Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali partai tersebut jika hal itu menjadi harapan dan keinginan dari kader serta pemilik suara.

    “Kalau memang itu yang menjadi harapan, keinginan dari kader, dari para pemilik suara, yaitu para ketua DPD di 38 provinsi, dan juga para ketua DPC di 514 kabupaten/kota, ya tentu saya harus menerima dengan sebuah kehormatan,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyambut baik aspirasi yang datang dari berbagai daerah yang mengajukan namanya untuk kembali memimpin partai.

    Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu membuka ruang aspirasi dan demokrasi yang sehat, dan kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali tersebut merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju.

    “Kongres setiap lima tahun ini juga merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju, setelah mengalami pasang surut, jatuh bangun, suka duka,” ucap dia, yang menyebut kongres partai akan digelar pada 24-25 Februari ini.

    AHY mengaku bersyukur saat ini Partai Demokrat juga mendapatkan amanah di pemerintahan nasional. Menurutnya, hal ini menjadi pelecut semangat bagi kader di seluruh Indonesia untuk fokus menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah selama 10 tahun partai berlambang bintang mercy itu berada di luar pemerintahan.

    AHY menegaskan bahwa kesempatan ini tidak akan disia-siakan, dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Presiden dalam menghadirkan program-program kebijakan yang pro rakyat.

    “Dan ini tidak akan kami sia-siakan, kami akan mencoba yang terbaik, sesuai dengan kemampuan untuk bisa membantu Bapak Presiden dan menghadirkan program-program kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi saya mohon doanya supaya lancar semuanya,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    melaporkan kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai
    bodyguard
    . Satu
    bodyguard
    , satu
    driver
    untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Laporan tersebut diajukan oleh Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di DPD.

    Irfan, didampingi kuasa hukumnya Azis Yanuar, mengungkapkan dugaan aliran dana suap mencapai US$ 13.000 per anggota. Dari 152 anggota DPD, sekitar 95 orang diduga menerima uang tersebut.

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan suap ini berkaitan dengan pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD,” ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Irfan, masing-masing anggota DPD diduga menerima US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD sehingga jumlahnya mencapai US$ 13.000 per anggota.

    Uang suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD diduga diberikan secara door to door ke ruangan anggota DPD, lalu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya bersama bos saya, RAA, dan dua perwakilan lain mengawal uang ini agar tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) di jalan. Uang ini digunakan sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,” tambah Irfan.

    Kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar, menyatakan laporan ini telah didukung bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman suara yang menunjukkan keterlibatan seorang petinggi partai politik.

    “Bukti yang kami serahkan ke KPK termasuk rekaman percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini bukan hanya terkait DPD, tetapi juga melibatkan pihak lain,” ungkap Azis.

    Saat ini, KPK masih mempelajari laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD serta barang bukti yang telah diterima.

  • Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta Megapolitan 18 Februari 2025

    Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta Megapolitan 18 Februari 2025

    Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Jakarta (
    DKJ
    )
    Fahira Idris
    mengatakan,  seluruh pemangku kepentingan di Jakarta perlu diingatkan bahwa
    Kepulauan Seribu
    merupakan bagian integral dari Jakarta.
    Menurutnya, DKJ tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga kepulauan. Bahkan, Kepulauan Seribu merupakan beranda depan Jakarta.
    “Parameter kemajuan Jakarta harus diukur dari sejauh mana warga di Kepulauan Seribu telah merasakan kesetaraan pembangunan dengan wilayah daratan Jakarta,” ujar Fahira dalam siaran pers, Selasa (18/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Fahira saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dan serap aspirasi warga di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 17 Kepulauan Seribu Kelas Jauh, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Selasa (18/2/2025).
    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungannya ke sembilan pulau di Kepulauan Seribu yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025).
    Setelah menyerap aspirasi warga di sembilan pulau, Fahira menekankan bahwa kesetaraan pembangunan di Kepulauan Seribu, terutama dalam bidang infrastruktur pendidikan dan akses transportasi antarpulau harus terus ditingkatkan.
    “Kepulauan Seribu harus menjadi wajah kemajuan Jakarta,” ungkapnya.
    Senator Jakarta itu juga menyatakan bahwa
    pemerataan pembangunan
    di Kepulauan Seribu harus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ dalam lima tahun ke depan.
    Pemerataan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari konektivitas transportasi, pendidikan, kesehatan, akses air bersih, ketahanan pangan dan energi atau listrik, hingga stabilitas harga bahan pokok.
    Menurut Fahira, salah satu sektor yang harus segera mendapat perhatian khusus adalah infrastruktur pendidikan.
    Dari hasil pengamatannya di lapangan, beberapa bangunan sekolah negeri di Kepulauan Seribu perlu segera diperbaiki atau dibangun kembali agar setara dengan sekolah negeri di wilayah daratan Jakarta.
    Salah satu sekolah yang dikunjungi Fahira adalah SD Negeri Pulau Harapan 01 Pagi. Sekolah ini mengalami banyak kerusakan dan perlu segera direnovasi.
    “Saya meminta agar berbagai infrastruktur dasar, termasuk gedung sekolah di Kepulauan Seribu menjadi perhatian khusus Pemprov DKJ,” tegasnya.
    Fahira juga meminta Pemprov DKJ menurunkan tim untuk memetakan kondisi infrastruktur dasar, terutama gedung sekolah.
    “Sekali lagi, Kepulauan Seribu adalah beranda depan Jakarta yang harus terus ditata dan dipastikan mendapatkan kemajuan setara dengan wilayah lainnya di Jakarta,” jelasnya.
    Sebagai informasi, sembilan pulau yang dikunjungi Fahira dalam kunker tersebut, meliputi Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Kelapa Dua.
    Kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari program layanan advokasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum.
    Selain itu, Fahira turut memastikan berbagai program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis berjalan dengan baik di Kepulauan Seribu.
    Ia juga mengadvokasi berbagai program Pemprov DKJ, terutama terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.
    Tak lupa, Fahira turut mengunjungi beberapa sekolah di Kepulauan Seribu.
    Ia juga memberikan piagam penghargaan kepada para tenaga pengajar (guru) di beberapa lembaga pendidikan, di antaranya Satuan PAUD Sejenis (SPS) Negeri Bale Bermain Nusa Indah dan SPS Negeri Bale Bermain Bunga Mawar di Pulau Untung Jawa.
    Piagam penghargaan tersebut, diberikan pula kepada PAUD Permata Bunda di Pulau Lancang, TK Negeri Pulau Pari 01, SPS Anugerah Pulau Tidung, SPS Negeri Bale Bermain Alam Pesisir, dan Kelompok Bermain (KB) Fahman Jayyidan di Pulau Panggang. 
    Tak hanya itu, Fahira juga memberikan penghargaan kepada SPS Negeri Bale Bermain Tunas Harapan dan TK Negeri Pulau Harapan 01 di Pulau Harapan.
    Pada kesempatan tersebut, ia membagikan susu dan makanan ringan sehat kepada 1.000 anak di sembilan pulau yang dikunjunginya di Kepulauan Seribu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Audiensi dengan Kapolres Semarang AKBP Ratna, DPD GERAM Jateng Tegaskan Komitmen Cegah Narkoba

    Audiensi dengan Kapolres Semarang AKBP Ratna, DPD GERAM Jateng Tegaskan Komitmen Cegah Narkoba

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Yayasan DPD GERAM Jateng menegaskan langkahnya untuk membantu pemerintah, terutama Polri dan BNN dalam mencegah penyebaran narkoba di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Semarang.

    Hal itu terlihat saat para pengurus yayasan DPD GERAM Jateng menyambangi Mapolres Semarang, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Selasa (18/2/2025).

    Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy beserta jajaran dari Satresnarkoba Polres Semarang.

    Tampak hadir Ketua DPD GERAM Jateng, Havid Sungkar didampingi Humas DPD GERAM Jateng, Yessica, serta Kabidhumas DPC GERAM Kabupaten Semarang, Bagus Mulanarmansyah dalam pertemuan tersebut.

    Havid mengatakan bahwa pihaknya juga berkenalan dengan AKBP Ratna yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Semarang.

    Menurut dia, dari hasil audiensi, pihak Polres Semarang mendukung penuh langkah pencegahan narkoba dari DPD GERAM Jateng.

    “Kami berkomitmen melakukan tindakan preventif agar Kabupaten Semarang bebas dari narkoba.

    Satu di antaranya sejalan dengan pihak kepolisian, yakni memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelajar tingkat SD hingga SMA, bahkan perguruan tinggi, serta ke rutan se-Jawa Tengah,” kata Havid.

    Havid berpendapat, narkoba merupakan satu di antara sumber berbagai kenakalan remaja meliputi tawuran, balap liar, pembegalan dengan senjata tajam, dan lain sebagainya.

    Sehingga upaya pencegahan penggunaan narkoba pada remaja bisa dilakukan sedini mungkin.

    “Kalau kami lebih banyak di preventif karena lebih penting.

    Jika pemberantasan saja, maka pengguna dan pengedar narkoba akan tetap ganti orang karena supply and demand-nya ada,” imbuh Havid.

    Sementara itu, AKBP Ratna mengapresiasi kepedulian dari pihak DPD GERAM Jateng dan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

    Menurut Kapolres, generasi muda menjadi sasaran edukasi pencegahan narkoba agar paham dampak negatifnya serta tidak mudah terbujuk.

    “Kami mendukung dan kami juga akan berkolaborasi untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah.

    Kami saat ini sedang concern secara serentak memberikan edukasi terkait narkoba, tawuran, geng bersenjata tajam maupun balap liar,” ungkap AKBP Ratna.

    Selain tindakan preventif, lanjut dia, pihak Polres Semarang juga aktif dalam melakukan patroli pencegahan potensi tindak pidana narkoba maupun kriminal.

    Kapolres menambahkan, para personelnya sudah memetakan dan mengidentifikasi titik-titik dan waktu-waktu di mana terjadi potensi kenakalan remaja.

    “Kadang anak-anak itu tempatnya pindah-pindah, kami juga mengharapkan peran serta dari masyarakat jika mengetahui atau kegiatan yang sifatnya negatif bisa segera info ke kami.

    Kami sudah identifikasi dan patroli sesuai jamnya mereka, seperti di JLA (Jalan Lingkar Ambarawa) setiap pukul 04.00 dan 20.00 WIB, petugas kami akan patroli keliling,” pungkas AKBP Ratna. (*)

     

  • Soal Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun, Wamenkeu Suahasil: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu – Halaman all

    Soal Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun, Wamenkeu Suahasil: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 750 triliun merupakan akumulasi dari beberapa tahun yang lalu.

    Hal tersebut merespons statemen Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut bahwa total penghematan anggaran atau efisiensi selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    “Penghematan anggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu ada beberapa tahun lalu,” kata Suahasil usai Rapat bersama DPD RI, Selasa (18/2/2025).

    “Kita juga sudah melakukan penyisiran dan kemudian tahun ini kita lakukan penyisiran, lalu kemudian ada juga yang dari BUMN,” jelasnya.

    Menurut Suahasil, efisiensi yang saat ini berjalan adalah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebanyak Rp 306,69 triliun.

    “Dari anggaran Kementerian dan lembaga Rp 256 triliun dan dari APBD, dari transfer ke daerah adalah Rp 50 triliun. Nanti kita combine dan kemudian nanti itu sudah ada di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” papar Suahasil.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim, total penghematan anggaran atau efisiensi yang dilakukan selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, target efisiensi tahap awal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 300 triliun.

    Kemudian, pada putaran efisiensi kedua akan didapat melalui penyisiran belanja dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Namun, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga totalnya menjadi Rp250 triliun. 

    Sedangkan putaran ketiga melalui deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut dikembalikan Rp 100 triliun untuk biaya penyertaan modal kerja sehingga tersisa Rp 200 triliun.

    “Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Prabowo menyebut, dari total tersebut sebanyak 24 miliar dolar akan digunakan sebagai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh mengalami kelaparan.

    “24 miliar dolar AS, terpaksa saya pakai untuk apa untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” ucap Prabowo.

    “Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngeye kalau engga mau engga usah. Tapi rakyat kita anak-anak kita harus makan bagus,” sambungnya.

    Sementara itu, sisanya sebesar 20 miliar dolar akan diberikan pada badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Sisanya berarti kita akan punya 20 miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ungkap Prabowo.

  • AHY nyatakan siap kembali pimpin Partai Demokrat

    AHY nyatakan siap kembali pimpin Partai Demokrat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali partai tersebut jika hal itu menjadi harapan dan keinginan dari kader serta pemilik suara.

    “Kalau memang itu yang menjadi harapan, keinginan dari kader, dari para pemilik suara, yaitu para ketua DPD di 38 provinsi, dan juga para ketua DPC di 514 kabupaten/kota, ya tentu saya harus menerima dengan sebuah kehormatan,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyambut baik aspirasi yang datang dari berbagai daerah yang mengajukan namanya untuk kembali memimpin partai.

    Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu membuka ruang aspirasi dan demokrasi yang sehat, dan kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali tersebut merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju.

    “Kongres setiap lima tahun ini juga merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju, setelah mengalami pasang surut, jatuh bangun, suka duka,” ucap dia, yang menyebut kongres partai akan digelar pada 24-25 Februari ini.

    AHY mengaku bersyukur saat ini Partai Demokrat juga mendapatkan amanah di pemerintahan nasional. Menurutnya, hal ini menjadi pelecut semangat bagi kader di seluruh Indonesia untuk fokus menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah selama 10 tahun partai berlambang bintang mercy itu berada di luar pemerintahan.

    AHY menegaskan bahwa kesempatan ini tidak akan disia-siakan, dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Presiden dalam menghadirkan program-program kebijakan yang pro rakyat.

    “Dan ini tidak akan kami sia-siakan, kami akan mencoba yang terbaik, sesuai dengan kemampuan untuk bisa membantu Bapak Presiden dan menghadirkan program-program kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi saya mohon doanya supaya lancar semuanya,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 95 Anggota DPD RI atau senator diduga menerima suap untuk pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029.

    Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Fithrat Irfan, yang mengaku mantan staf dari Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri.

    Selasa (18/2/2025), Irfan menyampaikan bukti tambahan yang dimilikinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan yang telah dibuatnya pada Desember 2024 lalu.

    Ia menyebut bukti yang diserahkan kepada KPK yakni rekaman suara antara dirinya dengan salah satu petinggi partai terkait uang suap tersebut.

    “Tanggal 6 Desember itu saya melaporkan salah satu anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah inisial RAA Rafiq Al-Amri. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD.

    Itu melibatkan 95 orang yang ada, yang anggota Dewan yang ada di DPD RI dari 152 totalnya,” kata Irfan usai menyerahkan bukti laporan di KPK.

    Irfan menjelaskan, uang suap yang diduga diterima oleh 95 senator itu dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

    Untuk membeli suara dalam pemilihan Ketua DPD RI, Irfan menyebut 95 senator masing-masing menerima 5.000 dolar Amerika Serikat.

    Sedangkan untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, uang suap yang diterima ke-95 senator itu senilai 8.000 dolar Amerika Serikat sehingga total keseluruhan ada 13.000 dolar Amerika Serikat yang diterima dari dua pemilihan tersebut. 

    “Transaksinya itu door to door ke kamar-kamar dari anggota Dewan itu. Jadi dari dolar ke rupiah konversinya. 

    Setelah itu masing-masing dari kita, para staf ini diminta untuk setorkan diri di bank anggota dewan itu,” tuturnya.

    Sementara itu, pengacara Aziz Yanuar yang turut mendampingi Irfan mengatakan bahwa pelapor sempat mengalami intimidasi saat hendak membawa kasus ini ke KPK.

    “Soal bahwa proses gratifikasi itu, itu melibatkan beberapa pihak dan juga dalam hal tersebut ada dana-dana yang disediakan.

    Kemudian juga pihak tersebut meminta Pak Irvan untuk tidak melanjutkan hal ini. Ada intimidasi dan dugaan ancaman,” kata Aziz.

    Aziz pun meyakini dalam waktu dekat lembaga antirasuah itu akan memanggil pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Tadi alhamdulillah juga pihak KPK memeriksanya juga mengapresiasi, dan dalam waktu dekat Insya Allah akan melanjutkan proses ini kepada pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu dari anggota DPD ataupun pihak-pihak yang ada hubungan dengan pelaporan tersebut,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamenkeu soal Target Efisiensi Prabowo Rp 750 T: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu

    Wamenkeu soal Target Efisiensi Prabowo Rp 750 T: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun. Jumlah itu merupakan hasil akumulasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

    Suahasil mengatakan nominal efisiensi anggaran yang diungkapkan Prabowo juga termasuk penyisiran anggaran-anggaran yang bisa diefisiensikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah beberapa tahun lalu kita juga sudah melakukan penyisiran, sudah ada dan kemudian tahun ini kita lakukan penyisiran, lalu ada juga yang dari BUMN,” kata Suahasil saat ditemui di ruang rapat Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Suahasil menyebut, tahun ini efisiensi anggaran tetap mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun yang berasal dari anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    “Efisiensi seperti yang dituliskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dari anggaran K/L Rp 256 triliun dan dari APBD, dari transfer ke daerah ada Rp 50 triliun, nanti kita combine,” tutur Suahasil.

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa penghematan anggaran dilakukan hingga tiga putaran dengan target mencapai Rp 750 triliun. Pada putaran pertama, penghematan anggaran yang sedang berlangsung ini mencapai Rp 306,69 triliun.

    Kemudian pada putaran kedua, Prabowo menargetkan penghematan belanja K/L yang kurang efisien hingga Rp 308 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 58 triliun akan dikembalikan ke K/L sehingga penghematan bersihnya menjadi Rp 250 triliun.

    “Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2).

    Pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui BUMN, di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun akan digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

    “Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp 750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa,” kata Prabowo.

    Kemudian sisanya, Prabowo bilang akan diinvestasikan di Danantara. “Sisanya kita punya (US$) 200 miliar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk umum itu tiba-tiba berlangsung secara tertutup karena akses siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube disetop.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan secara garis besar rapat itu membahas pelaksanaan APBN 2025 yang telah didesain dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Suahasil menyebut, Sri Mulyani telah menyampaikan kepada para senator di Komite IV DPD RI bahwa efisiensi bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah menjadi efisien.

    “Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul meningkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM dan seterusnya,” tuturnya.

    Terpisah, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengaku mendukung kebijakan efisiensi pemerintah asalkan tidak mengganggu belanja untuk bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat.

    “Tetap untuk kesejahteraan masyarakat, dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya untuk itu yang disampaikan sehingga dana yang dihemat ini memang untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan urusan-urusan rakyat. Itu sehingga kami sangat mendukung penghematan,” ucap Ahmad.

    Tonton juga Video: Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci

    (aid/ara)