Ahmad Lutfi Akan Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jateng
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Gubernur terpilih Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan program pembangunan di Jateng dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Salah satu fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan, yang akan diintegrasikan dengan berbagai program unggulan lain.
Luthfi juga berencana bersinergi dengan seluruh kepala daerah di Jateng agar program pemerintah pusat hingga daerah berjalan selaras.
“Tidak hanya Asta Cita dari Bapak Presiden, tetapi beberapa kementerian sudah kita konekkan untuk melakukan eksplorasi di wilayah pembangunan kita,” ujar Luthfi usai menghadiri Tasyakuran HUT ke-17 Gerindra di Kantor DPD Gerindra Jateng, Selasa (11/2/2025).
Luthfi menegaskan bahwa ia akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Gubernur Jateng sebelumnya, yakni Ganjar Pranowo dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Fokus utama tetap pada penanganan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pendidikan.
“Kita akan terus meneruskan, termasuk mungkin ada beberapa perubahan anggaran yang harus segera kita laksanakan sebagai janji politik kita terhadap masyarakat Jawa Tengah,” tutur Luthfi.
Terkait efisiensi anggaran yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, ia menyatakan bahwa pemangkasan anggaran akan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan pengeluaran lainnya yang kurang prioritas.
“Prioritas tetap pada pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait makan bergizi gratis dan lainnya. Sudah kita petakan,” kata dia.
Untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Luthfi memastikan pendidikan gratis dan program pendukungnya harus tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitasi bagi anak-anak yang putus sekolah di Jateng.
“Termasuk pendidikan masuk prioritas. Jadi sekolah (SMA sederajat) gratis nanti akan diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem. Saat ini, jumlah anak putus sekolah hampir mencapai 160 ribu,” ungkapnya.
Luthfi memastikan bahwa kekuatan fiskal APBD Jateng mampu membiayai program-program tersebut.
“Program ini khusus bagi warga miskin ekstrem. Siswa akan mendapat seragam, buku, dan akses internet secara gratis. Fiskalnya sudah kita hitung dan cukup,” tandasnya.
Pesan Sekjen Gerindra: Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengingatkan kepala daerah terpilih di Jateng untuk selalu berkolaborasi dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap di antara gubernur, bupati, dan wali kota dapat menjalankan program yang tetap terkoneksi dengan pemerintah pusat. Karena ini adalah satu kesatuan dari program pembangunan dari kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat,” ujar Muzani.
Ia juga menekankan bahwa pemimpin daerah harus menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat dan memahami persoalan daerah masing-masing untuk menemukan solusinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPD
-
/data/photo/2025/02/11/67ab5e963e8ad.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ahmad Lutfi Akan Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jateng
Regional
11 Februari 2025")
Ahmad Lutfi Akan Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Regional 11 Februari 2025
-
/data/photo/2025/01/23/6791fe5318d6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Baleg Ungkap Target RUU Minerba Bisa Disahkan 18 Februari")
Baleg Ungkap Target RUU Minerba Bisa Disahkan 18 Februari
Baleg Ungkap Target RUU Minerba Bisa Disahkan 18 Februari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Legislasi
DPR RI
,
Bob Hasan
, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara ditargetkan bisa disahkan pada Sidang Paripurna, pada Selasa (18/2/2025).
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas
yang membahas revisi UU tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
“Dengan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU, Baleg telah menyusun jadwal pembahasan. Ini yang sebelumnya, Pak, ya, selama masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 dapat diselesaikan pada masa sidang 2,” kata Bob, Selasa.
“Sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang. Itu target kita, Bapak,” imbuh dia.
Namun, saat ini, pemerintah belum menyampaikan Daftar Investigasi Masalah (DIM).
Dengan begitu, rapat panitia kerja (Panja) yang semula direncanakan digelar setelah rapat kerja hari ini dibatalkan.
Baleg DPR
RI menjadwalkan ulang rapat Panja pada Rabu (12/2/2025).
Hal ini, kata Bob, untuk memberikan kesempatan kepada tim ahli untuk membuat matrik DIM.
“Jadi, kita perlu cepat karena kita ingin membuat matrik DIM, di mana ada matrikulasi antara pemerintah maupun dari kita sendiri yang akan disampaikan oleh pemerintah dan DPD di hari tersebut. Maka jadwal rapat sebagaimana yang sudah kita sepakati ditunda menjadi hari Rabu,” ujar Bob.
Di rapat yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah bakal menyerahkan DIM
RUU Minerba
dalam 1-2 hari ke depan.
Ia menuturkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan sejumlah kementerian sebelum menyerahkan DIM yang sejatinya draft-nya sudah selesai dibahas.
“DIM sebenarnya sudah, draft-nya sudah selesai. Tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum. Untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat 1-2 hari ini DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi,” ucap Supratman.
Supratman menuturkan, pemerintah sudah melakukan identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan.
Setidaknya, kata dia, ada 9 poin yang diidentifikasi oleh pemerintah.
Pertama, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31A RUU Minerba, yang terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemanfaatan ruang.
Kedua, Pasal 51, mengatur terkait penetapan Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Kemudian, Pasal 51A terkait pemberian Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat.
Lalu, Pasal 51B, Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.
“Kemudian Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi,” beber Supratman.
Tak hanya itu, ada pula Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral maupun pengembangan atau pemanfaatan batu bara.
Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan proyek pada wilayah penugasan.
Ada pula Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat dikelola oleh Menteri.
Sementara Pasal 173D mengatur tentang IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih dapat dicabut dan dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah.
Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi Menteri.
“Terakhir, Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan,” ujar Supratman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tingkatkan pekerja informal di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jadi tujuan revisi RUU SJSN
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Komite III DPD RI:
Tingkatkan pekerja informal di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jadi tujuan revisi RUU SJSN
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 10 Februari 2025 – 17:16 WIBElshinta.com – Komite III DPD RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemprov Sumut beserta OPD dan beberapa stakeholder lainnya pada Senin (10/2) di kompleks kantor Gubernur. Raker dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja untuk inventarisari masalah terkait penyusunan RUU Perubahan UU No 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumut dalam sambutannya di Raker menyatakan bahwa Sumut dari sisi geografis, sosiologis maupun ekonomis menjadi provinsi yang sangat strategis dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Sumut juga menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara tetangga karena disini selain ada bandar dan pelabuhan yang melayani rute internasional juga terdapat 17 konsulat jenderal negara tetangga,” sebutnya.
Jelita Donal, Wakil Ketua Komite III DPD RI yang menjadi ketua rombongan menyampaikan pernyataan pemantik yang mempertanyakan apakah misi pembentukan UU SJSN telah tercapai? karena meski telah terdapat berbagai capaian dalam penyelenggaraan jaminan sosial di indonesia pada sisi yang sama terdapat tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah untuk memperluas cakupan jaminan sosial. Salah satunya jaminan sosial kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan.“Kami melihat ada persoalan hukum pada Peraturan Pemerintah yang mendasari kerja Jasa Raharja. Kami juga melihat bahwa Jasa Raharja memang telah masuk dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan sosial tetapi keberadaanya sendiri secara status bukanlah penyelenggara jaminan sosial. Selain itu juga terdapat persoalan berkenaan dengan minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada kelompok pekerja informal. Padahal pekerja informal mendominasi jumlah pekerja Indonesia. Melalui RUU Perubahan UU SJSN kami mengupayakan adanya penguatan Jasa Raharja dalam pemberian santunan kepada korban maupun penguatan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas senator Sumbar itu.
Destita Khairilisani, senator Bengkulu dalam sesi tanya jawab mempertanyakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan pekerja di BPJS ketenagakerjaan, misalnya melalui peningkatan jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan untuk mendorong pemberi kerja mentaati regulasi.
Adapun senator dari DI Yogyakarta Ahmad Syauqi, mengingatkan jangan sampai ada tumpah tindih dalam pelaksanaan tusi antara Jasa Raharja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan dan santunan. Regulasi yang sedang diinisiasi oleh DPD RI juga bertujuan untuk memperkuat tusi lembaga tersebut.
Kadis Ketenagakerjaan, Ismael P. Sinaga, membenarkan pernyataan masih minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan saja pada pekerja informal tapi juga pekerja formal. Di Sumut baru tercapai 49,71 % pekerja formal dan hanya 12,37% pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya kepatuhan pemberi kerja menjadi tantangan bagi upaya peningkatan kepesertaan itu. Sedangkan terkait dengan petugas ketenagakerjaan, disebut jumlahnya memang hanya 36 orang untuk melayani sebanyak 4000an pemberi kerja. Peningkatan jumlah tenaga pengawas tentu diharapkan. Disamping itu lemahnya sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja juga menjadi tantangan dalam optimalisasi kepesertaan pekerja pada BPJS ketenagakerjaan.
Berbeda dengan BPJS ketenagakerjaan, kepala perwakilan BPJS Kesehatan menyebut ditingkat provinsi, Sumut telah mencapai UHC dengan kepersertaan 98,44% per 1 Januari 2025. Adapun d tingkat kabupaten/kita, ada 3 kabupaten/kota yang keaktifan pesertanya belum 75%.
Jasa Raharja menjadi pembayar pertama dalam ekosistem jaminan kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan. Layanan lain akan di berikan oleh penyelenggara jaminan sosial lainnya misalnya terkait layanan kesehatan bagi luka yang diderita korban. Meski sejauh ini tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian layanan, namun tidak dipungkuri ada saja temuan dimana korban bermaksud memanipulasi bukti guna memperoleh layanan maksimal dalam santunan.
“Selain pelayanan santunan, kami juga memberi kontribusi dalam pencegahan kecelakaan,” kata Nasjwin Andi Nurdin, KA Cabang Jasa Raharja Sumut.
Mengakhiri Raker, Kadis Kesehatan melalui Sekda, Armand Effendy Pohan, mengharapkan RUU ini nantinya juga mengakomodasi usulan perihal proporsi jumlah peserta bukan penerima upah (PBU) yang dbayarkan oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini belum ada aturannya.
“Kami d provinsi Sumut menetapkan kebijakan dengan perbandingan 20% menjadi tanggung jawab Pemprov dan 80% kabupaten/kota, kecuali untuk kepulauan Nias kami memberi affirmasi dengan proporsi 30% berbanding 70%,” ujarnya.
Sumber : Elshinta.Com
-
KPU: Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 Capai 82 Persen, Lebih Tinggi Dibanding Negara Lain – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengungkapkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 82 persen.
Angka ini dinilai sebagai pencapaian yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Senin (10/2/2025) menyampaikan ihwal pihaknya telah meluncurkan Indeks Partisipasi Pemilu, sebuah produk baru yang memetakan berbagai dimensi partisipasi pemilih secara lebih rinci.
“Indeks ini adalah produk baru KPU Republik Indonesia yang memetakan dimensi-dimensi yang sangat detail terhadap partisipasi pemilih, partisipasi pemilu di semua daerah berkaitan dengan variabel-variabel yang sangat elaboratif diberikan oleh tim kami,” kata Afif.
”Nantinya, ini bisa menjadi referensi untuk mengukur dinamika partisipasi di daerah-daerah yang menggelar pemilu atau Pilkada ke depan,” sambungnya.
Afif juga mengapresiasi tingginya angka partisipasi dalam Pemilu 2024 yang mencapai 82 persen.
Angka itu menurutnya menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Ini adalah partisipasi yang luar biasa dibandingkan banyak negara yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan yang masih tidak mewajibkan hak pilih kepada pemilihnya, tetapi masih menjadikannya sebagai hak yang boleh digunakan dan boleh tidak,” ujarnya.
Afif menambahkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 berlangsung lancar.
Hal itu menurutnya menjadi pengalaman penting jika Pemilu dan Pilkada kembali digelar secara serentak di masa mendatang.
Di sisi lain, Komisioner KPU RI August Mellaz merinci tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,48 persen secara keseluruhan, dengan Pemilu Legislatif DPR di angka 81,14 persen dan Pemilu DPD sebesar 81,50 persen.
Terkait Pemilu Serentak 2029, Mellaz menyatakan nasibnya serentak akan bergantung pada revisi Undang-Undang Pemilu. Jika model pemilu serentak tidak dilanjutkan, Pemilu 2024 akan menjadi catatan penting dalam sejarah pemilu di Indonesia.
“Pemilu serentak akan sangat bergantung revisi undang-undang Pemilu di lembaga politik, baik pemerintah-DPR apakah akan tetap berjalan seperti Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 atau mengalami perubahan. Kalau misalnya mengalami perubahan, tentu ini jadi satu legacy,” tuturnya.
-
LaNyalla: Ekonomi Kerakyatan Bukan Sebatas Usaha Mikro dan PKL
Surabaya (beritajatim.com) – Ekonomi kerakyatan jangan sebatas dimaknai sebagai usaha mikro dan pedagang kakli lima, karena hakikat dari ekonomi kerakyatan adalah bagaimana memastikan rakyat terbawa serta dalam proses ekonomi di dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Sehingga rakyat ikut menikmati kue ekonomi.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada acara Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VIII Tahun 2025 KADIN Jatim yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (10/2/2025).
“Saya hanya berpesan, agar kerja-kerja organisasi kita, di KADIN Indonesia maupun KADIN Jawa Timur, agar tidak ekslusif dan elitis, tetapi mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada rakyat Indonesia untuk ikut merasakan kue ekonomi dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” ujar LaNyalla dalam sambutannya.
Hal itu, sambung Ketua DPD RI ke-5 itu, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas moral pengusaha di KADIN, untuk memastikan agar masyarakat betul-betul merasakan kue pembangunan dan kue ekonomi bangsa kita sendiri.
Di sisi lain, LaNyalla merasa bersyukur lantaran keluarga besar KADIN Indonesia kini sudah kembali utuh di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie. Ia berharap KADIN Indonesia segera mengarahkan fokus untuk turut serta memastikan bersama-sama dengan pemerintah menjadi ‘penjaga’ roda ekonomi nasional.
“KADIN Indonesia harus mampu membantu pemerintah untuk ikut menjawab berbagai tantangan ekonomi, baik lokal, regional maupun global yang dihadapi Indonesia,” harap Anggota DPD RI asal Jatim itu.
Menurut LaNyalla, semua pihak, termasuk KADIN, menaruh harapan yang sangat besar kepada pemerintah baru, melalui Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bertekad memperkuat kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional, terutama di sektor energi dan pangan.
“Begitu pula dengan KADIN Jawa Timur, semoga terus membuktikan sumbangsihnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, melalui semua program yang dikerjakan,” demikian LaNyalla.(kun)
-
Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade sebut, 2029 Gerindra menang di Sumbar
Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.
Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade sebut, 2029 Gerindra menang di Sumbar
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 10 Februari 2025 – 19:34 WIBElshinta.com – Meski meraih suara terbanyak pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) merasa belum puas dengan capaian tersebut.
Partai Gerindra dibawah kepemimpinan Andre Rosidae mendorong segenap pengurus untuk membesarkan partai sehingga meraih suara terbanyak pada pemilu 2029.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW Gerindra Sumatera Barat Andre Rosidae saat memberikan bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif dan pimpinan partai Gerindra se-Provinsi Sumbar, di Hotel Truntum Padang, Minggu (9/2/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Dosen Unand Andri Rusta dan Dosen Unes Soemarsono.
Andre Rosiade mengatakan, acara bimtek digelar dalam rangka menyamakan persepsi untuk merebut kembali kemenangan Partai Gerindra seperti pada Pemilu 2019 lalu.
“Acara ini kita adakan dalam rangka menyatukan irama untuk memastikan kita bisa merebut kembali partai nomor satu di Sumbar, partai nomor satu di berbagai kota dan kabupaten serta mengembalikan kemenangan Bapak Presiden Prabowo di 2019,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Mewujudkan partai pemenang sebut Andre, kader Gerindra harus terus bekerja untuk masyarakat terutama yang ada di daerah pemilihan (Dapil).
“Jangan sampai lupa kita mengurus Dapil, mengurus masyarakat,” kata Andre seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (10/2).
Andre mencontohkan kebiasaannya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengekspos kegiatannya saat kunjungan kerja (kunker) ke Dapil. Tujuannya agar masyarakat tahu anggota dewan itu bekerja.
“Saya sengaja mengekspos setiap kegiatan saya sebagai anggota Fraksi DPR RI ke media massa dan sosial. Tujuannya supaya masyarakat tahu kegiatan kita,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre menyebutkan, Bimtek digelar juga bertujuan untuk mengingatkan kembali tanggung jawab anggota dewan kepada masyarakat, dan juga kepada partainya. Termasuk cara-cara berkomunikasi serta menginformasikan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah dilakukannya sebagai wakil rakyat.
“Untuk itu karena kita ingin menang, karena kita ingin berjaya kembali, kita adakan acara bimtek ini. Supaya anggota DPRD itu tahu tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada partai. Paham bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan mengekspos kinerjanya sehingga masyarakat percaya kepada Partai Gerindra,” terang Andre.
Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengajak agar kader Gerindra senantiasa hadir dan berjuang untuk masyarakat. “Datangi masyarakat, bantu masyarakat, bela masyarakat di DPRD. Ada masyarakat tiba terima oleh Fraksi Gerindra datangi dan terima mereka di Komisi. Perjuangkan mereka, ekspos kegiatan kita, sebarkan di Dapil biar masyarakat tahu kita bekerja,” tuturnya.
Melalui pemaparan yang disampaikan oleh dua narasumber, Andre berharap dapat memberikan pemahaman kepada kader Gerindra tentang strategi komunikasi politik, termasuk tugas serta tanggung jawab sebagai anggota dewan.
“Paham tugasnya di DPRD. Tolong bekerjalah, layani masyarakat sungguh-sungguh, jangan lupa diekspos. Banyak buat kegiatan yang dekat dengan masyarakat, bantu masyarakat. Percayalah, kalau kita solid, insya Allah partai Gerindra akan tetap menang di Sumbar,” kata Andre.
Sumber : Antara
-
Masih 4 Tahun Lagi, Perindo Sudah Siapkan Konsolidasi Struktural untuk Pemilu
Surabaya (beritajatim.com) – Partai Perindo tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2029 dengan fokus pada konsolidasi struktural partai di seluruh wilayah Jawa Timur.
Plt Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari menegaskan pentingnya upaya konsolidasi yang terstruktur, mulai dari tingkat DPP, DPW, hingga DPD, untuk memastikan kesiapan partai dalam meraih kemenangan dan memasuki parlemen.
“Ke depannya kita akan menargetkan kemenangan dan masuk parlemen, maka pengurus DPP atas arahan Ketua Umum Mbak Angela Tanoesoedibjo bahwa kita harus melakukan konsolidasi terstruktur mulai DPP, DPW sampai ke DPD,” ujar Andi saat ngopi bareng media di Surabaya, Senin (10/2/2025).
Andi menambahkan bahwa, sebagai bagian dari konsolidasi tersebut, pihaknya akan intens berinteraksi dengan pengurus partai dan masyarakat melalui kunjungan ke berbagai daerah.
Selain itu, Andi juga menegaskan bahwa partai yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo ini akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya.
“Kami menyadari bahwa Perindo akan harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya,” tambahnya.
Konsolidasi yang dimaksudkan oleh Partai Perindo tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, tetapi mencakup seluruh Jawa Timur. Andi menjelaskan bahwa setiap kunjungannya ke berbagai daerah akan menjadi bagian dari proses memperkuat struktur partai di daerah tersebut.
“Konsolidasi se-Jawa Timur ini kalau harus keliling itu mungkin butuh waktu 1 bulan. Jadi setiap saya datang itu saya melakukan pendekatan dengan teman-teman,” jelasnya.
Tak hanya itu, Andi juga mengapresiasi dukungan media dalam kegiatan konsolidasi ini. Media, menurut Andi, berperan penting dalam memberikan masukan dan berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Perindo untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
“Terima kasih kepada ketua DPW Jatim Pak Armaya dan jajarannya yang telah hadir bersama kita, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media,” tuturnya.
Mengenai persiapan partai untuk menghadapi Pemilu 2029, Andi menegaskan pentingnya pergerakan cepat dan soliditas antar kader. “Kader itu pertarungan politik ini sangat cepat. Kita menyadari Februari ini adalah tahun lalu artinya waktu kita bertarung ini semakin pendek,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan mempercepat pergerakan dan menjaga solidaritas antar kader, Perindo dapat menghindari konflik di lapangan dan semakin banyak tokoh masyarakat yang bergabung ke partai.
“Kami berharap semakin banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung ke Perindo dan insya Allah di DPP mulai minggu ini dan minggu depan akan ada beberapa tokoh yang kasih kepada daerah itu akan bergabung ke Perindo,” tutupnya. [asg/ian]
-
Andre Rosidae bakal sidak pengurus DPC Gerindra
Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.
Andre Rosidae bakal sidak pengurus DPC Gerindra
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 10 Februari 2025 – 19:43 WIBElshinta.com – Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosidae mendorong segenap pengurus DPC dan PAC maupun ranting serius membesarkan partai di wilayah masing-masing.
Untuk memastikan pengurus bekerja maksimal, ia akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengurus DPC, PAC, ranting hingga ke pengurus anak ranting. Selain memastikan bekerja maksimal juga bisa mengatasi persoalan-persoalan terkait saksi yang kerap terjadi saat Pemilu.
“Habis Lebaran Haji saya akan cek. Kami minta DPC buatkan apel siaga, tunjukkan mana pengurus DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Supaya nanti ke depan kita tidak ada masalah lagi dengan saksi-saksi di Pemilu, karena saksi itu adalah pengurus anak ranting kita. Bagi yang tidak mampu saya akan pecat sebagai ketua DPC,” tegas Andre Rosiade saat bimbingan teknis (Bimtek), Minggu (9/2).
Bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif dan pimpinan partai Gerindra se-Provinsi Sumbar, belangsung di Hotel Truntum Padang.
Ketua Panitia Bimtek Hidayat, mengatakan bimtek merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Kegiatan ini diberikan kepada anggota DPRD provinsi, serta kabupaten dan kota sekaligus melibatkan struktural partai.
“Bimtek ini digelar untuk meningkatkan sinergisitas perjuangan anggota DPRD agar bisa sinkron dengan manifesto partai, perjuangan partai, terutama nilai-nilai Asta Cita Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto, sehingga kita mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai Gerindra di 2029 mendatang,” terang Hidayat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (10/2).
Sumber : Radio Elshinta
-
Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memastikan desakan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung yang meminta pembentukan pansus dan dibukanya data terkait kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung di Gedung DPRD, Senin (10/2/2025).
“Secara mekanisme akan kami sampaikan apa yang jadi perhatian kawan-kawan untuk disampaikan kepada pimpinan yang lain dan juga Badan Musyawarah. DPRD ini punya alat kelengkapan namanya komisi dan juga Bamus. Terkait dengan komisi akan saya sampaikan ke komisi masing-masing karena berbagai pihak yang jadi target pengumpulan data, terkait dengan mitra kerja kawan-kawan komisi,” kata Eddy saat audiensi berlangsung.
“Aspirasi ini juga akan dirapatkan di Badan Musyawarah. Setiap kegiatan dewan itu dimusyawarahkan dulu di Badan Musyawarah. Ini sedang berlangsung Bamus membahas berbagai isu, termasuk aspirasi kanwa-kawan yang demo kemarin,” sambungnya.
Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani, berharap DPRD dapat membentuk pansus kerugian lingkungan tata niaga timah sehingga berbagai informasi pro kontra atas kerugian Rp271 triliun seperti disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan hakim tipikor dapat diketahui kebenarannya.
Hal ini menurutnya untuk mencegah adanya fitnah yang akan merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung.
Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung melampirkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat.
Eddy menekankan masyarakat Bangka Belitung turut merasakan efek dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam perkara itu.
Menurutnya, selain membuat turunnya kepercayaan investor atas tambang di Bangka Belitung, kasus dengan dasar perhitungan yang disampaikan Guru Besar IPB, Bambang Hero, itu telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk.
“Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendudukkan permasalahan ini bahwa salah satu penyebabnya berhubungan dengan data lingkungan dan kehutanan di Bangka Belitung. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendapatkan data yang valid tersebut dari instansi yang kompeten dan berwenang bukan berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kurniadi melalui pesan elektronik diterima.
Dalam surat yang diserahkan kepada DPRD Povinsi Banten, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inspektur tambang untuk mengeluarkan Data SIUJP dan data mitra PT Timah yang bekerja sama serta data kemajuan tambang selama tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didesak memberikan data bukaan lahan serta reklamasi dari PT Timah pada periode tersebut.
Tak hanya itu,Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendereral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga didorong mengeluarkan data, termasuk rona awal sebelum kerjasama dilakukan di tahun 2014.
Selain itu data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.
Kurniadi berharap kepada DPD Bangka Belitung untuk dapat mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan Rp27 triliun di kasus korupsi tata niaga timah itu.
Dia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu.
“Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung utuk dapat menindaklanjuti aspirasi kami, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang hingga hari ini semakin sangat tidak kondsif. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk bentuk pansus untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai ini,” tukasnya.
“Jangan sampai seolah-olah opini atau isu-isu menjadi fitnah,” sambungnya.
Menanggapi desakan itu, Edy memastikan aspirasi disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung akan diteruskan ke komisi terkait dan Badan Musyarawah.
“Ini aspirasi dari masyarakat, dari kawan-kawan aliansi masyarakat cinta Bangka Belitung kami terima untuk kami teruskan kepada Badan Musyawarah untuk dibawa bagaimana kelanjutannya bersama dengan kawan-kawan fraksi yang lain,” ujar Eddy.
-
Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan
Surabaya (beritajatim.com) – DPD Golkar Surabaya resmi meluncurkan hotline aduan warga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat dan transparan.
“Fokus kami adalah bagaimana setiap aspirasi atau keluhan dari warga bisa cepat direspon, serta bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan,” ujar Arif Fathoni, Senin (10/2/2025).
Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Fathoni menambahkan bahwa hotline ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya diwajibkan menempelkan stiker hotline di berbagai pos pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa semua warga Surabaya dapat dengan mudah menghubungi kami dan kami dapat mendengar langsung aspirasi serta keluhan mereka,” katanya.
Menurut Fathoni, hotline ini juga merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji serta memastikan birokrasi yang efektif dan efisien.
“Sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini, kami ingin memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” tambahnya.
Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, Fathoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi Melayani bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di era sekarang,” tutupnya. [asg/beq]