Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.

    “Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.

    “Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.

    Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.

    “Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.

    Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.

    “Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

    Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.

  • APPBI DKI harap pemerintah gencarkan pasar malam untuk perekonomian

    APPBI DKI harap pemerintah gencarkan pasar malam untuk perekonomian

    kehadiran night market mampu menjadikan perekonomian Jakarta menjadi lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta berharap pemerintah gubernur dan wakil gubernur terpilih menggencarkan pasar malam (night market) untuk menggerakkan perekonomian.

    “APPBI DKI berharap ada gebrakan yang baru misal pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan night market di Jakarta,” kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Mualim optimis Jakarta setelah menjadi daerah khusus dan bertepatan mempunyai gubernur dan wakil gubernur baru maka kehadiran night market mampu menjadikan ekonomi Jakarta lebih baik.

    Kemudian, pihaknya optimis perekonomian nasional bisa semakin maju jika pemerintah baru benar-benar menggerakkan wisata belanja dan kuliner.

    “Pusat belanja tetap optimis bila Jakarta akan tetap menjadi tujuan wisata baik wisata belanja maupun wisata kuliner yang semakin pesat perkembangannya,” ujarnya.

    Calon Gubernur nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta 2024 Pramono Anung mengatakan bahwa jika terpilih akan menyediakan Rp300 miliar untuk permodalan para pedagang terutama pelaku UMKM agar dapat bangkit kembali.

    Menurut Pramono, dengan permodalan yang kuat maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih baik.

    Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Pelantikan kepala daerah itu merupakan pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

    Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik itu terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan (DPD) Alfiansyah
    Komeng
    mengaku tidak tahu soal kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Komeng mengaku tidak tahu soal sosok 95 orang yang diduga terlibat dalam suap ini.
    “Saya enggak ngerti, orang baru masuk terus staf enggak ada yang incumbent,” ujar Komeng, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2025).
    Komeng mengaku, pada masa awal-awal dilantik dulu, dia masih belum mengenal banyak orang.
    “Saya kan enggak hafal tuh orang baru. Maksudnya, ketemu orang-orang tuh, belum kenal banget pada saat itu ya,” lanjut dia.
    Komeng mengatakan, ketika berada di Jakarta pada saat pelantikan, 1 Oktober 2024, dia lebih banyak berkumpul dengan sesama anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat.
    “Jadi, cuman datang pagi pulang, paling kadang-kadang saja lah nongkrong di restonya gitu. Paling dari Jabar yang kenal, waktu itu pas awal-awal,” kata Komeng.
    Diberitakan, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    , melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg: Kebijakan Efisiensi tidak Berdampak terhadap Pendidikan, Tetap Berjalan Seperti Biasa – Halaman all

    Mensesneg: Kebijakan Efisiensi tidak Berdampak terhadap Pendidikan, Tetap Berjalan Seperti Biasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mempengaruhi sektor pendidikan.

    Hal itu disampaikan Prasetyo saat ditemui media di Komplek Parlemen Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    “Mengimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya disini disampaikan oleh Bu Menkeu,” tutur Prasetyo. 

    Prasetyo juga menegaskan poin-poin sektor pendidikan yang berkaitan tentang KIP dan beasiswa LPDP sama sekali tidak terdampak dan tetap berjalan seperti biasa.

    “Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” lanjutnya.

    Di kesempatan yang sama Prasetyo juga menjelaskan kembali bahwa yang dimaksud efisiensi penghematan anggaran yakni yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat seremonial.

    “Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat ceremonial, seminar, FGD,” tegas Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prassetyo menerangkan bahwa saat ini sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata.

    “Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat,” imbuhnya.

  • Nelson Wenda Soroti Efisiensi Anggaran di Papua – Halaman all

    Nelson Wenda Soroti Efisiensi Anggaran di Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Papua.

    Hal ini disampaikan Nelson Wenda dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Menurut Nelson Wenda, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan di wilayah otonomi khusus tersebut.

    Nelson Wenda mempertanyakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran.

    Dalam rangka efisiensi anggaran, apakah tepat diterapkan di daerah otonomi khusus Papua, mengingat bertentangan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua, kata Nelson.

    Menurut Nelson, kebijakan efisiensi anggaran justru berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua.

    “Sehingga dengan keluarnya Inpres tentang efisiensi anggaran, menghalangi dan menghambat percepatan infrastruktur di Tanah Papua,”ujarnya.

    Karenanya, dia meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor.

    Kementerian Keuangan diminta untuk meninjau kembali karena Papua adalah daerah otonomi khusus yang mengejar ketertinggalan di semua sektor, sehingga anggaran yang ada di daerah harus ditingkatkan lagi, ucap Nelson.

    Senator asal Papua Pegunungan itu juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat di daerahnya.

    Nelson menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis agar langsung dikirim kepada orang tua dan dimasak sendiri di rumah.

    Selain itu, dia juga menyoroti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium serta pembangunan kantor pemerintahan Gubernur Papua Pegunungan.

    “Masyarakat Papua Pegunungan meminta program Makan Bergizi Gratis langsung dikirim kepada orang tua dan dimasak oleh orang tua,” ungkap Nelson.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintah Lakukan Penyisiran Anggaran untuk Efisiensi Rp 750 Triliun

    Pemerintah Lakukan Penyisiran Anggaran untuk Efisiensi Rp 750 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan menyebut upaya efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 750 triliun telah dilakukan sejak 2024. Upaya itu dilakukan dengan penyisiran pada program-program yang dinilai tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian.

    Apabila ditelusuri lebih lanjut, pemerintah telah mulai melakukan penyisiran anggaran melalui program automatic adjustment sejak 2022. Saat itu, kebijakan automatic adjustment diterapkan dengan mekanisme pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara dalam pagu belanja K/L.

    “Penghematan anggaran sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Saat itu, kami sudah melakukan penyisiran, dan tahun ini pun penyisiran kembali dilakukan, termasuk juga dari BUMN,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil, di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (18/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 750 triliun yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Adapun perincian efisiensi anggaran, yakni putaran pertama dengan melakukan penghematan sebesar Rp 300 triliun.

    Kemudian, putaran kedua , yakni penghematan sebesar Rp 308 triliun, tetapi Rp 58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran ketiga, yakni penghematan sebesar Rp 300 triliun, dengan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal negara.

    Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun.

    Angka ini terbagi menjadi efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

    Suahasil menegaskan, efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan alokasi dana dalam APBN dan APBD benar-benar efektif. Pemerintah terus mendengarkan serta mendalami aspirasi DPD dan masyarakat luas.

    Dana hasil efisiensi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengembangan UMKM.

    “Efisiensi dari anggaran K/L sebesar Rp 256 triliun dan dari TKD sebesar Rp 50 triliun nanti akan kami kombinasikan. Semua ini sudah diatur dalam Inpres,” pungkas Suahasil dalam memaparkan efisiensi anggaran belanja negara.

  • Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan soal efisiensi anggaran pemerintah saat rapat dengan Komite IV DPD RI.

    “Telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat di Kompleks DPD RI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, rapat itu diagendakan untuk membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan tahun 2025 serta pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mulanya menetapkan rapat digelar secara terbuka untuk umum. Namun, usai dia menyampaikan pengantar, akses terhadap rapat ditutup.

    Setelah rapat, Suahasil menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mengelaborasikan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Terkait rencana efisiensi hingga Rp750 triliun (44 miliar dolar AS) yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan angka itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan dalam tiga putaran.

    Efisiensi pertama, menurutnya, sudah dilakukan lewat penyisiran anggaran pada tahun sebelumnya. Efisiensi kedua merupakan arahan Inpres 1/2025. Kemudian efisiensi ketiga nantinya akan melibatkan BUMN.

    Namun, Suahasil enggan merinci penggunaan dana hasil efisiensi.

    Ditemui terpisah, Nawardi mengaku mendukung rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    Namun, ia meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan penyaluran anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali partai tersebut jika hal itu menjadi harapan dan keinginan dari kader serta pemilik suara.

    “Kalau memang itu yang menjadi harapan, keinginan dari kader, dari para pemilik suara, yaitu para ketua DPD di 38 provinsi, dan juga para ketua DPC di 514 kabupaten/kota, ya tentu saya harus menerima dengan sebuah kehormatan,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyambut baik aspirasi yang datang dari berbagai daerah yang mengajukan namanya untuk kembali memimpin partai.

    Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu membuka ruang aspirasi dan demokrasi yang sehat, dan kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali tersebut merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju.

    “Kongres setiap lima tahun ini juga merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju, setelah mengalami pasang surut, jatuh bangun, suka duka,” ucap dia, yang menyebut kongres partai akan digelar pada 24-25 Februari ini.

    AHY mengaku bersyukur saat ini Partai Demokrat juga mendapatkan amanah di pemerintahan nasional. Menurutnya, hal ini menjadi pelecut semangat bagi kader di seluruh Indonesia untuk fokus menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah selama 10 tahun partai berlambang bintang mercy itu berada di luar pemerintahan.

    AHY menegaskan bahwa kesempatan ini tidak akan disia-siakan, dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Presiden dalam menghadirkan program-program kebijakan yang pro rakyat.

    “Dan ini tidak akan kami sia-siakan, kami akan mencoba yang terbaik, sesuai dengan kemampuan untuk bisa membantu Bapak Presiden dan menghadirkan program-program kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi saya mohon doanya supaya lancar semuanya,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    melaporkan kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai
    bodyguard
    . Satu
    bodyguard
    , satu
    driver
    untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Laporan tersebut diajukan oleh Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di DPD.

    Irfan, didampingi kuasa hukumnya Azis Yanuar, mengungkapkan dugaan aliran dana suap mencapai US$ 13.000 per anggota. Dari 152 anggota DPD, sekitar 95 orang diduga menerima uang tersebut.

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan suap ini berkaitan dengan pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD,” ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Irfan, masing-masing anggota DPD diduga menerima US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD sehingga jumlahnya mencapai US$ 13.000 per anggota.

    Uang suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD diduga diberikan secara door to door ke ruangan anggota DPD, lalu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya bersama bos saya, RAA, dan dua perwakilan lain mengawal uang ini agar tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) di jalan. Uang ini digunakan sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,” tambah Irfan.

    Kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar, menyatakan laporan ini telah didukung bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman suara yang menunjukkan keterlibatan seorang petinggi partai politik.

    “Bukti yang kami serahkan ke KPK termasuk rekaman percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini bukan hanya terkait DPD, tetapi juga melibatkan pihak lain,” ungkap Azis.

    Saat ini, KPK masih mempelajari laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD serta barang bukti yang telah diterima.