkalan harus segera dirumuskan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/2).

    Untuk timing atau penentuan waktu yang tepat, lanjut Senator Jakarta ini, alangkah baiknya kebijakan ini diimplementasikan setelah masa transisi selesai, di mana pengecer gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi sub pangkalan yang persentasenya sudah mendekati 100 persen atau hampir semuanya.

  • Perpina Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Prabowo-Gibran – Halaman all

    Perpina Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Prabowo-Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Perpina (Perempuan Pemimpin Indonesia) DPD DKI Jakarta menggelar acara bertajuk “Go Public: Unlocking Opportunities for Women-Led Enterprises to Scale and Succeed” di Auditorium Gedung Bursa Efek Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Acara ini merupakan bagian dari komitmen Perpina untuk mendorong dan memberdayakan pelaku usaha, khususnya perempuan untuk mengakses peluang yang lebih besar dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan langkah untuk menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

    Dalam acara tersebut, hadir sebagai pembicara kunci I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, yang memberikan wawasan terkait manfaat besar yang bisa didapatkan perusahaan yang go public.

    Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sinergi

    I Gede Nyoman Yetna, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan acara tersebut.

    Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Perpina DPD DKI Jakarta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran para pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk mengembangkan perusahaan mereka agar bisa melantai di pasar bursa Indonesia.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini dapat memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh pasar saham.

    “Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu pasar saham terbaik di Asia, dan Indonesia menawarkan potensi luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi. Jika perusahaan kita berhasil terdaftar di Bursa Efek Indonesia, banyak keuntungan yang bisa diperoleh, di antaranya adalah akses ke sumber pendanaan baru, peningkatan valuasi aset, insentif pajak, serta kesempatan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik,” ujar Nyoman.

    Nyoman juga menegaskan bahwa pasar saham Indonesia masih sangat menarik bagi para investor, yang pada gilirannya dapat membantu perusahaan berkembang pesat.

    Selain itu, kegiatan ini turut mempersembahkan sesi panel dengan narasumber Listyorini Dian Pratiwi selaku Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI.

    Dia menyampaikan materi mengenai ‘Road to Go Public and Indonesia Capital Market Updates’ dan Dinar Primasari sebagai Corporate Secretary PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang membagikan topik ‘IPO Success Story’. 

    Sebagai penutup, sesi pembicara selanjutnya diisi oleh Klemens Rahardja yang merupakan Founder The Entrepreneur Society yang memberikan wawasan mengenai ‘Branding Strategy to Secure Funding from IPO’.

    Mendorong Perusahaan Perempuan untuk Melantai di Bursa

    Ketua Perpina DPD DKI Jakarta, Risty Rustarto, menyampaikan acara ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memberdayakan perempuan dalam dunia bisnis.

    Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan, baik yang besar, menengah, maupun kecil, untuk go public.

    “Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesempatan bagi para pengusaha di Indonesia, khususnya perempuan, untuk naik kelas dengan menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan melantai di bursa sebagai perusahaan tercatat, peluang perusahaan untuk berkembang lebih besar,” ungkap Risty.

    Acara ini tidak hanya berfokus pada tahapan teknis untuk go public, namun juga memberikan pelatihan penting terkait cara membangun branding value perusahaan di mata publik.

    Hal ini sangat krusial, karena citra perusahaan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap harga saham perusahaan di pasar.

    Sinergi dengan Program Pemerintahan Prabowo

    Risty juga menekankan bahwa langkah Perpina sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam jangka menengah, dan sinergi antara sektor publik dan swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

    Perpina  sebagai organisasi yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi perempuan, berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut dengan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor bisnis yang lebih besar.

    Diikuti oleh Pengusaha Lintas Sektor

    Acara ini dihadiri oleh puluhan CEO, founder, dan pengusaha yang sebagian besar berasal dari anggota Perpina, namun juga dihadiri oleh perwakilan pengusaha dari berbagai komunitas pengusaha wilayah di Indonesia, seperti The Entrepreneur Society dan IKAPIM (Ikatan Alumni Mahasiswa Indonesia se-Malaysia).

    Risty berharap acara ini dapat menjadi titik awal bagi banyak perusahaan perempuan untuk mulai mempertimbangkan langkah strategis dalam meningkatkan skala usaha mereka, terutama dengan memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu jalur pendanaan yang potensial.

    “Kami sangat berharap kegiatan seperti ini dapat memotivasi lebih banyak perusahaan untuk berkembang, lebih cepat, dan lebih besar lagi. Dengan semakin banyak perusahaan yang go public ke pasar bursa, kita bisa melihat transformasi besar dalam dunia bisnis Indonesia,” tambah Risty.

  • Langkah Strategis Menuju Kemenangan 2029

    Langkah Strategis Menuju Kemenangan 2029

    loading…

    Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari melakukan konsolidasi di Malang dan Batu, Jawa Timur. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Partai Perindo mengawali 2025 dengan gencar melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Dimulai di Kota Malang dan Batu, Jawa Timur, yang dipimpin langsung Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari.

    Kehadiran Plt. Sekjen DPP Partai Perindo ini disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitria Liza Min Nelly bersama jajaran.

    “Konsolidasi terkait arah organisasi ke depan. Pak Sekjen membahas dan menekankan tentang soliditas dan loyalitas kader terhadap partai,” ujar Laily Fitria Liza Min Nelly, yang juga merupakan Plt. Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Selasa (4/2/2025).

    Nelly sapaan akrabnya mengungkapkan, selain soliditas dan loyalitas, dalam konsolidasi yang berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang itu juga ditekankan pentingnya membangun komunikasi antara pengurus DPW dan DPD Partai Perindo dengan stakeholders pemerintah.

    “Harapannya dengan hadirnya Sekjen dapat menumbuhkan kembali kesolidan dan kepercayaan diri terhadap partai, serta mempersiapkan organisasi untuk menyongsong program partai ke depan,” tutur Nelly.

    Setelah Kota Batu dan Malang, konsolidasi juga berlangsung di Kota Surabaya, dan akan terus dilanjutkan di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia.

    Dalam rangkaian agenda konsolidasi ini, Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari memaparkan pula momentum ini juga menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para pengurus DPW dan DPD se-Jawa Timur.

    “Ini langkah penting, langkah strategis sehingga kita mengetahui persoalan di lapangan, untuk semakin menyatukan kekuatan. Konsolidasi untuk menuju kemenangan 2029,” katanya.

    (cip)

  • Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg Mulai Hari Ini!

    Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg Mulai Hari Ini!

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas kebijakan penjualan LPG 3 kilogram (Kg). Dalam pembahasan itu, Dasco menyebut Prabowo memerintahkan agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg mulai hari ini.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di DPD RI, Selasa (4/2/2025).

    Rencananya, pengecer akan menjadi sub pangkalan. Sementara terkait isu harga yang melonjak di tingkat pengecer, pemerintah akan membuat harga patokan sehingga tidak melanggar.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar perhari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan,” terangnya.

    Alasan diputuskannya pengecer boleh menjual LPG 3 Kg, karena Prabowo telah melihat kondisi masyarakat di lapangan. Dasco juga memastikan stok LPG 3 Kg tidak langka.

    “Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin.

    Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    “Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata dia.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.

    Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.

    “Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” jelasnya.

    Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.

    Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

    Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Jufri Rahman.

    Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.

    Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    “Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” katanya.

    Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPD RI Akui Hilirisasi Industri Nikel Picu PAD

    DPD RI Akui Hilirisasi Industri Nikel Picu PAD

    Asrul Sani mengaku, peran pemerintah tentunya memberikan kemudahan semua perizinan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung para investor masuk berinvestasi di seluruh daerah di Sulsel, termasuk di Bantaeng, Luwu Timur dan Kabupaten Luwu.

    “Kami memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi dengan mempermudah semua perizinan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang sangat mudah di Sulawesi Selatan,” tambahnya.

    Apa yang disampaikan Pemprov Sulsel di aminkan langsung Ketua Komite II DPD RI, A. Abdul Waris Halid, mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    “Kami mengundang seluruh stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” ungkapnya.

    Abdul Waris menegaskan hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Direktur Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, menyoroti keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini.

  • Prabowo Minta Anggaran Daerah untuk MBG Dialihkan untuk Perbaikan Sekolah

    Prabowo Minta Anggaran Daerah untuk MBG Dialihkan untuk Perbaikan Sekolah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran daerah. Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan di daerah tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025). Tito mulanya mengatakan terdapat beberapa daerah yang sudah menganggarkan program MBG.

    Tito mengatakan program MBG akan dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan tidak dipakai untuk program MBG.

    “Oleh karena itu perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah ini yang semula menganggarkan untuk makan bergizi gratis, itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” kata Tito.

    Tito mengatakan Prabowo tidak ingin setiap daerah terdapat MBG, namun tidak memiliki ruang belajar yang layak. Terutama, pemerintah sangat menyoroti toilet sekolah.

    “Karena sekolah jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya malah tidak bagus, bocor dan lain-lain, kemudian kelengkapan sekolah, kursinya miring-miring, terutama sangat beliau menekankan sekali masalah toilet itu menjadi atensi kami. Toilet semua sekolah SD, SMP, SMA, harus baik, ” sambungnya.

    Tito mengatakan Kemendagri telah berdiskusi dengan BGN terkait program MBG. Tito mengatakan daerah dapat menjadi mitra sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG yang akan disewa oleh BGN.

    “Kedua, mendorong masyarakat untuk mengintensifkan suplai yaitu peternak kemudian menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi,” jelasnya.

    Tito kembali menekankan agar dana pendidikan daerah tidak digunakan untuk program MBG. Tito menegaskan dana tersebut akan digunakan khusus untuk perbaikan sekolah.

    “Khusus untuk anggaran yang sudah ada, anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk makan bergizi gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolahnya itu terutamanya toilet,” tuturnya.

    (amw/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu