Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Jihan Fahira: Anak Muda Kini Alami Krisis Moral

    Jihan Fahira: Anak Muda Kini Alami Krisis Moral

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPD Jihan Fahira mendukung pembentukan sekolah laboratorium pancasila, yang digagas sebagai upaya mengembalikan pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila di tengah krisis moral yang dialami generasi muda Indonesia.

    “Saya mendukung pembentukan sekolah laboratorium pancasila yang digagas Bapak Hamry Gusman Zakaria dari Lemhanas. Ini program yang membuat saya bangga, karena saat ini kita memang sedang kehilangan arah moral,” ujar Jihan Fahira dikutip dari YouTube EdShareOn Eddy Wijaya, Jumat (7/11/2025).

    Dalam setiap kunjungan sosialisasi empat pilar sebagai anggota DPD, Jihan Fahira menyoroti menurunnya moralitas generasi muda.

    Menurut istri politisi Primus Yustisio ini, banyak anak muda kini kehilangan pemahaman dasar tentang etika dan sopan santun.

    “Kita miris melihat anak muda sekarang. Coba lihat, ada murid mogok belajar karena ditampar guru setelah ketahuan merokok. Saya pikir, mau jadi apa bangsa ini kalau murid seperti itu,” ungkapnya prihatin.

    Jihan Fahira menegaskan, pendidikan di sekolah tidak boleh hanya fokus pada akademik semata, tetapi juga harus menanamkan nilai moral dan budi pekerti agar siswa memahami batasan dalam bertindak.

    “Kalau tidak diperbaiki, makin parah. Masa ada murid yang merokok di depan gurunya dan gurunya takut menegur karena takut dilaporkan? Saya gemas melihat itu,” tegasnya.

    Ia menilai, sekolah tersebut bisa menjadi wadah untuk mendidik siswa, guru, dan orang tua dalam membangun kembali karakter bangsa.

    “Saya sangat mendukung program ini karena bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk gurunya, bahkan orang tuanya. Ini langkah penting memperbaiki moral di tengah krisis yang kita hadapi,” tuturnya.

    Terakhir, dirinya menegaskan pentingnya disiplin dalam pendidikan. Menurutnya, jika ada siswa yang tidak mau diatur, maka sebaiknya orang tua mendidik sendiri di rumah.

    “Biar saja bebas di rumah, bangun kapan saja, tidak ada aturan. Namun kalau di sekolah, harus ada koridor. Pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter,” tutupnya.

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat yang baru dilantik, di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025.

    Politisi yang akrab disapa Bang Kent itu berharap, dengan hadirnya Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono, serta menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi.

    “Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya dan dilantikanya pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat. Dan diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” ujar Kent dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Dan dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    “Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kent, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan suara masyarakat dari berbagai lapisan, dan bekerja bersama dengan seluruh elemen warga untuk mewujudkan Jakarta yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan, sesuai semangat Jakarta untuk Semua yang menjadi fondasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini,” jelasnya.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Di era digital data menjadi kekuatan utama, kata dia, pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diimbau untuk bisa membangun sistem pendataan masalah dan potensi masyarakat agar setiap rekomendasi kepada pemerintah memiliki dasar yang akurat.

    “Jangan ragu untuk menyampaikan kritik, usulan, atau ide. Dari dinamika dialog itulah lahir kebijakan yang responsif dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu menambahkan, fokus utama harus diberikan pada isu lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan tata ruang permukiman, serta peningkatan kesejahteraan warga melalui ekonomi kreatif, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

    “Organisasi ini bukan hanya wadah aspirasi, tetapi di harapkan juga bisa menjadi laboratorium sosial yang menumbuhkan kepekaan, solidaritas, dan kepedulian,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan, komitmen DPRD DKI Jakarta untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi aktif warga. Prakarsa Warga adalah mitra utama dalam misi tersebut,” tegasnya.

    Kent pun mengajak seluruh pihak menjadikan Jakarta Barat sebagai ruang hidup yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

    “Selamat bertugas kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini bisa menjadi ladang pengabdian dan semangat baru untuk membangun Jakarta Barat yang lebih baik, maju, dan berdaya,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto; dan Jajaran Forkopimda, serta SKPD terkait. Lalu Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Presidium Pusat Prakarsa Warga, Lukman Hakim Piliang; Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Penasehat Prakarsa Warga Wilayah Jakarta Barat, Guruh Tirta Lunggana; Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth; dan Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani.

    (mpr/ega)

  • Senator desak pemerintah bongkar mafia tanah berkaca dari kasus JK

    Senator desak pemerintah bongkar mafia tanah berkaca dari kasus JK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI Irman Gusman mendesak pemerintah membongkar akar mafia tanah setelah mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan milik Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

    Ia menilai kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi total sistem pertanahan nasional.

    “Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tetapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah,” ucap Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Mantan Ketua DPD RI itu menilai praktik mafia tanah telah menjadi penyakit kronis yang melibatkan oknum pejabat, aparat, dan korporasi besar.

    “Selama sistem pertanahan tidak dibenahi, selama celah hukum dibiarkan, mafia tanah akan terus hidup,” ujarnya.

    Irman menegaskan kasus yang menimpa JK harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk membongkar jaringan mafia tanah dari hulu ke hilir.

    Ia meminta aparat kepolisian dan Kementerian ATR/BPN menuntaskan kasus tersebut tanpa tebang pilih.

    “Jika penegakan hukumnya setengah hati, publik akan menilai negara kalah oleh mafia tanah. Ini soal keadilan dan martabat hukum, bukan sekadar sengketa sertifikat,” kata Irman.

    Menurutnya, praktik mafia tanah tumbuh subur karena adanya kolusi antara pejabat, aparat, dan korporasi yang memanfaatkan kelemahan sistem.

    Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan reformasi total pertanahan melalui digitalisasi data, keterbukaan kepemilikan serta sistem pengawasan lintas lembaga yang transparan.

    “Meskipun kini BPN telah beralih ke sistem sertifikat digital, kasus seperti ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis menutup celah manipulasi. Integritas data, validasi kepemilikan, dan pengawasan lintas instansi tetap harus diperkuat agar mafia tanah tidak memanfaatkan sistem dari balik layar,” tuturnya.

    Irman juga menyoroti kasus serupa telah menimpa sejumlah tokoh mulai dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal hingga ibunda artis Nirina Zubir.

    “Kini korbannya mantan wakil presiden dua periode. Ini bukti betapa rapuhnya perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di negeri ini,” ucapnya.

    Ia menekankan pemberantasan mafia tanah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan semua pihak mulai dari RT/RW, notaris dan PPAT, BPN, aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan.

    “Semua harus berada dalam sistem yang bersih dan terintegrasi. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis,” katanya.

    Irman juga menyerukan political will yang kuat dari pemerintah untuk menindak siapa pun yang terlibat, termasuk korporasi besar.

    “Kalau negara kalah, yang dirampas bukan hanya tanah rakyat, tetapi juga martabat hukum kita,” kata dia.

    Sebelumnya, JK meninjau langsung lahan seluas 16,5 hektare miliknya di kawasan GMTD, Makassar, Rabu (5/11). Ia menemukan lahannya diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang yang disebut berprofesi sebagai penjual ikan.

    “Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” ujar JK.

    Ia menjelaskan bahwa tanah tersebut dibelinya sejak lama dari anak Raja Gowa, jauh sebelum wilayah itu masuk administrasi Kota Makassar.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang sah atas lahan bersengketa tersebut.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan idelanya semua Mantan presiden RI yang telah meninggal dunia layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.

    Termasuk adanya usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    “Saya secara pribadi berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah Pahlawan. Bahwa sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Kita mengenal istilah Mikul duwur mendam jero, itu filsafat kebangsaan yang harus dijadikan rujukan kita,” ujar Sultan di Jakarta, dikutip pada Jumat (7/11).

    Menurutnya, para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan legacy yang berbeda, tergantung suasana sosial dan politik nasional serta tantangan geopolitik.

    “Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Nasional, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Sultan.

    Sultan melanjutkan, Pahlawan Nasional bukan merupakan sosok yang tanpa cela politik. Mereka juga manusia biasa, demikian pula dengan para presiden kita sebelumnya. Mereka memiliki sisi lain yang harus kita maknai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam membangun bangsa.

    “Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa ini diberikan gelar Pahlawan Nasional. Tidak pantas kita yang hanya mengisi kemerdekaan ini memperdebatkan sisi lemah para pemimpin yang telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya di masa lalu,” tegas Sultan. (Pram/fajar)

  • Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT

    Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT

    Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mendukung langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berencana mengedepankan pembinaan bagi pelaku usaha rokok ilegal melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
    Dia menilai, pendekatan dari kementerian pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa itu merupakan strategi pemberantasan yang lebih konstruktif dan berorientasi jangka panjang.
    “Banyak pelaku usaha kecil ingin beroperasi secara legal tetapi kurang akses dan pendampingan. Pembinaan akan memberi jalan yang lebih realistis bagi mereka,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
    Misbakhun menjelaskan, pendampingan dan pengintegrasian KIHT akan mendorong mereka masuk ke dalam sistem.
    Dengan demikian, kata dia, KIHT akan memberi kepastian usaha sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara.
    “Intinya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam sistem, bukan membuat mereka semakin terpinggirkan. Dengan begitu, negara dan pelaku usaha sama-sama diuntungkan,” tuturnya.
    Lalu, Misbakhun menegaskan pentingnya optimalisasi KIHT sebagai instrumen pembinaan.
    Dia menyebut kawasan tersebut sebagai ruang transisi yang menyediakan lingkungan produksi legal, fasilitas bersama, dan pendampingan teknis.
    “KIHT adalah jembatan dari sektor gelap ke industri resmi. Dengan tata kelola terpusat, pengawasan dan kapasitas produksi bisa meningkat tanpa beban biaya besar,” kata Misbakhun.
    Meski begitu, Misbakhun tetap menekankan betapa pentingnya pengawasan ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal.
    “Pelaku usaha yang ingin berubah harus difasilitasi, tetapi yang melanggar tetap harus ditindak tegas. Ini soal menjaga keadilan dan kepatuhan dalam industri,” bebernya.
    Sementara itu, terkait keputusan pemerintah yang tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok pada 2026, Misbakhun menilai sudah tepat.
    Sebab, stabilitas tarif akan memberi kepastian bagi industri dan menjaga pasar tetap sehat.
    “Kombinasi pembinaan, penguatan KIHT, dan stabilitas tarif CHT merupakan formula komprehensif untuk menekan rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan skema tarif cukai dan pengaturan lain untuk mengajak
    produsen rokok ilegal
    bergabung ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan itu bertujuan mengendalikan peredaran rokok ilegal sekaligus memasukkan produksinya ke jalur yang legal dan terpantau.
    “Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan di kantor DPD RI Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Purbaya mengatakan bahwa terkait besaran tarif cukai yang disiapkan, diakuinya perhitungannya belum final.
    Untuk itu, Pemerintah katanya sedang berdiskusi intens dengan pelaku usaha yang berminat masuk ke KIHT serta pelaku industri lain untuk menemukan formulasi yang tepat.
    Berbeda dengan pendahulunya, Purbaya menekankan bahwa pendekatan pemerintah saat ini bukan untuk menghancurkan pelaku usaha rokok ilegal, melainkan membina agar mereka beralih ke produksi yang legal.
    Menurutnya, dengan memasukkan produsen ilegal ke jaringan produksi legal, negara mendapat pemasukan yang lebih adil dan peredaran rokok bisa lebih terkendali.
    Purbaya menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah menciptakan level playing field agar semua pelaku usaha yang memperoleh keuntungan turut memberi kontribusi pajak dan cukai yang seharusnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,”

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan kantor DPC PDIP di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wujud nyata dari visi geopolitik Bung Karno yang menempatkan wilayah terluar Indonesia sebagai halaman depan Nusantara.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

    Hasto mengatakan di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, dan Utara sudah PDIP sudah meletakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini dicanangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan.

    Hasto menjelaskan, dengan berdirinya kantor di Rote Ndao, PDIP menuntaskan pembangunan infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia mulai dari Sabang di Barat, Merauke di Timur, Miangas di Utara, dan kini Rote Ndao di Selatan.

    Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan “halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang harus dijaga sebagai benteng pertahanan bangsa.

    Menurut Hasto, kantor partai di wilayah strategis ini akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik dan rumah rakyat dan penggemblengan kader.

    Serta pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan negara tetangga seperti Australia.

    “Kantor ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi ruang ideologis untuk menggembleng rakyat dan menguatkan kesadaran geopolitik sesuai ajaran Bung Karno,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, menyampaikan komitmennya menjadikan markas baru ini sebagai rumah perjuangan rakyat.

    “Peletakan batu pertama kantor partai ini akan kami jadikan rumah rakyat, tempat menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao,” ujar Delis.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai kehadiran PDIP sebagai kekuatan positif dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang untuk membangun konsolidasi strategis demi kemajuan Rote Ndao,” kata Paulus.

    Peletakan batu pertama ditandai dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu di seluruh penjuru Nusantara.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP NTT, Emelia Julia Nomleni, bersama jajaran pengurus, serta sejumlah petinggi DPP PDIP seperti Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi), Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Bidang Eksternal). Turut hadir anggota Fraksi PDIP DPR RI, Steven Andranacus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI Terima Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Terima Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya memperkuat keuangan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Penghargaan diterima oleh Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025). Acara seremoni penyerahan penghargaan turut dihadiri Kapolri Listyo Sigit, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua DPD Sultan Najamudin.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan, pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis.

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan, melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

     

  • Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,”

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menargetkan partai yang dipimpin nya bisa menembus posisi tiga besar partai nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,” katanya saat melakukan konsolidasi partai di rumah Ketua DPD PAN Jember, Abdussalam, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu petang.

    Politisi yang akrab disapa Zulhas itu menyampaikan tekad kuat partainya untuk melesat menjadi salah satu kekuatan politik utama pada Pemilu 2029, terutama di Kabupaten Jember yang masuk dalam kawasan strategis di Tapal Kuda tersebut.

    “Visi, misi, dan cita-cita PAN sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dengan semangat kesetaraan dan gotong royong,” tuturnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan kesejahteraan sektor pangan, peternakan, dan perikanan karena saat ini pemerintah tengah menyiapkan program besar yang melibatkan jutaan pelaku usaha rakyat agar hasil pertanian dan perikanan bisa terserap lebih baik.

    “Saya meminta seluruh pengurus PAN di Jember dan Lumajang segera membentuk relawan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) untuk memperkuat basis dukungan dan pembiayaan konsolidasi menjadi tanggung jawab partai pusat,” katanya.

    Ia mengatakan kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam mendongkrak suara PAN karena memiliki populasi yang tinggi dan karakter masyarakat yang dinamis.

    “Kawasan Tapal Kuda itu sangat penting, terutama di Kabupaten Jember, sehingga saya akan sering berkunjung ke sini” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Jember Abdussalam menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Ketua Umum dan siap bergerak cepat melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah agar PAN semakin kuat dan mampu mencapai target nasional.

    Zulhas menutup konsolidasi dengan keyakinan bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah jika seluruh elemen partai bekerja dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Dapat Info Ada yang Bermain dalam Penyaluran KUR: Saya Investigasi!

    Purbaya Dapat Info Ada yang Bermain dalam Penyaluran KUR: Saya Investigasi!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyelidiki penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, ada laporan terkait praktik tidak semestinya oleh bank penyalur.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu, salah satu anggota melaporkan bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur, meski yang diajukan tidak lebih dari Rp 100 juta. Hal ini membuat banyak UMKM yang enggan meminjam ke bank.

    “Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja,” kata Purbaya, di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Apabila praktik tersebut terbukti benar, menurut Purbaya, oknum tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dihadirkan untuk membantu UMKM.

    Di sisi lain, UMKM mengajukan kredit tidak lebih dari Rp 100 juta, maka seharusnya UMKM tersebut tidak perlu menjaminkan agunan.

    “Kalau saya sikat ntar ribut lagi orang-orang, ‘bukan urusan kamu’. Tapi biar saja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin,” ujarnya.

    Padahal, dalam praktiknya Purbaya mengatakan banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk UMKM. KUR diberikan justru kepada para peminjam lama bank terkait, namun dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan.

    “Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan,” kata dia.

    Purbaya mengatakan, telah sejak lama Kementerian Keuangan mau melakukan pemeriksaan atas penyaluran KUR. Namun pihaknya cukup berhati-hati, mengingat program tersebut tidak berada di lingkup pengawasan Kementerian Keuangan.

    “Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu-ibu (anggota DPD) jagain saya ya? Nanti dibilang ‘lu ikut campur kementerian’. Aduh tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM dapat masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh memang sebetulnya,” tutur Purbaya.

    Menyangkut persoalan ini, Purbaya mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Hal ini mengingat KUR bukan program Kemenkeu melainkan Kemenko Perekonomian.

    Di samping itu, Purbaya juga menjawab tentang isu yang menyebut bahwa jatah KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut jelas salah. Setidaknya masih terdapat sekitar Rp 60 triliun dana KUR.

    “Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp 284 triliun. Baru dialokasin, Rp 228 triliun. Jadi ada masih hampir Rp 60 triliun,” kata Purbaya.

    (shc/hns)